PERBAN

Peraturan Badan Nomor per-016-a-ja-07-2013 Tahun 2013 tentang URUSAN DALAM DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

PERBAN Nomor per-016-a-ja-07-2013 Tahun 2013

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Jaksa Agung ini, yang dimaksud dengan: 1. Kejaksaan Republik INDONESIA yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan UNDANG-UNDANG. 2. Pegawai di Lingkungan Kejaksaan yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri dan Pegawai lain yang berdasarkan Keputusan Pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Kejaksaan Republik INDONESIA. 3. Bukan Pegawai adalah setiap orang yang karena tugasnya harus berada di Lingkungan Kejaksaan untuk jangka waktu tertentu. 4. Pimpinan Kejaksaan adalah Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung. 5. Pimpinan Satuan Kerja adalah Jaksa Agung Muda, Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri. 6. Lingkungan Kejaksaan adalah lingkungan perkantoran Kejaksaan, rumah jabatan, perumahan dinas Pegawai, Rumah Sakit Kejaksaan, Adhyaksa Loka Center, Taman Pusara Adhyaksa, dan tempat-tempat lain yang berkaitan dengan tugas kedinasan. 7. Jam kerja adalah jam kerja yang berlaku bagi Pegawai baik secara nasional maupun lokal. 8. Satuan Tugas Jaga adalah satuan tugas penjagaan, baik yang langsung maupun yang tidak langsung berhubungan dengan keselamatan, keamanan, ketertiban dan disiplin Pegawai di dalam dan di sekitar lingkungan Kejaksaan. 9. Keamanan Dalam yang selanjutnya disebut KAMDAL adalah satuan kerja yang bertugas memelihara dan menegakkan disiplin, ketertiban, dan keamanan di lingkungan Kejaksaan yang terdiri atas Petugas Inti, Provos dan Pengawal Khusus. 10. Petugas Inti adalah anggota KAMDAL yang melaksanakan tugas keamanan di lingkungan Kejaksaan. www.djpp.kemenkumham.go.id 11. Provos adalah anggota KAMDAL yang khusus dibentuk untuk menegakkan disiplin dan ketertiban di lingkungan Kejaksaan; 12. Pengawal Khusus yang selanjutnya disebut WALSUS adalah anggota KAMDAL yang bertugas untuk mengawal Jaksa Agung Republik INDONESIA. 13. Satuan Tugas Penanggulangan Bencana dan Bahaya Kebakaran adalah satuan tugas yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran di lingkungan kantor Kejaksaan. 14. Panji Adhyaksa adalah Panji Adhyaksa sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-074/JA/7/1978 tentang Pengesahan Panji Adhyaksa.

BAB III

KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 4

Koreksi

(1) Setiap Pegawai wajib menegakkan dan menjaga kehormatan Kejaksaan, menjauhkan diri dari setiap perbuatan tercela baik tingkah laku dan tutur kata yang dapat menodai korps dan pribadi. (2) Setiap orang yang berada di lingkungan Kejaksaan bertanggung jawab memelihara disiplin, tata pikir, tata kata, dan tata laku, serta menjaga kebersihan, ketertiban dan keamanan.

Pasal 5

Setiap Pegawai dalam melaksanakan tugasnya, wajib berpedoman pada TRI KRAMA ADHYAKSA, yakni : www.djpp.kemenkumham.go.id a. SATYA : Kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi, dan keluarga maupun kepada sesama manusia; b. ADHI : Kesempurnaan dalam bertugas dan berunsur utama pemilikan rasa tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, keluarga, dan sesama manusia; c. WICAKSANA : Bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku khususnya dalam pengetrapan kekuasaan dan kewenangannya.

Pasal 6

(1) Setiap atasan wajib memberi bimbingan, petunjuk, arahan, dan nasihat kepada bawahannya yang berkaitan dengan kedinasan dengan memperhatikan saran bawahan. (2) Setiap atasan wajib memberi bimbingan, petunjuk, arahan, dan nasihat kepada bawahannya yang berkaitan dengan pribadi sepanjang diminta.

