Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2021 tentang TATA CARA PE...

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Surat Kepercayaan (Credentials) adalah surat yang diterbitkan oleh PRESIDEN atau Menteri yang memberikan kuasa kepada satu atau beberapa orang yang mewakili Pemerintah untuk menghadiri, merundingkan dan/atau menerima hasil akhir suatu pertemuan internasional. 2. Delegasi Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut Delri, adalah satu atau beberapa orang yang mewakili Pemerintah untuk menghadiri, merundingkan, dan/atau menerima hasil akhir suatu pertemuan internasional. 3. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri. 4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri. 5. Direktur Jenderal adalah pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup kepentingan multilateral. 6. Direktur adalah pimpinan tinggi pratama yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup kepentingan multilateral.

Pasal 1

Pasal 2

Koreksi

Peraturan Menteri ini bertujuan untuk mengatur tata cara permohonan Surat Kepercayaan bagi Delri dan penerbitan Surat Kepercayaan oleh Menteri dalam rangka menghadiri pertemuan internasional dalam lingkup kepentingan multilateral.

Pasal 3

Koreksi

Surat Kepercayaan diterbitkan sepanjang dipersyaratkan oleh penyelenggara pertemuan internasional atau dalam rules of procedures organisasi internasional, untuk memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Delri untuk menghadiri, merundingkan, dan/atau menerima hasil akhir suatu pertemuan internasional.

Pasal 4

Koreksi

Surat Kepercayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mencantumkan komposisi Delri yang terdiri atas nama, jabatan, jumlah, dan susunan Delri.

Pasal 5

Koreksi

(1) Penentuan komposisi Delri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempertimbangkan prinsip kepatutan, efisiensi, dan efektivitas, serta disesuaikan dengan isu yang akan dibahas, jumlah kelompok kerja, dan kekhususan yang ada pada suatu pertemuan internasional atau organisasi internasional. (2) Penentuan komposisi Delri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Kementerian, kementerian, dan/atau lembaga pemerintah penanggung jawab. (3) Menteri dapat memberikan pertimbangan mengenai komposisi Delri. (4) Dalam memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Menteri dapat meminta pandangan perwakilan Republik INDONESIA.

Pasal 6

Koreksi

Jumlah Delri pada komposisi Delri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mengikuti ketentuan sebagai berikut: a. Delri yang diketuai oleh pejabat setingkat menteri, dapat didampingi paling banyak oleh 3 (tiga) orang staf; b. Delri yang diketuai oleh pimpinan tinggi madya, dapat didampingi paling banyak oleh 2 (dua) orang staf; c. Delri yang diketuai oleh pimpinan tinggi pratama, dapat didampingi paling banyak oleh 1 (satu) orang staf; atau d. Dalam hal Delri diketuai oleh pejabat administrator/pejabat fungsional, Delri tersebut tidak ada pendamping.

Pasal 7

Koreksi

Komposisi Delri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan oleh Menteri berdasarkan kelaziman dan kebiasaan internasional.

Pasal 8

Koreksi

(1) Permohonan penerbitan Surat Kepercayaan disampaikan secara tertulis oleh pimpinan tinggi madya Kementerian, kementerian, dan/atau lembaga pemerintah penanggung jawab kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal dan pimpinan tinggi madya penanggung jawab pada Kementerian. (2) Permohonan penerbitan Surat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut: a. untuk setiap pertemuan hanya diterbitkan 1 (satu) Surat Kepercayaan; b. permohonan penerbitan Surat Kepercayaan memuat: 1. keterangan mengenai pertemuan internasional yang akan dihadiri; 2. nama pejabat yang akan menghadiri pertemuan internasional; dan 3. jabatan pejabat yang akan menghadiri pertemuan internasional dalam Bahasa INDONESIA dan Bahasa Inggris, c. permohonan penerbitan Surat Kepercayaan melampirkan posisi Pemerintah Republik INDONESIA; dan d. permohonan penerbitan Surat Kepercayaan disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja sebelum pertemuan internasional dimulai.

Pasal 9

Koreksi

(1) Permohonan penerbitan Surat Kepercayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat mencantumkan permohonan surat kuasa dalam hal: a. sepanjang dimungkinkan, menurut ketentuan dalam suatu perjanjian internasional atau pertemuan internasional; dan b. diperlukan oleh Delri untuk menerima atau menandatangani naskah suatu perjanjian internasional atau mengikatkan diri pada perjanjian internasional. (2) Permohonan penerbitan Surat Kepercayaan yang mencantumkan permohonan surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selain harus memenuhi ketentuan mengenai permohonan penerbitan Surat Kepercayaan juga harus melampirkan rancangan perjanjian internasional.

Pasal 10

Koreksi

(1) Direktur menyusun dan membubuhkan paraf pada rancangan Surat Kepercayaan. (2) Direktur menyampaikan rancangan Surat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal untuk mendapatkan paraf persetujuan. (3) Direktur Jenderal menyampaikan rancangan Surat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Menteri untuk memperoleh tanda tangan persetujuan.

