KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1981 tentang PENYELENGGARAAN URUSAN HAJI

KEPPRES Nomor 53 Tahun 1981

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Penyelenggaraan Urusan Haji merupakan tugas nasional dan hanya dilaksanakan oleh Pemerintah. depkumham.go.id

Pasal 2

BAB II

ONGKOS NAIK HAJI

Pasal 4

Koreksi

Besarnya Ongkos Naik Haji ditetapkan oleh PRESIDEN atas usul Menteri Agama, setelah memperhatikan pendapat Menteri Keuangan.

Pasal 5

Koreksi

(1) Pembayaran Ongkos Naik Haji dilakukan pada Bank-bank Pemerintah yang ditunjuk oleh Bank INDONESIA, (2) Bank-bank Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai tugas dan kewajiban : a. Menerima pembayaran Ongkos Naik Haji dari calon-calon haji yang telah mempunyai surat pemeriksaan kesehatan untuk menunaikan ibadah haji ; b. Menerima, membukukan, dan memindah bukukan Ongkos Naik Haji sesuai dengan tatacara yang ditetapkan oleh Bank INDONESIA c. Memindahbukukan Ongkos Naik Haji sebagaimana dimaksud dalam huruf a ke dalam rekening Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji pada Bank INDONESIA berdasarkan petunjuk Gubernur Bank INDONESIA. (3) Apabila di suatu Daerah tidak ada Bank-bank Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka Kantor Pos dan Giro dapat menerima pembayaran Ongkos Naik Haji sebagai transfer biasa untuk diteruskan kepada Bank-bank Pemerintah tersebut di atas yang terdekat,

Pasal 6

(1) Pembayaran Ongkos Naik Haji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 digunakan untuk keperluan biaya penyelenggaraan urusan haji tahun yang bersangkutan di dalam dan di luar negeri sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Menteri Agama. depkumham.go.id (2) Penyelenggaraan penatausahaan Ongkos Naik Haji dilakukan oleh seorang Bendaharawan yang ditetapkan oleh Menteri Agama. (3) Dalam menyelenggarakan penatausahaan Ongkos Naik Haji tersebut supaya berpedoman kepada ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

Pasal 7

(1) Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji bertanggungjawab baik terhadap segi keuangan maupun efisiensi pelaksanaan kegiatan naik haji. (2) Setiap akhir musim haji yang bersangkutan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji menyampaikan laporan perhitungan dan pertanggung jawaban keuangan Ongkos Naik Haji kepada Menteri Agama dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Keuangan cq, Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara.

Pasal 8

Pengawasan terhadap penggunaan Ongkos Naik Haji dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara dan Instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 1981 tentang PENYELENGGARAAN URUSAN HAJI

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB III

Pasal 9

Pasal 10

BAB IV

BAB V

Pasal 12

BAB VI

Pasal 13

BAB VII

Pasal 14

BAB VIII

Pasal 15

BAB IX

Pasal 16

Pasal 17