PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2021 tentang TATA CARA EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJADAERAH, RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DANRANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

PERMEN Nomor 9 Tahun 2021

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas- batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. 5. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri. 6. Kepala Daerah adalah gubernur bagi daerah provinsi, bupati bagi daerah kabupaten, atau wali kota bagi daerah kota. 7. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah kabupaten/kota. 8. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota. 9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. 10. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 12. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. 13. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. 14. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah. 15. Hari adalah hari kerja.

BAB Kesatu

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Anggaran

Pasal 6

Koreksi

(1) Rancangan Perda provinsi tentang APBD yang telah disetujui bersama antara gubernur dan DPRD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD disampaikan kepada Menteri paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal persetujuan rancangan Perda provinsi tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh gubernur. (2) Rancangan Perda provinsi tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan dokumen RKPD, KUA, dan PPAS yang disepakati antara gubernur dan DPRD. (3) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan Perda provinsi tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD juga disertai dengan dokumen: a. surat gubernur perihal permohonan evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD kepada Menteri; b. surat gubernur perihal penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD; c. nota kesepakatan KUA dan PPAS; d. surat gubernur perihal penyampaian rancangan Perda provinsi tentang APBD kepada DPRD; e. persetujuan bersama antara gubernur dan DPRD terhadap rancangan Perda provinsi tentang APBD; f. RPJMD; g. risalah rapat; h. nota keuangan; i. pengantar nota keuangan; j. tabel tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD; k. daftar sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah provinsi dengan kebijakan pemerintah pusat; l. tabel konsistensi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada RPJMD, RKPD, KUA, PPAS, dan RAPBD; m. tabel format perhitungan alokasi fungsi pendidikan; n. tabel format perhitungan alokasi anggaran kesehatan; o. tabel alokasi belanja Daerah dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal; dan p. dokumen pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan evaluasi. (4) Rancangan Perda provinsi tentang APBD, rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD, dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan dalam bentuk hardcopy dalam rangkap 2 (dua) dan softcopy dalam bentuk portable document format (PDF). (5) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk bentuk hardcopy disampaikan melalui unit layanan administrasi dan untuk bentuk softcopy disampaikan melalui laman sipd.kemendagri.go.id.

Pasal 7

Evaluasi rancangan Perda provinsi tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD dilaksanakan setelah dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) diterima secara lengkap dan sah.

BAB 1

Penyampaian

Pasal 6

Koreksi

(1) Rancangan Perda provinsi tentang APBD yang telah disetujui bersama antara gubernur dan DPRD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD disampaikan kepada Menteri paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal persetujuan rancangan Perda provinsi tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh gubernur. (2) Rancangan Perda provinsi tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan dokumen RKPD, KUA, dan PPAS yang disepakati antara gubernur dan DPRD. (3) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rancangan Perda provinsi tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD juga disertai dengan dokumen: a. surat gubernur perihal permohonan evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD kepada Menteri; b. surat gubernur perihal penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD; c. nota kesepakatan KUA dan PPAS; d. surat gubernur perihal penyampaian rancangan Perda provinsi tentang APBD kepada DPRD; e. persetujuan bersama antara gubernur dan DPRD terhadap rancangan Perda provinsi tentang APBD; f. RPJMD; g. risalah rapat; h. nota keuangan; i. pengantar nota keuangan; j. tabel tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD; k. daftar sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah provinsi dengan kebijakan pemerintah pusat; l. tabel konsistensi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada RPJMD, RKPD, KUA, PPAS, dan RAPBD; m. tabel format perhitungan alokasi fungsi pendidikan; n. tabel format perhitungan alokasi anggaran kesehatan; o. tabel alokasi belanja Daerah dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal; dan p. dokumen pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan evaluasi. (4) Rancangan Perda provinsi tentang APBD, rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD, dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan dalam bentuk hardcopy dalam rangkap 2 (dua) dan softcopy dalam bentuk portable document format (PDF). (5) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk bentuk hardcopy disampaikan melalui unit layanan administrasi dan untuk bentuk softcopy disampaikan melalui laman sipd.kemendagri.go.id.

Pasal 7

Evaluasi rancangan Perda provinsi tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD dilaksanakan setelah dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (3) diterima secara lengkap dan sah.

