PERDA

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang PERUBAHAN BENTUK HUKUM PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH MENJADI PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH (PERSERODA)

PERDA Nomor 11 Tahun 2022

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Correction

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah. 5. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. 6. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. 7. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota yang membidangi pembinaan Badan Usaha Milik Daerah. 8. Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak di bidang Perbankan dan kegiatan penunjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 9. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) yang mempunyai wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas dan/atau Anggaran Dasar. 10. Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang selanjutnya disingkat RUPS-LB adalah RUPS yang dapat diselenggarakan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda). 11. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Tengah yang seluruh dan/atau sebagian modalnya berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. 12. Modal Dasar adalah nilai saham paling banyak yang dapat dikeluarkan oleh PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda). 13. Modal Disetor adalah kewajiban penyertaan modal yang telah dipenuhi oleh Pemegang Saham. 14. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda). 15. Direksi adalah Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda). 16. Pegawai adalah Pegawai PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda). 17. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan. 18. Pemegang Saham Pengendali adalah pemegang saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) yang mempunyai kemampuan dan kewenangan mengendalikan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda) sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan khususnya di bidang perbankan. 19. Akta Pendirian adalah Akta Pendirian PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda). 20. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda). 21. Pemegang Saham adalah pemegang saham PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda). 22. Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan adalah kekayaan Daerah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk dijadikan penyertaan modal Daerah pada PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah (Perseroda). 23. Hari adalah hari kerja.

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang PERUBAHAN BENTUK HUKUM PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH MENJADI PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH (PERSERODA)

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB Kesatu

Article 1

BAB Kedua

Article 2

BAB II

Article 3

BAB III

Article 4

BAB IV

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

BAB V

Article 9

BAB VI

Article 10

Article 11

Article 12

BAB VII

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

BAB Kesatu

Article 13

BAB Kedua

Article 14

BAB Ketiga

Article 15

Article 16

BAB Keempat

Article 17

Article 18

Article 19

BAB VIII

Article 20

BAB IX

Article 21

Article 22

BAB X

Article 23

Article 24

BAB XI

Article 25

BAB XII

Article 26

BAB XII

Article 27

BAB XIV

Article 28

BAB XV

Article 29

BAB XVI

Article 30

Article 31