KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 182 Tahun 1998 tentang BADAN PEMBINA BADAN USAHA MILIK NEGARA

KEPPRES Nomor 182 Tahun 1998

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

(1) Badan Pembina Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya dalam Keputusan PRESIDEN ini disebut Badan Pembina BUMN adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada PRESIDEN. (2) Badan Pembina BUMN dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Badan Pembina BUMN mempunyai tugas membantu PRESIDEN dalam menyelenggarakan pembinaan, peningkatan kinerja dan lebih memberdayakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Koreksi

Susunan organisasi Badan Pembina BUMN terdiri dari: a. Kepala; b. Sekretaris Utama; c. Deputi Bidang Usaha Keuangan dan Jasa Lainnya; d. Deputi Bidang Usaha Industri Manufaktur dan Sarana Distribusi; e. Deputi Bidang Usaha Industri Strategis dan Perhubungan; f. Deputi Bidang Usaha Pertambangan dan Agro Industri; g. Deputi Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi; h. Staf Ahli. Bagian …

Pasal 5

Koreksi

(1) Kepala berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada PRESIDEN. (2) Kepala mempunyai tugas memimpin Badan Pembina BUMN sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan serta membina sumber daya Badan Pembina BUMN.

Pasal 6

Sekretaris Utama adalah unsur pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Pasal 7

Sekretaris Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Pembina BUMN.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretaris Utama menyelenggarakan fungsi: a. pengkoordinasian, ... a. pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi kegiatan di lingkungan Badan Pembina BUMN; b. pengkoordinasian perencanaan dan perumusan kebijaksanaan teknis Badan Pembina BUMN; c. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga Badan Pembina BUMN; d. pembinaan pendidikan dan pelatihan pegawai di lingkungan Badan Pembina BUMN; e. pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas pokok Badan Pembina BUMN.

Pasal 9

Deputi Bidang Usaha Keuangan dan Jasa Lainnya adalah unsur pelaksanaan sebagian tugas dan fungsi Badan Pembina BUMN yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

Pasal 10

Deputi Bidang Usaha Keuangan dan Jasa Lainnya mempunyai tugas membantu Kepala dalam melaksanakan pembinaan usaha BUMN sektor perbankan dan jasa keuangan lainnya serta usaha jasa umum. Pasal 11 …

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Deputi Bidang Usaha Keuangan dan Jasa Lainnya menyelenggarakan fungsi: a. pembinaan rencana dan program usaha BUMN di bidang usaha keuangan dan jasa lainnya; b. pembinaan pengembangan usaha BUMN bidang usaha keuangan dan jasa lainnya; c. evaluasi laporan pengelolaan dan pengendalian usaha BUMN bidang usaha keuangan dan jasa lainnya; d. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala.

Pasal 12

Deputi Bidang Usaha Industri Manufaktur dan Sarana Distribusi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Badan Pembina BUMN yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

Pasal 13

Deputi Bidang Usaha Industri Manufaktur dan Sarana Distribusi mempunyai tugas membantu Kepala dalam melaksanakan pembinaan usaha BUMN sektor usaha industri manufaktur, usaha niaga dan usaha obat-obatan. Pasal 14 …

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Deputi Bidang Usaha Industri Manufaktur dan Sarana Distribusi menyelenggarakan fungsi: a. pembinaan rencana dan program usaha BUMN bidang usaha industri, manufaktur dan sarana distribusi; b. pembinaan pengembangan usaha BUMN bidang usaha industri manufaktur dan sarana distribusi; c. evaluasi laporan pengelolaan dan pengendalian bidang usaha BUMN bidang usaha industri manufaktur dan sarana distribusi; d. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala.

Pasal 15

Deputi Bidang Usaha Industri Strategis dan Perhubungan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Badan Pembina BUMN yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

Pasal 16

Deputi Bidang Usaha Industri Strategis dan Perhubungan mempunyai tugas membantu Kepala dalam melaksanakan pembinaan usaha BUMN sektor usaha industri strategis dan industri lainnya serta usaha perhubungan. Pasal 17 …

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Deputi Bidang Usaha Industri Strategis dan Perhubungan menyelenggarakan fungsi: a. pembinaan rencana dan program usaha BUMN bidang usaha industri strategis dan industri lainnya serta perhubungan; b. pembinaan pengembangan usaha BUMN bidang usaha industri strategis dan industri lainnya serta perhubungan; c. evaluasi laporan pengelolaan dan pengendalian bidang usaha BUMN bidang usaha industri strategis dan industri lainnya serta perhubungan; d. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala.

Pasal 18

Deputi Bidang Pertambangan dan Agro Industri adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Badan Pembina BUMN yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

Pasal 19

Deputi Bidang Usaha Pertambangan dan Agro Industri mempunyai tugas membantu Kepala dalam melaksanakan pembinaan usaha BUMN sektor usaha Pertambangan dan agro industri. Pasal 20 …

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Deputi Bidang Usaha Pertambangan dan Agro Industri menyelenggarakan fungsi: a. pembinaan rencana dan program usaha BUMN bidang usaha pertambangan dan agro industri; b. pembinaan pengembangan usaha BUMN bidang usaha pertambangan dan agro industri; c. evaluasi laporan pengelolaan dan pengendalian usaha BUMN bidang usaha pertambangan dan agro industri; d. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala.

Pasal 21

Deputi Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi Badan Pembina BUMN yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

Pasal 22

Deputi Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi mempunyai tugas membantu Kepala dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program restrukturisasi dan privatisasi BUMN berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 23 …

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Deputi Bidang Restrukturisasi dan Privatisasi menyelenggarakan fungsi: a. perencanaan program restrukturisasi dan privatisasi; b. penilaian kesiapan perusahaan untuk melakukan privatisasi; c. pelaksanaan dan pembinaan restrukturisasi dan privatisasi; d. evaluasi program restrukturisasi dan privatisasi; e. pengendalian restrukturisasi dan privatisasi; f. pelaksanaan tugas lain yang ditetapkan oleh Kepala.

Pasal 24

(1) Untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pembina BUMN, dapat diangkat Staf Ahli. (2) Staf Ahli adalah unsur pembantu Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala. (3) Staf Ahli mempunyai tugas membantu Kepala dalam memberikan pemikiran atau pertimbangan teknis mengenai masalah tertentu yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Kepala. (4) Jumlah Staf Ahli sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang. BAB III …

Keputusan Presiden Nomor 182 Tahun 1998 tentang BADAN PEMBINA BADAN USAHA MILIK NEGARA

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

BAB Kedua

Pasal 5

BAB Ketiga

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Keempat

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB Kelima

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB Keenam

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

BAB Ketujuh

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

BAB Kedelapan

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

BAB Kesembilan

Pasal 24

BAB III

Pasal 25

BAB IV

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB V

Pasal 29

BAB VI

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32