Pasal 8

(1) Pelaksanaan evaluasi terhadap rancangan Perda provinsi dan rancangan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan Perda provinsi tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD dengan: a. ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; b. kepentingan umum; c. RKPD, KUA, dan PPAS; dan d. RPJMD. (2) Ketentuan mengenai pedoman evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1) Dalam melaksanakan evaluasi, Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. (2) Selain dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri juga dapat berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional, dan kepala lembaga negara yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. (3) Koordinasi dengan menteri, kepala badan, dan kepala lembaga negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan untuk mendapatkan masukan dalam rangka evaluasi APBD sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 10

(1) Dalam hal diperlukan, Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah dapat meminta penjelasan kepada gubernur mengenai rancangan Perda provinsi tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD. (2) Pelaksanaan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi.

Pasal 11

(1) Pelaksanaan evaluasi rancangan Perda provinsi tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD dilaksanakan secara elektronik melalui laman sipd.kemendagri.go.id. (2) Dalam pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim evaluasi mengambil informasi yang diperlukan melalui laman sipd.kemendagri.go.id.

BAB 2

Pelaksanaan Evaluasi

Pasal 8

Koreksi

(1) Pelaksanaan evaluasi terhadap rancangan Perda provinsi dan rancangan peraturan gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dilakukan untuk menguji kesesuaian rancangan Perda provinsi tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD dengan: a. ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; b. kepentingan umum; c. RKPD, KUA, dan PPAS; dan d. RPJMD. (2) Ketentuan mengenai pedoman evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

(1) Dalam melaksanakan evaluasi, Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. (2) Selain dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri juga dapat berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional, kepala badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional, dan kepala lembaga negara yang melaksanakan tugas pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. (3) Koordinasi dengan menteri, kepala badan, dan kepala lembaga negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan untuk mendapatkan masukan dalam rangka evaluasi APBD sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Pasal 10

(1) Dalam hal diperlukan, Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah dapat meminta penjelasan kepada gubernur mengenai rancangan Perda provinsi tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD. (2) Pelaksanaan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi.

Pasal 11

(1) Pelaksanaan evaluasi rancangan Perda provinsi tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD dilaksanakan secara elektronik melalui laman sipd.kemendagri.go.id. (2) Dalam pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim evaluasi mengambil informasi yang diperlukan melalui laman sipd.kemendagri.go.id.

Pasal 12

(1) Hasil evaluasi terhadap rancangan Perda provinsi tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (2) Permohonan penetapan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyampaikan: a. surat permohonan penetapan; b. rancangan Perda disertai softcopy dalam bentuk portable document format (PDF); dan c. rancangan Keputusan Menteri tentang evaluasi rancangan Perda provinsi tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD disertai softcopy. (3) Rancangan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, di proses untuk ditetapkan dan di cetak pada kertas bertanda khusus oleh Biro Hukum Kementerian.

Pasal 13

Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), ditetapkan paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak rancangan Perda provinsi tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD diterima dan dinyatakan lengkap dan sah.

Pasal 14

(1) Dalam hal Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda provinsi tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RPJMD, RKPD, KUA, dan PPAS, gubernur MENETAPKAN rancangan Perda provinsi tentang APBD menjadi Perda dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD menjadi peraturan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Dalam hal Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda provinsi tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD, gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima. (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditindaklanjuti oleh gubernur dan DPRD, dan gubernur MENETAPKAN rancangan Perda provinsi tentang APBD menjadi Perda dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD menjadi peraturan gubernur, Menteri mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan dana transfer umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), ditindaklanjuti oleh gubernur dengan melampirkan keputusan pimpinan DPRD dan matriks tindak lanjut hasil evaluasi. (2) Tindak lanjut hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Biro Hukum Kementerian sebagai salah satu dokumen pendukung dalam pemberian nomor register. (3) Biro Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah untuk menyatakan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditindaklanjuti. (4) Format matriks sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

Rancangan Perda provinsi tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD yang telah sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) atau yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 15 diberikan nomor registrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB 3

Penetapan Hasil Evaluasi

Pasal 12

Koreksi

(1) Hasil evaluasi terhadap rancangan Perda provinsi tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (2) Permohonan penetapan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menyampaikan: a. surat permohonan penetapan; b. rancangan Perda disertai softcopy dalam bentuk portable document format (PDF); dan c. rancangan Keputusan Menteri tentang evaluasi rancangan Perda provinsi tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD disertai softcopy. (3) Rancangan Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, di proses untuk ditetapkan dan di cetak pada kertas bertanda khusus oleh Biro Hukum Kementerian.

Pasal 13

Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), ditetapkan paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak rancangan Perda provinsi tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD diterima dan dinyatakan lengkap dan sah.