Pasal 11

Koreksi

Ketentuan mengenai format Surat Kepercayaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

Koreksi

(1) Surat Kepercayaan yang telah ditandatangani oleh Menteri, diberi stempel dinas Menteri, dan disampaikan oleh Direktur Jenderal kepada pimpinan tinggi madya Kementerian, kementerian, dan/atau lembaga pemerintah penanggung jawab, serta salinannya disampaikan kepada pimpinan tinggi pratama penanggung jawab pada Kementerian. (2) Surat Kepercayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh pimpinan tinggi madya Kementerian, kementerian, dan/atau lembaga pemerintah penanggung jawab kepada penyelenggara pertemuan internasional atau organisasi internasional.

Pasal 13

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Desember 2021 MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA, ttd. RETNO L. P. MARSUDI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 24 Desember 2021 DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, ttd. BENNY RIYANTO LAMPIRAN PERATURAN MENTERI LUAR NEGERI NOMOR 9 TAHUN 2021 TENTANG TATA CARA PERMOHONAN DAN PENERBITAN SURAT KEPERCAYAAN FORMAT SURAT KEPERCAYAAN Contoh Template Surat Kepercayaan (Credentials) (No Surat) Jakarta, (bulan) (tahun) Yang Mulia, Dengan hormat diberitahukan kepada Yang Mulia bahwa susunan Delegasi Republik INDONESIA untuk menghadiri pertemuan (nama pertemuan internasional/sidang multilateral), (secara virtual) / di (tempat kegiatan) pada (tanggal kegiatan), adalah sebagai berikut: 1. Nama Delegasi Rank/Nama Jabatan Instansi Posisi dalam delegasi 2. Nama Delegasi Rank/Nama Jabatan Instansi Posisi dalam delegasi 3. Nama Delegasi Rank/Nama Jabatan Instansi Posisi dalam delegasi 4. Nama Delegasi Rank/Nama Jabatan Instansi Posisi dalam delegasi Delegasi dimaksud sepenuhnya memiliki wewenang untuk menghadiri Pertemuan tersebut, ikut ambil bagian dalam prosesnya, dan memberikan suara atas nama Republik INDONESIA. Terimalah, Yang Mulia, penghargaan kami yang setinggi-tingginya. Yang Mulia (Nama Pejabat) (Nama Jabatan) (Nama Organisasi Internasional) (di Kota Tempat Organisasi Internasional) (TTD Menlu) NAMA MENLU Kop surat berupa Lambang Negara dan nama jabatan yang telah dicetak Nomor surat mengikuti Nomor Nota Diplomatik Isi Surat Kredentials berisi: kalimat pembuka – nama pertemuan internsional – tempat pelaksanaan – nama delegasi INDONESIA – kalimat penutup Tanda Tangan Menteri Luar Negeri beserta Cap Menteri Luar Negeri RI Tujuan Surat (nama Pejabat yang dituju, Jabatan, Nama Organisasi Internasional dan Kota tempat Organisasi Internasional C on t o h Temp lat e Sura t Ke pe rc a ya a n (C re de nt ia ls) (No S ur a t) Jaka rta , (mo n th) (yea r) Yo ur E x cel lency , I h a ve t h e hon o u r to inform Your Ex c e l le n cy tha t t he c o m p o si tion o f th e D e lega tio n of t he Rep u b lic o f In d onesia t o the (name of meetin g o f the int erna tiona l organisa tion) on (da te s of e v ent) tha t will b e he ld (virt ually ) in (pla ce o f event), are as fol lo ws : 1. Na me o f De le g a tio n Ra nk/Of fi cia l Po si tio n Na me of Mi nistry /Ins t ituti on Designa t io n 2. Na me o f De le g a tio n Ra nk/Of fi cia l Po si tio n Na me of Mi nistry /Ins t ituti on Designa t io n 3. Na me of D e le gation Ra nk/Of fi cia l Po si tio n Na me of Mi nistry /Ins t ituti on Designa t io n 4. N ameof Delegation Ra nk/Of fi cia l Po si tio n N am e of M inist ry/Ins titution Designa t io n Th e De le g at ion is ful ly e mpowere d to at te n d the s aid Se s s ion , ta k e p a rt in its pr o c e e dings and vote on beha lf of the Republic of Indone sia . Ple a se a c c e p t, Ex c e l lenc y , t he as sura nc e s of m y h i g hest co n s id e ra tion Yo ur E x c e lle nc y (Name o f O fficial) (Offi c i a l P os itio n) (Name of In te rna ti onal Org a n is a t io n) in (Pla c e of IO ) (TTD M e nlu ) N AMA ME N LU MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA, ttd. RETNO L. P. MARSUDI Kop surat berupa Lambang Negara dan nama jabatan yang telah dicetak Nomor surat mengikuti Nomor Nota Diplomatik Isi Surat Kredentials berisi: kalimat pembuka – nama pertemuan internsional – tempat pelaksanaan – nama delegasi INDONESIA – kalimat penutup Tanda Tangan Menteri Luar Negeri Tanpa Cap Menteri Luar Negeri RI Tujuan Surat (nama Pejabat yang dituju, Jabatan, Nama Organisasi Internasional dan Kota tempat Organisasi Internasional

Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2021 tentang TATA CARA PERMOHONAN DAN PENERBITAN SURAT KEPERCAYAAN

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13