KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 104 Tahun 1998 tentang KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, SUSUNAN ORGANISASI, DAN TATA KERJA SEKRETARIAT NEGARA

KEPPRES Nomor 104 Tahun 1998

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 15

(1) Semua satuan kerja berikut unsur-unsurnya dalam melaksanakan tugas dan kegiatannya wajib saling berkoordinasi dan menerapkan prinsip sinkronisasi dan integrasi dalam setiap dan antar satuan kerja. (2) Koordinasi tersebut meliputi kebijakan, strategi, perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. (3) Untuk mendukung kelancaran koordinasi kegiatan tersebut dikembangkan sistem komunikasi yang terbuka, baik secara formal maupun secara informal. Pasal 16 …

Pasal 16

(1) Pengendalian seluruh kegiatan satuan kerja di lingkungan Sekretariat Negara dan dalam pelaksanaannya dibantu oleh Wakil Sekretaris Negara. (2) Wakil Sekretaris Negara membantu Menteri Sekretaris Negara dalam mengkoordinasikan kegiatan seluruh satuan kerja di lingkungan Sekretariat Negara.

Pasal 17

Wakil Sekretariat Negara, Wakil Sekretaris Kabinet, Sekretaris Militer, Sekretaris Pengendalian Operasional Pembangunan, Kepala Rumah Tangga Kepresidenan, Sekretaris Wakil PRESIDEN, Sekretaris Sekretariat Negara, para Asisten dan Staf Ahli melapor kepada Sekretaris Negara berkenaan dengan petunjuk atau penugasan yang diterima langsung dari PRESIDEN atau Wakil PRESIDEN.

Pasal 18

(1) Penyampaian petunjuk dari Sekretaris Negara, pengajuan hasil pelaksanaan tugas, dan penyampaian laporan kepada Sekretaris Negara, dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tingkat jabatan dalam susunan organisasi Sekretariat Negara. (2) Dalam keadaan tertentu karena sifat pekerjaan yang memerlukan kecepatan atau memerlukan kerahasiaan, Sekretaris Negara dapat langsung menugaskan pejabat di lingkungan Sekretariat Negara untuk membantunya dalam menyelesaikan suatu tugas. (3) Dalam ... (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) di atas, pejabat yang ditugaskan Sekretaris Negara tetap wajib melaporkan pelaksanaan tugas tersebut kepada pejabat Eselon I yang menjadi atasan dalam satuan kerjanya.

Pasal 19

(1) Pengajuan laporan Sekretaris Negara kepada dilaksanakan dengan membubuhi paraf pejabat Eselon I yang mengajukan laporan yang bersangkutan. (2) Pengajuan laporan memorandum, telaahan dan rancangan kepada Sekretaris Negara oleh setiap pimpinan satuan kerja di lingkungan Sekretariat Negara, dilakukan dengan memberi tembusan kepada Wakil Sekretaris Negara. (3) Sekretaris Negara membubuhkan paraf pada lembar kedua setiap dokumen yang perlu ditandatangani PRESIDEN.

Pasal 20

Dalam rangka penyelenggaraan layanan administrasi, Sekretaris Sekretariat Negara: 1. membangun dan mengembangkan sistem kendali persuratan yang efektif dan efisien, baik secara manual maupun secara elektronik. 2. memantau pelaksanaan disposisi PRESIDEN, Wakil PRESIDEN, Sekretaris Negara serta Wakil Sekretaris Negara oleh pejabat yang bersangkutan dan melaporkannya kepada Menteri Sekretaris Negara dengan tembusan kepada Wakil Sekretaris Negara. 3. secara ... 3. secara teratur dan berkala meneliti ketersediaan dan pemenuhan dukungan yang dibutuhkan seluruh satuan kerja di lingkungan Sekretariat Negara, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan Kantor-Kantor Menteri Negara.