PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2023 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT

PERMEN Nomor 1 Tahun 2023

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

Article I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2022 Nomor 77), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Pasal 1 angka 10 diubah dan ditambahkan 1 (satu) angka setelah angka 18 yakni angka 19 sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Article 1

Dalam Peraturan Menteri Koordinator ini yang dimaksud dengan: 1. Kredit Usaha Rakyat yang selanjutnya disingkat KUR adalah kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur individu/perseorangan, badan usaha dan/atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup. 2. Lembaga Keuangan adalah Lembaga Keuangan yang berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan. 3. Lembaga Linkage adalah lembaga berbadan hukum yang dapat menerus-pinjamkan KUR dari Penyalur KUR kepada Penerima KUR berdasarkan perjanjian kerja sama. 4. Koperasi adalah Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dan/atau Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS) yang diawasi oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkoperasian. 5. Penjaminan adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial debitur KUR oleh Penjamin KUR baik berdasarkan prinsip konvensional maupun syariah. 6. Penjamin KUR adalah perusahaan Penjaminan dan perusahaan lain yang ditunjuk untuk memberikan Penjaminan KUR. 7. Suku Bunga/Marjin adalah tingkat bunga/marjin yang dikenakan dalam pemberian KUR. 8. Penyalur KUR adalah Lembaga Keuangan atau Koperasi yang ditunjuk untuk menyalurkan KUR. 9. Subsidi Bunga/Subsidi Marjin adalah selisih antara tingkat bunga/marjin yang diterima oleh Penyalur KUR dengan tingkat bunga/marjin yang dibebankan kepada Penerima KUR. 10. Penerima KUR adalah individu/perseorangan baik sendiri-sendiri maupun dalam kelompok usaha atau badan usaha yang melakukan usaha yang produktif yang menjadi debitur KUR. 11. Marjin untuk Akad Syariah yang selanjutnya disebut Marjin adalah besaran keuntungan atau istilah lain sesuai akad syariah yaitu imbalan bagi hasil atau lainnya yang ditetapkan dalam rangka pemberian KUR syariah. 12. Kelompok Usaha adalah kumpulan pelaku usaha yang dibentuk berdasarkan kesamaan kepentingan, kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya, tempat) dan/atau keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota. 13. Sektor Produksi adalah kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang dan/atau jasa diluar sektor perdagangan. 14. Pekerja Migran INDONESIA adalah setiap warga Negara INDONESIA yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik INDONESIA. 15. Sistem Informasi Kredit Program yang selanjutnya disingkat SIKP adalah sistem informasi elektronik yang digunakan untuk menatausahakan dan menyediakan informasi penyaluran kredit program. 16. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK, adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk INDONESIA. 17. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah kartu tanda penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana. 18. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran pelaku usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya. 19. Subrogasi adalah pengalihan hak tagih dari Penyalur KUR kepada Penjamin KUR setelah Penyalur KUR menerima pembayaran klaim dari Penjamin KUR, paling banyak sebesar nilai ganti rugi klaim yang dibayarkan Penjamin KUR kepada Penyalur KUR. 2. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah dan setelah ayat (2) ditambahkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Article 8