Pasal 14

(1) Dalam hal Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda provinsi tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RPJMD, RKPD, KUA, dan PPAS, gubernur MENETAPKAN rancangan Perda provinsi tentang APBD menjadi Perda dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD menjadi peraturan gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Dalam hal Menteri menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda provinsi tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD, gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima. (3) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditindaklanjuti oleh gubernur dan DPRD, dan gubernur MENETAPKAN rancangan Perda provinsi tentang APBD menjadi Perda dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD menjadi peraturan gubernur, Menteri mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan dana transfer umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

(1) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), ditindaklanjuti oleh gubernur dengan melampirkan keputusan pimpinan DPRD dan matriks tindak lanjut hasil evaluasi. (2) Tindak lanjut hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Biro Hukum Kementerian sebagai salah satu dokumen pendukung dalam pemberian nomor register. (3) Biro Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah untuk menyatakan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditindaklanjuti. (4) Format matriks sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 16

Rancangan Perda provinsi tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD yang telah sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) atau yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) dan Pasal 15 diberikan nomor registrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB Kedua

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati/Wali Kota tentang Penjabaran

Pasal 17

Koreksi

(1) Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD yang telah disetujui bersama antara bupati/wali kota dan DPRD kabupaten/kota dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD disampaikan kepada gubernur paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal persetujuan rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota. (2) Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen RKPD, KUA, dan PPAS yang disepakati antara bupati/wali kota dan DPRD kabupaten/kota. (3) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD juga disertai dengan dokumen meliputi: a. surat bupati/wali kota perihal penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD kabupaten/kota; b. nota kesepakatan KUA dan PPAS; c. surat bupati/wali kota perihal penyampaian rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD kepada DPRD kabupaten/kota; d. persetujuan bersama antara bupati/wali kota dan DPRD kabupaten/kota terhadap rancangan Perda provinsi tentang APBD; e. RPJMD; f. risalah rapat; g. nota keuangan; h. pengantar nota keuangan; i. tabel tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD; j. daftar sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dengan kebijakan Pemerintah Daerah provinsi dan kebijakan pemerintah pusat; k. tabel konsistensi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada RPJMD, RKPD, KUA, PPAS, dan rancangan APBD; l. tabel format perhitungan alokasi fungsi pendidikan; m. tabel format perhitungan alokasi anggaran kesehatan; n. tabel alokasi belanja Daerah dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal; dan o. dokumen pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan evaluasi. (4) Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD, rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD, dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan dalam bentuk hardcopy dalam rangkap 2 (dua) dan softcopy dalam bentuk portable document format (PDF). (5) Tata cara dan alur penyampaian rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD, rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD, dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan gubernur.

Pasal 18

Evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD dilaksanakan setelah dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) diterima secara lengkap dan sah.

BAB 1

Penyampaian

Pasal 17

Koreksi

(1) Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD yang telah disetujui bersama antara bupati/wali kota dan DPRD kabupaten/kota dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD disampaikan kepada gubernur paling lama 3 (tiga) Hari terhitung sejak tanggal persetujuan rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD untuk dievaluasi sebelum ditetapkan oleh bupati/wali kota. (2) Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen RKPD, KUA, dan PPAS yang disepakati antara bupati/wali kota dan DPRD kabupaten/kota. (3) Selain dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD juga disertai dengan dokumen meliputi: a. surat bupati/wali kota perihal penyampaian rancangan KUA dan rancangan PPAS kepada DPRD kabupaten/kota; b. nota kesepakatan KUA dan PPAS; c. surat bupati/wali kota perihal penyampaian rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD kepada DPRD kabupaten/kota; d. persetujuan bersama antara bupati/wali kota dan DPRD kabupaten/kota terhadap rancangan Perda provinsi tentang APBD; e. RPJMD; f. risalah rapat; g. nota keuangan; h. pengantar nota keuangan; i. tabel tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD; j. daftar sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah kabupaten/kota dengan kebijakan Pemerintah Daerah provinsi dan kebijakan pemerintah pusat; k. tabel konsistensi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada RPJMD, RKPD, KUA, PPAS, dan rancangan APBD; l. tabel format perhitungan alokasi fungsi pendidikan; m. tabel format perhitungan alokasi anggaran kesehatan; n. tabel alokasi belanja Daerah dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal; dan o. dokumen pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan evaluasi. (4) Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD, rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD, dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan dalam bentuk hardcopy dalam rangkap 2 (dua) dan softcopy dalam bentuk portable document format (PDF). (5) Tata cara dan alur penyampaian rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD, rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD, dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta dokumen lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan gubernur.

