PERDA

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAHKABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2016TENTANG PEMILIHAN KEPALA DESA

PERDA Nomor 1 Tahun 2017

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Timur. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah. 4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Timur. 4a. Satuan Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SOPD, merupakan organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. 5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat. 6. Camat adalah perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur di Wilayah Kerjanya. 7. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 8. Penjabat Kepala Desa adalah seorang Pejabat berasal dari PNS yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenangan serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu. 9. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/ atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik lndonesia. 9a. Lembaga Pemerintahan adalah kelembagaan yang berada di tingkat Desa yaitu Lembaga Pemerintahan Desa yang terdiri atas Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat Desa. 10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa beserta Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. 10a. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah rukun tetangga, rukun warga, pemberdayaan kesejahteraan keluarga, karang taruna dan pos pelayanan terpadu. 10b. Lembaga Adat Tingkat Desa adalah Mantir/Let Perdamaian Adat Desa dan Dewan Adat Dayak Tingkat Desa. 11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat oleh Pemerintah Desa dan BPD dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi. 13. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus Rukun Tetangga di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Kepala Desa. 14. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kepala Desa. 15. Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan masyarakat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 16. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kabupaten adalah Panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Kabupaten dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. 17. Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pengawas Kabupaten adalah Panitia yang dibentuk oleh Bupati untuk melakukan pengawasan terhadap peyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di daerah. 18. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Kepala Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa. 19. Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa adalah Panitia yang dibentuk oleh Panitia Pengawas Kabupaten untuk melakukan pengawasan terhadap peyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa di desa. 20. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk menyelenggarakan pemungutan suara di tempat pemungutan suara. 21. Petugas Pemutahiran Data Pemilih yang selanjutnya disingkat PPDP adalah Petugas yang melakukan pendataan/ pendaftaran/ verifikasi/ validasi data pemilih pada Pemilihan Kepala Desa. 22. Petugas Perlidungan Masyarakat Tempat Pemungungutan Suara yang selanjutnya disebut Petugas Linmas TPS adalah masyarakat desa yang membantu mengamanakan dan menertibkan pada saat pelaksanaan pemungutan dan perhitungan suara di TPS. 23. Bakal Calon Kepala Desa adalah warga negara Republik INDONESIA yang mendaftarkan diri secara pribadi ke Panitia Pemilihan Kepala Desa untuk mengikuti Pemilihan Kepala Desa. 24. Calon Kepala Desa adalah Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai Calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa. 25. Calon Kepala Desa Terpilih adalah Calon Kepala Desa yang memperoleh suara sah terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa atau Calon Kepala Desa yang memperoleh suara sah terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dan unggul dalam penentuaan Kepala Desa Terpilih melalui kriterian tambahan. 26. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa. 27. Pemilih tambahan adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa namun tidak terdaftar pada DPS yang di catat dalam DPS-Tb. 28. Pemilih Pindahan adalah Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT atau yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain. 29. Data Daftar Pemilih yang selanjutnya disingkat DDP adalah Data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir. 30. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan Data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru. 31. Daftar Pemilih Sementara Tambahan yang selanjutnya disingkat DPS-Tb adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS. 32. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa. 33. Daftar Pemilih Pindahan yang selanjutnya disingkat DPPh, adalah daftar yang berisi Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya di TPS lain karena melaksanakan tugas. 34. Daftar Pemilih Tetap Tambahan yang selanjutnya disebut DPT-Tb adalah daftar pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT, namun memenuhi syarat sebagai pemilih yang dilayani hak pilihnya pada hari pemungutan suara dengan menggunakan KTP atau KK sesuai dengan alamat tempat TPS. 35. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan. 36. Pelaksana Kampanye adalah Calon Kepala Desa. 37. Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara yang lokasinya terpusat dan berdekatan yang jumlahnya ganjil dengan mempertimbangkan jumlah RW dan/ atau jumlah pemilih di desa yang bersangkutan. 38. Perselisihan hasil Pemilihan Kepala Desa adalah keberatan Calon Kepala Desa atas perbedaan antara hasil perhitungan suara Pemilihan Kepala Desa di TPS dan/ atau di Panitia Pemilihan Kepala Desa. 39. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Masa Jabatan Kepala Desa yang selanjutnya disingkat LPPD Akhir Masa Jabatan adalah proses kegiatan pelaporan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat sebelum berakhirnya masa jabatan, meliputi laporan penyelenggaraan pemerintahan desa selama 6 (enam) tahun. 40. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah Kartu Tanda Penduduk yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana. 41. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga. 41a. Ijazah atau Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) adalah surat pernyataan resmidan sah yang menyatakan bahwa seorang peserta didik telah lulus pada satuan pendidikan. 41b. Ijazah Paket Kesetaraan adalah surat pernyataan resmi dan sah yang diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian pembelajaran Program Paket. 42. Hari adalah hari kalender. 2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 13

