PERBAN

Peraturan Badan Nomor 30 Tahun 2023 tentang PENGOMUNIKASIAN HAL AUDIT UTAMA DALAM LAPORAN AKUNTAN PUBLIK ATAS LAPORAN KEUANGAN YANG DIAUDIT DI PASAR MODAL

PERBAN Nomor 30 Tahun 2023

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1. Hal Audit Utama adalah hal yang menurut pertimbangan profesional auditor merupakan hal yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan periode kini. 2. Pasar Modal adalah bagian dari sistem keuangan yang berkaitan dengan kegiatan: a. penawaran umum dan transaksi efek; b. pengelolaan investasi; c. emiten dan perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya; dan d. lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. 3. Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sesuai dengan UNDANG-UNDANG mengenai akuntan publik dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. 4. Kontrak Investasi Kolektif yang selanjutnya disingkat KIK adalah kontrak antara manajer investasi dan bank kustodian yang secara kolektif mengikat pemodal atau investor dimana manajer investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan bank kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif. 5. Perusahaan Publik adalah perseroan dengan jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

BAB II

PENGUNGKAPAN HAL AUDIT UTAMA

Article 3

Correction

Entitas dengan akuntabilitas publik di Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 wajib menyampaikan laporan Akuntan Publik atas laporan keuangan yang diaudit dengan mengungkapkan Hal Audit Utama kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Article 4

Correction

Laporan keuangan yang diaudit dan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan oleh calon entitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a atau calon Perusahaan Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d yang merupakan bagian dari dokumen pernyataan pendaftaran harus disertai pengungkapan Hal Audit Utama dalam laporan Akuntan Publik pada periode kini.

Article 5

(1) Akuntan Publik wajib menyusun laporan Akuntan Publik atas audit laporan keuangan dari entitas dengan akuntabilitas publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan standar profesional Akuntan Publik, kecuali ditetapkan lain oleh Otoritas Jasa Keuangan. (2) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan MENETAPKAN ketentuan lain pada penyusunan laporan Akuntan Publik untuk penugasan audit atas laporan keuangan dari entitas dengan akuntabilitas publik di Pasar Modal yang berbeda dengan standar profesional Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Akuntan Publik wajib memenuhi penetapan dimaksud. (3) Laporan Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memuat Hal Audit Utama yang disusun dan diungkapkan berdasarkan standar audit mengenai pengomunikasian Hal Audit Utama dalam laporan auditor independen.

Article 6

Pengungkapan Hal Audit Utama dalam laporan Akuntan Publik wajib diterapkan untuk: a. opini tanpa modifikasian; dan b. opini modifikasian berupa: 1. opini wajar dengan pengecualian; dan 2. opini tidak wajar, sesuai dengan standar profesional Akuntan Publik, kecuali ditetapkan lain oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Article 7

(1) Akuntan Publik wajib mengomunikasikan hal yang akan ditentukan sebagai Hal Audit Utama dengan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dalam penyusunan laporan keuangan. (2) Entitas dengan akuntabilitas publik di Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 harus menunjuk pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dalam penyusunan laporan keuangan dengan terlebih dahulu berkomunikasi dengan Akuntan Publik. (3) Pihak yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melakukan komunikasi mengenai hal yang akan ditentukan sebagai Hal Audit Utama yang disampaikan oleh Akuntan Publik. (4) Entitas dengan akuntabilitas publik di Pasar Modal mendokumentasikan dan menyimpan hasil komunikasi antara pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dengan Akuntan Publik.

Article 8

(1) Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dalam penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1): a. komite audit bagi entitas yang diwajibkan mempunyai komite audit; b. manajer investasi dan bank kustodian bagi entitas yang menerbitkan produk investasi berbentuk KIK; atau c. penerbit dan bank kustodian bagi entitas yang menerbitkan efek beragun aset berbentuk surat partisipasi. (2) Dalam hal entitas belum mempunyai komite audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dalam penyusunan laporan keuangan: a. dewan komisaris; b. dewan pengawas; c. komite manajemen; atau d. individu/kelompok orang yang memiliki tanggung jawab atas tata kelola perusahaan.

BAB III

HAL AUDIT UTAMA YANG TIDAK DISAJIKAN DALAM PARAGRAF HAL AUDIT UTAMA

Article 9

Correction

(1) Akuntan Publik dilarang mengungkapkan hal yang ditentukan sebagai Hal Audit Utama, jika: a. peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan yang dipilih sebagai Hal Audit Utama ke publik; dan/atau b. dalam kondisi memiliki konsekuensi merugikan kepentingan publik yang melebihi dari manfaatnya. (2) Akuntan Publik mengungkapkan hal yang ditentukan sebagai Hal Audit Utama pada paragraf lain, jika yang dipilih sebagai Hal Audit Utama merupakan penyebab: a. suatu opini modifikasian berupa opini wajar dengan pengecualian dan opini tidak wajar; atau b. ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan entitas untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. (3) Dalam hal kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) terpenuhi, Akuntan Publik wajib memberikan penjelasan tertulis kepada entitas dengan akuntabilitas publik di Pasar Modal bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan yang diaudit. (4) Entitas dengan akuntabilitas publik di Pasar Modal wajib menyampaikan penjelasan tertulis Akuntan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Otoritas Jasa Keuangan bersamaan dengan penyampaian laporan keuangan yang diaudit. (5) Akuntan Publik dan entitas dengan akuntabilitas publik di Pasar Modal wajib menjaga kerahasiaan penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4).

Article 10

Akuntan Publik wajib memberikan penjelasan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) yang memuat paling sedikit: a. kop surat dari kantor Akuntan Publik; b. tanggal surat yang sama dengan tanggal laporan Akuntan Publik atas audit yang telah dilaksanakan; c. pihak yang dituju; d. alasan tidak diungkapkannya hal yang dipilih sebagai Hal Audit Utama dalam laporan Akuntan Publik pada paragraf Hal Audit Utama; dan e. tanda tangan, nama, dan nomor surat tanda terdaftar Akuntan Publik yang mengaudit laporan keuangan.

BAB V

SANKSI

Article 12

Correction

(1) Setiap pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 9 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), Pasal 10, dan/atau Pasal 11 dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan kepada pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini. (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. (4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; c. pembatasan kegiatan usaha; d. pembekuan kegiatan usaha; e. pencabutan izin usaha; f. pembatalan persetujuan; dan/atau g. pembatalan pendaftaran. (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a. (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara sendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g. (7) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Article 13

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan berwenang untuk memberikan perintah tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Article 14

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) dan perintah tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 kepada masyarakat.

Peraturan Badan Nomor 30 Tahun 2023 tentang PENGOMUNIKASIAN HAL AUDIT UTAMA DALAM LAPORAN AKUNTAN PUBLIK ATAS LAPORAN KEUANGAN YANG DIAUDIT DI PASAR MODAL

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

Article 2

BAB II

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

BAB III

Article 9

Article 10

BAB IV

Article 11

BAB V

Article 12

Article 13

Article 14

BAB VI

Article 15

Article 16