Pasal 7

Setiap bawahan wajib menaati, menjunjung tinggi perintah, dan petunjuk atasan sepanjang berkaitan dengan urusan dinas yang dapat dipertanggungjawabkan serta tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

(1) Dalam penyelenggaraan kedinasan wajib memperhatikan hierarki eselon, kepangkatan, masa kerja, dan usia. (2) Hierarki kepangkatan dalam eselon yang sama ditentukan sebagai berikut: a. jika pangkatnya sama maka yang senior ditentukan oleh masa kerjanya; b. jika pangkat dan masa kerjanya sama maka yang senior ditentukan oleh usianya; atau c. jika pangkat, masa kerja, dan usianya sama maka yang senior ditentukan menurut Daftar Urutan Kepangkatan (DUK).

Pasal 9

Setiap Pegawai yang diberi tugas dalam suatu tim atau kepanitiaan oleh atasannya, dengan tidak memandang pangkat atau kedudukan dan memperhatikan hierarki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab memberikan bimbingan dan arahan kepada anggota tim atau panitia. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 10

Setiap Pegawai dalam menjalankan tugas dan/atau perintah wajib : a. memahami maksud dan pentingnya tugas yang akan atau sedang dilaksanakan; b. melaksanakan dengan rasa tanggung jawab; dan c. melaporkan secara lisan dan/atau tertulis kepada atasannya.

Pasal 11

Setiap atasan dalam memberikan perintah lisan dan/atau tertulis wajib : a. berdasarkan pada kedinasan; b. secara singkat, lengkap, dan jelas; c. memperhatikan keadaan bawahan yang menerima perintah; dan d. bertanggung jawab atas maksud dan hasil pelaksanaan perintah.

Pasal 12

Setiap Pegawai wajib menyimpan rahasia jabatan dan pekerjaannya yang menurut sifat atau menurut perintah harus dirahasiakan.

Pasal 13

(1) Setiap Pegawai yang mendapat tugas kedinasan di luar daerah hukumnya wajib diberikan Surat Perintah dengan disertai petunjuk dan pedoman oleh atasannya. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan melaporkan kepada Kepala Kejaksaan setempat atau pejabat yang berwenang sebelum dan sesudah melaksanakan tugas, kecuali dalam hal pelaksanaan tugas khusus.

BAB III

KETERTIBAN

Pasal 14

Koreksi

Jam kerja Pegawai ditetapkan sebagai berikut: a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis : Pukul 07.30 – 16.00 dengan waktu istirahat : Pukul 12.00 – 13.00; dan b. Hari Jumat : Pukul 07.30 – 16.30 dengan waktu istirahat : Pukul 11.30-13.00.

Pasal 15

Koreksi

(1) Apel kerja dilaksanakan sebagai berikut : www.djpp.kemenkumham.go.id a. apel kerja dilaksanakan oleh seluruh Pegawai di satuan/unit kerja masing-masing pada setiap hari Senin pagi dan hari Jum’at sore; b. apel kerja gabungan di Kejaksaan Agung dilaksanakan oleh seluruh Pegawai pada setiap hari Senin pagi minggu pertama setiap bulan; c. apabila diperlukan oleh Pimpinan Kejaksaan atau Pimpinan Satuan Kerja, apel dapat dilaksanakan selain apel sebagaimana dimaksud huruf a dan b; d. Apel kerja gabungan di daerah dapat dilaksanakan dengan menyesuaikan pada kondisi setempat. (2) Pakaian yang dipergunakan dalam apel kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pakaian Dinas Harian atau pakaian yang digunakan sesuai peraturan kedinasan pada hari itu.

Pasal 16

(1) Setiap Pegawai wajib mengisi daftar hadir dan daftar pulang yang dilakukan melalui mesin elektronik. (2) Setiap Pegawai yang tidak mengisi daftar hadir dan daftar pulang, dinyatakan tidak hadir. (3) Apabila pencatatan melalui mesin elektronik mengalami kerusakan atau belum tersedia maka disediakan daftar hadir dan daftar pulang secara manual oleh masing-masing unit kerja yang dikoordinir oleh Kepala Bagian Tata Usaha pada Kejaksaan Agung dan Badan, Asisten Pembinaan pada Kejaksaan Tinggi, Kepala Sub Bagian Pembinaan pada Kejaksaan Negeri atau Kepala Urusan Pembinaan pada Cabang Kejaksaan Negeri. (4) Rekapitulasi kehadiran dilaksanakan setiap tanggal 3 pada bulan berikutnya dan paling lambat tanggal 5 dilaporkan kepada masing- masing kepala unit kerja untuk mendapatkan verifikasi dan klarifikasi. (5) Kepala unit kerja segera menyampaikan verifikasi dan klarifikasi kepada Petugas Pencatatan Daftar Hadir.