Pasal 18

Evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD dilaksanakan setelah dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dan ayat (3) diterima secara lengkap dan sah.

Pasal 19

Ketentuan mengenai pelaksanaan evaluasi terhadap rancangan Perda provinsi tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD.

Pasal 20

Pasal 21

(1) Dalam hal diperlukan, gubernur dapat meminta penjelasan kepada bupati/wali kota mengenai rancangan Perda provinsi tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD. (2) Pelaksanaan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi. (3) Dalam hal keterbatasan sarana dan prasarana serta terdapat kebutuhan lainnya, pelaksanaan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan secara tatap muka.

BAB 2

Pelaksanaan Evaluasi

Pasal 19

Koreksi

Ketentuan mengenai pelaksanaan evaluasi terhadap rancangan Perda provinsi tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD.

Pasal 20

Koreksi

(1) Dalam melakukan evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berkonsultasi dengan Menteri dan selanjutnya Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk menguji kesesuaian rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD. (3) Pelaksanaan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan menyampaikan permohonan konsultasi rancangan keputusan gubernur tentang hasil evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD disertai dokumen pendukung kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah. (4) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan dalam bentuk portable document format (PDF) ke dalam akun surat elektronik (email) Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah melalui laman sipd.kemendagri.go.id. (5) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri dari atas: a. draft final keputusan gubernur tentang hasil evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD; b. daftar sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan pemerintah pusat; c. tabel konsistensi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada RPJMD, RKPD, KUA, PPAS, dan rancangan APBD; d. tabel format perhitungan alokasi fungsi pendidikan; e. tabel format perhitungan alokasi anggaran kesehatan; f. tabel alokasi belanja Daerah dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal; dan g. dokumen pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan. (6) Pelaksanaan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi. (7) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan salah satu bahan pertimbangan gubernur dalam MENETAPKAN keputusan gubernur tentang evaluasi rancangan perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD. (8) Dalam hal hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak ditindak lanjuti oleh gubernur, Menteri memberikan teguran tertulis kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

Pasal 21

(1) Dalam hal diperlukan, gubernur dapat meminta penjelasan kepada bupati/wali kota mengenai rancangan Perda provinsi tentang APBD dan rancangan peraturan gubernur tentang penjabaran APBD. (2) Pelaksanaan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi. (3) Dalam hal keterbatasan sarana dan prasarana serta terdapat kebutuhan lainnya, pelaksanaan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan secara tatap muka.

Pasal 22

Hasil evaluasi terhadap rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD ditetapkan dengan keputusan gubernur.

Pasal 23

Keputusan gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ditetapkan paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD diterima dan dinyatakan lengkap dan sah.

Pasal 24

(1) Dalam hal gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RPJMD, RKPD, KUA, dan PPAS, bupati/wali kota MENETAPKAN rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD menjadi Perda dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD menjadi peraturan bupati/wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD, bupati/wali kota bersama DPRD kabupaten/kota melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima. (3) Dalam hal gubernur menyatakan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditindaklanjuti oleh bupati/wali kota dan DPRD kabupaten/kota, dan bupati/wali kota MENETAPKAN rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD menjadi Perda dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD menjadi peraturan bupati/wali kota, gubernur mengusulkan kepada Menteri, selanjutnya Menteri mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan dana transfer umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

(1) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), ditindaklanjuti oleh bupati/wali kota dengan melampirkan keputusan pimpinan DPRD kabupaten/kota dan matriks tindak lanjut hasil evaluasi. (2) Tindak lanjut hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada biro hukum Pemerintah Daerah provinsi sebagai salah satu dokumen pendukung dalam pemberian nomor register. (3) Biro hukum Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkoordinasi dengan perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi pengelolaan keuangan daerah untuk menyatakan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditindaklanjuti. (4) Format matriks sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 26

Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD yang telah sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) atau yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 25 diberikan nomor registrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB 3

Penetapan Hasil Evaluasi

Pasal 22

Koreksi

Hasil evaluasi terhadap rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD ditetapkan dengan keputusan gubernur.

Pasal 23

Koreksi

Keputusan gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ditetapkan paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD diterima dan dinyatakan lengkap dan sah.

