PERDA

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

PERDA Nomor 3 Tahun 2016

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Bupati adalah Bupati Sragen. 2. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Sragen. 3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 4. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 6. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 7. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. 8. Musyawarah desa adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 9. Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. 10. Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. 11. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Republik INDONESIA sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 12. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa. 14. Hari adalah hari kerja.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Article 4

Correction

(1) Dalam menjalankan fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, BPD berhak: a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Pemerintah Desa; b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa; c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. (2) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berasal dari hasil pengelolaan tanah kas desa dengan batas maksimal 1,0000 (satu) hektar sesuai dengan kemampuan keuangan desa. (3) Besaran biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Article 5

(1) Anggota BPD berhak: a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa; b. mengajukan pertanyaan; c. menyampaikan usul dan/atau pendapat; d. memilih dan dipilih; e. memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi, dan tunjangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. memperoleh penghargaan bagi pimpinan dan anggota BPD yang berprestasi dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten; g. memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, pembimbingan teknis, dan kunjungan lapangan. (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berasal dari Alokasi Dana Desa yang diterima oleh masing- masing desa. (3) Besaran tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan setiap tahun oleh Bupati

Article 6

Anggota BPD wajib: a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA dan Bhinneka Tunggal Ika; b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan desa; c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa; d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan; e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat desa; f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan desa.

BAB VI

PEMBENTUKAN

Article 9

Correction

Persyaratan calon anggota BPD adalah: a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA dan Bhinneka Tunggal Ika; c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah; d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat; e. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa; f. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD; dan g. terdaftar sebagai penduduk desa di wilayah kebayanan bersangkutan dan bertempat tinggal di wilayah kebayanan bersangkutan paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran.

Article 10

(1) Pengisian keanggotaan BPD dilakukan secara demokratis melalui proses musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan. (2) Dalam rangka proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa membentuk panitia pengisian keanggotaan BPD dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. (3) Panitia pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Perangkat Desa dan unsur masyarakat lainnya dengan jumlah anggota dan komposisi yang proporsional. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai musyawarah perwakilan serta keanggotaan dan tugas panitia pengisian anggota BPD diatur dalam Peraturan Bupati.

Article 11

(1) Panitia pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir. (2) Panitia pengisian anggota BPD MENETAPKAN calon anggota BPD yang jumlahnya sama atau lebih dari anggota BPD yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir. (3) Calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih. (4) Unsur masyarakat sebagai dimaksud pada ayat (3) adalah Ketua Rukun Tetangga dan 4 (empat) orang dari masing- masing Rukun Tetangga yang ditentukan melalui rapat Rukun Tetangga. (5) Hasil musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh panitia pengisian anggota BPD kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya hasil musyawarah perwakilan. (6) Hasil musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.

Article 12

(1) Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa) ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil musyawarah perwakilan dari Kepala Desa. (2) Pengucapan sumpah janji anggota Badan Permusyawaratan Desa dipandu oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya keputusan bupati mengenai peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa. (3) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut: ”Demi Allah/Tuhan saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur- jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik INDONESIA”.

Article 13

(1) Pengisian keanggotaan BPD antarwaktu ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul pimpinan BPD melalui Kepala Desa. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengisian keanggotaan BPD antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati

Article 14

(1) Rencana biaya pengisian BPD diajukan oleh Panitia Pengisian BPD kepada Kepala Desa. (2) Kepala Desa MENETAPKAN besarnya biaya pengisian BPD (3) Biaya pengisian BPD dibebankan pada APBDesa

BAB Kedua

Pengisian Keanggotaan BPD

Article 10

Correction

(1) Pengisian keanggotaan BPD dilakukan secara demokratis melalui proses musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan. (2) Dalam rangka proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa membentuk panitia pengisian keanggotaan BPD dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa. (3) Panitia pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Perangkat Desa dan unsur masyarakat lainnya dengan jumlah anggota dan komposisi yang proporsional. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai musyawarah perwakilan serta keanggotaan dan tugas panitia pengisian anggota BPD diatur dalam Peraturan Bupati.

Article 11

(1) Panitia pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir. (2) Panitia pengisian anggota BPD MENETAPKAN calon anggota BPD yang jumlahnya sama atau lebih dari anggota BPD yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir. (3) Calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih. (4) Unsur masyarakat sebagai dimaksud pada ayat (3) adalah Ketua Rukun Tetangga dan 4 (empat) orang dari masing- masing Rukun Tetangga yang ditentukan melalui rapat Rukun Tetangga. (5) Hasil musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh panitia pengisian anggota BPD kepada Kepala Desa paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya hasil musyawarah perwakilan. (6) Hasil musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.

Article 12

(1) Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa) ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil musyawarah perwakilan dari Kepala Desa. (2) Pengucapan sumpah janji anggota Badan Permusyawaratan Desa dipandu oleh bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya keputusan bupati mengenai peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa. (3) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut: ”Demi Allah/Tuhan saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur- jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara Kesatuan Republik INDONESIA”.

BAB IX

MUSYAWARAH DAN TATA TERTIB

Article 17

Correction

(1) Keputusan BPD ditetapkan berdasarkan musyawarah BPD. (2) Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut: a. musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD; b. musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD; c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat; d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara; e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit ½ (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir; f. hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.

Article 18

BPD menyusun peraturan tata tertib BPD.

Article 19

Peraturan tata tertib BPD paling sedikit memuat: g. waktu musyawarah BPD; h. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD; i. tata cara musyawarah BPD; j. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; k. pembuatan berita acara musyawarah BPD.

Article 20

(1) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi: a. pelaksanaan jam musyawarah; b. tempat musyawarah; c. jenis musyawarah; d. daftar hadir anggota BPD. (2) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi: a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap; b. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua BPD berhalangan hadir; c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antarwaktu. (3) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c meliputi: a. tata cara pembahasan rancangan peraturan Desa; b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa; c. tata cara mengenai pengawasan kinerja kepala Desa; d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat. (4) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d meliputi: a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa; b. penyampaian jawaban atau pendapat Kepala Desa atas pandangan BPD; c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Kepala Desa; d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati. (5) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf e meliputi: a. penyusunan notulen rapat; b. penyusunan berita acara; c. format berita acara; d. penandatanganan berita acara; e. penyampaian berita acara.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

BAB III

Article 3

BAB IV

Article 4

Article 5

Article 6

BAB V

Article 7

Article 8

BAB VI

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

BAB Kesatu

Article 9

BAB Kedua

Article 10

Article 11

Article 12

BAB Ketiga

Article 13

BAB Keempat

Article 14

BAB VII

Article 15

BAB VIII

Article 16

BAB IX

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

BAB X

Article 21

BAB XI

Article 22

BAB XII

Article 23

BAB XIII

Article 24

BAB XIV

Article 25

Article 26

Article 27