(1) Dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, Panitia Pengawas Kabupaten membentuk Panitia pengawas Pemilihan Kepala Desa. (2) Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 3 (tiga) orang yang berasal tokoh masyarakat dan dipandang mampu, dengan susunan: a. 1 (satu) orang ketua; dan b. 2 (dua) orang anggota. (3) Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara musyawarah oleh BPD dan diusulkan kepada Panitia Pengawas Kabupaten untuk penetapan.Dalam hal mendukung pelaksanaan tugas Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa, Pihak-pihak terkait wajib memberikan kemudahan kepada Panitia Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa untuk memperoleh informasi. (4) Tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa meliputi: a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Desa yang meliputi: 1. pelaksanaan pemutakhiran data Pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih Sementara, daftar Pemilih hasil perbaikan, dan Daftar Pemilih Tetap; 2. penetapan Bakal calon dan Calon Kepala Desa; 3. pelaksanaan Kampanye; 4. perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya; 5. pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di setiap TPS; 6. pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS; 7. pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang ditempelkan di sekretariat Panitia Pemilihan Kepala Desa; 8. penyampaian surat suara dari Panitia Pemilihan Kepala Desa ke TPS; 9. proses rekapitulasi atau perhitungan suara di Panitia Pemilihan Kepala Desa; dan 10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang. b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a; c. meneruskan temuan dan laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada Panitia Pengawas Kabupaten; d. menyampaikan temuan dan laporan kepada Panitia Pengawas Kabupaten, Panitia Pemilihan Kabupaten, Panitia Pemilihan Kepala Desa dan KPPS untuk ditindaklanjuti; e. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan; dan f. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati. (5) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Panitia pengawas Pemilihan Kepala Desa wajib: a. bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya; b. menyampaikan laporan kepada Panitia Pengawas Kabupaten berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat Desa; c. menyampaikan temuan dan laporan kepada Panitia Pengawas Kabupaten berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Panitia Pemilihan Kepala Desa dan KPPS yang mengakibatkan terganggunya penyelenggaraan tahapan Pemilihan di tingkat Desa; dan d. menyampaikan laporan pengawasan atas tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah kerjanya kepada Panitia Pengawas Kabupaten. 5. Ketentuan Pasal 14 ditambahkan 4 (empat) ayat, yakni ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Article 23

(1) Kepala Desa dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima pemberitahuan akhir masa jabatan dari BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) wajib menyampaikan Laporan akhir masa jabatan kepada Bupati melalui Camat. (1a) Camat setelah menerima Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan surat keterangan telah diterimanya laporan. (1b) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) sekurang- kurangnya memuat penerima laporan dan waktu diterima atau diserahkan Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa kepada Camat. (2) Dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan Laporan akhir masa jabatan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pemberitahuan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat atas nama Bupati memberikan teguran lisan kepada Kepala Desa. (3) Dalam hal Kepala Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, setelah menerima teguran lisan, belum menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Camat memberikan teguran tertulis. (4) Dalam hal Kepala Desa dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari, setelah menerima teguran tertulis, belum menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Camat mengusulkan kepada Bupati untuk pemberhentian sementara Kepala Desa. (5) Paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya usulan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Bupati memberhentikan sementara Kepala Desa. (6) Dalam hal kekosongan jabatan Kepala Desa karena diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Sekretaris Desa melaksanakan tugas Kepala Desa. (7) Dalam hal disampaikannya Laporan akhir masa jabatan Kepala Desa sebelum dilantiknya Penjabat Kepala Desa, Bupati membatalkan atau mencabut keputusan pengangkatan Penjabat Kepala Desa dan mengangkat Kembali Kepala Desa. (8) LPPD akhir masa jabatan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sekurang-kurangnya memuat: a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya; b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan; c. hasil yang dicapai dan yang belum dilaksanakan; d. hal – hal yang dianggap perlu untuk perbaikan. 7. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Article 41

