PERDA

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren

PERDA Nomor 4 Tahun 2024

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB IV

PELAKSANAAN FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

Article 10

Correction

(1) Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren meliputi bidang: a. pendidikan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia; b. sarana dan prasarana; c. teknologi informasi dan komunikasi; d. teknologi tepat guna; e. pelindungan; f. mitigasi bencana; g. kerjasama; dan h. pelestarian nilai adat dan tradisi Pesantren. (2) Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah. (3) Dalam memberikan Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan instansi vertikal yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Article 13

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan fasilitasi sarana dan prasarana Pesantren. (2) Sarana dan prasarana pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pondok atau asrama; dan/atau b. masjid atau mushola. (3) Selain sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2), fasilitasi dapat berupa penyediaan: a. ruang kegiatan belajar; b. ruang kegiatan seni budaya; c. ruang kegiatan olah raga; d. perpustakaan dan kearsipan; dan/atau e. sarana dan prasarana penunjang kegiatan pesantren lainnya. (4) Pelaksanaan fasilitasi sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui hibah yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 14

(1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) ditujukan untuk memenuhi standar kriteria dengan memperhatikan aspek: a. daya tampung; b. kenyamanan; c. kebersihan; d. kesehatan; dan e. keamanan. (2) Standar kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi aksesibilitas bagi penyandang disabilitas atau kelompok rentan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 15

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan fasilitasi teknologi informasi dan komunikasi kepada Pesantren. (2) Fasilitasi teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. sumber daya manusia Pesantren; b. kondisi dan profil Pesantren; c. data dan informasi Pesantren di wilayah Daerah; d. data manuskrip dan hasil karya ulama dan santri; e. program dan kegiatan Pesantren; f. peralatan dan perlengkapan teknologi informasi dan komunikasi; g. layanan akses internet; h. literasi digital; dan/atau i. sistem informasi Pesantren. (3) Sistem informasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d minimal terdiri dari: a. kurikulum Pesantren; b. jumlah santri; c. jumlah Kiai; dan d. program dan kegiatan pesantren. (4) Pelaksanaan fasilitasi teknologi informasi dan komunikasi kepada Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yeng menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Article 16

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan fasilitasi teknologi tepat guna kepada Pesantren. (2) Fasilitasi teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan pada bidang: a. peternakan; b. perikanan; c. pertanian; d. perdagangan; dan/atau e. perindustrian. (3) Fasilitasi teknologi tepat guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan kemandirian dan kewirausahaan Pesantren dan/atau santri. (4) Pelaksanaan fasilitasi teknologi tepat guna kepada Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidangnya.

Article 17

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan fasilitasi pelindungan di lingkungan Pesantren. (2) Fasilitasi pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk mencegah tindakan kekerasan, dan perundungan di lingkungan Pesantren. (3) Bentuk fasilitasi pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa: a. sosialisasi; b. pendampingan; dan/atau c. advokasi. (4) Pelaksanaan fasilitasi pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Article 18

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan fasilitasi mitigasi bencana kepada Pesantren untuk mewujudkan Pesantren tangguh bencana. (2) Fasilitasi mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan pada tahapan: a. kesiapsiagaan dan pencegahan; b. kedaruratan; dan/atau c. rehabilitasi dan rekonstruksi. (3) Pelaksanaan fasilitasi mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebencanaan.

Article 19

(1) Pemerintah Daerah melaksanakan fasilitasi kerjasama kepada Pesantren. (2) Fasilitasi kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pesantren untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan aspek lain yang mendukung penyelenggaraan Pesantren. (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan antara: a. Perangkat Daerah dengan Pesantren; dan/atau b. Pesantren dengan pihak lain. (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Article 20

(1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi pelestarian nilai adat dan tradisi Pesantren sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi dakwah Pesantren dalam bentuk: a. kebijakan; dan/atau b. pendanaan. (2) Upaya pelestarian nilai adat dan tradisi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui kegiatan: a. pelestarian dan pengembangan bahasa, aksara, dan sastra; b. pelestarian dan pengembangan manuskrip; c. peringatan hari santri; d. peringatan haul; e. peringatan hari besar nasional; dan/atau f. pelaksanaan kegiatan tradisi budaya luhur.

BAB 1

Pendidikan

Article 11

Correction

(1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi terhadap pelaksanaan pendidikan Pesantren melalui bantuan pendanaan. (2) Bantuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk mendanai pembiayaan: a. ketugasan Dewan Masyayikh; b. pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan; c. pendidikan dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning atau dirasah islamiah dengan pola pendidikan muallimin; dan/atau d. internalisasi Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. (3) Fasilitasi pelaksanaan pendidikan pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Perangkat Daerah sesuai bidang tugasnya.

Article 12

(1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi terhadap peningkatan kompetensi sumber daya manusia. (2) Fasilitasi terhadap peningkatan kompetensi sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Pesantren. (3) Pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan melalui kegiatan: a. pelatihan dan magang; b. peningkatan produktivitas dan pemasaran produk; c. bimbingan teknis manajemen keuangan, optimalisasi, dan kendali mutu; d. penelitian; dan/atau e. studi tiru. (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada: a. Kiai; b. Dewan Masyayikh; c. pengasuh yang menjadi bagian dari Pesantren; d. guru; dan/atau e. Santri. (5) Selain pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan kepada Pesantren dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat, melalui kegiatan: a. penguatan potensi dan kapasitas ekonomi Pesantren dan masyarakat; b. pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah, serta ekonomi kreatif; c. pendampingan perolehan hak atas kekayaan intelektual; d. pemberian bantuan akses permodalan; e. pelestarian, pengembangan, dan pemajuan budaya serta kehidupan sosial; dan/atau f. pelestarian lingkungan hidup. (6) Pelaksanaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a sampai dengan huruf f dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

Article 5

Article 6

BAB III

Article 7

Article 8

Article 9

BAB IV

Article 10

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

BAB Kesatu

Article 10

BAB Kedua

Article 11

BAB 1

Article 11

Article 12

BAB 2

Article 12

BAB Ketiga

Article 13

Article 14

BAB Keempat

Article 15

BAB Kelima

Article 16

BAB Keenam

Article 17

BAB Ketujuh

Article 18

BAB Kedelapan

Article 19

BAB Kesembilan

Article 20

BAB V

Article 21

BAB VI

Article 22

BAB VII

Article 23

BAB VIII

Article 24

Article 25

BAB IX

Article 26

BAB X

Article 27