PERBAN

Peraturan Badan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penyedia Likuiditas

PERBAN Nomor 18 Tahun 2024

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan: 1. Efek adalah surat berharga atau kontrak investasi baik dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian dan setiap derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan dan/atau diperdagangkan di pasar modal. 2. Pihak adalah orang perseorangan, badan hukum, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi. 3. Perantara Pedagang Efek adalah Pihak yang melakukan kegiatan usaha jual beli Efek untuk kepentingan sendiri atau Pihak lain. 4. Penyelenggara Pasar adalah Pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan Pihak yang melakukan transaksi atas Efek atau instrumen keuangan pada pasar modal atau pasar keuangan yang terorganisir. 5. Kuotasi adalah proses memasukkan penawaran jual dan permintaan beli Efek secara berkelanjutan. 6. Penyedia Likuiditas yang selanjutnya disebut Liquidity Provider adalah Pihak yang telah mendapat persetujuan dari Penyelenggara Pasar untuk dapat memperdagangkan Efek dan memiliki kewajiban untuk melakukan Kuotasi atas Efek tertentu yang telah ditetapkan oleh Penyelenggara Pasar guna mendukung terciptanya likuiditas perdagangan Efek tersebut. 7. Afiliasi adalah: a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: 1. suami atau istri; 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak; 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu; 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau 5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan; b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan: 1. orang tua dan anak; 2. kakek dan nenek serta cucu; atau 3. saudara dari orang yang bersangkutan; c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut; d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama; e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud; f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut. 8. Transaksi Short Selling adalah transaksi penjualan Efek dimana Efek dimaksud tidak dimiliki oleh penjual pada saat transaksi dilaksanakan. 9. Kontrak Derivatif Efek adalah suatu kontrak yang memberikan atau menimbulkan hak dan/atau kewajiban bagi para Pihak untuk membeli atau menjual sejumlah underlying pada harga dan waktu tertentu. 10. Underlying adalah Efek, indeks Efek, sekumpulan Efek, atau indeks sekumpulan Efek yang menjadi dasar transaksi Kontrak Derivatif Efek.

BAB II

PERSYARATAN DAN LARANGAN LIQUIDITY PROVIDER

Article 2

Correction

(1) Pihak yang dapat menyelenggarakan kegiatan sebagai Liquidity Provider meliputi: a. Perantara Pedagang Efek; dan b. Pihak lain yang disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan. (2) Perantara Pedagang Efek yang menyelenggarakan kegiatan sebagai Liquidity Provider sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib memenuhi ketentuan: a. memperoleh izin usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dari Otoritas Jasa Keuangan; dan b. memperoleh persetujuan dari Penyelenggara Pasar sebagai Liquidity Provider. (3) Pihak lain yang menyelenggarakan kegiatan sebagai Liquidity Provider sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib memenuhi ketentuan: a. memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan kegiatan Liquidity Provider; dan b. memperoleh persetujuan dari Penyelenggara Pasar sebagai Liquidity Provider. (4) Selain memenuhi ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Perantara Pedagang Efek dan Pihak lain yang menyelenggarakan kegiatan sebagai Liquidity Provider wajib memenuhi ketentuan persyaratan sebagai Liquidity Provider. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara persetujuan Pihak lain yang menjadi Liquidity Provider ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Article 3

Perantara Pedagang Efek atau Pihak lain yang telah memperoleh persetujuan dari Penyelenggara Pasar sebagai Liquidity Provider wajib menyediakan likuiditas dalam perdagangan Efek di Penyelenggara Pasar dengan melakukan Kuotasi atas Efek tertentu yang ditetapkan oleh Penyelenggara Pasar.

Article 4

Dalam melakukan kegiatan penyediaan likuiditas pada perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Liquidity Provider wajib melakukan perdagangan Efek yang teratur, wajar, dan efisien.

Article 5

Kuotasi atas Efek tertentu yang dilakukan oleh Liquidity Provider dan memenuhi tata cara yang ditetapkan oleh Penyelenggara Pasar bukan merupakan tindakan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dan Pasal 92 UNDANG-UNDANG Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah dengan UNDANG-UNDANG Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Article 6

Pelaksanaan Kuotasi atas Efek tertentu oleh Liquidity Provider dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari Penyelenggara Pasar.

