PERDA

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

PERDA Nomor 1 Tahun 2023

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Magelang. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Magelang. 4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 5. Masyarakat adalah perorangan, kelompok/forum, organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial politik, dan/atau organisasi yang berbadan hukum. 6. Pancasila adalah dasar Negara Kesatuan harus dilaksanakan secara konsisten dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 7. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa INDONESIA tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 8. Pendidikan Pancasila adalah upaya atau usaha sadar dalam pemahaman, penghayatan, pengembagan, dan penanaman nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup, dan ideologi negara melalui sejarah dan akademik. 9. Pendidikan Wawasan Kebangsaan adalah pendidikan cara pandang bangsa INDONESIA tentang diri dan lingkungannya agar mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 10. Kewenangan Daerah adalah wewenang yang dimiliki Daerah yang ditentukan dalam UNDANG-UNDANG tentang Pemerintahan Daerah. 11. Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan adalah suatu wadah yang berbentuk kelompok kerja yang diarahkan untuk pengembangan cara pandang bangsa INDONESIA tentang diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan. 12. Setiap orang adalah warna negara INDONESIA yang beralamat, berdomisili dan/atau bekerja di Daerah. ~ 3 ~ • Salinan ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE • Untuk mengecek keaslian dokumen ini, bisa discan pada qrcode yang tertera • Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah

BAB II

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Article 5

Correction

Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Article 6

Correction

(1) Bupati membentuk Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan untuk melaksanakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. (2) Pembentukan Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (3) Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dilaksanakan oleh kepengurusan keanggotaan yang terdiri atas: a. instansi vertikal; b. paling sedikit unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang: 1. kesatuan bangsa dan politik; 2. pendidikan; 3. kepemudaan dan olahraga; 4. perencanaan; 5. kepegawaian; dan 6. perangkat daerah/unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi bidang pemerintahan. c. unsur masyarakat yang mewakili bidang: 1. kebudayaan dan kesenian; 2. keagamaan; 3. kepemudaan; dan 4. organisasi kemasyarakatan. d. perguruan tinggi. e. Organisasi politik yang memiliki kursi di DPRD. f. Media massa lokal. (4) Susunan kepengurusan Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Ketua: Sekretaris Daerah b. Wakil Ketua: kepala Perangkat Daerah yang membidangi kesatuan bangsa dan politik c. Sekretaris: kepala bidang yang membidangi wawasan kebangsaan d. Anggota merupakan kepala/pimpinan: 1. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pendidikan; 2. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga; 3. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang perencanaan; 4. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang kepegawaian; 5. Perangkat Daerah/ unit kerja yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pemerintahan; 6. komando distrik militer; 7. kepolisian resort; 8. badan pusat statistik; ~ 5 ~ • Salinan ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE • Untuk mengecek keaslian dokumen ini, bisa discan pada qrcode yang tertera • Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah 9. organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya yang mewakili unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c; 10. perguruan tinggi; 11. organisasi politik yang memiliki kursi di DPRD; 12. media massa lokal; dan 13. tokoh agama/masyarakat/ adat. (5) Dalam melaksanakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dibantu sekretariat yang berkedudukan di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa kerja, tugas, tata kerja, sekretariat Pusat Pendidikan Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sekretariat Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Article 7

Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditujukan kepada: a. aparatur sipil negara; b. pendidik dan tenaga kependidikan; c. kepala desa dan perangkat desa; d. karyawan Badan Usaha Milik Daerah; e. organisasi politik; f. organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya; g. peserta didik/santri/mahasiswa; dan h. tokoh agama/masyarakat/pemuda/adat.

Article 8

(1) Pemerintah Daerah menfasilitasi pelaksanaan kegiatan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. (2) Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dilaksanakan melalui kegiatan antara lain: a. pendidikan dan pelatihan; b. kegiatan kebudayaan dan kesenian; c. sosialisasi/seminar/lokakarya/bimbingan teknis; d. kemah kebangsaan/outbond; e. peringatan Hari Lahir Pancasila; f. peringatan hari besar nasional; g. lomba cerdas cermat; h. permainan; i. diskusi/dialog; j. pembentukan kampung Pancasila di setiap desa/kelurahan; dan k. kegiatan lain yang mendukung Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. (3) Bentuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berkelanjutan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk kegiatan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati. ~ 6 ~ • Salinan ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE • Untuk mengecek keaslian dokumen ini, bisa discan pada qrcode yang tertera • Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah

Article 9

(1) Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di luar penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat dilaksanakan oleh keluarga dan/atau lingkungan. (2) Penyelenggaraan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan belajar secara mandiri dengan pemahaman dan penerapan pendidikan berbasis budaya dan muatan lokal.

