PERDA

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA GORONTALO TAHUN 2019-2039

PERDA Nomor 9 Tahun 2019

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB Kesatu

Pengertian dan Definisi

Article 1

Dalam Peraturan Daerab ini yang dimaksud dengan : 1. Daerab adalab Kota Gorontalo. 2. Kepala Daerab adalab Walikota Gorontalo. 3. Pemerintab Daerab adalab Pemerintab Kot£i Gorontalo. 4. Dewan F'erwakilan Rakyat Daerab yang selanjutnya disingkait D P R D adalab Dewan Perwakilan Rakyat Daerab Kota Gorontalo. 5. Peraturan Daerab atau yang selanjutnya di singkat perda adalab peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleb Dewan Perwakilan Rakyat Daerab Kota Gorontalo dengan persetujuan bersama Kepala Daerab. 6. Peraturan Kepala Daerab adalab Peraturan WaliKota Gorontalo. 7. Ruang Eidalab wadab yang meliputi miang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan m a k b l u k lain bidup, melalcukan kegiatan, dan memelibara kelangsungan bidup. P E R A N G K A T K A B A G H U K U M A S I S T E N S E K D A D ^ R A H 4 - . Xi I 8. T a t a ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang. 9. Struktur Ruang adalah s u s u n a n pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan s a r a n a yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarki memiliki hubungan fungsional. 10. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam s u a t u wilayah yang meliputi peruntukan ruang u n t u k fungsi lindung dan peruntukan ruang u n t u k fungsi budidaya. 11. Penataan ruang adalah s u a t u sistem piroses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. 12. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang. 13. Pemerintah pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang k e k u a s a a n pemerintaban negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA T a b u n 1945. 14. Pemerintab Daerab adalab Walikota dan perangkat daerab sebagai u n s u r penyelenggara pemerintaban kota. 15. Pengaturan penataan ruang adalab upaya pembentukan landasan b u k u m bagi Pemerintab, Pemerintab Kota, dan masyarakat dalam penataan ruang. 16. Pembinaan penataan ruang adalab upaya u n t u k mening;katkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleb Pemerintab, Pemerintab Kota, dan masyarakat. 17. Pelaksanaan penataan ruang adalab up^iya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan ta ta m a n g , pemanfaatan m a n g dan pengendalian pemanfaatan m a n g . 18. Pengawasan penataan m a n g adalab upaya agar penyelenggaraan penataan m a n g dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peratui'an pemndang- undangan. 19. Perencanaan tata m a n g adalab s u a t u proses u n t u k menentukan s t m k t u r m a n g dtm pola m a n g yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata m a n g . :^10. Pemanfaatan m a n g adalab upaya u n t u k mewujudkan s t m k t u r m a n g dan pola mtmg sesuai dengan rencana tata m a n g melalui pimyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. P E R A N G K A T K A B A G S E K D A X 2 1 . Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya u n t u k mewujudkan tertib tata ruang. 22. Rencana tata ruang adalab basil perencanaan tata ruang. 23. Rencana T a t a R u a n g Wilayah Kota Gorontalo yang selanjutnya disingkat RTRW Kota Gorontalo adalab basil perencanaan tata ruang wilayah Kota Gorontalo. 24. Wilayah adalab ruang yang merupakan kesatuan geografis tieserta segenap u n s u r terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan / atau aspek fungsional. 25. Wilayah Pesisir adalab daerab peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipemgarubi oleb perubaban di darat dan di laut. 26. Sistem vdlayab adalab struktur ruang dan pola ruang yang mempunyai j a n g k a u a n pelayanan pada tingkat wilayah. 27. Bagian VTlayab Perencanaan yang selanjutnya disingkat B W P adalab bagian dari kabupaten/kota dan/atau kawasan strategis kabupaten/kota yang a k a n atau perlu d i s u s u n R D T R n y a , sesuai arab£m atau yang ditetapkan di dalam RTRW kabupaten/kota yang bersangkutan. 28. Pusat Pelayanan Kota, yang selanjutnya disebut PPK adalab pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani selurub wilayah kota dan/atau regional 29. Sub Pusat Pelayanan Kota, yang selanjutnya disebut S P P K merupakan pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani BWP; dan 30. Pusat Lingkungan, yang selanjutnya disebut P L merupakan piusat pelayanan ekonomi, sosial dan/atau administrasi lingkungan permukiman kecamatan / kelurahan. 3 1 . Kawasan adalab wilayah dengan fungsi u t a m a lindung dan budidaya. 32. Kawasan lindung adalab wilayah yang ditetapkan dengaui fungsi u t a m a melindungi kelestarian lingkungan bidup yang mencakup sumberdaya alam dan sumberdaya buatan. 33. Kawasan budidaya adalab wilayah yang ditetapkan dengan fungsi u t a m a u n t u k dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi suraberdaya alam, sumberdaya m a n u s i a dan sumberdaya buatan. 34. K a w a s a n perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan u t a m a bukan pertanian dengan s u s u n a n fungsi k a w a s a n sebagai tempat permukiman P E R A N G K A T K A B A G H U K U M A S I S T E N S E K D A - i - t T < perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan j a s a pemerintaban, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. 35. K a w a s a n strategis provinsi adalah wikiyah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. 36. K a w a s a n strategis kota adalab wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup Kota/Kota terbadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan. 37. K a w a s a n pertabanan Negara adalab wilayah yang ditetapkan secaran nasional yang digunakan u n t u k kepentingan pertabanan. 38. Ruang terbuka bijau adalab area memanjang/jalur dan / atau mengelompok, yang penggunaannya lebib bersifat terbuka, tempat tumbub tanaman, baik yang tumbub secara alamiah m a u p u n yang sengaja ditanam. 39. R u a n g terbuka biru adalab merupakan ruang terbuka di wilayah perkotaan yang termasuk dalam kategori ruang terbuka non bijau berupa badan air yang terdiri dari permukaan sungai, danau, m a u p u n areal-areal yang diperuntukan sebagai genangan retensi. 40. Sumber daya air adalab peruntukan ruang yang berwujud alamiah m a u p u n buatan yang dikembangkan u n t u k mengimpung air u n t u k dimanfaatkan dan/atau u n t u k melindungi daya r u s a k air, 4 1 . Wilayah sungai merupakan gabungan dari beberapa Daerab Aliran Sungai (DAS). 42. Daerab aliran sungai s u a t u kawasan yanj^ dibatasi oleb titik-titik tinggi di m a n a air yang berasal dari air bujan yang jatub, terkumpul dalam kawasan tersebut. 43. Daerab irigasi adalab kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi. 44. Amplop m a n g adalab basil analisis daya d u k u n g laban, daya tampung m a n g dan kekuatan investasi serta ekonomi setempat, memuat gambaran dasar penataan pada laban kawasan perencanaan yang selanjutnya dijabarkan dalam pengaturan bangunan, pengaturan. antar bangunan,, dan penataan lingkungan fungsional, sebingga tercipta lingkungan b u n i a n yang barmoniis, serasi, sinmbang, a m a n dan nyaman. P E R A N G K A T K A B A G A S I S T E N S E K D A D A E R A H H U K U M A S I S T E N f X t 45. Zero Delta Q Policy adalah keharusan agar tiap bangunan tidak bolelji mengakibatkan bertambabnya debit air ke sistem saluran drainase atau sistem aliran sungai. 4fS. Izin pemanfaatan ruang adalab izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfasLan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. 47. Orang adalab orang perseorangan dan/atau korporasi. 48. Menteri adalab menteri yang menyelenggamkan u r u s a n pemerintaban dalam bidang penataan ruang. 49. Masyarakat adalab orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat b u k u m adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintab lain dalam penataan ruang. 50. Peran serta masyarakat adalab partisipasi aktif masj^arakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendaligm pemanfaatan ruang; 5 1 . B e n t u k peran masyarakat adalab kegiatan/aktivitas yang dilakukan masyarakat dalam perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendfdian pemanfaatan ruang; 52. T i m Koordinasi Penataan Ruang Daerab yang selanjutnya disebut T K P R D adalab badan bersifat ad hoc, yang dibentuk u n t u k mendukung pelaksanaan UNDANG-UNDANG Nomor 26 T a b u n 2007 tentang Penataan Ruang di daerab Kota Gorontalo, dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Walikota dalam pelaksanan koordinasi penataan ruang di Daerab Kota Gorontalo. Bagian Kedusi Asas