Correction

(1) Penyaluran KUR oleh Penyalur KUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dapat menggunakan pola linkage yaitu secara channeling atau executing. (2) Penyaluran KUR oleh Penyalur KUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pekerja Migran INDONESIA. (3) KUR penempatan Pekerja Migran INDONESIA disalurkan langsung kepada Pekerja Migran INDONESIA tanpa menggunakan pola linkage. (4) Pola linkage sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Lembaga Linkage yang meliputi: a. Koperasi; b. bank perkreditan rakyat/bank pembiayaan rakyat syariah; c. perusahaan pembiayaan; d. perusahaan modal ventura; e. Lembaga Keuangan mikro pola konvensional atau syariah; dan f. Lembaga Keuangan bukan bank lainnya termasuk pinjaman pada perusahaan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau perusahaan pembiayaan berbasis digital. (5) Penyaluran KUR oleh Penyalur KUR dengan menggunakan pola linkage sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: a. Penyalur KUR mengunggah data calon Penerima KUR yang diberikan oleh Lembaga Linkage ke SIKP; b. perusahaan Penjamin KUR menerbitkan Sertifikat Penjaminan atas nama UMKM Penerima KUR yang telah diberikan penyaluran kredit/pembiayaan; c. dihapus; d. kementerian/lembaga teknis dan/atau pemerintah daerah dapat melakukan identifikasi data calon Penerima KUR di sektor dan/atau wilayah masing-masing yang diajukan oleh Lembaga Linkage yang diunggah oleh Penyalur KUR dan Penjamin KUR namun tidak memengaruhi proses Penyaluran KUR; e. jumlah KUR yang disalurkan oleh Lembaga Linkage sebagai Penyalur KUR pola linkage adalah sesuai dengan daftar nominatif calon debitur yang telah diajukan oleh Lembaga Linkage; f. jumlah KUR yang disalurkan oleh Penyalur KUR adalah sesuai dengan daftar nominatif calon debitur yang diajukan oleh Lembaga Linkage; dan g. plafon, Suku Bunga/Marjin, dan jangka waktu KUR melalui Lembaga Linkage kepada debitur mengikuti ketentuan KUR. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyaluran KUR melalui Lembaga Linkage dengan pola linkage sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kesepakatan Penyalur KUR dengan Lembaga Linkage. (7) Dihapus. 4. Ketentuan Pasal 11 ayat (2) diubah dan setelah ayat (2) ditambahkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Article 14

Correction

(1) Agunan KUR terdiri atas: a. agunan pokok; dan b. agunan tambahan. (2) Agunan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan usaha atau obyek yang dibiayai oleh KUR. (3) Agunan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak diberlakukan bagi KUR dengan plafon pinjaman sampai dengan Rpl00.000.000,00 (seratus juta rupiah). (4) Agunan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat diberlakukan untuk KUR dengan plafon pinjaman di atas Rpl00.000.000,00 (seratus juta rupiah) sesuai dengan kebijakan/penilaian objektif Penyalur KUR. (5) Dalam hal Penyalur KUR meminta agunan tambahan pada KUR dengan plafon pinjaman sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Penyalur KUR dikenakan sanksi berupa Subsidi Bunga/Subsidi Marjin KUR tidak dibayarkan atas Penerima KUR yang bersangkutan. (6) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuktikan dengan: a. hasil temuan dari anggota Forum Koordinasi Pengawasan KUR; b. hasil monitoring Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah; dan/atau c. hasil pemeriksaan lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan atau badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan nasional, sesuai permintaan Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (7) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dituangkan dalam bentuk berita acara dan diputuskan oleh Komite Kebijakan Pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (8) Subsidi Bunga/Subsidi Marjin KUR yang telah dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikembalikan ke kas negara. (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembalian Subsidi Bunga/Subsidi Marjin KUR ke kas negara sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. 6. Ketentuan Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan ayat (7) diubah dan setelah ayat (7) ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (8) sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Article 18

Correction

(1) KUR super mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a diberikan kepada Penerima KUR dengan jumlah plafon pinjaman paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap Penerima KUR. (2) Suku Bunga/Marjin KUR super mikro sebesar 3% (tiga persen) efektif per tahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Marjin flat/anuitas yang setara. (3) Jangka waktu KUR super mikro: a. paling lama 3 (tiga) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja; atau b. paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi, dengan grace period sesuai dengan penilaian Penyalur KUR. (4) Dalam hal diperlukan perpanjangan, suplesi, atau restrukturisasi: a. jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, khusus untuk kredit/pembiayaan modal kerja dapat diperpanjang menjadi paling lama 4 (empat) tahun; dan b. jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, untuk kredit/pembiayaan investasi dapat diperpanjang menjadi paling lama 7 (tujuh) tahun, terhitung sejak tanggal perjanjian kredit/pembiayaan awal dengan grace period sesuai dengan penilaian Penyalur KUR. (5) Dalam hal skema pembayaran KUR super mikro, Penerima KUR dapat melakukan pembayaran pokok dan Suku Bunga/Marjin KUR super mikro secara angsuran berkala dan/atau pembayaran sekaligus saat jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan antara Penerima KUR dan Penyalur KUR dengan memerhatikan kebutuhan skema pembiayaan masing-masing penerima. (6) Penerima KUR super mikro yang bermasalah dapat direstrukturisasi sesuai ketentuan yang berlaku di Penyalur KUR, dengan ketentuan dapat menambah plafon pinjaman KUR super mikro sesuai dengan pertimbangan Penyalur KUR masing-masing. (7) Penerima KUR super mikro menerima KUR sesuai dengan jumlah plafon yang tercantum dalam akad. (8) Penerima KUR super mikro dapat ikut serta dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan secara bertahap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan. 7. Ketentuan Pasal 19 ayat (3) diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Article 19