Article 10

(1) Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. (2) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui: a. media sosial; b. media penyiaran; dan/atau c. media digital dan non digital. (3) Pemerintah Daerah memberikan dukungan sarana prasarana teknologi informasi komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Article 11

(1) Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menggunakan pendekatan: a. partisipasi; b. kesetaraan; c. kebenaran; d. keterbukaan; e. kesesuaian; f. kerjasama antar pihak; g. kreativitas; h. akademik; i. kearifan lokal; j. pembangunan karakter bangsa; dan k. integritas antara ucapan, pikiran dan tindakan (2) Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dan dilakukan dengan menghindari bentuk indoktrinasi.

Article 12

(1) Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menyusun pedoman pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. (2) Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit: a. kurikulum; b. modul; c. kajian; d. penelitian; e. materi; f. tata tertib; dan g. monitoring dan evaluasi. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. ~ 7 ~ • Salinan ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE • Untuk mengecek keaslian dokumen ini, bisa discan pada qrcode yang tertera • Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah

BAB Kesatu

Penyelenggara

Article 5

Correction

Pemerintah Daerah berkewajiban menyelenggarakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

Article 6

Correction

(1) Bupati membentuk Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan untuk melaksanakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. (2) Pembentukan Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati. (3) Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dilaksanakan oleh kepengurusan keanggotaan yang terdiri atas: a. instansi vertikal; b. paling sedikit unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang: 1. kesatuan bangsa dan politik; 2. pendidikan; 3. kepemudaan dan olahraga; 4. perencanaan; 5. kepegawaian; dan 6. perangkat daerah/unit kerja yang menyelenggarakan tugas dan fungsi bidang pemerintahan. c. unsur masyarakat yang mewakili bidang: 1. kebudayaan dan kesenian; 2. keagamaan; 3. kepemudaan; dan 4. organisasi kemasyarakatan. d. perguruan tinggi. e. Organisasi politik yang memiliki kursi di DPRD. f. Media massa lokal. (4) Susunan kepengurusan Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah: a. Ketua: Sekretaris Daerah b. Wakil Ketua: kepala Perangkat Daerah yang membidangi kesatuan bangsa dan politik c. Sekretaris: kepala bidang yang membidangi wawasan kebangsaan d. Anggota merupakan kepala/pimpinan: 1. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang pendidikan; 2. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang kepemudaan dan olahraga; 3. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang perencanaan; 4. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang kepegawaian; 5. Perangkat Daerah/ unit kerja yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang Pemerintahan; 6. komando distrik militer; 7. kepolisian resort; 8. badan pusat statistik; ~ 5 ~ • Salinan ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE • Untuk mengecek keaslian dokumen ini, bisa discan pada qrcode yang tertera • Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah 9. organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya yang mewakili unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c; 10. perguruan tinggi; 11. organisasi politik yang memiliki kursi di DPRD; 12. media massa lokal; dan 13. tokoh agama/masyarakat/ adat. (5) Dalam melaksanakan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dibantu sekretariat yang berkedudukan di Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik. (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa kerja, tugas, tata kerja, sekretariat Pusat Pendidikan Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sekretariat Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB Ketiga

Pelaksanaan

Article 8

Correction

(1) Pemerintah Daerah menfasilitasi pelaksanaan kegiatan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5. (2) Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dilaksanakan melalui kegiatan antara lain: a. pendidikan dan pelatihan; b. kegiatan kebudayaan dan kesenian; c. sosialisasi/seminar/lokakarya/bimbingan teknis; d. kemah kebangsaan/outbond; e. peringatan Hari Lahir Pancasila; f. peringatan hari besar nasional; g. lomba cerdas cermat; h. permainan; i. diskusi/dialog; j. pembentukan kampung Pancasila di setiap desa/kelurahan; dan k. kegiatan lain yang mendukung Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. (3) Bentuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berkelanjutan. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk kegiatan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati. ~ 6 ~ • Salinan ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE • Untuk mengecek keaslian dokumen ini, bisa discan pada qrcode yang tertera • Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah

Article 9

(1) Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan di luar penyelenggaraan Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat dilaksanakan oleh keluarga dan/atau lingkungan. (2) Penyelenggaraan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk kegiatan belajar secara mandiri dengan pemahaman dan penerapan pendidikan berbasis budaya dan muatan lokal.

Article 10

(1) Penyelenggaraan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dapat memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. (2) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain melalui: a. media sosial; b. media penyiaran; dan/atau c. media digital dan non digital. (3) Pemerintah Daerah memberikan dukungan sarana prasarana teknologi informasi komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Article 11

(1) Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menggunakan pendekatan: a. partisipasi; b. kesetaraan; c. kebenaran; d. keterbukaan; e. kesesuaian; f. kerjasama antar pihak; g. kreativitas; h. akademik; i. kearifan lokal; j. pembangunan karakter bangsa; dan k. integritas antara ucapan, pikiran dan tindakan (2) Pendekatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dan dilakukan dengan menghindari bentuk indoktrinasi.

