PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2023 tentang PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI JALUR PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

PERMEN Nomor 2 Tahun 2023

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

SUMBER PENDANAAN, STATUS KEDINASAN, DAN PERSYARATAN TUGAS BELAJAR

Article 3

Correction

(1) Sumber pendanaan untuk Tugas Belajar meliputi: a. anggaran pendapatan dan belanja negara; b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau c. biaya mandiri. (2) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b diperoleh berdasarkan: a. Kementerian; b. luar Kementerian; (3) Sumber pendanaan dari luar Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas: a. kerja sama Kementerian dengan Perguruan Tinggi yang mempunyai kriteria dan spesifikasi khusus bidang pariwisata dan/atau ekonomi kreatif; b. tawaran dari penyelenggara program beasiswa/ penyandang dana kepada Kementerian; atau c. pengajuan secara mandiri dengan melampirkan surat keterangan pendanaan oleh penyandang dana. (4) Sumber pendanaan untuk Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari PNS yang bersangkutan.

Article 4

(1) Tugas Belajar berdasarkan status kedinasan meliputi: a. Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan; dan b. Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan. (2) Tugas Belajar berdasarkan status kedinasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan ketentuan ikatan dinas setelah pendidikan. (3) Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melaksanakan ikatan dinas, dengan ketentuan: a. ikatan dinas selama 2 (dua) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar dengan pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat; atau b. ikatan dinas selama 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar dengan pendanaan dari biaya mandiri. (4) Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melaksanakan dari ikatan dinas selama 1 (satu) kali masa pelaksanaan Tugas Belajar, bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar dengan pendanaan dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat. (5) Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikecualikan dari ikatan dinas bagi PNS yang menjalani Tugas Belajar dengan pendanaan biaya mandiri. (6) Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan organisasi dan memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani.

Article 5

(1) PNS yang diberikan Tugas Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus memenuhi persyaratan yang meliputi: a. mendapat persetujuan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di unit kerja PNS, Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau Menteri; b. memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai PNS; c. memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan masa pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan paling kurang: 1. 3 (tiga) kali waktu normatif Program Studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk Tugas Belajar yang diberhentikan dari jabatan; atau 2. 2 (dua) kali waktu normatif Program Studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk Tugas Belajar yang tidak diberhentikan dari jabatan. d. memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik; e. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari unit pelayanan kesehatan pemerintah. f. surat keterangan tidak sedang: 1. menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau 2. menjalani cuti di luar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS. g. surat keterangan tidak pernah: 1. dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir; 2. dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau 3. mendapatkan pembatalan atau penghentian Tugas Belajar sebelumnya dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir; h. memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh penyandang dana dan Perguruan Tinggi; dan i. bersedia menandatangani perjanjian Tugas Belajar; (2) Ketentuan mengenai format berkas persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf f dan huruf g tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(1) PNS yang mendapatkan Tugas Belajar berkewajiban: a. menandatangani perjanjian Tugas Belajar sebelum melaksanakan Tugas Belajar; b. membuat laporan kemajuan pendidikan yang sedang dijalani secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali kepada: 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pendidikan dan pelatihan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif dan Kepala Biro yang membidangi kepegawaian untuk Tugas Belajar dengan pendanaan dari anggaran pendapatan belanja negara dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat; 2. Kepala Biro yang membidangi kepegawaian untuk Tugas Belajar dengan biaya mandiri; dan/atau c. melapor paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak berakhirnya masa Tugas Belajar kepada: 1. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang membidangi pendidikan dan pelatihan di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif dengan tembusan kepada Kepala Biro yang membidangi kepegawaian untuk Tugas Belajar yang diperoleh melalui seleksi oleh dari Kementerian; atau 2. Kepala Biro yang membidangi kepegawaian untuk Tugas Belajar yang diperoleh melalui seleksi dari luar Kementerian dan/atau biaya mandiri; d. melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri ini (2) Laporan kemajuan pendidikan sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditembuskan kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dimana PNS berkedudukan. (3) Perjanjian Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat: a. subjek perjanjian; b. nama Perguruan Tinggi; c. Program Studi dan akreditasi Program Studi; d. jangka waktu Tugas Belajar; e. sumber pendanaan; f. komponen yang dibiayai; g. hak dan kewajiban para pihak; h. konsekuensi atas pelanggaran kewajiban; i. keadaan kahar; dan j. penyelesaian sengketa. (4) Ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dengan ketentuan: a. PNS yang mendapat Tugas Belajar tidak diperkenankan mengajukan pengunduran diri sebagai PNS selama menjalani ikatan dinas; b. PNS yang telah selesai menjalani Tugas Belajar berkelanjutan, wajib melaksanakan ikatan dinas secara kumulatif; dan c. PNS yang tidak menyelesaikan kewajiban ikatan dinas, wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh negara selama masa Tugas Belajar kepada kas negara sesuai ketentuan peraturan perundangan. (5) Ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berakhir pada saat: a. jangka waktu ikatan dinas telah terpenuhi; b. mencapai batas usia pensiun; atau c. diberhentikan sebagai PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (6) Ketentuan mengenai konsekuensi atas pelanggaran kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h ditetapkan oleh Menteri.

Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2023 tentang PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL MELALUI JALUR PENDIDIKAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

Article 4

Article 5

BAB Kesatu

Article 3

BAB Kedua

Article 4

BAB Ketiga

Article 5

BAB III

Article 6

BAB IV

Article 7

Article 8

BAB V

Article 9

Article 10

BAB Kesatu

Article 9

BAB Kedua

Article 10

BAB VI

Article 11

Article 12

BAB VII

Article 13

BAB VIII

Article 14

Article 15

Article 16

BAB IX

Article 17

BAB X

Article 18

Article 19

BAB XI

Article 20

BAB XII

Article 21

BAB XIII

Article 22

Article 23