Correction

(1) Calon Penerima KUR super mikro terdiri atas Penerima KUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf h, dan huruf k. (2) Calon Penerima KUR super mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai usaha produktif dan/atau layak dibiayai. (3) Kriteria calon Penerima KUR super mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. belum pernah menerima KUR; b. tidak ada pembatasan minimal waktu pendirian usaha; dan c. belum pernah menerima kredit/pembiayaan investasi/modal kerja komersial kecuali: 1. kredit/pembiayaan konsumsi untuk keperluan rumah tangga; 2. kredit/pembiayaan skema/skala ultra mikro atau sejenisnya; dan/atau 3. pinjaman pada perusahaan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau perusahaan pembiayaan berbasis digital. (4) Calon Penerima KUR super mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b yang waktu pendirian usahanya kurang dari 6 (enam) bulan harus memenuhi salah satu persyaratan sebagai berikut: a. mengikuti pendampingan; b. mengikuti pelatihan kewirausahaan atau pelatihan lainnya; c. tergabung dalam Kelompok Usaha; atau d. memiliki anggota keluarga yang telah mempunyai usaha produktif dan layak. (5) Calon Penerima KUR super mikro yang tergabung dalam Kelompok Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c wajib melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3). (6) Calon Penerima KUR super mikro dapat sedang menerima kredit secara bersamaan dengan kolektibilitas lancar yaitu: a. KUR pada Penyalur KUR yang sama; b. kredit kepemilikan rumah; c. kredit atau leasing kendaraan bermotor roda dua untuk tujuan produktif; d. kredit dengan jaminan surat keputusan pensiun; e. kartu kredit; f. kredit resi gudang; dan/atau g. kredit konsumsi untuk keperluan rumah tangga dari Bank maupun Lembaga Keuangan Non- Bank sesuai dengan definisi pada peraturan perundang-undangan. (7) Pemberian kredit secara bersamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan berdasarkan penilaian objektif Penyalur KUR. (8) Pemberian kredit secara bersamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat dilakukan berdasarkan pada kemampuan membayar calon Penerima KUR dan prinsip kehati-hatian Penyalur KUR. (9) Calon Penerima KUR super mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki NIB atau surat keterangan usaha mikro dan kecil yang diterbitkan oleh RT/RW, kelurahan/desa, atau pejabat yang berwenang, dan/atau surat keterangan yang dipersamakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (10) Calon Penerima KUR super mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki NIK yang dibuktikan dengan kartu identitas berupa KTP-el atau surat keterangan pembuatan KTP-el. 8. Ketentuan Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) diubah, setelah ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu ayat (2a), dan setelah ayat (7) ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (8) sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Article 22

