Langsung ke konten utama
Kembali ke Jelajahi

Peraturan Menteri (PERMEN)

18.198 peraturan

PERMEN Nomor 90-pmk-05-2021 Tahun 2021

Peraturan Menteri Nomor 90-pmk-05-2021 Tahun 2021 tentang TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT TINGKAT II DUSTIRA PADA KEMENTERIAN PERTAHANAN

Berlaku

PERMEN Nomor 90 Tahun 2021

Peraturan Menteri Nomor 90 Tahun 2021 tentang PEMBANGUNAN DAN EVALUASI ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI INSTANSI PEMERINTAH

Berlaku

PERMEN Nomor 9-pmk-03-2021 Tahun 2021

Peraturan Menteri Nomor 9-pmk-03-2021 Tahun 2021 tentang INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK TERDAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019

Berlaku

PERMEN Nomor 9 Tahun 2021

Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2021 tentang KAMUS KOMPETENSI TEKNIS BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Berlaku

PERMEN Nomor 9 Tahun 2021

Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2021 tentang PEDOMAN DESTINASI PARIWISATA BERKELANJUTAN

Berlaku

PERMEN Nomor 9 Tahun 2021

Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2021 tentang TATA CARA PERMOHONAN DAN PENERBITAN SURAT KEPERCAYAAN

Berlaku

PERMEN Nomor 9 Tahun 2021

Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2021 tentang STANDAR KEGIATAN USAHA DAN/ATAU PRODUK PADA PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO SEKTOR PERINDUSTRIAN

Berlaku

PERMEN Nomor 9 Tahun 2021

Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2021 tentang BESARAN, PERSYARATAN, DAN TATA CARA PENGENAAN TARIF RP0,00 (NOL RUPIAH) PADA DIREKTORAT JENDERAL REHABILITASI SOSIAL, KEMENTERIAN SOSIAL

Berlaku

PERMEN Nomor 9 Tahun 2021

Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2021 tentang PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN KESEHATAN HAJI DI ARAB SAUDI

Berlaku

PERMEN Nomor 9 Tahun 2021

Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2021 tentang PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN DANA BANTUAN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN

Berlaku

PERMEN Nomor 9 Tahun 2021

Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2021 tentang SYARAT DAN TATA CARA PEMBENTUKAN ORGANISASI PROFESI JABATAN FUNGSIONAL PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT DAN HUBUNGAN KERJA INSTANSI PEMBINA DENGAN ORGANISASI PROFESI JABATAN FUNGSIONAL PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT

Berlaku

PERMEN Nomor 9 Tahun 2021

Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2021 tentang JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Berlaku

PERMEN Nomor 9 Tahun 2021

Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2021 tentang KLASIFIKASI ARSIP, JADWAL RETENSI ARSIP, DAN SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

Berlaku

PERMEN Nomor 9 Tahun 2021

Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2021 tentang PEDOMAN PENYELENGGARAAN KONSTRUKSI BERKELANJUTAN

Berlaku

PERMEN Nomor 9 Tahun 2021

Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2021 tentang TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJADAERAH, RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DANRANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Berlaku

PERMEN Nomor 9 Tahun 2021

Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2021 tentang PENGELOLAAN PERHUTANAN SOSIAL

Berlaku

PERMEN Nomor 9 Tahun 2021

Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2021 tentang PENGESAHAN STANDAR MUTU BUKU UMUM KEAGAMAAN

Berlaku

PERMEN Nomor 9 Tahun 2021

Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2021 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI KERJA MELALUI PROGRAM KARTU PRAKERJA SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 76 TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 36 TAHUN 2020 TENTANG PENGEMBANGAN KOMPETENSI KERJA MELALUI PROGRAM KARTU PRAKERJA

Berlaku

PERMEN Nomor 9 Tahun 2021

Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2021 tentang SURVEYOR BERLISENSI

Berlaku

PERMEN Nomor 9 Tahun 2021

Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2021 tentang JABATAN FUNGSIONAL PENYULUH AGAMA

Berlaku