PERPRES

Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2010 tentang TRANSPARANSI PENDAPATAN NEGARA DAN PENDAPATAN DAERAH YANG DIPEROLEH DARI INDUSTRI EKSTRAKTIF

PERPRES Nomor 26 Tahun 2010

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

BAB II

TIM TRANSPARANSI INDUSTRI EKSTRAKTIF

Article 2

(1) Dalam rangka pelaksanaan transparansi pendapatan negara dan pendapatan daerah yang diperoleh dari Industri Ekstraktif, dibentuk Tim Transparansi Industri Ekstraktif, yang selanjutnya disebut Tim Transparansi. (2) Tim Transparansi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada PRESIDEN.

Article 3

(1) Tim Transparansi bertugas melaksanakan transparansi pendapatan negara dan pendapatan daerah yang diperoleh dari Industri Ekstraktif. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Transparansi berwenang untuk meminta informasi, data tambahan, masukan dan/atau mengadakan konsultasi dengan instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan Industri Ekstraktif, dan pihak lain yang dipandang perlu.

Article 4

Tim Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari: a. Tim Pengarah; dan b. Tim Pelaksana. Pasal 5 …

Article 5

Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, bertugas: a. menyusun kebijakan umum transparansi pendapatan negara dan pendapatan daerah yang diperoleh dari Industri Ekstraktif; b. memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam pelaksanaan transparansi pendapatan negara dan pendapatan daerah yang diperoleh dari Industri Ekstraktif; c. MENETAPKAN Rencana Kerja Tim Transparansi; dan d. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan transparansi pendapatan negara dan pendapatan daerah yang diperoleh dari Industri Ekstraktif.

Article 6

(1) Tim Pengarah melaksanakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu tahun. (2) Ketua Tim Pengarah menyampaikan laporan kepada PRESIDEN secara berkala 1 (satu) kali dalam satu tahun dan sewaktu-waktu diperlukan.

Article 7

Susunan keanggotaan Tim Pengarah terdiri dari: Ketua : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian; Anggota : 1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral; 2. Menteri Keuangan; 3. Menteri Dalam Negeri; 4. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 5. Prof. Dr. Emil Salim. Pasal 8 …

Article 8

Tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, adalah: a. menyusun Rencana Kerja Tim Transparansi untuk periode 3 (tiga) tahun; b. menyusun format laporan; c. MENETAPKAN rekonsiliator; d. menyebarluaskan hasil rekonsiliasi laporan; e. menyusun laporan Tim Pengarah kepada PRESIDEN; dan f. melakukan hal-hal lain yang ditugaskan oleh Tim Pengarah.

Article 9

(1) Tim Pelaksana bertanggung jawab kepada Tim Pengarah. (2) Ketua Tim Pelaksana melaporkan pelaksanaan tugas Tim Pelaksana secara berkala atau sewaktu-waktu kepada Ketua Tim Pengarah.

Article 10

Susunan keanggotaan Tim Pelaksana terdiri dari: Ketua merangkap Anggota : Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral dan Kehutanan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; Wakil Ketua I merangkap Anggota : Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan; Wakil Ketua II merangkap Anggota : Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; Anggota … Anggota : 1. Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Pembiayaan Internasional, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 2. Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 3. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan; 4. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan; 5. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan; 6. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 7. Direktur Jenderal Mineral, Batubara dan Panas Bumi, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral; 8. Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri; 9. Deputi Akuntan Negara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; 10. Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi; 11. Direktur Utama PT. Pertamina (Persero); 12. Tiga orang perwakilan dari pemerintahan daerah penghasil mineral, batubara, minyak bumi dan gas bumi; 13. Tiga orang perwakilan dari asosiasi perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan mineral, batubara, serta minyak dan gas bumi; 14. Tiga orang perwakilan lembaga swadaya masyarakat yang menaruh perhatian terhadap transparansi pendapatan negara dan pendapatan daerah yang diperoleh dari Industri Ekstraktif. Pasal 11 …

Article 11

(1) Anggota Tim Pelaksana yang berasal dari perwakilan pemerintahan daerah diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Tim Pengarah berdasarkan usulan Menteri Dalam Negeri. (2) Keanggotaan perwakilan pemerintahan daerah ditetapkan secara bergantian untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.

Article 12

(1) Anggota Tim Pelaksana yang berasal dari perwakilan asosiasi perusahaan dan lembaga swadaya masyarakat diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Tim Pengarah atas usul asosiasi perusahaan dan lembaga swadaya masyarakat yang diwakilinya. (2) Masa jabatan anggota Tim Pelaksana yang berasal dari perwakilan asosiasi perusahaan dan lembaga swadaya masyarakat ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk satu kali masa jabatan.

Article 13

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas Tim Transparansi, Ketua Tim Pengarah membentuk Sekretariat. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, rincian tugas, dan tata kerja Sekretariat ditetapkan oleh Ketua Tim Pengarah. BAB III …