KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 2000 tentang PERPUSTAKAAN NASIONAL RI

KEPPRES Nomor 67 Tahun 2000

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Perpustakaan Nasional Republik INDONESIA, yang selanjutnya dalam Keputusan PRESIDEN ini disebut dengan Perpustakaan Nasional adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada PRESIDEN, yang dalam pelaksanaan tugas operasionalnya dikoordinasikan oleh Menteri Pendidikan Nasional. (2) Perpustakaan Nasional dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

BAB II

ORGANISASI

Pasal 4

Koreksi

Perpustakaan Nasional terdiri dari: a. Kepala; b. Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi; c. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan.

Pasal 5

Koreksi

Kepala berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada PRESIDEN.

Pasal 6

Kepala mempunyai tugas: a. memimpin Perpustakaan Nasional sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan pemerintah; b. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum di bidang perpustakaan; c. MENETAPKAN kebijakan teknis di bidang perpustakaan yang menjadi tanggung jawab sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh PRESIDEN. d. membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain yang menyangkut bidang perpustakaan.

Pasal 7

Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Perpustakaan Nasional di bidang pengembangan bahan pustaka dan jasa informasi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

Pasal 8

Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan karya cetak dan karya rekam sebagai koleksi deposit nasional, pengembangan bahan pustaka, kerjasama dan otomasi serta preservasi.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang deposit, pengembangan bahan pustaka dan jasa informasi serta preservasi; b. pengadaan dan pengolahan bahan pustaka; c. pengelolaan karya cetak dan karya rekam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; d. penyelenggaraan jasa informasi; e. penyelenggaraan kerja sama dengan badan atau lembaga baik pemerintah maupun swasta serta organisasi kepustakawanan di dalam negeri maupun di luar negeri; f. pelestarian kandungan informasi dan fisik bahan pustaka.

Pasal 10

Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Perpustakaan Nasional di bidang pengembangan sumber daya perpustakaan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

Pasal 11

Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan mempunyai tugas menyelenggarakan penelitian dan pengembangan sistem perpustakaan, pendidikan dan pelatihan, serta pengembangan berbagai jenis perpustakaan.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan sistem perpustakaan, pendidikan dan pelatihan serta pengembangan berbagai jenis perpustakaan; b. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan sistem perpustakaan; c. penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan dan pelatihan di bidang perpustakaan; d. penyelenggaraan pengembangan berbagai jenis perpustakaan; e. pemasyarakatan dan peningkatan minat baca.

Keputusan Presiden Nomor 67 Tahun 2000 tentang PERPUSTAKAAN NASIONAL RI

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB Kedua

Pasal 5

Pasal 6

BAB Ketiga

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Keempat

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB III

Pasal 13

BAB IV

Pasal 14

Pasal 15

BAB V

Pasal 16

BAB VI

Pasal 17

BAB VII

Pasal 18

BAB VIII

Pasal 19

Pasal 20