Correction

(1) KUR mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b diberikan kepada Penerima KUR dengan jumlah plafon diatas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) setiap Penerima KUR. (2) Suku Bunga/Marjin KUR mikro: a. sebesar 6% (enam persen) efektif pertahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Marjin flat/anuitas yang setara untuk calon Penerima KUR mikro yang mengakses KUR mikro pertama kali; b. sebesar 7% (tujuh persen) efektif pertahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Marjin flat/anuitas yang setara untuk calon Penerima KUR mikro yang mengakses KUR mikro kedua kali; c. sebesar 8% (delapan persen) efektif pertahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Marjin flat/anuitas yang setara untuk calon Penerima KUR mikro yang mengakses KUR mikro ketiga kali; d. sebesar 9% (sembilan persen) efektif pertahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Marjin flat/anuitas yang setara untuk calon Penerima KUR mikro yang mengakses KUR mikro keempat kali. (2a) Tingkat suku bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan kepada debitur berulang untuk penyaluran KUR. (3) Jangka waktu KUR mikro: a. paling lama 3 (tiga) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja; atau b. paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi, dengan grace period sesuai dengan penilaian Penyalur KUR. (4) Dalam hal diperlukan perpanjangan, suplesi, atau restrukturisasi: a. jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, untuk kredit/pembiayaan modal kerja dapat diperpanjang menjadi paling lama 4 (empat) tahun; dan b. jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, untuk kredit/pembiayaan investasi dapat diperpanjang menjadi paling lama 7 (tujuh) tahun, terhitung sejak tanggal perjanjian kredit/pembiayaan awal dengan grace period sesuai dengan penilaian Penyalur KUR. (5) Dalam hal skema pembayaran KUR mikro, Penerima KUR dapat melakukan pembayaran pokok dan Suku Bunga/Marjin KUR mikro secara angsuran berkala dan/atau pembayaran sekaligus saat jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan antara Penerima KUR dan Penyalur KUR dengan memerhatikan kebutuhan skema pembiayaan masing-masing penerima. (6) Penerima KUR mikro yang bermasalah dimungkinkan untuk direstrukturisasi sesuai ketentuan yang berlaku di Penyalur KUR, dengan ketentuan diperbolehkan penambahan plafon pinjaman KUR mikro sesuai dengan pertimbangan Penyalur KUR masing-masing. (7) Penerima KUR mikro menerima KUR sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam akad. (8) Penerima KUR mikro dapat ikut serta dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan secara bertahap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan. 9. Diantara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 23 disisipkan satu ayat yaitu ayat (4a) sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Article 23

Correction

(1) Calon Penerima KUR mikro terdiri atas Penerima KUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h. (2) Calon Penerima KUR mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g harus mempunyai usaha produktif dan layak dibiayai yang telah berjalan paling singkat 6 (enam) bulan. (3) Calon Penerima KUR mikro sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf h telah mengikuti pelatihan kewirausahaan dan telah memiliki usaha paling singkat 3 (tiga) bulan. (4) Calon Penerima KUR mikro yang berupa Kelompok Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3). (4a) Calon Penerima KUR mikro belum pernah menerima kredit/pembiayaan investasi/modal kerja komersial kecuali: a. kredit/pembiayaan konsumsi untuk keperluan rumah tangga; b. kredit/pembiayaan skema/skala ultra mikro atau sejenisnya; dan/atau c. pinjaman pada perusahaan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau perusahaan pembiayaan berbasis digital. (5) Calon Penerima KUR mikro dapat sedang menerima kredit secara bersamaan dengan kolektibilitas lancar yaitu: a. KUR pada Penyalur KUR yang sama; b. kredit kepemilikan rumah; c. kredit atau leasing kendaraan bermotor roda dua untuk tujuan produktif; d. kredit dengan jaminan surat keputusan pensiun; e. kartu kredit; f. kredit resi gudang; dan/ atau g. kredit konsumsi untuk keperluan rumah tangga dari bank maupun Lembaga Keuangan Non- Bank sesuai dengan definisi pada peraturan perundang-undangan. (6) Pemberian kredit secara bersamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan berdasarkan penilaian objektif Penyalur KUR. (7) Pemberian kredit secara bersamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilakukan berdasarkan pada kemampuan membayar calon Penerima KUR dan prinsip kehati-hatian Penyalur KUR. (8) Calon Penerima KUR mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki NIB atau surat keterangan usaha mikro dan kecil yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan/atau surat keterangan yang dipersamakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (9) Calon Penerima KUR mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki NIK yang dibuktikan dengan kartu identitas berupa KTP-el atau surat keterangan pembuatan KTP-el. (10) Calon Penerima KUR mikro dengan plafon di atas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), wajib memiliki nomor pokok wajib pajak. 10. Ketentuan Pasal 24 ayat (4) diubah, diantara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a), dan ayat (5) dihapus sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Article 26

