KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 106 Tahun 1999 tentang BADAN KOORDINASI NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA

KEPPRES Nomor 106 Tahun 1999

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 3

(1) Susunan keanggotaan BAKORNAS Penanggulangan Bencana terdiri dari : a. Ketua : Menteri Negara Koordinator Bidang merangkap anggota Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan. b. Anggota : 1. Menteri Dalam Negeri; 2. Menteri Pertahanan Keamanan; 3. Menteri Sosial; 4. Menteri Kesehatan; 5. Menteri Pekerjaan Umum; 6. Menteri Perhubungan; 7. Menteri Pertambangan dan Energi; 8. Menteri Pertanian; 9. Menteri Kehutanan dan Perkebunan; 10.Menteri Negara Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan; 11.Menteri Negara Riset dan Teknologi/Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi; 12.Menteri Penerangan; 13.Panglima ... 13.Panglima Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA; 14.Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; 15.Gubernur yang wilayahnya terkena bencana. c. Sekretaris : Asisten Menteri Negara Koordinator merangkap anggota Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan yang membidangi Penanggulangan Bencana. (2) Dalam melakukan tugasnya, Ketua BAKORNAS Penanggulangan Bencana dapat : a. mengikutsertakan Menteri atau Pejabat tertentu atau unsur-unsur lain yang terkait dengan usaha penanggulangan bencana yang terjadi ; b. membentuk Kelompok Kerja dan Kelompok Pakar sesuai dengan kebutuhan. (3) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dipimpin oleh Ketua Kelompok Kerja dan dikoordinasikan oleh Sekretaris BAKORNAS Penanggulangan Bencana. (4) Pembentukan, rincian tugas, dan tata kerja Kelompok Kerja ditetapkan oleh Ketua BAKORNAS Penanggulangan Bencana. Pasal 4 …

Pasal 4

(1) Untuk memperlancar pelaksanaan tugas BAKORNAS Penanggulangan Bencana dibentuk sebuah Sekretariat yang dibina dan dipimpin oleh Sekretaris BAKORNAS Penanggulangan Bencana dan yang secara fungsional dilaksanakan oleh Asisten Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan yang membidangi Penanggulangan Bencana. (2) Sekretariat BAKORNAS Penanggulangan Bencana mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada BAKORNAS. (3) Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat BAKORNAS Penanggulangan Bencana diatur lebih lanjut oleh Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan selaku Ketua BAKORNAS Penanggulangan Bencana, setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.