PERBAN

Peraturan Badan Nomor per-005-a-ja-03-2013 Tahun 2013 tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGAWALAN DAN PENGAMANAN TAHANAN

PERBAN Nomor per-005-a-ja-03-2013 Tahun 2013

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

Buka PDF Asli

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB IV

PROSEDUR PENGAWALAN DAN PENGAMANAN TAHANAN

Pasal 5

Koreksi

(1) Pada tahap penyidikan terhadap tersangka yang dilakukan penahanan rutan oleh jaksa penyidik maka jaksa penyidik melaporkan kepada Kasi Pidsus/Kacabjari/Aspidsus/Kasubdit Tindak Pidana Korupsi dan selanjutnya Kasi Pidsus/Kacabjari/Aspidsus/Kasubdit Tipikor memerintahkan kepada pengawal tahanan untuk melakukan pengawalan dan pengamanan tahanan. (2) Pada tahap penerimaan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti dari penyidik, terhadap tersangka yang dilakukan penahanan Rutan oleh Penuntut Umum maka Penuntut Umum melaporkan kepada Kasi Pidum/Kasi Pidsus selanjutnya Kasi Pidum/Kasi Pidsus melaporkan pada Kajari, kemudian Kasi Pidum/Kasi Pidsus memerintahkan kepada pengawal tahanan untuk melakukan pengawalan dan pengamanan tahanan. (3) Pelaksanaan pengawalan dan pengamanan tahanan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) agar didampingi petugas Kepolisian minimal 2 (dua) orang. (4) Pelaksanaan pengawalan dan pengamanan tahanan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) maka setiap tahanan wajib diborgol, kecuali terhadap tahanan anak. (5) Pengawal Tahanan wajib mengecek kondisi dan kelaikan mobil tahanan kemudian melapor kepada Kasi Pidum/Kasi Pidsus bahwa tahanan siap diantar.

Pasal 6

Untuk kepentingan persidangan di pengadilan harus dilakukan prosedur sebagai berikut : a. Penuntut Umum setelah menerima penetapan hari persidangan dari Pengadilan Negeri segera memberitahukan kepada pengawal tahanan; b. Pengawal Tahanan sebagaimana dimaksud pada huruf a membuat surat panggilan tahanan yang akan disidangkan dan ditujukan kepada Kepala Rutan atau Lembaga Pemasyarakatan yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri/ Kepala Cabang www.djpp.kemenkumham.go.id Kejaksaan Negeri/Kepala Seksi Tindak Pidana Umum/Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus; c. Pengawal Tahanan menyiapkan surat permintaan bantuan pengawalan dan pengamanan tahanan kepada Kepolisian setempat selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum persidangan yang ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Cabang Kejaksaan Negeri/Kepala Seksi Tindak Pidana Umum/ Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus; d. Pengawal Tahanan menyerahkan surat panggilan terhadap tahanan yang akan disidangkan sebagaimana tersebut pada ayat (2) kepada Kepala Rutan atau Lembaga Pemasyarakatan paling lambat 3 (tiga) hari sebelum jadwal persidangan; e. Pengawal Tahanan dibantu oleh petugas kepolisian menjemput tahanan menggunakan mobil tahanan dalam kondisi terborgol kecuali tahanan anak dan dihitung satu persatu untuk dibawa dari Rutan atau Lembaga Pemasyarakatan ke ruang tahanan pengadilan; f. sesampainya tahanan di ruang tahanan pengadilan, tahanan tetap dikawal dan diawasi oleh pengawal tahanan dibantu oleh petugas kepolisian serta diwajibkan untuk memakai baju seragam tahanan; dan g. selama tahanan berada di ruang tahanan pengadilan tidak dibenarkan dikunjungi/dibesuk oleh keluarga maupun kerabat tahanan.

Pasal 7

Pada saat persidangan berlangsung, pengawalan dan pengamanan tahanan harus tetap dilakukan sesuai dengan prosedur sebagai berikut : a. setiap tahanan yang dikeluarkan dari ruang tahanan pengadilan menuju ruang sidang harus atas perintah Penuntut Umum yang bersangkutan dan dalam kondisi terborgol, selanjutnya borgol baru dibuka setelah tahanan masuk pintu ruang sidang; b. Pengawal Tahanan wajib mencatat setiap tahanan yang keluar dari ruang tahanan pengadilan pada buku kontrol tahanan; dan c. selama sidang berlangsung, tahanan tetap dalam pengawalan dan pengamanan pengawal tahanan dan petugas kepolisian.

Pasal 8

Pada saat tahanan selesai menjalani sidang, tahanan harus tetap dalam pengawalan dan pengamanan sesuai dengan prosedur sebagai berikut : a. setiap tahanan yang telah selesai menjalani sidang, Penuntut Umum yang bersangkutan wajib menyerahkan kembali secara fisik tahanan dimaksud kepada pengawal tahanan serta mencatatnya pada buku kontrol tahanan; www.djpp.kemenkumham.go.id b. setiap tahanan yang keluar dari ruang sidang setelah sidang sebagaimana dimaksud pada huruf a, wajib diborgol kembali (kecuali tahanan anak) dan dimasukkan kembali ke ruang tahanan pengadilan dengan dikawal oleh pengawal tahanan dan petugas kepolisian; c. selama berada di ruang tahanan pengadilan hingga kembali ke Rutan/Lembaga Pemasyarakatan, tahanan tidak diperbolehkan keluar dari ruang tahanan pengadilan; d. Tahanan yang telah selesai menjalani sidang dan akan dibawa kembali ke Rutan/Lembaga Pemasyarakatan wajib dihitung kembali oleh pengawal tahanan, sesuai jumlah tahanan yang diambil dari Rutan/Lembaga Pemasyarakatan, selanjutnya diborgol (kecuali tahanan anak) dan dimasukkan ke mobil tahanan untuk dibawa ke Rutan/Lembaga Pemasyarakatan; dan e. Pengawal Tahanan yang sudah mengembalikan tahanan ke Rutan/Lembaga Pemasyarakatan wajib melapor kepada Kepala Kejaksaan Negeri/Kepala Cabang Kejaksaan Negeri/Kepala Seksi Tindak Pidana Umum/ Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus dengan menunjukkan bukti pengembalian tahanan.

Peraturan Badan Nomor per-005-a-ja-03-2013 Tahun 2013 tentang STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGAWALAN DAN PENGAMANAN TAHANAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

BAB IV

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB V

Pasal 10

BAB VI

Pasal 11

BAB VII

Pasal 12

BAB VIII

Pasal 13

BAB IX

Pasal 14

Pasal 15