(1) Persyaratan Pencalonan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) yaitu: a. warga negara Republik INDONESIA; b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA dan Bhinneka Tunggal Ika; d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau Sederajat; e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar; f. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; h. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; i. Sehat jasmani dan rohani; j. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; k. bebas narkoba; l. berkelakuan baik. m. dihapus n. tidak pernah melakukan pelanggaran adat dan menerima atau dijatuhi sanksi adat dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sebelum pendaftaran; o. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa; p. mendapat dukungan dari keluarga; q. pencalonan Kepala Desa hanya pada 1 (satu) desa; dan r. dihapus. (2) Persyaratan Pencalonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melampirkan; a. surat permohonan/lamaran ditulis tangan dengan tinta hitam diatas kertas bermaterai 6.000; b. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bermaterai 6.000; c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA dan Bhinneka Tunggal Ika diatas kertas bermaterai 6.000; d. surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa yang dibuat diatas kertas bermaterai 6.000; e. surat pernyataan tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan diatas kertas bermaterai 6.000; f. surat pernyataan bersedia mengganti seluruh biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa sampai dengan saat pengunduran diri atau paling besar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), apabila Bakal Calon/ Calon Kepala Desa mengundurkan diri sehingga mengakibatkan batalnya pemilihan yang dibuat diatas kertas bermaterai 6.000; g. surat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil Pemilihan Kepala Desa dengan sadar dan penuh tanggung jawab diatas kertas bermaterai 6.000; h. surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang di atas kertas bermaterai 6.000; i. surat pernyataan dukungan dari keluarga di atas kertas bermaterai 6.000; j. surat pernyataan keabsahan berkas pencalonan dan siap mengundurkan diri baik sebagai Bakal Calon atau Calon Kepala Desa maupun sebagai Kepala Desa jika terpilih, apabila dikemudian hari terbukti berkas pencalonan tidak benar atau palsu diatas kertas bermaterai 6.000; k. surat pernyataan tidak mencalonkan diri sebagai Kepala Desa di desa lain diatas kertas bermaterai 6.000; k1. Surat pernyataan bersedia bertempat tinggal di desa setelah terpilih menjadi kepala desa setempat diatas kertas bermaterai 6.000; l. surat keterangan dari Pemerintah Daerah bahwa tidak pernah menjadi kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan. m. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun dan tidak berulang- ulang; n. dihapus; o. surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang menyatakan tidak sedang dicabut hak pilihnya; p. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Resort; q. surat keterangan bebas narkoba dari Badan Narkotika Kabupaten atau Kepolisian Resort; r. surat keterangan berbadan sehat jasmani dan rohani dari Rumah Sakit Daerah; s. surat keterangan tidak pernah menerima atau dijatuhi sanksi adat dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sebelum pendaftaran dari Penjabat Damang Kepala Adat Kecamatan/ Damang Kepala Adat Kecamatan setempat atau terdekat dalam hal diwilayah kedamangan belum memiliki Damang Kepala Adat; t. dihapus; u. Daftar Riwayat Hidup (DRH) dapat dilengkapi fotocopy SK dari Pemerintah/ Lembaga Pemerintah bagi yang memiliki; v. fotocopy ijazah pendidikan formal atau nonformal melalui pendidikan kesetaraan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan/ atau disertai Surat Keterangan Klarifikasi atau surat keterangan pengganti ijazah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bagi yang tidak dapat menunjukan ijasah asli atau bagi yang ijasahnya rusak; w. fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang masih berlaku dan telah dilegalisir Dinas Kependudukn dan Pencatatan Sipil; x. fotocopy Kartu keluarga (KK) yang masih berlaku dan telah dilegalisir Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; y. melampirkan naskah visi dan misi yang dibuat oleh Bakal Calon; dan z. pas photo berwarna terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar. (3) Pengembalian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f akan diatur dalam Peraturan Bupati. 11. Ketentuan Pasal 51 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: