PERDA

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Di Desa

PERDA Nomor 5 Tahun 2018

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Blora. 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom. 3. Bupati adalah Bupati Blora. 4. Camat adalah pimpinan Kecamatan di Kabupaten Blora. 5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. jdi.hukum.blorakab.go.id 4 7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 8. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Blora. 9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat dengan BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 10. Peraturan Di Desa adalah peraturan yang meliputi peraturan Desa, peraturan Kepala Desa dan peraturan bersama Kepala Desa. 11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD. 12. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 13. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan perundang- undangan yang ditetapkan oleh 2 (dua) atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur. 14. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 15. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 16. Pengundangan adalah penempatan Peraturan di Desa dalam lembaran Desa atau berita Desa. 17. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. 18. Bertentangan Dengan Kepentingan Umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketertraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender. 19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa. 20. Masyarakat Desa adalah penduduk yang bertempat tinggal di Desa yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk. 21. Hari adalah hari kerja. jdi.hukum.blorakab.go.id 5

BAB IV

EVALUASI, KLARIFIKASI DAN PEMBATALAN PERATURAN DI DESA

Article 17

Correction

(1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, pungutan, tata ruang, dan organisasi Pemerintah Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk mendapat evaluasi. (2) Penyampaian Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 3 (tiga) Hari sejak tanggal disepakati. (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan oleh Bupati paling lama 20 (dua puluh) Hari terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa tersebut oleh Bupati. jdi.hukum.blorakab.go.id 10 (4) Dalam hal Bupati telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Kepala Desa wajib memperbaikinya dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) Hari sejak diterimanya hasil evaluasi. (5) Hasil koreksi dan tindak lanjut perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat. (6) Dalam hal Kepala Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan tetap menetapkannya menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa.

Article 18

Ketentuan lebih lanjut mengenai evaluasi Peraturan Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Article 19

(1) Peraturan Desa yang telah diundangkan oleh Sekretaris Desa wajib dikirim kepada Bupati untuk diklarifikasi paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diundangkan. (2) Hasil klarifikasi disampaikan Bupati kepada Kepala Desa paling lambat 20 (dua puluh) Hari sejak diterima. (3) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. Peraturan Desa telah sesuai dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan; atau b. Peraturan Desa Bertentangan Dengan Kepentingan Umum dan/atau peraturan perundang-undangan. (4) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bupati membatalkan Peraturan Desa.

Article 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai klarifikasi Peraturan Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Article 21

(1) Peraturan di Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang sederajat dan/atau ketentuan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi dibatalkan oleh Bupati. jdi.hukum.blorakab.go.id 11 (2) Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan Bupati. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembatalan Peraturan di Desa diatur dalam Peraturan Bupati.

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Di Desa

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

BAB III

Article 10

Article 16

BAB Kesatu

Article 4

BAB 1

Article 4

Article 5

Article 6

BAB 2

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

BAB 3

Article 7

Article 8

Article 9

BAB 4

Article 9

BAB Kedua

Article 10

BAB Ketiga

Article 11

BAB 1

Article 11

Article 12

Article 13

BAB 2

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

BAB 3

Article 14

Article 15

BAB Keempat

Article 16

BAB IV

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

Article 21

BAB Kesatu

Article 17

Article 18

BAB Kedua

Article 19

Article 20

BAB Ketiga

Article 21

BAB V

Article 22

Article 23

Article 24

Article 25

BAB VI

Article 26

Article 27

BAB VII

Article 28