PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2025 tentang PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO PADA PITA FREKUENSI RADIO 1,4 GHz

PERMEN Nomor 13 Tahun 2025

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB II

PENGGUNAAN PITA FREKUENSI RADIO 1,4 GHz

Article 3

Correction

(1) Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan untuk menyediakan Layanan BWA melalui penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis packet-switched menggunakan standar teknologi telekomunikasi bergerak internasional (international mobile telecommunications). (2) Layanan BWA menggunakan Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan: a. meningkatkan jangkauan akses internet berbasis jaringan pitalebar tetap (fixed broadband); b. menyediakan akses internet berbasis jaringan pitalebar tetap (fixed broadband) dengan harga yang terjangkau; c. meningkatkan kecepatan unduh akses internet berbasis jaringan pitalebar tetap (fixed broadband); dan d. meningkatkan penggelaran serat optik.

Article 4

(1) Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz digunakan dengan moda TDD dengan ketentuan sebagai berikut: a. rentang frekuensi radio 1432–1512 MHz digunakan untuk keperluan penyelenggaraan jaringan tetap lokal berbasis packet switched; dan b. rentang frekuensi radio 1427–1432 MHz dan rentang frekuensi radio 1512–1518 MHz digunakan untuk guardband. (2) Guardband sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Pita Frekuensi Radio yang berfungsi sebagai penyekat untuk menghindari terjadinya gangguan yang merugikan (harmful interference).

Article 5

(1) Hak penggunaan Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz diberikan dalam bentuk IPFR. (2) IPFR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis packet switched dengan wilayah layanan berdasarkan regional. (3) Penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis packet switched yang telah diberikan IPFR merupakan pemegang IPFR pada Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz. (4) Pemilihan penyelenggara jaringan tetap lokal berbasis packet switched sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai pengguna Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Wilayah layanan berdasarkan regional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Article 6

Pemegang IPFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dapat memilih teknologi yang sesuai standar telekomunikasi bergerak internasional (international mobile telecommunications).

Article 7

(1) Pemegang IPFR pada Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz wajib: a. menggunakan alat Telekomunikasi dan/atau perangkat Telekomunikasi yang telah memiliki sertifikat alat Telekomunikasi dan/atau perangkat Telekomunikasi; b. membayar biaya hak penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk IPFR; dan c. memenuhi kewajiban lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 8

Selain melalui penyediaan guardband sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dalam rangka mitigasi gangguan yang merugikan (harmful interference): a. Direktur Jenderal melakukan koordinasi dengan administrasi telekomunikasi negara lain terkait penggunaan Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Radio Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Radio Regulation International Telecommunication Union); dan b. pemegang IPFR pada Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz melakukan koordinasi dengan: 1. pemegang IPFR lainnya pada Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz, Pita Frekuensi Radio yang bersebelahan, dan/atau Pita Frekuensi Radio lainnya yang menggunakan moda TDD; dan/atau 2. pengguna Pita Frekuensi Radio lainnya pada Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz dan/atau Pita Frekuensi Radio bersebelahan yang menggunakan moda TDD di wilayah negara lain.

Article 9

(1) Koordinasi dengan pemegang IPFR pada Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz dan/atau pemegang IPFR pada Pita Frekuensi Radio lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b angka 1 merupakan koordinasi teknis yang dilaksanakan dalam bentuk sinkronisasi parameter transmisi moda TDD. (2) Hasil koordinasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh seluruh pemegang IPFR pada Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz. (3) Hasil koordinasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Direktur Jenderal.

Article 10

(1) Koordinasi dengan pengguna Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz di wilayah negara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b angka 2 dilaksanakan dalam hal: a. penggunaan Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz di wilayah yang berbatasan dengan negara lain; atau b. cakupan Layanan BWA menjangkau wilayah negara lain. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal dengan administrasi telekomunikasi negara lain dan melibatkan pemegang IPFR pada Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz serta pengguna Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz di negara lain. (3) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh seluruh pemegang IPFR pada Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz.

Article 11

Biaya yang timbul untuk melakukan penyesuaian teknis pada jaringan telekomunikasi atau penghentian pancaran Spektrum Frekuensi Radio, sebagai akibat pelaksanaan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, Pasal 9 ayat (2), dan Pasal 10 ayat (3) ditanggung sepenuhnya oleh pemegang IPFR pada Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz.

Article 12

(1) Pemegang IPFR yang tidak mematuhi hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan/atau Pasal 10 ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis; b. penghentian pemancaran Spektrum Frekuensi Radio; dan/atau c. pencabutan IPFR. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikenakan secara kumulatif. (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan 3 (tiga) kali masing-masing dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender. (4) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi perintah untuk: a. mematuhi hasil koordinasi; dan b. menghentikan pemancaran Spektrum Frekuensi Radio. (5) Penghentian pemancaran Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan melalui tindakan penyegelan perangkat pemancar Spektrum Frekuensi Radio. (6) Dalam hal pemegang IPFR tidak mematuhi hasil koordinasi sampai dengan 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkannya teguran tertulis ketiga, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan IPFR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

BAB Ketiga

Ketentuan Penggunaan Pita Frekuensi Radio

Article 6

Correction

Pemegang IPFR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dapat memilih teknologi yang sesuai standar telekomunikasi bergerak internasional (international mobile telecommunications).