BAB 1

U m u m

Article 9

Correction

U n t u k mewujudkan tujuan penataan ruang wilayab kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditetapkan kebijakan dan strategi penataan ruang v/ilayab kota.

Article 10

Correction

Kebijakan penataan ruang wilayab Kota Gorontalo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dituangkan kedalam pokok-pokok kebijakan yang meliputi: a. kebijakan pengembangan struktur ruang wilayab kota; b. kebijakan pengembangan pola ruang wilayab kota; dan c kebijakan pengembangan kawasan strategis kota. - 1 1 -

Article 11

(1) Kebijakan pengembangan struktur ruang wilayab Kota Gorontalo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 b u r u f a, meliputi : I a. Peningkatan akses pelayanan sarana-sarana kesebatan dan pendidikan bersk£ila regional serta pusat pertumbuban ekonomi kota yang merata dan berbierarki; dan b. Peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan jaringan prasarana yang terpadu dan merata di selurub kota. (2) Kebijakan pengembangan pola ruang wilayab Kota Gorontalo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 b u r u f b, meliputi : a. kebijakan pengembangan kawasan lindung, terdiri atas: 1. Pemelibaraan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan bidup; dan 2. Pencegaban dampak negatif kegiatan m a n u s i a yang dapat menimbulkan k e r u s a k a n lingkungan bidup. b. kebijakan pengembangan k a w a s a n budidaya, terdiri atas: 1. Perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya bagi kemudaban aktifitas masyarakat di bidang ekonomi k b u s u s n y a perdagangan dan j a s a , pendidikan, kesebatan serta pengembangan kebidupan masy arakat religius yang berakar pada ciri. kbas budaya daerab; dan 2. Pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya d u k u n g dan daya tampung lingl<:ungan; 3. Peningkatan fungsi k a w a s a n u n t u k pertabanan dan keamanan negara. (3) Kebijakan pengembangan kawasan strategis Kota Gorontalo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 b u r u f c, meliputi : a. Kebijakan pengembangan kawasan strategis pertumbuban ekonomi, meliputi pengembangan pusat pertumbuban dan pengembangan investasi yang berbasis perdagangan dan j a s a sebagai penggerak u t a m a pengembangan wilayab; b. KebijgLkan pengembangan kawasan streitegis lingkungan bidup, meliputi perlindungan sumber daya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan c. Kebijakan pengembangan kawasan strategis sosial budaya, meliputi konsei-vasi terbadap situs-situs budaya dan agama serta objek-objek bersejarah yang dapat mencirikan masyarakat Kota Gorontalo sebagai masyarakat religius sekaligus memiliki j i w a patriotis.

BAB 2

Kebijakan Penataan Ruang Wilayab Kota

Article 10

Correction

Article 11

Correction

Article 12

Strategi penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, meliputi : a. strategi pengembangan struktur ruang wilay^ab kota; b. strategi pengembangan pola ruang wilayab kota; dan c. strategi pengembangan kawasan strategis kota.

