PERDA

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang PENANAMAN MODAL

PERDA Nomor 1 Tahun 2024

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat. 2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur. 3. Daerah adalah Kabupaten Mojokerto. 4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mojokerto. 5. Bupati adalah Bupati Mojokerto. 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 7. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal dalam negeri maupun Penanam Modal asing untuk melakukan usaha di Daerah. 8. Penanam Modal atau disebut investor adalah perseorangan atau Badan Usaha yang melakukan Penanaman Modal yang dapat berupa Penanam Modal dalam negeri dan Penanam Modal asing. 9. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Daerah yang dilakukan oleh Penanam Modal Dalam Negeri dengan menggunakan Modal Dalam Negeri. 10. Penanam Modal Dalam Negeri adalah perseorangan warga negara INDONESIA, Badan Usaha INDONESIA, negara Republik INDONESIA, atau daerah yang melakukan Penanaman Modal di Daerah. 11. Penanam Modal Asing adalah perseorangan warga negara asing, Badan Usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan Penanaman Modal di Daerah. 12. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh Penanam Modal yang mempunyai nilai ekonomis. 13. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik INDONESIA, perseorangan warga negara INDONESIA, atau Badan Usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum. 14. Bidang Usaha adalah segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor-sektor ekonomi. 15. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau Badan Usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 16. Badan Usaha adalah badan usaha berbentuk badan hukum atau tidak berbentuk badan hukum yang didirikan di wilayah Negara Kesatuan Republik INDONESIA dan melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu. 17. Koperasi adalah Badan Usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. 18. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan dan/atau Badan Usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sesuai peraturan perundang-undangan. 19. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau Badan Usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sesuai peraturan perundang- undangan. 20. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau Badan Usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Menengah sesuai peraturan perundang-undangan. 21. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Investor untuk meningkatkan investasi di daerah. 22. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada Masyarakat dan/atau Penanam Modal untuk mempermudah setiap kegiatan Penanaman Modal dan untuk meningkatkan Penanaman Modal di daerah. 23. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. 24. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. 25. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu. 26. Pengembangan Iklim Penanaman Modal adalah segala kegiatan dalam rangka melakukan perbaikan suatu lingkungan kebijakan, institusional, dan perilaku, baik kondisi yang ada saat ini maupun kondisi yang diharapkan. 27. Potensi Penanaman Modal adalah ketersediaan sumber daya yang masih belum tergali yang terdapat pada suatu daerah yang mempunyai nilai ekonomi. 28. Peluang Penanaman Modal adalah potensi Penanaman Modal yang sudah siap untuk ditawarkan kepada calon Penanam Modal. 29. Pengembangan Potensi dan Peluang Penanaman Modal adalah kegiatan identifikasi dan pemetaan potensi dan Peluang Penanaman Modal, ketersediaan lahan, sarana dan prasarana penunjang Penanaman Modal serta pendokumentasiannya termasuk secara elektronik. 30. Laporan Kegiatan Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat LKPM adalah laporan mengenai perkembangan realisasi Penanaman Modal dan kendala yang dihadapi Penanam Modal yang wajib disampaikan secara berkala. 31. Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat TJSL adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan Penanaman Modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. 32. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Mojokerto yang selanjutnya disebut RUPM Kabupaten adalah dokumen perencanaan Penanaman Modal Daerah jangka panjang.

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Article 5

Correction

(1) Dalam rangka terbangunnya keterpaduan dan konsistensi arah perencanaan Penanaman Modal, penyusunan RUPM Kabupaten harus memperhatikan arah kebijakan Penanaman Modal. (2) Arah kebijakan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu: a. perbaikan iklim Penanaman Modal; b. persebaran Penanaman Modal; c. fokus pengembangan pangan, infrastruktur, dan energi; d. Penanaman Modal yang berwawasan lingkungan (green investment); e. pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah, serta Koperasi; f. pemberian fasilitasi kemudahan dan/ atau insentif Penanaman Modal; dan g. promosi Penanaman Modal. (3) Pemerintah Daerah MENETAPKAN upaya dan langkah strategis dalam rangka perencanaan Penanaman Modal yang sesuai dengan arah kebijakan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Upaya dan langkah strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Pemerintah Daerah menyusun RUPM Kabupaten yang mengacu pada rencana umum Penanaman Modal Pemerintah, rencana umum Penanaman Modal Provinsi, dan prioritas pengembangan potensi Daerah. (6) RUPM Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan.