Pasal 17

(1) Setiap Pegawai yang akan keluar kantor pada jam kerja, baik karena urusan dinas maupun urusan pribadi, harus memperoleh izin tertulis terlebih dahulu dari atasan langsungnya. (2) Surat izin tertulis dibuat rangkap 4 (empat) dan ditandatangani atasan serendah-rendahnya eselon III atau eselon IV bagi Cabang Kejaksaan Negeri dengan ketentuan 1 (satu) lembar untuk arsip di unit kerja, 1 www.djpp.kemenkumham.go.id (satu) lembar untuk yang bersangkutan, 1 (satu) lembar untuk diserahkan kepada Petugas Pencatatan Daftar Hadir dan 1 (satu) lembar diserahkan kepada Provos atau Petugas Piket di pintu keluar. (3) Untuk keperluan yang sangat mendesak, izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh atasan langsung secara lisan.

Pasal 18

Pegawai yang keluar kantor pada jam kerja tanpa surat izin resmi, dapat dilakukan pencegahan oleh Provos atau Petugas Piket untuk diminta keterangannya dan dilaporkan kepada atasan langsungnya untuk klarifikasi.

Pasal 19

(1) Bagi Pegawai yang berhalangan dan/atau melakukan tugas keluar kantor maka dalam kolom tanda tangan pada daftar hadir manual wajib dibubuhi catatan sebagai berikut: a. “D.L” (Dinas Luar) bagi Pegawai yang melakukan tugas di luar kantor sesuai surat perintah/surat tugas; b. “S” (Sakit) bagi Pegawai yang sakit sesuai dengan surat keterangan dokter; c. “I” (Izin) bagi Pegawai yang mendapat izin secara sah sesuai dengan keterangan yang di dapat baik sebelum atau dalam hari kerja berjalan; d. “C” (Cuti) bagi Pegawai yang sedang menjalani cuti sesuai dengan surat izin cuti yang diberikan; e. “TAK” (Tidak Ada Keterangan) bagi Pegawai yang tidak masuk kantor tanpa alasan atau tanpa keterangan yang sah; atau f. “B.P” (Bebas Piket) bagi Pegawai yang selesai melaksanakan tugas piket. (2) Rekapitulasi mingguan diisi oleh Kepala Bagian Tata Usaha pada Kejaksaan Agung dan Badan, Asisten Pembinaan pada Kejaksaan Tinggi, Kepala Sub Bagian Pembinaan pada Kejaksaan Negeri, atau Kepala Urusan Pembinaan pada Cabang Kejaksaan Negeri dan dilaporkan kepada atasan.

Pasal 20

(1) Setiap Pegawai yang akan bepergian keluar negeri untuk keperluan pribadi, wajib melaporkan hal tersebut kepada Jaksa Agung dan mendapatkan clearance dari Jaksa Agung Muda Intelijen untuk kemudian memperoleh Surat Izin Perjalanan Keluar Negeri oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Setiap Pegawai yang akan bepergian keluar negeri untuk keperluan dinas atau tugas belajar harus mendapat persetujuan tertulis dari Jaksa Agung.

Pasal 21

(1) Setiap Pegawai yang akan meninggalkan daerah hukumnya pada hari kerja wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. Kepala Kejaksaan Tinggi mendapat izin dari Jaksa Agung ; b. Kepala Kejaksaan Negeri mendapat izin dari Kepala Kejaksaan Tinggi; c. Kepala Cabang Kejaksaan Negeri wajib mendapat izin dari Kepala Kejaksaan Negeri; atau d. untuk Pegawai lain, menyesuaikan dengan ketentuan tersebut di atas sesuai hierarki. (2) Permohonan untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis.