Article 13

Strategi pengembangan struktur ruang wilayab kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 b u r u f a, meliputi : a. Strategi peningkatan akses pelayanan dan pusat pertumbuban ekonomi wilayab yang merata dan berbierarki, yaitu mengembangkan 3 (tiga) hierarki sistem pusat-pusat pelayanan kegiatan kota yangterdiri atas: i 1. sistera pusat pelayanan kota; 2. sistem sub pusat pelayanan kota; dan 3. sistem pusat pelayanan lingkungan. Strategi peningkatan jangkauan dan kualitas pelayanan jaringan prasarana yang terpadu dan merata di selurub kota, terdiri atas: 1. meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan prasarana transportasi darat dan laut; 2. meningkatkan kapasitas dan kualitas distribusi jaringan prasarana energi dan telekomunikasi; 3. meningkatkan kualitas dan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air sebagai upaya pengendalian banjir dan penyediaan sumber air b a k u ; dan 4. meningkatkan penyediaan infrastruktur perkotaan yang meliputi prasarana penyediaan air m i n u m kota, pengelolaan air limbab, sistem persampaban, sistem drainase kota, prasarana dan s a r a n a jaringan pejalan k a k i , serta j a l u r evakuasi beneana. P E R A N G K A T D A E R A H K A B A G H U K U M S E K D A (1) - 1 3 -

Article 14

Article 15

(1) Strategi pengembangan k a w a s a n strategis kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 b u r u f c, meliputi: a. Strateigi pengembangan k a w a s a n strategis pertumbuban ekonomi; b. Strategi pengembangan k a w a s a n strategis lingkungan bidujp; dan c. Strategi pengembangan k a w a s a n strategis sosial budaya. (2) Strategi pengembangan k a w a s a n strategis pertumbuban ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) b u r u f a, meliputi: a. Mengelola pemanfaatan sumber daya alam agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung kawasan; b. Mengelola dampak negatif kegiatan budidaya agar tidak m e n u r u n k a q kualitas lingkungan bidup dan efisiensi kawasan; c. Mengintensifkan promosi peluang investasi; dan d. Meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi. (3) Strategi jDengembangan k a w a s a n strategis lingkungan bidujp sebagaimana dimaksud pada ayat (1) b u r u f b, meliputi: a. MENETAPKAN k a w a s a n lindung bagi perliridungan ekosistem; b. Melindungi keseimbangan tata guna air u n t u k mengurangi risiko beneana alam banjir; c. Memberikan prioritas u t a m a pada peningkatan kualitas lingkungan bidup ; dan d. Membatasi perubaban bentang alam yang dapat berdampak pada terjadinya beneana tanab longsor. P E R A N G K A T D A E B A H KA H L L B A G L K U M A S I S T E N S E K D A • i X T (1) (-^1) Strategi pengembangan kawasan strategis sosial budayai sebagaimapa dimaksud pada ayat (1) b u r u f c, meliputi: a. MENETAPKAN k a w a s a n konservasi sosial loudaya berbasis pada objek-objek wisatSL budaya dan artefak atau bangunan-bangunan bernilai sejarab; dan b. Mengembangkan daya tarik kawasan dengan tetap mijmpertabankap keaslian objek bersejarab dan warisan budaya. B A B III RENCANA S T R U K T U R RUANG WILAYAH KOTA

BAB 3

Strategi Penataan Ruang Wilayab Kota

Article 12

Correction

Article 13

Correction

Article 14

Article 15

BAB 2

Sistem JaringanTransportasi

Article 20

Correction

Sistem JaringanTransportasi sebagaimana dimfiksud dalam Pasal 19 b u r u f a, terdiri atas: a. sistem J a i i n g a n transportasi darat; dan b. sistem J a r i n g a n transportasi laut.

Article 2

Correction

b u r u f a, meliputi: a. , sistem jaiingan j a l a n ; b. sistem j a i i n g a n kereta api; dan c. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan.