Correction

(1) KUR kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c diberikan kepada Penerima KUR dengan jumlah plafon diatas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) setiap individu. (2) Suku Bunga/Marjin KUR kecil: a. sebesar 6% (enam persen) efektif pertahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Marjin flat/anuitas yang setara untuk calon Penerima KUR kecil yang mengakses KUR kecil pertama kali; b. sebesar 7% (tujuh persen) efektif pertahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Marjin flat/anuitas yang setara untuk calon Penerima KUR kecil yang mengakses KUR kecil kedua kali; dan c. sebesar 8% (delapan persen) efektif pertahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Marjin flat/anuitas yang setara untuk calon Penerima KUR kecil yang mengakses KUR kecil ketiga kali; d. sebesar 9% (sembilan persen) efektif pertahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Marjin flat/anuitas yang setara untuk calon Penerima KUR kecil yang mengakses KUR kecil keempat kali. (2a) Tingkat suku bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan kepada debitur berulang untuk penyaluran KUR. (2b) Dalam hal debitur graduasi/naik kelas dari KUR super mikro dan KUR mikro untuk debitur yang mengajukan KUR berulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sebagai KUR berulang melanjutkan skema KUR sebelumnya. (3) Jangka waktu KUR kecil: a. paling lama 4 (empat) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja; atau b. paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi, dengan grace period sesuai dengan penilaian Penyalur KUR. (4) Dalam hal diperlukan perpanjangan, suplesi, atau restrukturisasi: a. jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, khusus untuk kredit/pembiayaan modal kerja dapat diperpanjang menjadi paling lama 5 (lima) tahun; dan b. jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, untuk kredit/pembiayaan investasi dapat diperpanjang menjadi paling lama 7 (tujuh) tahun, terhitung sejak tanggal perjanjian kredit/pembiayaan awal dengan grace period sesuai dengan penilaian Penyalur KUR. (5) Dalam hal skema pembayaran KUR kecil, Penerima KUR dapat melakukan pembayaran pokok dan Suku Bunga/ Marjin KUR kecil secara angsuran berkala dan/atau pembayaran sekaligus saat jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan antara Penerima KUR dan Penyalur KUR dengan memerhatikan kebutuhan skema pembiayaan masing-masing Penerima KUR. (6) Penerima KUR kecil yang bermasalah dimungkinkan untuk direstrukturisasi sesuai ketentuan yang berlaku di Penyalur KUR, dengan ketentuan diperbolehkan penambahan plafon pinjaman KUR kecil sesuai dengan pertimbangan Penyalur KUR masing-masing. (7) Penerima KUR kecil menerima KUR sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam akad. (8) Penerima KUR kecil wajib ikut serta dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan. 12. Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 27 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a) dan ayat (10) dihapus sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut:

Article 27

Correction

(1) Calon Penerima KUR kecil terdiri atas Penerima KUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf g. (2) Calon Penerima KUR kecil harus mempunyai usaha produktif dan layak dibiayai yang telah berjalan paling singkat 6 (enam) bulan. (3) Calon Penerima KUR kecil yang berupa Kelompok Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3). (3a) Calon Penerima KUR kecil belum pernah menerima kredit/pembiayaan investasi/modal kerja komersial kecuali: a. kredit/pembiayaan konsumsi untuk keperluan rumah tangga; b. kredit/pembiayaan skema/skala ultra mikro atau sejenisnya; dan/atau c. pinjaman pada perusahaan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau perusahaan pembiayaan berbasis digital. (4) Calon Penerima KUR kecil dapat sedang menerima kredit secara bersamaan dengan kolektibilitas lancar yaitu: a. KUR pada Penyalur KUR yang sama; b. kredit kepemilikan rumah; c. kredit atau leasing kendaraan bermotor roda dua untuk tujuan produktif; d. kredit dengan jaminan surat keputusan pensiun; e. kartu kredit; f. kredit resi gudang; dan/atau g. kredit konsumsi untuk keperluan rumah tangga dari Bank maupun Lembaga Keuangan Non- Bank sesuai dengan definisi pada peraturan perundang-undangan. (5) Pemberian kredit secara bersamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan penilaian objektif Penyalur KUR. (6) Pemberian kredit secara bersamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan berdasarkan pada kemampuan membayar calon Penerima KUR dan prinsip kehati-hatian Penyalur KUR. (7) Calon Penerima KUR kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki NIB atau surat keterangan usaha mikro dan kecil yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan/atau surat keterangan yang dipersamakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (8) Calon Penerima KUR kecil wajib memiliki NIK yang dibuktikan dengan kartu identitas berupa KTP-el atau Surat Keterangan Pembuatan KTP-el. (9) Calon Penerima KUR kecil wajib memiliki nomor pokok wajib pajak. (10) Dihapus. 13. Setelah ayat (5) Pasal 32 ditambahkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Article 32

