PERDA

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2024 tentang PENANAMAN MODAL

PERDA Nomor 3 Tahun 2024

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

BAB X

PENGAWASAN PENANAMAN MODAL

Article 39

(1) Pengawasan penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Penanaman Modal dilaksanakan secara terintegrasi dan terkoordinasi melalui subsistem pengawasan pada sistem OSS. (2) Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh DPMPTSP. (3) Pengawasan Perizinan dan Nonperizinan dilaksanakan OPD teknis terkait dikoordinasikan oleh DPMPTSP.

Article 40

(1) Pengawasan Penanaman Modal dilakukan terhadap perkembangan realisasi Penanaman Modal serta pemberian fasilitas, insentif dan kemudahan untuk Penanaman Modal, dan/atau kewajiban kemitraan. (2) Pengawasan Penanaman Modal dilaksanakan terhadap setiap kegiatan usaha dengan pengaturan frekuensi pelaksanaan berdasarkan tingkat risiko dan tingkat kepatuhan Pelaku Usaha. (3) Pengawasan dilaksanakan sejak Pelaku Usaha mendapatkan Perizinan Berusaha bertujuan agar pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pengawasan Penanaman Modal dapat dilaksanakan melalui: a. pengawasan rutin;dan b. pengawasan insidental.

Article 41

Article 42

(1) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf b, dapat dilakukan dalam hal: a. adanya pengaduan masyarakat; b. adanya pengaduan dan/atau kebutuhan dari Pelaku Usaha; c. adanya indikasi Pelaku Usaha melakukan kegiatan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;dan/atau d. kebutuhan yang sangat mendesak berupa terjadinya pencemaran lingkungan dan/atau hal-hal lain yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat dan/atau mengganggu perekonomian nasional maupun perekonomian Daerah Kota. (2) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sewaktu-waktu dan dapat dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Pelaku Usaha. (3) Pengawasan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan inspeksi lapangan untuk memeriksa kesesuaian data dan informasi dengan pelaksanaan kegiatan usaha, melalui: a. pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan meliputi kegiatan fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi Pelaku Usaha, pemberian penjelasan dan/atau konsultasi;dan/atau b. pemeriksaan administratif dan fisik meliputi kegiatan pengecekan lokasi usaha, realisasi nilai penanaman Modal, tenaga kerja, mesin/peralatan, bangunan/gedung, kewajiban terkait fasilitas, insentif dan kemudahan untuk Penanaman Modal, kewajiban kemitraan, dan/atau kewajiban lainnya terkait pelaksanaan Penanaman Modal.

(1) Pengawasan rutin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (4) huruf a, dilakukan melalui: a. laporan Pelaku Usaha;dan b. inspeksi lapangan. (2) Pengawasan rutin melalui laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan atas laporan yang disampaikan oleh Pelaku Usaha kepada DPMPTSP yang memuat perkembangan kegiatan usaha. (3) Laporan perkembangan kegiatan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat: a. realisasi Penanaman Modal dan tenaga kerja, pada tahapan pembangunan dan komersial setiap 3 (tiga) bulan;dan b. realisasi produksi, tanggung jawab sosial dan lingkungan pelaksanaan kemitraan usaha pada tahapan komersial, dan menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja INDONESIA sebagai pendamping, pada tahapan komersial setiap 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. (4) Laporan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pelaksanaan pemantauan terhadap: a. LKPM yang mencakup realisasi Penanaman Modal, realisasi tenaga kerja, realisasi produksi termasuk nilai ekspor, kewajiban kemitraan dan kewajiban lainnya terkait pelaksanaan Penanaman Modal yang disampaikan oleh Pelaku Usaha orang perseorangan, dan badan usaha; b. laporan kegiatan Pelaku Usaha kantor perwakilan;atau c. laporan realisasi impor yang disampaikan oleh Pelaku Usaha. (5) Inspeksi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan untuk memeriksa kesesuaian data dan informasi yang disampaikan pada laporan berkala dengan pelaksanaan fisik kegiatan usaha melalui: a. pembinaan dalam bentuk pendampingan dan penyuluhan meliputi fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh Pelaku Usaha, pemberian penjelasan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis mengenai ketentuan pelaksanaan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;dan/atau b. pemeriksaan administratif dan/atau fisik meliputi kegiatan pengecekan lokasi usaha, realisasi nilai Penanaman Modal, tenaga kerja, mesin/peralatan, bangunan/gedung, kewajiban terkait fasilitas, insentif dan kemudahan untuk Penanaman Modal, kewajiban kemitraan, dan/atau kewajiban lainnya terkait pelaksanaan Penanaman Modal. (6) Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bagi Pelaku Usaha mikro dilakukan melalui pembinaan, pendampingan atau penyuluhan terkait kegiatan usaha yang dilakukan OPD teknis terkait dan dikoordinasikan oleh DPMPTSP.