Pasal 24

(1) Dalam hal gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RPJMD, RKPD, KUA, dan PPAS, bupati/wali kota MENETAPKAN rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD menjadi Perda dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD menjadi peraturan bupati/wali kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Dalam hal gubernur menyatakan hasil evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD, bupati/wali kota bersama DPRD kabupaten/kota melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak hasil evaluasi diterima. (3) Dalam hal gubernur menyatakan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditindaklanjuti oleh bupati/wali kota dan DPRD kabupaten/kota, dan bupati/wali kota MENETAPKAN rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD menjadi Perda dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD menjadi peraturan bupati/wali kota, gubernur mengusulkan kepada Menteri, selanjutnya Menteri mengusulkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan dana transfer umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

(1) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), ditindaklanjuti oleh bupati/wali kota dengan melampirkan keputusan pimpinan DPRD kabupaten/kota dan matriks tindak lanjut hasil evaluasi. (2) Tindak lanjut hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada biro hukum Pemerintah Daerah provinsi sebagai salah satu dokumen pendukung dalam pemberian nomor register. (3) Biro hukum Pemerintah Daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berkoordinasi dengan perangkat daerah kabupaten/kota yang membidangi pengelolaan keuangan daerah untuk menyatakan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah ditindaklanjuti. (4) Format matriks sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 26

Rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD yang telah sesuai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) atau yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 25 diberikan nomor registrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

(1) Gubernur melaporkan hasil evaluasi terhadap rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 kepada Menteri. (2) Penyampaian laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak hasil evaluasi ditandatangani oleh gubernur.

Pasal 28

Ketentuan mengenai pedoman evaluasi rancangan Perda Provinsi dan rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang APBD serta rancangan peraturan gubernur dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V

PENGESAHAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN RANCANGAN PERATURAN KEPALA DAERAH TENTANG

Pasal 31

Koreksi

Pengesahan atas rancangan Perkada tentang APBD dilaksanakan dalam hal: a. Kepala Daerah dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari sejak disampaikan rancangan Perda tentang APBD; dan b. Daerah belum memiliki DPRD.

Pasal 32

Koreksi

(1) Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaksanakan setelah Perkada tentang APBD dievaluasi oleh Menteri bagi daerah provinsi dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bagi daerah kabupaten/kota. (2) Rancangan Perkada tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a beserta lampirannya dan dokumen pendukung disampaikan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah bagi daerah provinsi dan gubernur bagi daerah kabupaten/kota paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Kepala Daerah dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a. (3) Rancangan Perkada tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b beserta lampirannya dan dokumen pendukung disampaikan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah bagi daerah provinsi dan gubernur bagi daerah kabupaten/kota paling lama 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran. (4) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terdiri atas: a. KUA dan PPAS; b. RPJMD; c. RKPD; d. daftar sinkronisasi kebijakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman penyusunan APBD; e. tabel konsistensi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada RPJMD, RKPD, KUA, PPAS, dan rancangan APBD; f. tabel format perhitungan alokasi fungsi pendidikan; g. tabel format perhitungan alokasi anggaran kesehatan; h. tabel alokasi belanja Daerah dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal; dan i. dokumen pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan. (5) Rancangan Perkada beserta lampirannya dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Rancangan Perkada beserta lampirannya dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan dalam bentuk hardcopy dalam rangkap 2 (dua) dan softcopy dalam bentuk portable document format (PDF). (7) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk bentuk hardcopy disampaikan melalui unit layanan administrasi dan untuk bentuk softcopy disampaikan melalui laman sipd.kemendagri.go.id.

Pasal 33

Ketentuan mengenai pelaksanaan evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD serta penetapan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 dan Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan pengesahan rancangan Perkada tentang APBD.

Pasal 34

(1) Hasil pengesahan terhadap rancangan Perkada tentang APBD Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (2) Hasil pengesahan terhadap rancangan Perkada tentang APBD kabupaten/kota ditetapkan dengan keputusan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak rancangan Perkada tentang APBD diterima dan dinyatakan lengkap dan benar.

Pasal 35

Pengesahan atas rancangan Perkada tentang Perubahan APBD dilaksanakan dalam hal: a. APBD ditetapkan dengan Perkada; dan b. Daerah belum memiliki DPRD.

Pasal 36

Ketentuan mengenai pengesahan Perkada tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sampai dengan dengan Pasal 34 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan pengesahan rancangan Perkada tentang perubahan APBD.