Article 22

S istem jaringan j a l a n sebagaimana dimaksud dfilam Pasal 2 1 b u r u f a, meliputi: a. J a r i n g a n jalan nasional yang ada dalam wilayab kota, meliputi : 1. J a l a n Arteri Primer, meliputi J a l a n H.B. Y a s i n ( E k s . J l . B a s u k i Rabmat dam E k s . J l . Agus Salim); 2. J a l a n kolektor primer 1, terdiri atas J a l a n Mayor Dullab, ^lalan J a l a l u d i n Tantu., J a l a n Nani Wartabone (eks J l . A.yani), J a l a n Yos Sudarso, J a l a n R. Atje Slamet (bagian dari jaringan jaJLan T r a n s Sulaw(;si r u a s j a l a n Gorontalo-Taludaa, batas Propinsi Sulut) eks J a l a a L a k s a m a n k Martadinata, J a l a n Botu Liyodu dan J a l a n P. Kalengkongan; dan 3. J a r i n g a n j a l a n lingkar bebas bambatsm, Gorontalo Outer Ring Road (GORFI) Segmen III yang melintasi Kota Gorontalo sampai ke Pelabuban Gorontalo sebagai j a l a n nasional. b. J a r i n g a n jalan Provinsi yang ada dalam wilayab kota, meliputi : 1. J a l a n Kolektor Primer 2, terdiri atas J a i a n Sultan Botutihie, J a l a n Sapta Marga dan J a l a n B y p a s s / J a l a n Akses Peirkantoran Botu; 2. J a l a n Kolektor Primer 3, terdiri atas J a l a n Tenilo- pilolodfia- Iluta, J a l a n Prof Dr. Aloei Saboe, J a l a n Brigjen Piola Isa, J a l a n Raja Eyato, J a l a n P E R A N G K A T K A B A G ^^^j.^ DAEmH H U K U M A S I S T E N S E K D A tXXEi: c. U s m a n I s a , J a l a n I R . H Joesoef Dalie (eks J a l a n Pangeran Hidayat), J a l a n Ahmad Dahlan, dan J a l a n Rusli Datau, J a l a n Prof J o h n A. Katili, J a l a n Moh Thayeb Gobel, J a l a n Tinaloga, J a l a n Kamboja, Jalajo Hassanuddin dan J£dan Cokroaminoto; dan 3. J a r i n g a n j a l a n strategis provinsi, terdiri atas J a l a n Moh Thayeb Gobel, J a l a n Beringin, J a l a n Barito, J a l a n Iloponu, J a l a n Prof. J o h n A. Katili, J a l a n Prof. Dr. Aloei Saboe, J a l a n Brigjen Piola Isa, J a l a n Akses Perkantoran Botu, J a l a n Tinaloga, J a l a n Kamboja. J a r i n g a n j'alan yang menjadi kewenangan kota, meliputi : 1. J a l a n Kolektor Sekunder, terdiri atas J a l a n J e n d r a l Sudirman, J a l a n Naiii Wartabone (eks J a l a n D.I Panjaitan), J a l a n Beringin dan J a l a n Letjen Suprapto; dan 2. J a l a n Lokal Sekunder, terdiri atas : a) J a l a n Lumba-Lumba, J a l a n Gunung; Rinjani, J a l a n S Parman, J a l a n MT Haryono, J a l a n Arif R a h m a n Hakim, J a l a n Membramo, J a l a n M£mado, J a l a n Palma, J a l a n Pangeran Diponegoro, Jalan B Y Pass, J a l a n Panca Wardana, J a l a n Madura dan J a l a n Kancil, J a l a n Baritol, J a l a n J e n d r a l Katamso, J a l a n 23 J a n u a r i , J a l a n Ampi, J a l a n Andalas, J a l a n Anoa, J a l a n Apel, J a l a n Arif R a h m a n Hakim, J a l a n Baatujajar, J a l a n Bali, J a l a n B a l i I I I , J a l a n Baluntas, J a l a n B a m b u , J a l a n Bandeng, J a l a n Banjar, Jalam Banteng, J a l a n Batang Hari, J a l a n Belimbing, J a l a n Bilinggata, J a l a n Boliwitutu, J a l a n B u d i Utomo, J a l a n Cakalang, J a l a n Cempaka, J a l a n Cendniwasib, J a l a n Cendrawasib 1, J a l a n Dahlia, J a l a n Delima, J a l a n Dewi Sartika, J a l a n DFi Setia B u d i , J a l a n D R Sutomo, J a l a n Drs. Ahmad Najadmudin, J a l a n D u k u , J a l a n Dulobupa, J a l a n D u r i a n , J a l a n D u r i a n Selatan IV, J a l a n Farid Liputo, J a l a n G. Lx)mpobatang, J a l a n G. Tilongkabila, J a l a n Gelatik, J a l a n Goropa, J a l a n G u n u n g Agung, J a l a n G u n u n g K r a k a t a u , J a l a n G u n u n g Lokon, J a l a n G u n u n g Rinjani, J a l a n H, J u s u f Polapa, J a l a n Ikbwan, J a k t n Ikrat, J a l a n Ilabudu, Jalaiji Iloponu, J a l a n I m a m Bonjol, J a l a n Irian, J a l a n J a k a r t a , J a l a n J a k s a Agung Suprapto, J a l a n J a m a l u d i n Malik, J a l a n J a m b u r a , J a l a n J | . Sutoyo, J a l a n J e r u k , J a l a n J u s u f Hasiru, J a l a n kalimantan, J a l a n Kancil Tenilo, J a l a n Kenangan, J a l a n Kenangan I , J a l a n Kenangan 11, J a l a n K H . Adam Zakaria, J a l a n Kimojo, J a l a n Kinibalu, J a l a n Kutai, J a l a n Letkol D r s . J u s u f Bilondatu, J a l a n Lotu, J a l a n Lupoyo, J a l a n M H u s n i Tbamrin, J a l a n Madura, J a l a n Mandala, J a l a n Mangga, J a l a n P E R A N G K A T D A P R A H K A B A G H U K U M A S I S T E N S E K D A X t Mangga I I , J a l a n Manggis, J a l a n Manggis 1, J a l a n Matolodula, J a l a n Melati, J a l a n Membramo, J a l a n Manado, J a l a n Merdeka, J a l a n Mob Ygmin I , J a l a n Mob Y a m i n I I , J a l a r i Mob Y a m i n I I I , J a l a n Mobamad A.Wabab, J a l a n Nangka, J a l a n Nike, J a l a n P.Diponegoro, J a l a n Pajajaran, J a l a n Palma, J a l a n Palu, J a l a n Panca K r i d a , J a l a n Panca Wardana, J a l a n Pangeran Hidayat I , J a l a n Pangeran Hidayat I I , J a l a n Pangeran Hidayat I I I , J a l a n Pangi, J a l a n Pattimura, J a l a n Panjaitan I , J a l a n Pemerataan, J a l a n Pinang Utama, J a l a n Poigar, J a l a n Pol. A Sujarwo, J a l a n Poowo, J a l a n P r a m u k a , J a l a n Raja Eyato I , J a l a n Raja Eyato I I , J a l a n Raja Eyato I I I , J a l a n Rajawali, J a l a n Reimbutan, J a l a n Rgimona, J a l a n Rusli Datau I , J a l a n Salak, J a l a n S a m Ratulangi, J a l a n Samudera Pasai, J a l a n Sarini Abdullah, J a l a n Se:mangka, J a l a n Singosari, J a l a n Siswa, J a l a n Sulawesi, J a l a n T a k i Niode, J a l a n T a m a n Hiburan I , J a l a n T a m a n Hiburan I I , J a l a n T a m a n Pendidikan, J a l a n T a m a n Sari, J a l a n T a m a n S u r y a , J a l a n T a m a n S u r y a I , J a l a n T a m a n S u r y a I I , J a l a n T a r u m a Negaia, J a l a n Ternate, J a l a n Tirtonadi, J a l a n Tondano I , J a l a n Tondano I I I , J a l a n Tribrata, J a l a n T u n a , J a l a n Veteran, J a l a n Wolter Monginsidi, J a l a n Drs.H.Abmad Arbi. b) J a l a n Akses Islamic Center/Masjid Raya Gorontalo; c) Pembangunan jalan-jalan baru di k a w a s a n permukiman yang tersebar di selurub wilayab kota; dan d) Pembangunan dan pengembangan jalan-jalan berdasarkan pengembangan k a w a s a n budidaya di Kota Gorontalo seperti k a w a s a n pariwisata, dan k a w a s a n perekonomian. d. Terminal penumpang sesuai jenis dan kelasnya, meliputi : 1. Terminal penumpang Tipe A, terdajDat di Keluraban Huangobotu Kecamatan Dungingi; dan 2. Terminal penumpang Tipe C, terdapat di Keluraban Leato Kecamatan Dumbo R a y a dan Terminal Sentral di Keluraban Limba U I Kecamatan Kota Flelatan.