Correction

(1) Calon Penerima KUR penempatan Pekerja Migran INDONESIA terdiri atas Penerima KUR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf i dan huruf j. (2) Persyaratan calon Penerima KUR penempatan Pekerja Migran INDONESIA sebagai berikut: a. memiliki perjanjian penempatan Pekerja Migran INDONESIA yang ditempatkan oleh pelaksana penempatan pekerja migran dan/atau peserta magang INDONESIA; dan b. memiliki perjanjian kerja dengan pengguna bagi pekerja migran dan/atau peserta magang INDONESIA baik yang ditempatkan oleh pelaksana penempatan pekerja migran dan/atau peserta magang INDONESIA, Pemerintah atau Pekerja Migran INDONESIA yang bekerja secara perseorangan. (3) Calon Penerima KUR penempatan Pekerja Migran INDONESIA selain memiliki persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap harus memenuhi persyaratan lainnya yang diperlukan untuk penempatan Pekerja Migran INDONESIA dan peserta magang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan peraturan kementerian/lembaga yang membina ketenagakerjaan. (4) Calon Penerima KUR penempatan Pekerja Migran INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki NIK yang dibuktikan dengan kartu identitas berupa KTP-el atau Surat Keterangan Pembuatan KTP-el. (5) Calon penerima KUR penempatan Pekerja Migran INDONESIA dengan plafon diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), wajib memiliki nomor pokok wajib pajak. (6) Calon Penerima KUR penempatan Pekerja Migran INDONESIA tidak pernah menerima kredit/pembiayaan investasi/modal kerja komersial kecuali: a. kredit/pembiayaan konsumsi untuk keperluan rumah tangga; b. kredit/pembiayaan skema/skala ultra mikro atau sejenisnya; dan/atau c. pinjaman pada perusahaan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau perusahaan pembiayaan berbasis digital. (7) Calon Penerima KUR penempatan Pekerja Migran INDONESIA dapat sedang menerima kredit secara bersamaan dengan kolektibilitas lancar yaitu: a. KUR pada Penyalur KUR yang sama; b. kredit kepemilikan rumah; c. kredit atau leasing kendaraan bermotor roda dua untuk tujuan produktif; d. kartu kredit; dan/atau e. kredit konsumsi untuk keperluan rumah tangga dari Bank maupun Lembaga Keuangan Non- Bank sesuai dengan definisi pada peraturan perundang-undangan. (8) Pemberian KUR penempatan Pekerja Migran INDONESIA sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat dilakukan berdasarkan pada kemampuan membayar calon Penerima KUR dan prinsip kehati-hatian Penyalur KUR. 14. Ketentuan Pasal 35 ayat (4) diubah dan setelah ayat (10) ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (11) sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Article 35