Article 12

(1) Pusat Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan menyusun pedoman pelaksanaan Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan. (2) Pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit: a. kurikulum; b. modul; c. kajian; d. penelitian; e. materi; f. tata tertib; dan g. monitoring dan evaluasi. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. ~ 7 ~ • Salinan ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE • Untuk mengecek keaslian dokumen ini, bisa discan pada qrcode yang tertera • Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah

BAB III

MUATAN MATERI PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

Article 13

Correction

(1) Materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan meliputi: a. Pancasila; b. UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945; c. Bhinneka Tunggal Ika; dan d. Negara Kesatuan Republik INDONESIA. (2) Muatan materi Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. Pancasila: 1. Sejarah lahirnya Pancasila. 2. Makna dan fungsi Pancasila: a) Pancasila sebagai dasar negara; b) Pancasila sebagai ideologi; c) Pancasila sebagai falsafah; d) Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa; e) Pancasila sebagai pemersatu bangsa; dan f) Wawasan pokok tiap-tiap sila dalam Pancasila. 3. Landasan teoritis sila demi sila Pancasila. 4. Aktualisasi Pancasila. b. UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945: 1. Sejarah pembentukan dan penetapan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 2. Paham konstitusionalisme dan negara hukum. 3. Pembukaan dan pokok-pokok pikiran UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 4. Tema-tema pokok dalam batang tubuh. 5. Amandemen UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 6. Aktualisasi UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. c. Bhinneka Tunggal Ika: 1. Perspektif historis, sosiologis, dan antropologis. 2. Makna dan fungsi seloka Bhinneka Tunggal Ika. 3. Perkembangan Ke-Bhinnekaan. 4. Landasan teoritis. 5. Aktualisasi Bhinneka Tunggal Ika. d. Negara Kesatuan Republik INDONESIA: 1. Perspektif historis. 2. Makna dan fungsi Negara Kesatuan Republik INDONESIA dilihat dari sudut pandang Geo Strategis dan Geo Politis. 3. Landasan teoritis. 4. Mencintai dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik INDONESIA.

Article 14

(1) Pemerintah Daerah dapat menambahkan materi muatan lokal selain materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1). (2) Muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. tata krama; b. budaya dan kesenian khas; c. pakaian adat; d. prosesi adat; ~ 8 ~ • Salinan ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE • Untuk mengecek keaslian dokumen ini, bisa discan pada qrcode yang tertera • Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah e. lagu daerah; f. cerita sejarah lokal; dan g. tokoh sejarah lokal. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai materi muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Article 18

Correction

(1) Setiap orang, Pemerintah Desa, BUMD, organisasi politik, dan organisasi sosial kemasyarakatan/kepemudaan/lembaga nirlaba lainnya wajib: a. melaksanakan pendidikan pancasila dan wawasan kebangsaan yang diprogramkan oleh Pemerintah Daerah; dan b. memberikan dukungan dalam penyelenggaraan pendidikan pancasila dan wawasan kebangsaan. (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa: a. biaya penyelenggaraan pendidikan pancasila dan wawasan kebangsaan; atau b. dukungan lain dalam bentuk bantuan moril maupun materiil dalam penyelenggaraan pendidikan pancasila dan wawasan kebangsaan.

Article 19

Setiap orang dilarang mangkir dalam mengikuti pendidikan pancasila dan wawasan kebangsaan dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Article 20

Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan dilarang berlaku diskriminasi terhadap: a. aparatur sipil negara; b. pendidik dan tenaga kependidikan; c. kepala desa dan perangkat desa; d. karyawan Badan Usaha Milik Daerah; e. organisasi politik; f. organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya; g. peserta didik/santri/mahasiswa; dan h. tokoh agama/masyarakat/pemuda/adat.

Article 21

(1) Setiap orang, Pemerintah Desa, BUMD, organisasi politik, dan organisasi sosial kemasyarakatan/kepemudaan/lembaga nirlaba lainnya yang melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 19 dikenakan sanksi adminitratif berupa: a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. pencabutan izin; dan/atau d. penundaaan dan/atau pembatalan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD. (2) Penyelenggara Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan yang melanggar ketentuan Pasal 20 dikenakan sanksi administratif berupa; a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. penundaaan dan/atau pembatalan bantuan keuangan yang bersumber dari APBD; ~ 10 ~ • Salinan ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE • Untuk mengecek keaslian dokumen ini, bisa discan pada qrcode yang tertera • Informasi Elektronik dan/atau Dokumen dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah d. pembatasan kegiatan; e. pembekuan kegiatan; dan/atau f. pencabutan izin. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2023 tentang PENDIDIKAN PANCASILA DAN WAWASAN KEBANGSAAN

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

Article 4

BAB II

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

BAB Kesatu

Article 5

Article 6

BAB Kedua

Article 7

BAB Ketiga

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

BAB III

Article 13

Article 14

BAB IV

Article 15

Article 16

BAB V

Article 17

BAB VI

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

BAB VII

Article 22

Article 23

BAB VIII

Article 24

BAB IX

Article 25

BAB X

Article 26

Article 27