Article 23

(1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 1 b u r u f ](D meliputi : a. jaringan j a l u r kereta api (KA); dan b. stasiun KA P E R A N G K A T K A B A G H U K U M J A S I S T E N S E K D A D / i ^ R A H t X 1 - 2 0 - (2) J a r i n g a n j a l u r kereta api (KA) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 3 ayat (1) buruf a, adalab jaringan j a l u r kereta api yang mengbubungkan Gorontalo - Taludaa - Molibagu - T u t u y a n - Belang - K e m a - Bitung yang melintasi Kota Gorontalo; dan (3) Stasiun KJi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) b u r u f b, adalab stasiun penumpang di Kota Gorontalo.

Article 24

(1) Sistem jaringem sungai, danau, dan penyeberangan sebagaimana dimaksu(^ dalam Pas£il 2 1 b u r u f c, terdiri atas : a. alur pelayaran; dan b. pelabuban penyeberangan (2) alur pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) b u r u f a, adalab alur pelayaran kelas I yaitu Gorontalo-Pagimjina; dan (3) pelabuban penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) buruf b, adalab pelabuban penyeberangan yang terletak di Keluraban Leatp Kecamatan Dumbo Raya.

BAB 3

J a r i n g a n Transportasd Darat Pasal 2 1 Sistem jaringan transportasi darat sebagaimana

Article 2

Correction

b u r u f a, meliputi: a. , sistem jaiingan j a l a n ; b. sistem j a i i n g a n kereta api; dan c. sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan.

Article 22

Correction

Article 23

Article 24

Article 25

(1) Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud d£ilam Pasal 26 buruf b ter diri atas : a. pelabufian laut; dan b. alur pelayaran (2) Pelabuban laut di Kota Gorontalo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) b u r u f a acialab Pelabuban Pengumpul Gorontalo terletak di KeJuraban Leato Kecamatan Dumbo Raya. (3] Alur pelay£iran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) b u r u f b, terdiri atas : a. Goront£ilo - Bitung - L u w u k - Kolondaki - R a b a - Kendari - B a u b a u -• Makassar; b. Gorontalo - Bitung - Ternate; c. Goront£ilo - Bitung - Balikpapan - Makassar - Surabaya - J a k a r t a ; dan d. Tilamuta - Dolog - Wakai - Ampana - Pagimana - Gorontalo. P E R A N G K A T K A B A G . C J T Q T I T M D A E R A H H U ; C U M ^^^^X*^ S E K D A - 2 1 -

BAB 4

Sistem J a r i n g a n Transportasi Laut

Article 25

Correction

Article 26

Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 b u r u f b, terdiri atas: a. J a r i n g a n infrastruktur minyak dan gas bumi; dan b. J a r i n g a n infrastruktur ketenagalistrikan. (2) Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) b u r u f a meliputi Depo B a b a n B a k a r Minyak di K(duraban Tenda Kecamatan Hulontbalangi. (3) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) b u r u f b, terdiri atas : a. jaringan instalasi Pembangkit Listrik T(;naga Diesel (PLTD) di Keluraban Paguy a m a n Kecamatan Kota Tengab b. jaringan transmisi tenaga listrik, terdiri atas: 1. Jairingan S a l u r a n Udara Tegangan Ti;iiggi (SUTT) 150 KV yang melewati bagian selatan Kota Gorontalo, di punggung-punggung bukit di keluraban Dembe I , Lekobalo, Pilolodaa, Buliide, Tenilo, Donggala, Siendeng, Tenda, Talumolo, Botu, Leato Utara dan Leato Selatan; dan 2. S a l u r a n u d a r a Tegangan Menengab (SUTM), meliputi: a) L T 1: J l . H E Y a s i n , J l . Selayar, J l . Irian, J l . Durian, Palma, J l . J e r u k , J l . Sulawesi, sebagian J l . Manado, J l . A r u , J l . Beringin, J l . Prof. J o b n Katili, J l . Tbaib M. Gobel, dan sekitarnya, J l . Kartini, J l . B u d i Utomo dan sekitarnya, J l . Diponegoro dan sekitarnya, J l . I m a m Bonjol dan sekitarnya, JL,. Tengku Umar dan sekitarnya, Perumaban Kaputi dan sekitarnya; b) L T 2: B T N Pulubala, J l . Selayar, J l . Manado, J l . Flusli Datau, J l . Piola Isa, J l . T a m a n Pendidikan dan sekitarnya, sebagian J l . Sultain Botutibe, Kel. Ipilo, Kel. Padebuolo, Kel. Bugis dan sekitarnya; c) L T 5 : Keluraban Molosipat U, Keluraban Bulotadaa, Keluraban T a p a Kecamatan Sipatana; d) L T 6: J l . Bone, sebagian J l . Prof,Jobn Katili, sebagian J l . Y Hasina, J l . Kalimantan, sebagian Sudirman dsk, J l . J a m a l u d i n Malik, J l . Mob. J a m i n , J l . J a k s a Agung Suprapto, J l D I Panja:itan, J l Pangera P E R A N G K A T K A B A G . ^ . ^ . ^ ^ . ^ „ E K D A D A E R A H H U K U M A S I S T E N S E K D A Hidayat, J l Gelatik, sebagian J l Aloe Saboe, J l . Nani Wartabone I I , J l . P. Hidayat dan J l . Raden Saleb dan sekitarnya; e) L T 7: J l . Beringin, J l . B a m b u , J l . Prasetia, Kecamatan Dungingi, sebagian Kecamatan Kota Barat, J l . Kancil, Keluraban B i a w u , Keluraban Siendeng, Keluraban Biawao, Kelurabiin Buliide dan sekitarnya; f) L H 2 : Keluraban Tenda, Keluraban Pobe, Keluraban Tanjung Kramat; dan g) L H 3 : Keluraban Botu, Keluraban Talumolo, Keluraban Leato, Keluraban Leato Utara dan Keluraban Bugis. 3. S a l u r a n u d a r a Tegangan Rendab (SUTR), meliputi: selurub wilayab Kota Gorontalo c. Pengembangan infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan jaringan tenaga listrik serta sarana pendukungnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB 5