Article 6

(1) Dalam rangka penyusunan RUPM Kabupaten, Pemerintan Daerah dapat berkonsultasi kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal. (2) RUPM Kabupaten ditetapkan oleh Bupati. (3) Dalam rangka pelaksanaan kebijakan Penanaman Modal, RUPM Kabupaten, Pemerintah Daerah memberikan fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif Penanaman Modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Pemberian fasilitas, kemudahan dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dievaluasi secara berkala oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun.

BAB V

BIDANG USAHA

Article 7

Correction

(1) Semua Bidang Usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali Bidang Usaha : a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah. (2) Bidang Usaha yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Bidang Usaha yang tidak dapat diusahakan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Bidang Usaha untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kegiatan yang bersifat pelayanan atau dalam rangka pertahanan dan keamanan yang bersifat strategis dan tidak dapat dilakukan atau dikerjasamakan dengan pihak lainnya. (4) Bidang Usaha terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. Bidang Usaha prioritas; b. Bidang Usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; c. Bidang Usaha dengan persyaratan tertentu; dan d. Bidang Usaha yang tidak termasuk dalam huruf a, huruf b, dan huruf c. (5) Bidang Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dapat diusahakan oleh semua Penanam Modal.

Article 8

(1) Bidang Usaha prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a merupakan Bidang Usaha yang memenuhi kriteria, yaitu: a. program/proyek strategis nasional; b. padat modal; c. padat karya; d. teknologi tinggi; e. industri pionir; f. orientasi ekspor; dan/atau g. orientasi dalam kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi. (2) Bidang Usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b merupakan : a. Bidang Usaha yang dialokasikan bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan b. Bidang Usaha yang terbuka untuk Usaha Besar yang bermitra dengan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. (3) Bidang Usaha yang dialokasikan bagi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah scbagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan berdasarkan kriteria: a. kegiatan usaha yang tidak menggunakan teknologi atau yang menggunakan teknologi sederhana; b. kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun-temurun; dan/atau c. modal usaha kegiatan tidak melebihi Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) di luar nilai tanah dan bangunan. (4) Bidang Usaha yang terbuka untuk Usaha Besar yang bermitra dengan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan kriteria: a. Bidang Usaha yang banyak diusahakan oleh Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan/atau b. Bidang Usaha yang didorong untuk masuk dalam rantai pasok Usaha besar. (5) Bidang Usaha dengan persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf c merupakan Bidang Usaha yang dapat diusahakan oleh semua Penanam Modal termasuk Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. persyaratan Penanaman Modal untuk Penanam Modal Dalam Negeri; b. persyaratan Penanaman Modal dengan pembatasan kepemilikan modal asing; atau c. persyaratan Penanaman Modal dengan perizinan khusus. (6) Daftar Bidang Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (5) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL

Article 32

Correction

Setiap Penanam Modal berhak mendapatkan: a. kepastian hak, hukum dan perlindungan; b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya; c. hak pelayanan; dan d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 33

Correction

(1) Setiap Penanam Modal berkewajiban: a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; b. melaksanakan TJSL; c. membuat LKPM dan menyampaikannya kepada badan koordinasi penanaman modal; d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal; e. meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara INDONESIA melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara INDONESIA sesuai dengan peraturan perundang- undangan bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing; g. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan h. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang- undangan. (2) Pelaksanaaan TJSL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Penyampaian LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 34

Setiap Penanam Modal bertanggung jawab: a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Penanam Modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang merugikan negara; d. menjaga kelestarian lingkungan hidup; e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang- undangan.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang PENANAMAN MODAL

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

BAB III

Article 4

BAB IV

Article 5

Article 6

BAB V

Article 7

Article 8

BAB VI

Article 9

BAB VII

BAB VIII

BAB IX

BAB X

Article 30

BAB XI

Article 31

BAB XII

Article 32

Article 33

Article 34

BAB XIII

BAB XIV

Article 40

BAB XV

Article 41

Article 42

Article 43