PERDA

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH

PERDA Nomor 2 Tahun 2023

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1. Daerah adalah Kabupaten Gresik. 2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik. 3. Bupati adalah Bupati Gresik. 4. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Gresik yang selanjutnya disebut Kantor Kementerian Agama adalah instansi vertikal Kementerian Agama yang merupakan instansi pada Kementerian Agama yang melaksanakan tugas dan fungsi Kementerian Agama di Daerah. 5. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disingkat BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Zakat secara nasional. 6. Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten yang selanjutnya disingkat BAZNAS Kabupaten adalah lembaga yang melakukan pengelolaan Zakat di tingkat Daerah. 7. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS Kabupaten untuk membantu pengumpulan Zakat. 8. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat. 9. Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah. 10. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerima sesuai syariat Islam. 11. Zakat Mal adalah harta yang dikeluarkan oleh Muzaki melalui amil zakat untuk diserahkan kepada Mustahik. 12. Zakat Fitrah adalah zakat jiwa yang diwajibkan atas setiap diri muslim yang hidup pada bulan ramadhan. 13. Infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seorang atau badan usaha diluar Zakat untuk kemaslahatan umum. 14. Sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seorang atau badan usaha diluar Zakat untuk kemaslahatan umum. 15. Muzaki adalah orang atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan Zakat. 16. Mustahik adalah orang yang berhak menerima Zakat. 17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik. 18. Hak Amil adalah bagian tertentu dari Zakat yang dapat dimanfaatkan untuk biaya operasional dalam pengelolaan Zakat sesuai syariat Islam.

BAB X

SANKSI ADMINISTRATIF

Article 21

Correction

BAZNAS Kabupaten atau LAZ Kabupaten dikenakan sanksi administratif apabila: a. tidak memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5); dan b. melakukan pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya tidak sesuai dengan syariat Islam dan tidak dilakukan sesuai dengan peruntukan yang diikrarkan oleh pemberi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1). c. tidak melakukan pencatatan dalam pembukuan tersendiri terhadap pengelolaan infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4).

Article 22

BAZNAS Kabupaten dan LAZ Kabupaten dikenakan sanksi administratif apabila tidak melaksanakan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 13 ayat (3).

Article 23

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 dapat berupa : a. peringatan tertulis; b. penghentian sementara dari kegiatan; dan/atau c. pencabutan izin operasional.

Article 24

(1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a dikenakan kepada BAZNAS Kabupaten atau LAZ Kabupaten yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 atau Pasal 22. (2) Pengulangan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhadap BAZNAS Kabupaten atau LAZ Kabupaten dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan. (3) Sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicabut apabila BAZNAS Kabupaten atau LAZ Kabupaten telah memenuhi kewajibannya. (4) Dalam hal LAZ Kabupaten melakukan pengulangan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin operasional.

Article 25

(1) Pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten dan LAZ Kabupaten diberikan oleh BAZNAS. (2) Pengenaan sanksi administratif berupa penghentian sementara dari kegiatan dan pencabutan izin diberikan oleh Menteri.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

BAB III

Article 4

BAB IV

Article 5

Article 6

BAB V

BAB VI

Article 16

Article 17

BAB VII

Article 18

BAB VIII

Article 19

BAB IX

Article 20

BAB X

Article 21

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

BAB XII

Article 26

BAB XIII

Article 27

Article 28