Sistem J a r i n g a n Elnergi (1)

Article 26

Correction

Article 27

(1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 b u r u f c terdiri atas: a. jaringan tetap; dan b. jaringan bergerak. (2) Sistem J a r i n g a n tetap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) b u r u f a, terdiri atas : a. jaringan tetap telekomunikasi tersebar cli selurub wilayab Kota Gorontalo; dan b. jarigan tetap Sistem Telepon Otomat (STO) jaringan seluler dan jaringan j internet di Wilayab Kota Gorontalo. (3) Sistem J a r i n g a n Bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) b u r u f b, terdiri atas : a. jaring;an bergerak terestrial, terdiri atas: stasiun relay televisi di Keluraban wumialo Kecamatan Kota Tengab dan Keluraban B u l a d u Kecamatan Kota Barat; P E R A N G K A T K A H U B A G K U M A S I S T E N S E K . D A - t - X < b. jaringan bergerak seluler, terdiri atas: Pembangunan dan pengembangan infrastruktur telepon nirkabel berupa lokasi menara telekomunikasi termasuk; menara Base Transceiver Station (BTSl, berupa menara telekomunikasi bersama u n t u k operator telepon seluler pada lokasi-lokasi menara yang tersebar diselurub kecamatan dengan radius 600 m dari satu menara ke menara lainnya serta tidak mengi^anggu keamanan dan kenyamanan lingkungan permukiman.

BAB 6

Sistem J a r i n g a n Telekomunikasi

Article 27

Correction

Article 28

(1) Sistem jguringan sumber daya air di Kota (jorontalo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 buruf d, terdiri atas : a. sistem jaringan sumber daya air lintas negara dan lintas provinsi yang berada di wilayab kota; b. sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota yang berada t^i wilayab kota; dan c. sistem. jaringan sumber daya air kota. (2) Sistem jaringan sumber daya air lintas :aegara dan lintas provinsi yang berada di wilayab kota, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) buruf a, terdiri atas: a. Wilaysib Sungai (WS)Limboto-Bolango -Bone; dan b. Cekungan Air Tanab (CAT)Gorontalo yang tersebar di selurub Kecamatan. (3) Sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota yang berada di wilayab 1:0ta, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) b u r u f b, Sistem jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota yang berada di wilayab kota, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) b u r u f b berupa Daerali Aliran Sungai (DAS) yang terdiri atas : a. DAS Bolango Bone; b. DAS Inengo; c. DAS Leato; d. DAS Limboto; e. DAS Pobe; dan f. DAS Tanjung Kramat. : P E R A N G K A T D A E R A H K A B A G H U K U M A S I S T E N S E K D A r \ (4) Sistem jaringan sumber daya air kota, sebagaimana dimaksud pada ayat b u r u f 0, terdiri atas: a. sumber air, terdiri atas : 1. Mata Air B u t u di Keluraban Lekobalo dan Mata Air Potanga Keluraban Pilolodaa Kecamatan Kota Barat; dan 2. Potensi CAT yang tersebar di selurub K^ecamatan. b. prasarana sumber daya air, terdiri atas : 1. sistem jaringan irigasi, meliputi: a. J a r i n g a n irigasi Lomaya di Kecamatan Sipatana, K(;camatan Kota Utara, dan Kecamatan Kota Barat, serta Kecamatan E>ungingi; dan b. J a r i n g a n irigasi Alale di Kecamatan Kota Timur; 2. sistem pengendalian banjir berupa pembangunan sistem drainase terintegrasi dengan sistem polder, serta mengacu pada dokumen pola dan. rencana pengelolaan sumber daya air wilayab sungai Limboto- Bolango-Bone; 3. sistem jaringan air b a k u u n t u k air bersib di Kota Gorontalo meliputi : a. J a r i n g a n air b a k u dari Sungai Bon<q b. J a r i n g a n air b a k u dari Sungai Bolango; dan c. .Jaringan air b a k u dari Mata Air B u t u di Keluraban Lekobalo dan Mata Air Potanga di Keluraban Pilolodaa Kecamatan Vmta Barat.