Pasal 22

Setiap Pegawai wajib mengenakan pakaian dinas dengan segala kelengkapannya pada waktu melaksanakan tugas sehari-hari sesuai dengan Keputusan Jaksa Agung.

Pasal 23

Pasal 24

Setiap Pegawai pada hari Jumat atau pada acara-acara tertentu atas petunjuk Pimpinan Satuan Kerja, wajib menggunakan pakaian batik dengan ketentuan: a. Pegawai perempuan menggunakan pakaian batik yang sopan dengan rok berwarna hitam atau gelap dengan panjang di bawah lutut; b. Pegawai perempuan yang memakai pakaian muslim menyesuaikan; atau c. Pegawai pria menggunakan pakaian batik lengan pendek dengan celana panjang berwarna hitam atau gelap.

Pasal 25

Dalam berpenampilan sehari-hari, setiap Pegawai harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Pegawai perempuan wajib menata rambut di atas bahu dengan rapi dengan tidak menutupi pangkat dan rambut berwarna alami/tidak diwarnai selain hitam; www.djpp.kemenkumham.go.id b. Pegawai pria wajib menata rambut dengan rapi dengan ketentuan tidak menyentuh kerah baju, rambut berwarna alami/tidak diwarnai selain hitam, menata kumis dengan teratur dan rapi, dan tidak memelihara cambang dan jenggot.

Pasal 26

(1) Dalam menjalankan tugasnya sehari-hari di lingkungan Kejaksaan, Pegawai dapat menggunakan Pakaian Sipil Harian (PSH), dengan ketentuan sebagai berikut : a. untuk Pegawai di lingkungan Kejaksaan Agung adalah Pegawai yang menduduki jabatan eselon II ke atas atau yang berpangkat golongan IV/c ke atas. b. untuk Pegawai di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri adalah Pegawai yang menduduki jabatan eselon III ke atas atau yang berpangkat golongan IV/b ke atas. (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan Pakaian Dinas Harian (PDH) pada setiap hari Senin.

Pasal 27

Setiap Pegawai wajib memelihara kebersihan dan kerapihan berbusana selama berada di lingkungan kantor Kejaksaan.

Pasal 28

(1) Sebelum jam kerja dimulai, semua ruangan kerja harus sudah dibuka dalam keadaan bersih dan rapi. (2) Petugas pemegang kunci ruangan mengambil anak kunci pada kotak penyimpanan kunci di ruang piket dan membuka ruangan selambat- lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum jam kerja dimulai. (3) Pengambilan dan pengembalian anak kunci dilaksanakan oleh petugas pemegang kunci dengan menandatangani buku pengambilan/ pengembalian kunci yang disediakan oleh KAMDAL di depan petugas piket. (4) Petugas pemegang kunci harus memeriksa terlebih dahulu semua peralatan elektronik dan peralatan lainnya sebelum mengunci pintu ruangan. (5) Petugas pemegang kunci ditunjuk oleh Kepala Bagian Tata Usaha pada Kejaksaan Agung, Badan dan Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri pada Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri pada Cabang Kejaksaan Negeri dengan Surat Perintah. www.djpp.kemenkumham.go.id

Pasal 29

Setiap Pegawai harus menyimpan dan merapikan semua dokumen dan surat-surat penting lainnya yang menjadi tanggung jawabnya ke dalam lemari atau laci atau tempat penyimpanan lainnya serta meja tulis harus bersih dari berkas.

BAB Kedua

Tertib Kehadiran

Pasal 16

Koreksi

(1) Setiap Pegawai wajib mengisi daftar hadir dan daftar pulang yang dilakukan melalui mesin elektronik. (2) Setiap Pegawai yang tidak mengisi daftar hadir dan daftar pulang, dinyatakan tidak hadir. (3) Apabila pencatatan melalui mesin elektronik mengalami kerusakan atau belum tersedia maka disediakan daftar hadir dan daftar pulang secara manual oleh masing-masing unit kerja yang dikoordinir oleh Kepala Bagian Tata Usaha pada Kejaksaan Agung dan Badan, Asisten Pembinaan pada Kejaksaan Tinggi, Kepala Sub Bagian Pembinaan pada Kejaksaan Negeri atau Kepala Urusan Pembinaan pada Cabang Kejaksaan Negeri. (4) Rekapitulasi kehadiran dilaksanakan setiap tanggal 3 pada bulan berikutnya dan paling lambat tanggal 5 dilaporkan kepada masing- masing kepala unit kerja untuk mendapatkan verifikasi dan klarifikasi. (5) Kepala unit kerja segera menyampaikan verifikasi dan klarifikasi kepada Petugas Pencatatan Daftar Hadir.