Correction

(1) KUR khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e diberikan kepada kelompok yang dikelola secara bersama dalam bentuk klaster dengan menggunakan mitra usaha untuk komoditas perkebunan rakyat, peternakan rakyat, perikanan rakyat, industri usaha mikro, kecil, dan menengah atau komoditas sektor produktif lain yang bisa dikembangkan menjadi KUR khusus. (2) KUR khusus diberikan kepada Penerima KUR sesuai dengan kebutuhan dengan jumlah plafon paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) setiap individu anggota kelompok. (3) Suku Bunga/Marjin KUR khusus sebesar 6% (enam persen) efektif pertahun atau disesuaikan dengan Suku Bunga/Marjin flat/anuitas yang setara. (4) Subsidi Bunga/Subsidi Marjin KUR khusus mengikuti besaran Subsidi Bunga: a. KUR super mikro untuk kredit/pembiayaan dengan jumlah plafon paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); b. KUR mikro untuk kredit/pembiayaan dengan jumlah plafon di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); atau c. KUR kecil untuk kredit/pembiayaan dengan jumlah plafon di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). (5) Jangka waktu Subsidi Bunga/Subsidi Marjin KUR khusus diberikan sesuai dengan jangka waktu KUR yang diterima. (6) Jangka waktu KUR khusus: a. paling lama 4 (empat) tahun untuk kredit/pembiayaan modal kerja; atau b. paling lama 5 (lima) tahun untuk kredit/pembiayaan investasi, dengan grace period sesuai dengan penilaian Penyalur KUR. (7) Dalam hal diperlukan perpanjangan, suplesi, atau restrukturisasi: a. jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, khusus untuk kredit/pembiayaan modal kerja dapat diperpanjang menjadi paling lama 5 (lima) tahun; dan b. jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, untuk kredit/pembiayaan investasi dapat diperpanjang menjadi paling lama 7 (tujuh) tahun, terhitung sejak tanggal perjanjian kredit/pembiayaan awal dengan grace period sesuai dengan penilaian Penyalur KUR. (8) Dalam hal skema pembayaran KUR khusus Penerima KUR dapat melakukan pembayaran pokok dan Suku Bunga/Marjin KUR khusus secara angsuran berkala dan/atau pembayaran sekaligus saat jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan antara Penerima KUR dan Penyalur KUR dengan memerhatikan kebutuhan skema pembiayaan masing-masing Penerima KUR khusus. (9) Penerima KUR khusus yang bermasalah dimungkinkan untuk direstrukturisasi sesuai ketentuan yang berlaku di Penyalur KUR, dengan ketentuan diperbolehkan penambahan plafon pinjaman KUR khusus sesuai dengan pertimbangan Penyalur KUR masing-masing. (10) Penerima KUR khusus menerima KUR sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam akad. (11) Penerima KUR khusus dengan plafon di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) wajib ikut serta dalam program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan. 15. Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 36 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a) sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Article 36

Correction

(1) Calon Penerima KUR khusus adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, huruf d, dan huruf g. (2) Calon Penerima KUR khusus harus mempunyai usaha produktif dan layak yang telah berjalan paling kurang 6 (enam) bulan. (3) Calon Penerima KUR khusus yang berupa Kelompok Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3). (3a) Calon Penerima KUR khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan calon Penerima KUR yang tidak pernah menerima kredit/pembiayaan investasi/modal kerja komersial kecuali: a. kredit/pembiayaan konsumsi untuk keperluan rumah tangga; b. kredit/pembiayaan skema/skala ultra mikro atau sejenisnya; dan/atau c. pinjaman pada perusahaan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau perusahaan pembiayaan berbasis digital. (4) Calon Penerima KUR khusus dapat sedang menerima kredit secara bersamaan dengan kolektibilitas lancar yaitu: a. KUR pada Penyalur KUR yang sama; b. kredit kepemilikan rumah; c. kredit atau leasing kendaraan bermotor roda dua untuk tujuan produktif; d. kredit dengan jaminan surat keputusan pensiun; e. kartu kredit; f. kredit resi gudang; dan/atau g. kredit konsumsi untuk keperluan rumah tangga dari Bank maupun Lembaga Keuangan Non- Bank sesuai dengan definisi pada peraturan perundang-undangan. (5) Pemberian kredit secara bersamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan penilaian objektif Penyalur KUR. (6) Pemberian kredit secara bersamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan berdasarkan pada kemampuan membayar calon Penerima KUR dan prinsip kehati-hatian Penyalur KUR. (7) Calon Penerima KUR khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki NIB atau surat keterangan usaha mikro dan kecil yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang dan/atau surat keterangan yang dipersamakan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (8) Calon Penerima KUR khusus wajib memiliki NIK yang dibuktikan dengan kartu identitas berupa KTP-el atau Surat Keterangan Pembuatan KTP-el. (9) Calon Penerima KUR khusus dengan plafon diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), wajib memiliki nomor pokok wajib pajak. 16. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 39 diubah sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2023 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT USAHA RAKYAT

Article I

Article 1

Article I

Article 1

Article 5

Article 8

Article 11

Article 14

Article 18

Article 19

Article 22

Article 23

Article 24

Article 26

Article 27

Article 32

Article 35

Article 36

Article 39

Article 48A

Article 48B

Article 48C

Article II