BAB 7

Sistem J a r i n g a n Sumber Daya Air

Article 28

Correction

Article 29

BAB 6

Sistem J a r i n g a n Prasarana Lainnya (1)

Article 29

Correction

Sistem jaringan prasarana lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal b u r u f e, terdiri atas: a. sistem penyediaan air m i n u m (SPAM); b. sistem pengelolaan air limbab (SPAL); c. sistem jaringan persampaban wilayab; d. sistem jaringan evakuasi beneana; e. sistem drainase; f. sistem jaringan j a l a n pejalan k a k i ; dan g. sistem jaringan prasarana lainnya. 19 l ^ E R A N G K A T D A E R A H K A B A G H U K U M A S I S T E N S E K D A (2) Sistem penyediaan air m i n u m (SPAM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) b u r u f a mencakup sistem jaringan Instalasi Pengolaban Air (IPA) dan jaringan distribusi melalui perpipaan dengan cakup^an pelayanan mencapai 8 5 % wilayab Kota Gorontalo, terdiri atas: a. Unit Air B a k u , terdiri atas : 1. Intake air b a k u Bulotadaa, di Kecamatan Sipatana; 2. Intake air b a k u Pilolodaa, di Kecamatan Kota Barat; 3. Intake air b a k u Botu, di Kecamatan Kota Timur; 4. Intake air b a k u Dungingi, di Kecamatan Dungingi. b. Unit Produksi, terdiri atas : 1. IPA di Keluraban Bulotadaa Barat Kc;camatan Sipatana Kota Gorontalo de ngan sumber air b a k u Sungai Bokmgo; 2. IPA di Keluraban Botu Kecamatan Dumbo Raya Kota Gorontalo dengan sumber air b a k u Sungai Bone; 3. IPA Keluraban Pilolodaa dengan sumber air b a k u mata air butu; 4. IPA di Keluraban Huangobotu Kecamatan Dungingi; dan 5. Remcana penambaban kapasitas terpasang s k a l a kota dilakukan di Sungai Bone di Keluraban Botu fCecamatan Dumbo R a y a dengan membangun IPA dan reservoir utama di bukit Botu didekatnya. D(mgan wilayab pelayanan Keluraban Tanjung Keramat, Keluraban Leato Utara dan Keluraban Leato Selatan. c. Unit Distribusi, terdiri atas : 1. Reservoir distribusi air bersib di lokasi IPA Bulotadaa; 2. Reservoir distribusi air bersib di lokasi IPA Pilolodaa; dan 3. Reservoir distribusi air bersib di lokasi IPA Botu. (3) Sistem Pengelolaan Air Limbab (SPAL) sebtigaimana dimaksud pada ayat (j.) buruf b, terdiri atas: a. Sistem Pembuangan Air Limbab (sewage) mencakup sistem pengolaban berupa Instalasi Pengolaban Air Limbab (IPAL) yang terletak diKelurabaa T a p a Kecamatan Sipatana dan Keluralian Heledulaa U t a r a Kecamatan Kota Timur. b. Pengolaban Limbab B 3 terpusat di R S U D Aloe Saboe Keluraban Wongkaditi T i m u r dan Lokasi yang mudab diakses oleb sarana-sarana pelayeman kesebatan. P E R A N G K A T K A B A G .^r^^r^j. ^ E K D A D A E R A H H U K U M A S I S T E N S E K D A - 2 6 - c. Sistern IPLT (Instalasi Pengolaban L u m p u r Tinja) di Keluraban Dulomo Selatem; d. Sistem pembuangan air buangan r u m a b tangga yang pengelolaannya terdin atas pengolaban sanitasi setempat u n t u k industri, botel rumab m a k a n , dan r u m a b tangga, serta pengolaban sanitasi terpusat bagi kompleks perumaban baru. (4) Sistem jaringan persampaban wilayab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) buruf c, terdiri atas : a. Pola operasi pewadaban individu dan pewadaban komunal; b. Pengangkutan dari transfer depo dan wadab komunal ke Tempat Pembuangan Akbir (TPA) regional atau u n t u k pengumpulan langsung dari sumber- sumber sampab besar langsung ke TPA; c. TPS3F1 (Tempat Penampungan SampaFi dengan sistem l^educe. Reuse, Recycle) di selurub kecamatan dan; d. Sebagian sampab dikelola dari sumbernya dengan prinsip 3 R (reduce, reuse, recycle); (5) J a l a n k b u s u s j a l u r evakuasi beneana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) b u r u f d, merupakan j a l u r menuju taman-taman kota sebagai lokasi akbir tempat evakuasi beneana yang meliputi r u a s j a l a n : a. J a l a n Mayor Dullab; b. J a l a n J a l a l u d i n T a n t u ; c. J a l a n D I Panjaitan; d. J a l a n Pangeran Hidayat; e. J a l a n Pangeran Diponegoro; f. J a l a n J a k s a Agung Suprapto; g. J a l a n Arief R a b m a n Hakim; b. J a l a n Prof. H B J a s s i n ; i. J a l a n Prof Aloei Saboe; j . J a l a n Brigjend Piola Isa; k. J a l a n Beringin; dan 1. J a l u r menuju puncak perbukitan di Kecamatan Dumbo R a y a dan Kecamatan Hulontbalangi. PERANGKAT DABRAH ASISTEN Hl^UM A ^ E N SEKDA J - 2 7 - (6) Sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) b u ru f e terdiri atas : a. Pembagian blok drainase, meliputi : 1. Blok 1 K a w a s a n terletak dibagian utara sungai Tamalate dan dibatasi dibagian barat oleb saluran P B n K a (Primer Bolango Bagian Kanan) yang terletak disepanjang tepian j a l a n Diponegoro, K . H . Dewan tara, J a k s a Agung Soeprapto dan Y u s u f Hasiru; 2. EUok 2 K a w a s a n diapit oleb Sungai Bone dan Tamalate;; 3. EUok 3 Kawasan meliputi Keluraban Siendeng dan Keluraban B i a w u Flecamatan Kota Selatan yang dikelilingi oleb sungai Bone; dan 4. ESlok 4 Kawasan meliputi Kelurahan Talumolo, Ke;luraban Leato, Ehluraban Leato Selatan dan Keluraban B o t u Kecamatan Dumbo Elaya. b. Sistem saluran, terdiri atas: 1. Penetapan saluran primer meliputi Kecamatan Kota Utara, Khcamatan Kota