PERBAN

Peraturan Badan Nomor 12 Tahun 2021 tentang PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI BIDANG PERPUSTAKAAN TAHUN ANGGARAN 2022

PERBAN Nomor 12 Tahun 2021

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Perpustakaan Nasional ini yang dimaksud dengan: 1. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada Gubernur dan Bupati/Walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. 2. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun. 3. Rencana Kerja Perpustakaan Nasional yang selanjutnya disebut Renja Perpustakaan Nasional adalah dokumen perencanaan Perpustakaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun. 4. Rencana Kerja dan Anggaran Perpustakaan Nasional yang selanjutnya disebut RKA Perpustakaan Nasional adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari RKP dan rencana strategis Perpustakaan Nasional dalam 1 (satu) tahun anggaran, serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. 5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DIPA adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh Kepala Perpustakaan Nasional serta disahkan oleh Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pendanaan kegiatan serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah. 6. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. 7. Perpustakaan Nasional adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang Perpustakaan yang berfungsi sebagai Perpustakaan pembina, Perpustakaan rujukan, Perpustakaan deposit, Perpustakaan penelitian, Perpustakaan pelestarian, dan pusat jejaring Perpustakaan, serta berkedudukan di ibukota negara. 8. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. 9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang bersifat personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau ke semua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa. 10. Literasi adalah kemampuan untuk memaknai informasi secara kritis sehingga setiap orang dapat mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas hidupnya. 11. Dinas adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Provinsi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan. 12. Kepala adalah Kepala Perpustakaan Nasional. 13. Sekretaris Utama adalah Sekretaris Utama Perpustakaan Nasional. 14. Deputi adalah Deputi Bidang Pengembangan Bahan Pustaka dan Jasa Informasi dan Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Perpustakaan Perpustakaan Nasional.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Article 5

Correction

Gubernur selaku penerima Dekonsentrasi bidang Perpustakaan bertanggung jawab: a. memberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi terkait penyelenggaraan Dekonsentrasi bidang Perpustakaan; b. mensinkronkan dan mensinergikan penyelenggaraan Dekonsentrasi bidang Perpustakaan dengan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah; c. mengoordinasikan penyelenggaraan Dekonsentrasi bidang Perpustakaan dalam rangka keterpaduan pembangunan di daerahnya; dan d. mengoordinasikan penyampaian laporan pertanggungjawaban dan laporan teknis penyelenggaraan Dekonsentrasi bidang Perpustakaan kepada Kepala dengan tembusan Sekretaris Utama dan Deputi.

Article 6

(1) Kepala Dinas selaku Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) menyusun laporan pertanggungjawaban. (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. laporan manajerial; dan b. laporan akuntabilitas. (3) Laporan manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi: a. perkembangan realisasi penyerapan dana; b. pencapaian target keluaran; c. kendala yang dihadapi; dan d. saran tindak lanjut. (4) Laporan akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi: a. neraca; b. laporan realisasi anggaran; c. catatan atas laporan keuangan; dan d. laporan barang. (5) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur dan Kepala dengan tembusan Sekretaris Utama dan Deputi. (6) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan setiap triwulan.

Article 7

(1) Selain laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Dinas menyusun laporan teknis. (2) Laporan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. data tenaga Perpustakaan; b. data koleksi Perpustakaan; c. data alokasi APBD Perpustakaan per tahun; d. nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat; e. indeks pembangunan Literasi masyarakat; f. data profil Perpustakaan per jenis Perpustakaan; g. data Perpustakaan sesuai dengan standar nasional Perpustakaan per jenis Perpustakaan; h. data pengunjung Perpustakaan; i. jumlah anggota Perpustakaan; j. data pemanfaatan koleksi Perpustakaan; k. daftar terbitan (bibliografi) daerah; l. katalog induk daerah; dan m. data kegiatan Perpustakaan dan masyarakat yang terlibat. (3) Laporan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur dan Kepala dengan tembusan Sekretaris Utama dan Deputi. (4) Laporan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan setiap akhir tahun anggaran.

Peraturan Badan Nomor 12 Tahun 2021 tentang PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI BIDANG PERPUSTAKAAN TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

BAB III

Article 4

BAB IV

Article 5

Article 6

Article 7

BAB V

Article 8

Article 9

BAB VI

Article 10

Article 11