Peraturan Menteri Nomor m-hh-02-kp-05-02 Tahun 2010 tentang KODE ETIK PEGAWAI IMIGRASI

Etika Pegawai Imigrasi dalam bernegara, meliputi: a. melaksanakan Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, serta memelihara harkat dan martabat bangsa dan negara; b. bersikap menjadi perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik INDONESIA; c. tidak bersikap diskriminatif dalam menjalankan kewenangan yang diberikan oleh UNDANG-UNDANG; d. menghormati dan melindungi hak asasi manusia setiap orang dengan tetap menjunjung tinggi kedaulatan negara; e. memperhatikan dan memberikan hak warga negara sebagaimana yang diatur dan dijamin oleh konstitusi dan UNDANG-UNDANG; f. menghormati dan menghargai adat istiadat, kebiasaan, dan nilai budaya setiap orang yang berlatar belakang sosial kebudayaan yang berbeda; g. mencegah dan/atau menindak dengan tegas usaha atau kegiatan penyelundupan dan/atau perdagangan manusia maupun kejahatan terorganisir antar negara lainnya dalam rangka menegakkan kehormatan, kedaulatan bangsa dan negara serta perlindungan hak asasi manusia; h. melakukan penegakan hukum keimigrasian berupa penyelidikan, penyidikan dan tindakan keimigrasian terhadap orang asing yang kegiatan dan keberadaannya tidak dikehendaki di INDONESIA karena mengganggu keamanan dan ketertiban umum atau melanggar ketentuan peraturan perundang- undangan; dan i. melakukan penegakan hukum terhadap setiap warga negara INDONESIA yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya di bidang keimigrasian.

Etika Pegawai Imigrasi dalam berorganisasi, meliputi: a. melaksanakan peraturan kedinasan berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi keimigrasian; b. melaksanakan perintah, kebijakan pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. bersikap netral, tidak menjadi anggota dan/atau pengurus dari suatu partai politik; d. tidak melakukan pemerasan, penggelapan, dan penipuan yang dapat berpengaruh negatif terhadap harkat, martabat dan citra institusi imigrasi; e. tidak melakukan penyiksaan atau kekerasan dalam penegakan hukum keimigrasian yang meliputi penyelidikan, penyidikan, tindakan keimigrasian dan pendetensian; f. bersikap rasional dan berkeadilan, objektif, serta transparan dalam menjalankan tugas keimigrasian; g. membangun dan mengembangkan sikap toleran, tanggung jawab dan pengendalian diri dalam menghadapi perbedaan pendapat diantara sesama pegawai dan pihak terkait lainnya; h. menyimpan rahasia negara dan/atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya serta tidak memanfaatkannya secara tidak sah; i. melaporkan kepada atasan yang berwenang terhadap kemungkinan atau adanya tindakan pembocoran rahasia negara dan/atau rahasia jabatan yang patut diduga membahayakan atau merugikan bangsa dan negara; j. tidak melakukan kegiatan untuk kepentingan negara asing atau lembaga internasional tanpa ijin Pemerintah Republik INDONESIA; k. tidak berkompromi dengan pihak yang berpotensi merusak nama baik dan/atau merugikan institusi imigrasi, kepentingan bangsa dan negara; l. mengelola dan menyetorkan ke kas negara seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; m. Pegawai Imigrasi yang berpangkat Pembina ke atas atau yang memangku jabatan eselon I dan II menghindari kedudukan, baik langsung maupun tidak langsung sebagai Direksi, Pimpinan atau Komisaris perusahaan swasta; dan n. tidak melakukan perbuatan yang bersifat melindungi kegiatan yang tidak sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan khususnya di bidang keimigrasian.

Etika Pegawai Imigrasi dalam bermasyarakat, meliputi: a. bersikap jujur, egaliter, terbuka dan responsif terhadap kritik, saran, keluhan, laporan/pengaduan serta pendapat baik yang berasal dari dalam lingkungan imigrasi maupun dari masyarakat luas; dan b. memperlakukan anggota masyarakat untuk mendapatkan hak dan kewajiban di bidang keimigrasian sesuai dengan prinsip hak asasi manusia.

Etika Pegawai Imigrasi terhadap diri sendiri, meliputi: a. tidak melakukan perbuatan perzinahan, prostitusi, perjudian; b. tidak menggunakan dan/atau mengedarkan zat psikotropika, narkotika dan/atau sejenisnya yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; c. meningkatkan pengetahuan, wawasan dan kompetensi tugas di bidang masing- masing dalam rangka menjaga citra institusi imigrasi, bangsa dan negara; d. tidak melakukan perbuatan kolusi, korupsi dan nepotisme; e. tidak melakukan penyalahgunaan wewenang dan jabatan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain dan/atau kelompok tertentu yang merugikan bangsa dan negara; f. tidak melakukan pungutan di luar ketentuan yang berlaku untuk kepentingan pribadi, golongan dan pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan masyarakat, bangsa dan negara; g. menolak pemberian hadiah atau imbalan dalam bentuk apapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan jabatan atau pekerjaan sebagai Pegawai Imigrasi; h. menolak menjadi perantara bagi pihak lain dengan mendapat imbalan atau tidak untuk mengurus usaha, pekerjaan, perijinan, pelanggaran yang berkaitan dengan keimigrasian; i. tidak memiliki saham atau modal dalam perusahaan yang kegiatan usahanya berkaitan dengan kewenangan keimigrasian; j. meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan serta menunjukkan loyalitas dan dedikasi yang tinggi demi memberikan pelayanan terbaik terhadap masyarakat serta menjaga citra institusi imigrasi; dan k. menjaga keutuhan rumah tangga dengan tidak melakukan perbuatan tercela dan perbuatan tidak bermoral lainnya.