Pasal 17

(1) Setiap Pegawai yang akan keluar kantor pada jam kerja, baik karena urusan dinas maupun urusan pribadi, harus memperoleh izin tertulis terlebih dahulu dari atasan langsungnya. (2) Surat izin tertulis dibuat rangkap 4 (empat) dan ditandatangani atasan serendah-rendahnya eselon III atau eselon IV bagi Cabang Kejaksaan Negeri dengan ketentuan 1 (satu) lembar untuk arsip di unit kerja, 1 www.djpp.kemenkumham.go.id (satu) lembar untuk yang bersangkutan, 1 (satu) lembar untuk diserahkan kepada Petugas Pencatatan Daftar Hadir dan 1 (satu) lembar diserahkan kepada Provos atau Petugas Piket di pintu keluar. (3) Untuk keperluan yang sangat mendesak, izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan oleh atasan langsung secara lisan.

Pasal 18

Pegawai yang keluar kantor pada jam kerja tanpa surat izin resmi, dapat dilakukan pencegahan oleh Provos atau Petugas Piket untuk diminta keterangannya dan dilaporkan kepada atasan langsungnya untuk klarifikasi.

Pasal 19

(1) Bagi Pegawai yang berhalangan dan/atau melakukan tugas keluar kantor maka dalam kolom tanda tangan pada daftar hadir manual wajib dibubuhi catatan sebagai berikut: a. “D.L” (Dinas Luar) bagi Pegawai yang melakukan tugas di luar kantor sesuai surat perintah/surat tugas; b. “S” (Sakit) bagi Pegawai yang sakit sesuai dengan surat keterangan dokter; c. “I” (Izin) bagi Pegawai yang mendapat izin secara sah sesuai dengan keterangan yang di dapat baik sebelum atau dalam hari kerja berjalan; d. “C” (Cuti) bagi Pegawai yang sedang menjalani cuti sesuai dengan surat izin cuti yang diberikan; e. “TAK” (Tidak Ada Keterangan) bagi Pegawai yang tidak masuk kantor tanpa alasan atau tanpa keterangan yang sah; atau f. “B.P” (Bebas Piket) bagi Pegawai yang selesai melaksanakan tugas piket. (2) Rekapitulasi mingguan diisi oleh Kepala Bagian Tata Usaha pada Kejaksaan Agung dan Badan, Asisten Pembinaan pada Kejaksaan Tinggi, Kepala Sub Bagian Pembinaan pada Kejaksaan Negeri, atau Kepala Urusan Pembinaan pada Cabang Kejaksaan Negeri dan dilaporkan kepada atasan.

Pasal 20

(1) Setiap Pegawai yang akan bepergian keluar negeri untuk keperluan pribadi, wajib melaporkan hal tersebut kepada Jaksa Agung dan mendapatkan clearance dari Jaksa Agung Muda Intelijen untuk kemudian memperoleh Surat Izin Perjalanan Keluar Negeri oleh Jaksa Agung Muda Pembinaan. www.djpp.kemenkumham.go.id (2) Setiap Pegawai yang akan bepergian keluar negeri untuk keperluan dinas atau tugas belajar harus mendapat persetujuan tertulis dari Jaksa Agung.

Pasal 21

(1) Setiap Pegawai yang akan meninggalkan daerah hukumnya pada hari kerja wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut: a. Kepala Kejaksaan Tinggi mendapat izin dari Jaksa Agung ; b. Kepala Kejaksaan Negeri mendapat izin dari Kepala Kejaksaan Tinggi; c. Kepala Cabang Kejaksaan Negeri wajib mendapat izin dari Kepala Kejaksaan Negeri; atau d. untuk Pegawai lain, menyesuaikan dengan ketentuan tersebut di atas sesuai hierarki. (2) Permohonan untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis.