Article 7

Liquidity Provider dilarang untuk melakukan dan/atau memiliki perikatan dalam bentuk apapun dengan Pihak lain untuk melakukan aktivitas manipulasi pasar dan menciptakan gambaran semu pada Penyelenggara Pasar.

Article 8

(1) Dalam hal Liquidity Provider melakukan Kuotasi atas Efek yang diterbitkan oleh Afiliasi Liquidity Provider dan berpotensi menimbulkan benturan kepentingan, Liquidity Provider wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat. (2) Liquidity Provider yang memiliki Efek yang diterbitkan oleh Afiliasi Liquidity Provider akibat Kuotasi pada ayat (1), Liquidity Provider wajib menjual kembali Efek tersebut paling lama 6 (enam) bulan sejak pengajuan Efek dikuotasikan dengan batasan volume transaksi yang akan ditetapkan oleh Penyelenggara Pasar.

Article 9

(1) Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), ayat (3), ayat (4), Pasal 3, Pasal 4, Pasal 7, dan Pasal 8 dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; c. pembatasan kegiatan usaha; d. pembekuan kegiatan usaha; e. pencabutan izin usaha; f. pembatalan persetujuan; dan/atau g. pembatalan pendaftaran. (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a. (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g. (7) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

BAB IV

PENGATURAN DAN PENGAWASAN LIQUIDITY PROVIDER OLEH PENYELENGGARA PASAR

Article 11

Correction

(1) Penyelenggara Pasar mengatur lebih lanjut terkait persyaratan dan persetujuan, hak dan kewajiban, pengenaan sanksi dan pencabutan persetujuan kegiatan Liquidity Provider dalam peraturan Penyelenggara Pasar. (2) Peraturan Penyelenggara Pasar terkait Liquidity Provider sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit mengatur: a. Efek yang dapat dilakukan Kuotasi oleh Liquidity Provider; b. ketentuan Kuotasi oleh Liquidity Provider; c. persyaratan Perantara Pedagang Efek atau Pihak lain yang menjadi Liquidity Provider; d. pemisahan Kuotasi sebagai Liquidity Provider dan Perantara Pedagang Efek; e. hak dan kewajiban Liquidity Provider; f. mekanisme keterbukaan informasi oleh Liquidity Provider; g. ketentuan terkait penghentian kegiatan Liquidity Provider; h. ketentuan minimum yang wajib dipenuhi oleh Liquidity Provider dan mekanisme penyelesaian dalam melakukan Transaksi Short Selling; dan i. ketentuan terkait kewajiban Liquidity Provider mengadministrasikan, menyimpan, dan memelihara catatan, pembukuan, serta data atas: 1. catatan transaksi harian Efek; dan 2. catatan kegiatan pinjam meminjam Efek yang timbul akibat kegiatannya sebagai Liquidity Provider. (3) Dalam menentukan Efek yang dapat ditransaksikan oleh Liquidity Provider sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Penyelenggara Pasar mempertimbangkan paling sedikit: a. volume transaksi; b. frekuensi transaksi; c. kapitalisasi pasar; d. rentang fraksi harga Efek; e. rasio floating-share; dan f. fundamental Efek. (4) Penyelenggara Pasar wajib menyampaikan laporan terkait catatan transaksi harian Efek dan catatan kegiatan pinjam meminjam Efek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i kepada Otoritas Jasa Keuangan melalui sarana yang disediakan oleh Otoritas Jasa Keuangan. (5) Catatan, pembukuan, serta data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf i wajib tersedia untuk kepentingan pemeriksaan dan disimpan paling singkat 5 (lima) tahun. (6) Peraturan Penyelenggara Pasar terkait Liquidity Provider wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.

Article 12

Penyelenggara Pasar wajib melakukan pengawasan terhadap kegiatan Liquidity Provider.

Article 13

(1) Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan Pasal 12 dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan. (4) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu; c. pembatasan kegiatan usaha; d. pembekuan kegiatan usaha; e. pencabutan izin usaha; f. pembatalan persetujuan; dan/atau g. pembatalan pendaftaran. (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a. (6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g. (7) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Peraturan Badan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penyedia Likuiditas

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

BAB III

Article 10

BAB IV

Article 11

Article 12

Article 13

BAB V

Article 14

Article 15

BAB VI

Article 16

Article 17