Etika Pegawai Imigrasi terhadap sesama Pegawai Imigrasi, meliputi: a. memperlakukan sesama Pegawai Imigrasi sebagai rekan kerja yang memiliki hak dan kewajiban yang berkesesuaian; dan b. tidak melakukan persengkongkolan dengan atasan, teman sejawat, bawahan atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya atau institusi keimigrasian dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan bangsa dan negara.

(1) Susunan keanggotaan Majelis Kode Etik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b, terdiri atas: a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota; b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan c. 3 (tiga) orang anggota. (2) Keanggotaan Majelis Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih melalui rapat Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bersama Kepala Satuan Kerja berdasarkan musyawarah mufakat.

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Majelis Kode Etik dibantu oleh suatu Sekretariat Majelis. (2) Sekretariat Majelis Kode Etik Pusat berkedudukan di Direktorat Jenderal Imigrasi dan diketuai oleh Kepala Bagian Kepegawaian Direktorat Jenderal Imigrasi. (3) Sekretariat Majelis Kode Etik Daerah berkedudukan di Divisi Keimigrasian Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan diketuai oleh Kepala Bidang Intelijen, Penindakan dan Sistem Informasi Keimigrasian pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

(1) Majelis Kode Etik Pusat bertugas: a. memeriksa dan mengambil keputusan terhadap Pegawai Imigrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi yang diduga melanggar Kode Etik setelah mempertimbangkan keterangan yang bersangkutan, saksi dan alat bukti lainnya dalam sidang Majelis Kode Etik; dan b. memutus di tingkat banding atas keberatan Pegawai Imigrasi terhadap putusan Majelis Kode Etik Daerah. (2) Majelis Kode Etik Daerah bertugas memeriksa dan mengambil keputusan terhadap Pegawai Imigrasi di daerah yang diduga melanggar Kode Etik setelah mempertimbangkan keterangan yang bersangkutan, saksi-saksi dan alat bukti lainnya dalam Sidang Majelis Kode Etik.

(1) Pendanaan yang diperlukan untuk kegiatan sekretariat Majelis Kode Etik Pusat dibebankan pada anggaran Direktorat Jenderal Imigrasi; (2) Pendanaan yang diperlukan untuk kegiatan sekretariat Majelis Kode Etik Daerah dibebankan pada anggaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

(1) Majelis Kode Etik Pusat mengambil keputusan berdasarkan musyawarah mufakat. (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak. (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diambil setelah Pegawai Imigrasi yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri. (4) Keputusan Majelis Kode Etik Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat final.

(1) Anggota Majelis Kode Etik Daerah memeriksa setiap laporan dan/atau pengaduan terhadap Pegawai Imigrasi di daerah yang diduga melanggar kode etik. (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam sidang Majelis Kode Etik Daerah dengan mempertimbangkan keterangan Pegawai Imigrasi yang bersangkutan, saksi, dan alat bukti lainnya.

Jabatan dan pangkat anggota Majelis Kode Etik harus lebih tinggi dari Pegawai Imigrasi yang diperiksa karena diduga melanggar kode etik.

(1) Majelis Kode Etik Daerah mengambil keputusan berdasarkan musyawarah mufakat. (2) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak. (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diambil setelah Pegawai Imigrasi yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri. (4) Pegawai Imigrasi yang keberatan atas Keputusan Majelis Kode Etik Daerah dapat mengajukan banding kepada Majelis Kode Etik Pusat. (5) Pengajuan banding sebagai mana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Keputusan Majelis Kode Etik Daerah. (6) Keputusan Majelis Kode Etik Pusat atas pengajuan banding Keputusan Majelis Kode Etik Daerah bersifat final.

Majelis Kode Etik dalam mengambil keputusan bersifat bebas dan tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun.

(1) Anggota Majelis Kode Etik wajib memberikan tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi dalam sidang Majelis Kode Etik. (2) Sekretariat Majelis mencatat dan mengarsipkan tanggapan, pendapat, alasan, argumentasi dan Keputusan Majelis Kode Etik. (3) Tanggapan, pendapat, alasan, dan argumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat rahasia.

(1) Sidang Majelis Kode Etik Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dihadiri paling sedikit 5 (lima) orang anggota. (2) Sidang Majelis Kode Etik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dihadiri paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.

(1) Majelis Kode Etik wajib menyampaikan keputusan hasil sidang Majelis Kode Etik kepada: a. Pegawai Imigrasi yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik; dan b. Pejabat yang berwenang sebagai bahan dalam memberikan sanksi moral dan/atau sanksi lainnya kepada Pegawai Imigrasi yang diduga melanggar Kode Etik. (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia; b. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; c. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; d. Direktur Jenderal Imigrasi; dan/atau e. Kepala Satuan Kerja.