Peraturan Badan/Lembaga (PERBAN)
5.828 peraturan
PERBAN Nomor per-16-1-03-ppatk-08-2013 Tahun 2013
Peraturan Badan Nomor per-16-1-03-ppatk-08-2013 Tahun 2013 tentang TATA CARA PENANGANAN LAPORAN DAN/ATAU INFORMASI DARI MASYARAKAT
PERBAN Nomor per-12-1-02-ppatk-06-13 Tahun 2013
Peraturan Badan Nomor per-12-1-02-ppatk-06-13 Tahun 2013 tentang TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN RANSFER DANA DARI DAN KE LUAR NEGERI BAGI PENYEDIA JASA KEUANGAN
PERBAN Nomor per-07-k-bnpt-11-2013 Tahun 2013
Peraturan Badan Nomor per-07-k-bnpt-11-2013 Tahun 2013 tentang PEMBERLAKUAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN (SOP AP) PENANGGULANGAN KONDISI KRISIS SERANGAN TERORISME YANG MENGGUNAKAN KIMIA, BIOLOGI,RADIOAKTIF DAN UNSUR NUKLIR (KBRN)
PERBAN Nomor per-03-1-01-ppatk-02-13 Tahun 2013
Peraturan Badan Nomor per-03-1-01-ppatk-02-13 Tahun 2013 tentang UNIT LAYANAN PENGADAAN DI LINGKUNGAN PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN
PERBAN Nomor per-026-a-ja-10-2013 Tahun 2013
Peraturan Badan Nomor per-026-a-ja-10-2013 Tahun 2013 tentang PENANGANAN DAN PERLINDUNGAN TERHADAP PELAPOR PELANGGARAN HUKUM DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
PERBAN Nomor per-016-a-ja-07-2013 Tahun 2013
Peraturan Badan Nomor per-016-a-ja-07-2013 Tahun 2013 tentang URUSAN DALAM DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
PERBAN Nomor per-015-a-ja-07-2013 Tahun 2013
Peraturan Badan Nomor per-015-a-ja-07-2013 Tahun 2013 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN JAKSA AGUNG NOMOR: PER-22/A/JA/03/2011 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGAWASAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
PERBAN Nomor per-008-a-ja-05-2013 Tahun 2013
Peraturan Badan Nomor per-008-a-ja-05-2013 Tahun 2013 tentang TATA CARA PENYUSUNAN PERATUARAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
PERBAN Nomor per-005-a-ja-03-2013 Tahun 2013
Peraturan Badan Nomor per-005-a-ja-03-2013 Tahun 2013 tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGAWALAN DAN PENGAMANAN TAHANAN
PERBAN Nomor per-002-a-ja-02-2013 Tahun 2013
Peraturan Badan Nomor per-002-a-ja-02-2013 Tahun 2013 tentang PEDOMAN PENGURUSAN JENAZAH DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
PERBAN Nomor 9 Tahun 2013
Peraturan Badan Nomor 9 Tahun 2013 tentang BATASAN DAN KONDISI OPERASI REAKTOR NONDAYA
PERBAN Nomor 9 Tahun 2013
Peraturan Badan Nomor 9 Tahun 2013 tentang TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN NEGARA DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
PERBAN Nomor 9 Tahun 2013
Peraturan Badan Nomor 9 Tahun 2013 tentang PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PERBAN Nomor 9 Tahun 2013
Peraturan Badan Nomor 9 Tahun 2013 tentang LOGO DAN PENGGUNAANNYA
PERBAN Nomor 9 Tahun 2013
Peraturan Badan Nomor 9 Tahun 2013 tentang SURAT KETERANGAN SEHAT FISIK DAN MENTAL TERKAIT PERSYARATAN REGISTRASI DOKTER DAN DOKTER GIGI SERTA PENANGANAN LAPORAN/PENGADUAN TERHADAP DOKTER DAN DOKTER GIGI YANG TELAH DIREGISTRASI YANG DIDUGA MEMILIKI GANGGUAN KESEHATAN YANG SERIUS DAN DAPAT MEMBAHAYAKAN PASIEN
PERBAN Nomor 9 Tahun 2013
Peraturan Badan Nomor 9 Tahun 2013 tentang PELIMPAHAN WEWENANG PEMBERIAN IZIN USAHA DALAM RANGKA PENANAMAN MODAL KEPADA KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM, KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BINTAN WILAYAH KABUPATEN BINTAN, KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BINTAN WILAYAH KOTA TANJUNG PINANG DAN KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS KARIMUN
PERBAN Nomor 9 Tahun 2013
Peraturan Badan Nomor 9 Tahun 2013 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN ANALISIS JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA
PERBAN Nomor 9 Tahun 2013
Peraturan Badan Nomor 9 Tahun 2013 tentang SURVEYOR BERLISENSI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAKEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
PERBAN Nomor 9 Tahun 2013
Peraturan Badan Nomor 9 Tahun 2013 tentang BATAS MAKSIMUM PENGGUNAAN BAHAN TAMBAHAN PANGAN PENGERAS
PERBAN Nomor 9 Tahun 2013
Peraturan Badan Nomor 9 Tahun 2013 tentang PANEL AHLI UJI KELAYAKAN DAN KEPATUTAN CALON HAKIM KONSTITUSI