Pasal 37

Ketentuan mengenai pedoman evaluasi pengesahan rancangan Perkada tentang APBD dan pengesahan rancangan Perkada tentang perubahan APBD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB Kesatu

Pengesahan Peraturan Kepala Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Pasal 31

Koreksi

Pengesahan atas rancangan Perkada tentang APBD dilaksanakan dalam hal: a. Kepala Daerah dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari sejak disampaikan rancangan Perda tentang APBD; dan b. Daerah belum memiliki DPRD.

Pasal 32

Koreksi

(1) Pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaksanakan setelah Perkada tentang APBD dievaluasi oleh Menteri bagi daerah provinsi dan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat bagi daerah kabupaten/kota. (2) Rancangan Perkada tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a beserta lampirannya dan dokumen pendukung disampaikan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah bagi daerah provinsi dan gubernur bagi daerah kabupaten/kota paling lama 15 (lima belas) Hari terhitung sejak Kepala Daerah dan DPRD tidak mengambil persetujuan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf a. (3) Rancangan Perkada tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 huruf b beserta lampirannya dan dokumen pendukung disampaikan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah bagi daerah provinsi dan gubernur bagi daerah kabupaten/kota paling lama 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahun anggaran. (4) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terdiri atas: a. KUA dan PPAS; b. RPJMD; c. RKPD; d. daftar sinkronisasi kebijakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman penyusunan APBD; e. tabel konsistensi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada RPJMD, RKPD, KUA, PPAS, dan rancangan APBD; f. tabel format perhitungan alokasi fungsi pendidikan; g. tabel format perhitungan alokasi anggaran kesehatan; h. tabel alokasi belanja Daerah dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal; dan i. dokumen pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan. (5) Rancangan Perkada beserta lampirannya dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Rancangan Perkada beserta lampirannya dan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan dalam bentuk hardcopy dalam rangkap 2 (dua) dan softcopy dalam bentuk portable document format (PDF). (7) Penyampaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk bentuk hardcopy disampaikan melalui unit layanan administrasi dan untuk bentuk softcopy disampaikan melalui laman sipd.kemendagri.go.id.

Pasal 33

Ketentuan mengenai pelaksanaan evaluasi rancangan Perda tentang APBD dan rancangan Perkada tentang penjabaran APBD serta penetapan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 dan Pasal 19 sampai dengan Pasal 21 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pelaksanaan pengesahan rancangan Perkada tentang APBD.

Pasal 34

(1) Hasil pengesahan terhadap rancangan Perkada tentang APBD Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (2) Hasil pengesahan terhadap rancangan Perkada tentang APBD kabupaten/kota ditetapkan dengan keputusan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak rancangan Perkada tentang APBD diterima dan dinyatakan lengkap dan benar.

(1) Dalam melakukan evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat berkonsultasi dengan Menteri dan selanjutnya Menteri berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan untuk menguji kesesuaian rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD. (3) Pelaksanaan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan menyampaikan permohonan konsultasi rancangan keputusan gubernur tentang hasil evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD disertai dokumen pendukung kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah. (4) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan dalam bentuk portable document format (PDF) ke dalam akun surat elektronik (email) Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah melalui laman sipd.kemendagri.go.id. (5) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri dari atas: a. draft final keputusan gubernur tentang hasil evaluasi rancangan Perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD; b. daftar sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan kebijakan pemerintah pusat; c. tabel konsistensi program, kegiatan, dan sub kegiatan pada RPJMD, RKPD, KUA, PPAS, dan rancangan APBD; d. tabel format perhitungan alokasi fungsi pendidikan; e. tabel format perhitungan alokasi anggaran kesehatan; f. tabel alokasi belanja Daerah dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal; dan g. dokumen pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan. (6) Pelaksanaan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilaksanakan secara virtual berbasis teknologi informasi. (7) Hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan salah satu bahan pertimbangan gubernur dalam MENETAPKAN keputusan gubernur tentang evaluasi rancangan perda kabupaten/kota tentang APBD dan rancangan peraturan bupati/wali kota tentang penjabaran APBD. (8) Dalam hal hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak ditindak lanjuti oleh gubernur, Menteri memberikan teguran tertulis kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

BAB II

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

BAB Kesatu

Pasal 6

Pasal 7

BAB 1

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB 2

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB 3

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

BAB Kedua

Pasal 17

Pasal 18

BAB 1

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB 2

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

BAB 3

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

BAB 4

Pasal 27

Pasal 28

BAB IV

Pasal 29

Pasal 30

BAB V

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

Pasal 36

Pasal 37

BAB Kesatu

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33