Article 7

Correction

(1) Pemegang IPFR pada Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz wajib: a. menggunakan alat Telekomunikasi dan/atau perangkat Telekomunikasi yang telah memiliki sertifikat alat Telekomunikasi dan/atau perangkat Telekomunikasi; b. membayar biaya hak penggunaan Spektrum Frekuensi Radio untuk IPFR; dan c. memenuhi kewajiban lain, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Pelanggaran terhadap kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 8

Selain melalui penyediaan guardband sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dalam rangka mitigasi gangguan yang merugikan (harmful interference): a. Direktur Jenderal melakukan koordinasi dengan administrasi telekomunikasi negara lain terkait penggunaan Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Radio Perhimpunan Telekomunikasi Internasional (Radio Regulation International Telecommunication Union); dan b. pemegang IPFR pada Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz melakukan koordinasi dengan: 1. pemegang IPFR lainnya pada Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz, Pita Frekuensi Radio yang bersebelahan, dan/atau Pita Frekuensi Radio lainnya yang menggunakan moda TDD; dan/atau 2. pengguna Pita Frekuensi Radio lainnya pada Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz dan/atau Pita Frekuensi Radio bersebelahan yang menggunakan moda TDD di wilayah negara lain.

Article 9

(1) Koordinasi dengan pemegang IPFR pada Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz dan/atau pemegang IPFR pada Pita Frekuensi Radio lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b angka 1 merupakan koordinasi teknis yang dilaksanakan dalam bentuk sinkronisasi parameter transmisi moda TDD. (2) Hasil koordinasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh seluruh pemegang IPFR pada Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz. (3) Hasil koordinasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Direktur Jenderal.

Article 10

(1) Koordinasi dengan pengguna Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz di wilayah negara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b angka 2 dilaksanakan dalam hal: a. penggunaan Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz di wilayah yang berbatasan dengan negara lain; atau b. cakupan Layanan BWA menjangkau wilayah negara lain. (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktur Jenderal dengan administrasi telekomunikasi negara lain dan melibatkan pemegang IPFR pada Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz serta pengguna Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz di negara lain. (3) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mengikat dan wajib dipatuhi oleh seluruh pemegang IPFR pada Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz.

Article 11

Biaya yang timbul untuk melakukan penyesuaian teknis pada jaringan telekomunikasi atau penghentian pancaran Spektrum Frekuensi Radio, sebagai akibat pelaksanaan hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, Pasal 9 ayat (2), dan Pasal 10 ayat (3) ditanggung sepenuhnya oleh pemegang IPFR pada Pita Frekuensi Radio 1,4 GHz.

Article 12

(1) Pemegang IPFR yang tidak mematuhi hasil koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan/atau Pasal 10 ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa: a. teguran tertulis; b. penghentian pemancaran Spektrum Frekuensi Radio; dan/atau c. pencabutan IPFR. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dikenakan secara kumulatif. (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan 3 (tiga) kali masing-masing dengan jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender. (4) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi perintah untuk: a. mematuhi hasil koordinasi; dan b. menghentikan pemancaran Spektrum Frekuensi Radio. (5) Penghentian pemancaran Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan melalui tindakan penyegelan perangkat pemancar Spektrum Frekuensi Radio. (6) Dalam hal pemegang IPFR tidak mematuhi hasil koordinasi sampai dengan 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkannya teguran tertulis ketiga, dikenai sanksi administratif berupa pencabutan IPFR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Article 14

Correction

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan mengenai Pita Frekuensi Radio 1,5 GHz yang diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 07/PER/M.KOMINFO/01/2009 tentang Penataan Pita Frekuensi Radio untuk Keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (Wireless Broadband), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Article 15

Correction

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Mei 2025 MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL REPUBLIK INDONESIA, Œ MEUTYA VIADA HAFID Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO PADA PITA FREKUENSI RADIO 1,4 GHz WILAYAH LAYANAN BERDASARKAN REGIONAL REGIONAL I ZONA LAYANAN WILAYAH LAYANAN Zona 4 Provinsi Banten, Provinsi Daerah Khusus Jakarta, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi Zona 5 Provinsi Jawa Barat (kecuali Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi) Zona 6 Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Zona 7 Provinsi Jawa Timur Zona 9 Provinsi Papua, Provinsi Papua Barat, Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Tengah, Provinsi Papua Pegunungan, dan Provinsi Papua Barat Daya Zona 10 Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara REGIONAL II ZONA LAYANAN WILAYAH LAYANAN Zona 1 Provinsi Aceh dan Provinsi Sumatera Utara Zona 2 Provinsi Sumatera Barat, Provinsi Riau, dan Provinsi Jambi Zona 3 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Bengkulu, dan Provinsi Lampung Zona 8 Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Barat, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur Zona 15 Provinsi Kepulauan Riau REGIONAL III ZONA LAYANAN WILAYAH LAYANAN Zona 11 Provinsi Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, dan Provinsi Sulawesi Tenggara Zona 12 Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, dan Provinsi Sulawesi Tengah Zona 13 Provinsi Kalimantan Tengah dan Provinsi Kalimantan Barat Zona 14 Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Utara, dan Provinsi Kalimantan Timur MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL REPUBLIK INDONESIA, ttd. MEUTYA VIADA HAFID

Peraturan Menteri Nomor 13 Tahun 2025 tentang PENGGUNAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO PADA PITA FREKUENSI RADIO 1,4 GHz

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

BAB Kesatu

Article 3

Article 4

BAB Kedua

Article 5

BAB Ketiga

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

BAB III

Article 13

BAB IV

Article 14

Article 15