BAB Ketiga

Tertib Pakaian

Pasal 22

Koreksi

Setiap Pegawai wajib mengenakan pakaian dinas dengan segala kelengkapannya pada waktu melaksanakan tugas sehari-hari sesuai dengan Keputusan Jaksa Agung.

Pasal 23

Koreksi

(1) Penggunaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pakaian Dinas Harian (PDH) adalah pakaian dinas yang dipakai oleh setiap Pegawai dalam tugas sehari-hari; b. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) adalah pakaian dinas yang dipakai oleh Pegawai dalam melaksanakan tugas KAMDAL dan tugas-tugas tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Pimpinan Satuan Kerja; c. Pakaian Dinas Upacara (PDU) terdiri dari Pakaian Dinas Upacara Kecil (PDUK) dan Pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB) adalah pakaian dinas yang dipakai oleh Pegawai untuk mengikuti: 1. PDUB digunakan untuk Upacara Hari Bhakti Adhyaksa, Upacara Hari Kemerdekaan tanggal 17 Agustus, upacara persemayaman/ pemakaman secara dinas dan upacara lainnya yang ditentukan oleh Pimpinan Satuan Kerja; 2. PDUK digunakan untuk Upacara Ziarah ke Taman Makam Pahlawan, Upacara Serah Terima Jabatan intern Kejaksaan www.djpp.kemenkumham.go.id dan upacara lainnya yang ditentukan oleh Pimpinan Satuan Kerja. (2) Untuk ketentuan pakaian dinas Pegawai perempuan, wajib menggunakan rok dengan panjang di bawah lutut maksimal 10 (sepuluh) cm atau celana panjang sewarna dengan Pakaian Dinas Harian untuk keperluan dinas lapangan dengan persetujuan Pimpinan Satuan Kerja. (3) Bagi Pegawai perempuan dapat menggunakan pakaian dinas berupa baju lengan panjang dan rok panjang atau celana panjang untuk keperluan dinas lapangan sewarna dengan Pakaian Dinas Harian, dengan persetujuan Pimpinan Satuan Kerja. (4) Bagi Pegawai perempuan yang berbusana muslim menggunakan penutup kepala berupa kain segitiga dengan warna bahan krem/coklat muda dengan pinggir bahan dibordir, dan ujung kain dimasukkan ke dalam kerah baju. (5) Bagi Pegawai yang sedang hamil menggunakan pakaian dinas khusus untuk perempuan hamil. (6) Jaksa yang bertugas di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara wajib menggunakan pakaian sebagaimana diatur dalam Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-082/A/JA/05/2012 tentang Pakaian (dress code) Jaksa Pengacara Negara, kecuali dalam rangka upacara dan apel kerja wajib menggunakan Pakaian Dinas yang ditentukan.

Pasal 24

Setiap Pegawai pada hari Jumat atau pada acara-acara tertentu atas petunjuk Pimpinan Satuan Kerja, wajib menggunakan pakaian batik dengan ketentuan: a. Pegawai perempuan menggunakan pakaian batik yang sopan dengan rok berwarna hitam atau gelap dengan panjang di bawah lutut; b. Pegawai perempuan yang memakai pakaian muslim menyesuaikan; atau c. Pegawai pria menggunakan pakaian batik lengan pendek dengan celana panjang berwarna hitam atau gelap.

Pasal 25

Dalam berpenampilan sehari-hari, setiap Pegawai harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: a. Pegawai perempuan wajib menata rambut di atas bahu dengan rapi dengan tidak menutupi pangkat dan rambut berwarna alami/tidak diwarnai selain hitam; www.djpp.kemenkumham.go.id b. Pegawai pria wajib menata rambut dengan rapi dengan ketentuan tidak menyentuh kerah baju, rambut berwarna alami/tidak diwarnai selain hitam, menata kumis dengan teratur dan rapi, dan tidak memelihara cambang dan jenggot.

Pasal 26

(1) Dalam menjalankan tugasnya sehari-hari di lingkungan Kejaksaan, Pegawai dapat menggunakan Pakaian Sipil Harian (PSH), dengan ketentuan sebagai berikut : a. untuk Pegawai di lingkungan Kejaksaan Agung adalah Pegawai yang menduduki jabatan eselon II ke atas atau yang berpangkat golongan IV/c ke atas. b. untuk Pegawai di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri adalah Pegawai yang menduduki jabatan eselon III ke atas atau yang berpangkat golongan IV/b ke atas. (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan Pakaian Dinas Harian (PDH) pada setiap hari Senin.

