Peraturan Menteri Nomor 43-m-dag-per-11-2010 Tahun 2010 tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BIDANG KEMETROLOGIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Balai Pengujian UTTP menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana dan program Balai; b. pelaksanaan pengujian UTTP dalam rangka izin tipe dan izin tanda pabrik; c. pelaksanaan tera dan tera ulang UTTP yang memerlukan penanganan khusus; d. pelaksanaan pengembangan metoda pengukuran dan pengujian UTTP; e. pelaksanaan bimbingan dan pengembangan mutu pelayanan Balai; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

Balai Pengujian UTTP terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pelayanan Teknis; c. Seksi Bimbingan Mutu; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program, pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, persuratan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga, serta penyusunan laporan. (2) Seksi Pelayanan Teknis mempunyai tugas melakukan pelayanan pengujian UTTP dalam rangka izin tipe dan izin tanda pabrik, tera dan atau tera ulang UTTP yang memerlukan penanganan khusus. (3) Seksi Bimbingan Mutu mempunyai tugas melakukan bimbingan dan pengembangan mutu pelayanan serta pengembangan metode pengukuran dan pengujian UTTP.

(1) Kepala Balai Pengujian UTTP adalah jabatan Eselon III.a; (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala seksi adalah jabatan Eselon IV.a.

Balai Pengujian UTTP berlokasi di Bandung.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Balai SNSU menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana dan program Balai; b. pelaksanaan pengelolaan standar nasional satuan ukuran untuk besaran massa dan besaran panjang serta standar satuan ukuran yang digunakan dalam penyelenggaraan metrologi legal; c. pelaksanaan pengembangan standar satuan ukuran dan metode pengukuran; d. pelaksanaan verifikasi standar satuan ukuran dan kalibrasi alat ukur metrologi teknis; e. pelaksanaan bimbingan dan pengembangan mutu pelayanan Balai; dan f. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

Balai SNSU terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pelayanan Teknis; c. Seksi Bimbingan Mutu; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program, pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, persuratan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga, serta penyusunan laporan (2) Seksi Pelayanan Teknis mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan standar nasional satuan ukur untuk besaran massa dan besaran panjang serta standar satuan ukur yang digunakan dalam penyelenggaraan metrologi legal, pengembangan standar satuan ukuran, dan metode pengukuran, verifikasi standar satuan ukuran dan kalibrasi alat ukur metrologi teknis (3) Seksi Bimbingan Mutu mempunyai tugas melaksanakan bimbingan dan pengembangan mutu pelayanan serta mutu pengelolaan standar satuan ukuran.

(1) Kepala Balai SNSU adalah jabatan Eselon III.a; (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala seksi adalah jabatan Eselon IV.a.

Balai SNSU berlokasi di Bandung.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Balai SML menyelenggarakan fungsi : a. penyusunan rencana dan program Balai; b. pelaksanaan verifikasi standar satuan ukuran laboratorium metrology legal; c. pelaksanaan uji banding laboratorium metrologi legal Pemerintah Daerah; d. fasilitasi tera dan atau tera ulang UTTP; e. fasilitasi pegawai berhak, pengamat tera, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Metrologi Legal dan peralatan tera dan tera ulang UTTP sesuai dengan permintaan Pemerintah Daerah; f. pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM di bidang kemetrologian. g. pelaksanaan penyuluhan dan pemantauan kemetrologian; dan h. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.

Balai SML terdiri atas: a. Subbagian Tata Usaha; b. Seksi Pelayanan Kemetrologian; c. Seksi Bimbingan Kemetrologian; dan d. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana dan program, pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, persuratan, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga, serta penyusunan laporan (2) Seksi Pelayanan Kemetrologian mempunyai tugas melakukan fasilitasi tera dan/ tera ulang UTTP, fasilitasi peralatan tera dan tera ulang UTTP sesuai dengan permintaan Pemerintah Daerah, verifikasi standar satuan ukuran laboratorium metrology legal, dan uji banding laboratorium metrologi legal Pemerintah Daerah. (3) Seksi Bimbingan Kemetrologian mempunyai tugas melakukan penyuluhan dan pemantauan kemetrologian, fasilitasi pegawai berhak, pengamat tera, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Metrologi Legal dan pelaksanaan peningkatan kompetensi SDM di bidang Kemetrologian.

(1) Kepala Balai SML adalah jabatan Eselon III.a; (2) Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepala seksi adalah jabatan Eselon IV.a.

Balai SML terdiri atas 4 (empat) balai regional yaitu Regional I, Regional II, Regional III, dan Regional IV, masing – masing berlokasi di Medan, Yogyakarta, Banjarmasin, dan Makassar.

(1) Balai SML Regional I mempunyai wilayah kerja meliputi Wilayah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Bangka Belitung, Sumatera Selatan dan Lampung; (2) Balai SML Regional II mempunyai wilayah kerja meliputi wilayah Propinsi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur; (3) Balai SML Regional III mempunyai wilayah kerja meliputi wilayah Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur; (4) Balai SML Regional IV mempunyai wilayah kerja meliputi wilayah Propinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Irian Jaya dan Papua Barat;

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengolah laporan dari bawahan dan mempergunakannnya sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan memberikan petunjuk kepada bawahan.

Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan-satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing- masing wajib mengadakan rapat berkala.

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 19 November 2010 MENTERI PERDAGANGAN R.I., MARI ELKA PANGESTU Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Desember 2010 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA, PATRIALIS AKBAR BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2010 NOMOR 6