KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang BADAN NARKOTIKA NASIONAL

KEPPRES Nomor 17 Tahun 2002

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya dalam Keputusan PRESIDEN ini disebut dengan BNN adalah lembaga non-struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada PRESIDEN.

Pasal 2

BNN mempunyai tugas membantu PRESIDEN dalam: mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaannya di bidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya; melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya dengan membentuk satuan tugas-satuan tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi Pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing. Pasal 3…

Pasal 4

Koreksi

Susunan Organisasi BNN terdiri dari : Ketua : Kepala Kepolisian Negara Republik INDONESIA Sekretaris : Kepala Pelaksana Harian BNN. merangkap Anggota Anggota : 1. Direktur Jenderal Kesatuan Bangsa, Departemen Dalam Negeri; 2. Direktur Jenderal Multilateral Politik, Sosial dan Keamanan, Departemen Luar Negeri; 3. Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan, Departemen Pertahanan; 4. Direktur Jenderal Imigrasi, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia; 5. Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia; 6. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Departemen Keuangan; 7. Sekretaris Jenderal, Departemen Perhubungan; 8. Direktur Jenderal Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial, Departemen Sosial; 9. Sekretaris Jenderal, Departemen Agama; 10. Direktur Jenderal Pelayanan Medik, Departemen Kesehatan; 11. Sekretaris Jenderal, Departemen Pendidikan Nasional; 12. Direktur Jenderal Kimia Dasar, Agro dan Hasil Hutan, Departemen Perindustrian dan Perdagangan; 13. Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Departemen Perindustrian dan Perdagangan; 14. Direktur... 14. Direktur Jenderal Bina Produksi Hortikultura, Departemen Pertanian; 15. Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan, Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 16. Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Departemen Kehutanan; 17. Sekretaris Utama, Menteri Negara Komunikasi dan Informasi; 18. Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, Kejaksaan Agung; 19. Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Kejaksaan Agung; 20. Kepala Korps Reserse POLRI, Markas Besar Kepolisian Negara Republik INDONESIA; 21. Direktur Bimbingan Masyarakat, Deputi Operasi POLRI, Markas Besar Kepolisian Negara Republik INDONESIA; 22. Kepala Badan Intelijen Keamanan POLRI, Markas Besar Kepolisian Negara Republik INDONESIA; 23. Direktur Kedokteran dan Kesehatan POLRI, Markas Besar Kepolisian Negara Republik INDONESIA; 24. Deputi Bidang Penyelidikan Dalam Negeri, Badan Intelijen Negara; 25. Deputi Bidang Pengawasan Produk Terapetik dan Napza, Badan Pengawas Obat dan Makanan; BAB III…

Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tentang BADAN NARKOTIKA NASIONAL

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

BAB III

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB Kedua

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB Ketiga

Pasal 10

BAB IV

Pasal 11

Pasal 12

BAB V

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB VI

Pasal 17

Pasal 18

BAB VII

Pasal 19

Pasal 20

BAB VIII

Pasal 21

BAB IX

Pasal 22

Pasal 23