Peraturan Menteri Nomor 139-pmk-011-2011 Tahun 2011 tentang TATA CARA PEMBERIAN JAMINAN KELAYAKAN USAHA PT PERUSAHAAN LISTRIK NEGARA (PERSERO) UNTUK PEMBANGUNAN PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK DENGAN MENGGUNAKAN ENERGI TERBARUKAN, BATUBARA, DAN GAS YANG DILAKUKAN MELALUI KERJA SAMA DENGAN PENGEMBANG LISTRIK SWASTA

Jaminan Kelayakan Usaha diberikan terhadap Risiko Gagal Bayar yang terjadi pada sebagian atau sepanjang Masa Operasi Proyek Pembangkit Listrik.

(1) Dalam hal Jaminan Kelayakan Usaha diberikan untuk sepanjang Masa Operasi Proyek Pembangkit Listrik, masa berlaku Jaminan Kelayakan Usaha dimulai sejak saat diterbitkan sampai dengan berakhirnya PJBTL. (2) Dalam hal Jaminan Kelayakan Usaha diberikan untuk sebagian Masa Operasi Proyek Pembangkit Listrik, masa berlaku Jaminan Kelayakan Usaha dimulai sejak saat diterbitkan sampai dengan tanggal yang ditetapkan dalam surat Jaminan Kelayakan Usaha. www.djpp.kemenkumham.go.id (3) Jaminan Kelayakan Usaha tidak berlaku apabila PLS gagal mencapai Pemenuhan Pembiayaan (Financial Close) dalam waktu: a. 12 (dua belas) bulan sejak diterbitkan, untuk Proyek Pembangkit Listrik selain Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi; b. 48 (empat puluh delapan) bulan sejak diterbitkan, untuk Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi.

(1) PT PLN (Persero) mengusulkan kepada Menteri Keuangan agar memberikan Jaminan Kelayakan Usaha terhadap Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6. (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a untuk Proyek yang PJBTL-nya belum ditandatangani, dilampiri paling kurang: a. Kajian kelayakan operasi; b. Rancangan PJBTL terakhir; c. Financial Model proyek; d. Dokumen yang disampaikan oleh PLS kepada PT PLN (Persero) yang berisi: 1) Surat dari Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota penerbit Izin www.djpp.kemenkumham.go.id Usaha Pertambangan Panas Bumi (IUP) sesuai kewenangannya, yang menyatakan bahwa: a) lelang wilayah kerja pertambangan panas bumi telah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; b) Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi berlaku dan akan terus berlaku sampai dengan waktu masa berlakunya, kecuali diserahkan kembali oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi (IUP) atau dicabut oleh Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan UNDANG-UNDANG Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi; c) Sesuai dengan kewenangannya dan sepanjang segala persyaratan telah dipenuhi, Menteri/Gubernur/ Bupati/Walikota akan menerbitkan izin-izin lainnya yang diperlukan oleh PLS berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku. 2) laporan yang harus disiapkan oleh PLS yang berisi hasil: a) Studi geosains (geologi, geofisika, geokimia); b) Magneto-Telluric (MT); dan c) Pengeboran landaian suhu atau kegiatan sejenis lainnya yang menunjukkan potensi cadangan panas bumi. (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a untuk Proyek yang PJBTL-nya telah ditandatangani, dilampiri paling kurang: a. Kajian kelayakan operasi; b. PJBTL yang telah ditandatangani; c. Financial Model proyek; d. Dokumen yang disampaikan oleh PLS kepada PT PLN (Persero) yang berisi: 1) Surat dari Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota penerbit Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi (IUP) sesuai kewenangannya, yang menyatakan bahwa: a) lelang wilayah kerja pertambangan panas bumi telah dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; b) Izin Usaha Pertambangan Panas Bumi berlaku dan akan terus berlaku sampai dengan waktu masa berlakunya, kecuali diserahkan kembali oleh pemegang Izin Usaha Pertambangan www.djpp.kemenkumham.go.id Panas Bumi (IUP) atau dicabut oleh Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota sesuai dengan tentang Panas Bumi; c) Sesuai dengan kewenangannya dan sepanjang segala persyaratan telah dipenuhi, Menteri/Gubernur/ Bupati/Walikota akan menerbitkan izin-izin lainnya yang diperlukan oleh PLS berdasarkan peraturan perundang- undangan yang berlaku. 2) Laporan yang harus disiapkan oleh PLS yang berisi hasil: a) Studi geosains (geologi, geofisika, geokimia); b) Magneto-Telluric (MT); dan c) Pengeboran landaian suhu atau kegiatan sejenis lainnya yang menunjukkan potensi cadangan panas bumi. (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b untuk PJBTL yang belum ditandatangani, dilampiri paling kurang: a. Kajian kelayakan operasi; b. Rancangan PJBTL terakhir; c. Financial Model proyek; d. Dokumen yang disiapkan dan disampaikan oleh PLS kepada PT PLN (Persero) yang berisi laporan hasil: a) Studi geosains (geologi, geofisika, geokimia); b) Magneto-Telluric (MT); dan c) Pengeboran landaian suhu atau kegiatan sejenis lainnya yang menunjukkan potensi cadangan panas bumi. (5) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b untuk Proyek yang PJBTL-nya telah ditandatangani, dilampiri paling kurang: a. Kajian kelayakan operasi; b. PJBTL yang telah ditandatangani; c. Financial Model proyek; d. Dokumen yang disiapkan dan disampaikan oleh PLS kepada PT PLN (Persero) yang berisi laporan hasil: a) Studi geosains (geologi, geofisika, geokimia); b) Magneto-Telluric (MT); dan c) Pengeboran landaian suhu atau kegiatan sejenis lainnya yang menunjukkan potensi cadangan panas bumi. www.djpp.kemenkumham.go.id

(1) Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang c.q. Direktorat Strategi dan Portofolio Utang dan Badan Kebijakan Fiskal c.q. unit pengelola risiko fiskal melakukan pemantauan atas Risiko Gagal Bayar PT PLN (Persero) pada Proyek Pembangkit Listrik yang telah diberikan Jaminan Kelayakan Usaha. (2) Berdasarkan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang dan Badan Kebijakan Fiskal dapat menyampaikan rekomendasi kepada Menteri Keuangan untuk memberikan dukungan dan/atau melakukan tindakan sesuai dengan kewenangan Menteri Keuangan dalam rangka mencegah terjadinya Risiko Gagal Bayar. www.djpp.kemenkumham.go.id

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 22 Agustus 2011 MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, AGUS D.W. MARTOWARDOJO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 22 Agustus 2011 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR www.djpp.kemenkumham.go.id