UU

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang PARTAI POLITIK

UU Nomor 2 Tahun 1999

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

BAB VII

PENGAWASAN DAN SANKSI

Article 16

Partai Politik tidak boleh: a. menganut, mengembangkan, menyebarkan ajaran atau paham Komunisme/Marxisme/Leninisme dan ajaran lain yang bertentangan dengan Pancasila; b. menerima sumbangan dan/atau bantuan dalam bentuk apapun dari pihak asing, baik langsung maupun tidak langsung; c. memberi sumbangan dan/atau bantuan dalam bentuk apapun kepada pihak asing, baik langsung maupun tidak langsung, yang dapat merugikan kepentingan bangsa dan negara; d. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan kebijakan Pemerintah Republik INDONESIA dalam memelihara persahabatan dengan negara lain.

Article 17

(1) Pengawasan atas ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam UNDANG-UNDANG ini dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik INDONESIA. (2) Dengan kewenangan yang ada padanya, Mahkamah Agung Republik INDONESIA dapat membekukan atau membubarkan suatu Partai Politik jika nyata-nyata melanggar Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 9, dan Pasal 16 UNDANG-UNDANG ini. (3) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan dengan terlebih dahulu mendengar dan mempertimbangkan keterangan dari Pengurus Pusat Partai Politik yang bersangkutan dan setelah melalui proses peradilan. (4) Pelaksanaan pembekuan atau pembubaran Partai Politik dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan mengumumkannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA oleh Menteri Kehakiman Republik INDONESIA.

Article 18

(1) Mahkamah Agung Republik INDONESIA dapat menjatuhkan sanksi administratif berupa penghentian bantuan dari anggaran negara apabila suatu Partai Politik nyata-nyata melanggar Pasal 15 UNDANG-UNDANG ini. (2) Mahkamah Agung Republik INDONESIA dapat mencabut hak suatu Partai Politik untuk ikut pemilihan umum jika nyata-nyata melanggar Pasal 13 dan Pasal 14 UNDANG-UNDANG ini. (3) Pencabutan hak sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan dengan terlebih dahulu mendengar pertimbangan pengurus pusat Partai Politik yang bersangkutan dan setelah melalui proses peradilan.

Article 19

(1) Barangsiapa dengan sengaja memberikan sumbangan kepada Partai Politik melebihi ketentuan yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) UNDANG-UNDANG ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (2) Barangsiapa dengan sengaja memberikan uang atau barang kepada orang lain dengan maksud agar orang tersebut menyumbangkannya kepada Partai Politik sehingga melebihi ketentuan yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) UNDANG-UNDANG ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (3) Barangsiapa dengan sengaja menerima uang atau barang dari seseorang untuk disumbangkan kepada Partai Politik dengan maksud agar orang tersebut dapat menyumbang melebihi ketentuan yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) dan ayat (2) UNDANG-UNDANG ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). (4) Barangsiapa dengan sengaja memaksa seseorang atau badan untuk memberikan sumbangan kepada Partai Politik dalam bentuk apapun diancam pidana kurungan selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).