Pasal 27

Setiap Pegawai wajib memelihara kebersihan dan kerapihan berbusana selama berada di lingkungan kantor Kejaksaan.

(1) Penggunaan pakaian dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dengan ketentuan sebagai berikut: a. Pakaian Dinas Harian (PDH) adalah pakaian dinas yang dipakai oleh setiap Pegawai dalam tugas sehari-hari; b. Pakaian Dinas Lapangan (PDL) adalah pakaian dinas yang dipakai oleh Pegawai dalam melaksanakan tugas KAMDAL dan tugas-tugas tertentu lainnya yang ditetapkan oleh Pimpinan Satuan Kerja; c. Pakaian Dinas Upacara (PDU) terdiri dari Pakaian Dinas Upacara Kecil (PDUK) dan Pakaian Dinas Upacara Besar (PDUB) adalah pakaian dinas yang dipakai oleh Pegawai untuk mengikuti: 1. PDUB digunakan untuk Upacara Hari Bhakti Adhyaksa, Upacara Hari Kemerdekaan tanggal 17 Agustus, upacara persemayaman/ pemakaman secara dinas dan upacara lainnya yang ditentukan oleh Pimpinan Satuan Kerja; 2. PDUK digunakan untuk Upacara Ziarah ke Taman Makam Pahlawan, Upacara Serah Terima Jabatan intern Kejaksaan www.djpp.kemenkumham.go.id dan upacara lainnya yang ditentukan oleh Pimpinan Satuan Kerja. (2) Untuk ketentuan pakaian dinas Pegawai perempuan, wajib menggunakan rok dengan panjang di bawah lutut maksimal 10 (sepuluh) cm atau celana panjang sewarna dengan Pakaian Dinas Harian untuk keperluan dinas lapangan dengan persetujuan Pimpinan Satuan Kerja. (3) Bagi Pegawai perempuan dapat menggunakan pakaian dinas berupa baju lengan panjang dan rok panjang atau celana panjang untuk keperluan dinas lapangan sewarna dengan Pakaian Dinas Harian, dengan persetujuan Pimpinan Satuan Kerja. (4) Bagi Pegawai perempuan yang berbusana muslim menggunakan penutup kepala berupa kain segitiga dengan warna bahan krem/coklat muda dengan pinggir bahan dibordir, dan ujung kain dimasukkan ke dalam kerah baju. (5) Bagi Pegawai yang sedang hamil menggunakan pakaian dinas khusus untuk perempuan hamil. (6) Jaksa yang bertugas di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara wajib menggunakan pakaian sebagaimana diatur dalam Keputusan Jaksa Agung Nomor: KEP-082/A/JA/05/2012 tentang Pakaian (dress code) Jaksa Pengacara Negara, kecuali dalam rangka upacara dan apel kerja wajib menggunakan Pakaian Dinas yang ditentukan.

Peraturan Badan Nomor per-016-a-ja-07-2013 Tahun 2013 tentang URUSAN DALAM DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

BAB III

Pasal 14

Pasal 15

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

Pasal 28

Pasal 29

BAB Kesatu

Pasal 14

Pasal 15

BAB Kedua

Pasal 16

Pasal 17

Pasal 18

Pasal 19

Pasal 20

Pasal 21

BAB Ketiga

Pasal 22

Pasal 23

Pasal 24

Pasal 25

Pasal 26

Pasal 27

BAB Keempat

Pasal 28

Pasal 29

BAB Kelima

Pasal 30

BAB 1

Pasal 30

BAB 2

BAB Keenam

BAB Ketujuh

BAB Kedelapan

BAB Kesembilan

BAB IV

BAB Kesatu

BAB Kedua

BAB Ketiga

BAB Keempat

BAB Kelima

BAB Keenam

BAB Ketujuh

BAB Kedelapan

BAB Kesembilan

BAB Kesepuluh

BAB Kesebelas

BAB Kedua

BAB V

BAB Kesatu