PERDA

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang PERANGKAT DESA

PERDA Nomor 6 Tahun 2017

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Asahan. 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Bupati adalah Bupati Asahan. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten Asahan yang dipimpin oleh camat. 7. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Asahan. 8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik INDONESIA. 10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. 11. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. 12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. 13. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. 14. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa. 16. Keputusan Kepala Desa adalah Keputusan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa berbentuk penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final. 17. Dusun adalah pembagian kewilayahan yang merupakan satu kesatuan dalam pemerintahan desa. 18. Tokoh masyarakat adalah tokoh atau pemuka masyarakat, baik kalangan adat, agama, wanita dan unsur tokoh masyarakat lainnya yang bertempat tinggal di Desa yang bersangkutan. 19. Hari adalah hari kerja.

BAB III

PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN PERANGKAT DESA

Article 6

Correction

Perangkat Desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan : a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA dan Bhinneka Tunggal Ika; c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun; d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Menengah Umum atau yang sederajat; e. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; f. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; h. berbadan sehat; i. tidak terlibat narkotika, obat-obatan terlarang dan zat adiktif lainnya; j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan asusila; dan k. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi.

Article 7

(1) Pengangkatan perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut : a. Kepala Desa membentuk tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan 3 (tiga) orang anggota; b. tim melakukan penjaringan dan penyaringan calon perangkat Desa; c. pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat Desa kosong atau diberhentikan; d. hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat Desa paling sedikit 2 (dua) orang calon; e. Kepala Desa mengkonsultasikan calon perangkat Desa kepada Camat; f. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja; g. rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan; h. dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan i. dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa. (2) Pedoman tata cara penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Bupati.

Article 8

(1) Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari penjabat pembina kepegawaian. (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Article 9

(1) Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa dilantik oleh Kepala Desa atau Pejabat lain yang ditunjuk setelah mengucapkan sumpah/janji sebagai berikut : “Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Perangkat Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; Bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara; Bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi, UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang- undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik INDONESIA”. (2) Pelaksanaan pelantikan Perangkat Desa dituangkan dalam Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan ditandatangani oleh pejabat yang melantik, pejabat yang dilantik, para saksi dan rohaniawan. (3) Serah terima jabatan dari pejabat lama kepada pejabat baru dilaksanakan pada saat setelah pelantikan dengan Berita Acara Serah Terima Jabatan dan penyerahan Memori Serah Terima Jabatan. (4) Pelaksanaan Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Perangkat Desa dilaksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan Keputusan Pengangkatan Perangkat Desa oleh Kepala Desa.

BAB Kesatu

Pengangkatan

Article 6

Correction

Perangkat Desa diangkat dari warga desa yang memenuhi persyaratan : a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik INDONESIA dan Bhinneka Tunggal Ika; c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun; d. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/Menengah Umum atau yang sederajat; e. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Desa paling kurang 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran; f. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara; g. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; h. berbadan sehat; i. tidak terlibat narkotika, obat-obatan terlarang dan zat adiktif lainnya; j. tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan asusila; dan k. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi.

Article 7

(1) Pengangkatan perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut : a. Kepala Desa membentuk tim yang terdiri dari seorang ketua, seorang sekretaris dan 3 (tiga) orang anggota; b. tim melakukan penjaringan dan penyaringan calon perangkat Desa; c. pelaksanaan penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat Desa dilaksanakan paling lama 2 (dua) bulan setelah jabatan perangkat Desa kosong atau diberhentikan; d. hasil penjaringan dan penyaringan bakal calon perangkat Desa paling sedikit 2 (dua) orang calon; e. Kepala Desa mengkonsultasikan calon perangkat Desa kepada Camat; f. Camat memberikan rekomendasi tertulis terhadap calon Perangkat Desa selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja; g. rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan; h. dalam hal Camat memberikan persetujuan, Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Perangkat Desa; dan i. dalam hal rekomendasi Camat berisi penolakan, Kepala Desa melakukan penjaringan dan penyaringan kembali calon Perangkat Desa. (2) Pedoman tata cara penjaringan dan penyaringan calon Perangkat Desa oleh tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Bupati.

Article 8

(1) Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi perangkat Desa harus mendapatkan izin tertulis dari penjabat pembina kepegawaian. (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi perangkat Desa, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat Desa tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

BAB V

LARANGAN DAN SANKSI

Article 11

Correction

Perangkat Desa dilarang : a. merugikan kepentingan umum; b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu; c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya; d. melakukan tindakan disriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu; e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa; f. melakukan tindakan makar dan / atau tindak pidana terhadap keamanan negara; g. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya; h. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang; j. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan; k. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan kepala daerah dan/atau pemilihan kepala Desa; l. melanggar sumpah/janji jabatan; m. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggung jawabkan; dan n. bertindak sewenang-wenang, melakukan penyelewengan dan bertindak diluar ketentuan Perundang-undangan.

Article 12

(1) Dalam hal Perangkat Desa melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, dan huruf n, dikenai sanksi berupa teguran tertulis oleh Kepala Desa. (2) Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggat waktu antara teguran satu dengan teguran lainnya paling cepat 7 (tujuh) hari dan paling lama 15 (lima belas) hari. (3) Apabila setelah teguran ke 3 (tiga) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Desa yang bersangkutan tidak menunjukkan sikap perbaikan, Kepala Desa memberhentikan sementara Perangkat Desa yang bersangkutan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak teguran ke 3 (tiga) diberikan. (4) Dalam hal sanksi administratif berupa pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Perangkat Desa tidak menunjukkan itikad baik, dilakukan tindakan pemberhentian. (5) Dalam hal Perangkat Desa melakukan tindak pidana dan perkaranya telah diproses oleh aparat penegak hukum, maka Kepala Desa dalam memberikan sanksi tidak memerlukan teguran tertulis.

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 tentang PERANGKAT DESA

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

BAB III

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

BAB Kesatu

Article 6

Article 7

Article 8

BAB Kedua

Article 9

BAB IV

Article 10

BAB V

Article 11

Article 12

BAB Kesatu

Article 11

BAB Kedua

Article 12

BAB VI

Article 13

Article 14

BAB Kesatu

Article 13

BAB Kedua

Article 14

BAB VII

Article 15

BAB VIII

Article 16

Article 17