Timur, Kecamatan Kota Barat, Kecamatan Dungingi, Kecamatan Kota Tengab, Kecamatan Kota Selatan, Kecamatan Hulontbalangi, dan Kecamatan Dumbo Raya; 2. S a l u r a n pengumpul sekunder meliputi Kecamatan Sipatana, Kecamatan Kota Utara, Kecamatan Kota Timur, Kecamatan Kota Tengab, Kecamatan Kota Selatan dan Kecamatan Dungingi; dan 3. Tersier dengan lokasi tersebar di selurub kecamatan; c. Sistem pembuangan, terdiri atas: 1. Pemasangan pintu air yang kedap air beserta pompa air pada bilir saluran; 2. Pembuatan tanggul banjir di sepanjang tepian sungai (pada bagian- bagian yang rendab); dan 3. Sistem pembuangan melalui kolam retensi dan pompa di Keluraban Heledulaa Utara dan Keluraban Moodu Kecamatan Kota Timur, Keluraban B u l a d u dan Keluraban Molosipat W Kf;camatan Kota Barat, Keluraban Tenda Kecamatan Hulontbalangi, Keluraban Biawao kecamatan Kota Selatan, serta Keluraban Wumialo dan Keluraban Dulalowo, Kecamatan Kota Tengab, Keluraban Dembe I Ki5camatan Kota Utara. P E R A N G K A T D A E R A H K A B A G H U K U M A S I S T E N S E K D A > X (7) (8) d. Pfjnataan sistem saluran dan pembuatan tanggul banjir Sungai Bolango di Keluraban B i a w u , Donggala, Tenda, Siendeng, Tenilo, Molosipat W ; dan Sistem jaringan pejalan k a k i , sebagaimana dimaksud pada ayat (1) b u r u f tersebar cli selurub wilayab Kota Gorontalo. Sistem jaringan prasarana lainnya yang dimaksud pada ayat (1) buruf d, terdiri atas Penyediaan prasarana dan sarana penanggulangan kebakaran kota tersebar diselurub kecamatan; B A B IV RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Strategi pengembangan pola m a n g wilayab kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 b u r u f b, meliputi: a. strategi pengembangan k a w a s a n lindung kota; dan b. strategi pengembangan k a w a s a n budidaym kota. (2) Strategi pengembangan kawasan lindung kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) b u m f a, meliputi: a. Strategi pemelibaraan dan perwujudan kelestarian fungsi lingkungan bidup,, terdiri atas: 1. mempertabankan luas kawasan berfungsi lindung di wilayab Kota Gorontalo sesuai dengan kondisi ekosistem; dan 2. mengembalikan fungsi kawasan lindung yang telab m e n u m n akibat pengembangan kegiatan budidaya u n t u k tetap me^Aoijudkan dan memelibara keseimbangan ekosistem. b. Stratei^i pencegaban dampak negatif kegiatan m a n u s i a yang dapat menimbulkan k e m s a k a n lingkungan bidup, meliputi melindungi k a w a s a n tangkapan air, sempadan sungai, danau, dan pantai secara terpadu. (3) Strategi pengembangan kawasan budidaya kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) b u r u f b, terdiri atas: a. Strategi perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya, meliputi: 1. MENETAPKAN kawasan budidaya u n t u k pemanfaatan sumber daya alam di darat m a u p u n di laut secarEi sinergis u n t u k mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayab kota; dan 2. Mcjigembangkan kegiatan-kegiatan budidaya dan potensi-potensi dasar Kota Gorontalo berupa fasilitas-fasilitas perdagangan dan j a s a , pertiidikan, kesebatan di darat m a u p u n di laut secara sinergis. b. Strategi pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melan:Lpaui daya dukung dan daya tampung lingkungan meliputi: 1. mengembangkan taman budidaya tanaman pangan u n t u k kepentingan i l m u pengetabuan dan produksi tanaman pangan; dan 2. mengendalikan perkembangan kegiatan budidaya melalui pembatasan kegiatan budidaya terbangun di kawasan rawan beneana u n t u k l ^ E R A N G K A T D A E R A H K A B A G H U K U M T= A S I S T E N S E K D A meminimalkan potensi kejadian benc;ana dan potensi kerugian akibat beneana. c. Strategi Peningkatan fungsi k a w a s a n u n t u k pertabanan dan k e a m a n a n negar£i, meliputi: 1. mengembangkan k a w a s a n lindung dan/atau k a w a s a n budidaya tidak terbangun di sekitar k a w a s a n k b u s u s pertabanan dan keamanan; 2. mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar k a w a s a n k b u s u s pertabanan u n t u k menjaga fungsi pertabanan dan keamanan; dan 3. turut serta menjaga dan memelibara aset-aset pertabanem.

Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2019 tentang RENCANA TATA RUANG WILAYAH KOTA GORONTALO TAHUN 2019-2039

BAB Kesatu

Article 1

BAB Kesatu

Article 1

Article 2

BAB Ketiga

Article 3

Article 4

BAB Kelima

Article 5

BAB Keenam

Article 6

Article 7

BAB Kesatu

Article 8

BAB Kedua

Article 9

BAB 1

Article 9

Article 10

Article 11

BAB 2

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

BAB 3

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

BAB Kesatu

Article 16

BAB Kedua

Article 17

Article 18

BAB Ketiga

Article 19

BAB 1

Article 19

Article 20

BAB 2

Article 20

Article 2

Article 22

Article 23

Article 24

BAB 3

Article 2

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

BAB 4

Article 25

Article 26

BAB 5

Article 26

Article 27

BAB 6

Article 27

Article 28

BAB 7

Article 28

Article 29

BAB 6

Article 29

BAB Kesatu

Article 30

BAB Kedua

BAB 1

BAB 2

BAB 3

BAB 4

BAB 5

BAB 6

BAB 1