PERBAN

Peraturan Badan Nomor 8 Tahun 2023 tentang PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

PERBAN Nomor 8 Tahun 2023

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Open Original PDF

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Article 1

BAB III

PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

Article 5

Correction

(1) Penyelenggaraan SPIP di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas unsur: a. lingkungan pengendalian; b. penilaian risiko; c. kegiatan pengendalian; d. informasi dan komunikasi; dan e. pemantauan pengendalian intern. (2) Unsur lingkungan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. penegakan integritas dan nilai etika; b. komitmen terhadap kompetensi; c. kepemimpinan yang kondusif; d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan; e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat; f. penyusunan dan penetapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia; g. perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan h. hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait. (3) Unsur penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. identifikasi risiko; dan b. analisis risiko. (4) Unsur kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: a. reviu atas kinerja satuan kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; b. pembinaan sumber daya manusia; c. pengendalian atas pengelolaan sistem informasi; d. pengendalian fisik atas aset; e. penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja; f. pemisahan fungsi; g. otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting; h. pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian; i. pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya; j. akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan k. dokumentasi yang baik atas SPI serta transaksi dan kejadian penting. (5) Unsur informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d minimal terdiri atas: a. penyediaan dan pemanfaatan berbagai bentuk dan sarana komunikasi; dan b. pengelolaan, pengembangan, dan pembaruan sistem informasi secara terus-menerus. (6) Unsur pemantauan pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas: a. pemantauan berkelanjutan; b. evaluasi terpisah; dan c. tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.

Article 21

(1) Inspektorat Utama melakukan kompilasi laporan penyelenggaraan SPIP dan melakukan penjaminan mutu atas laporan dari Kepala Pusat, Inspektur Wilayah, Kepala Biro, Sekretaris KPU Provinsi, dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota. (2) Hasil kompilasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Sekretaris Jenderal KPU. (3) Sekretaris Jenderal KPU menyampaikan hasil kompilasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Ketua KPU. (4) Sekretaris Jenderal KPU menyampaikan laporan penyelenggaraan SPIP kepada BPKP.

BAB Kesatu

Unsur Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Article 5

Correction

(1) Penyelenggaraan SPIP di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota terdiri atas unsur: a. lingkungan pengendalian; b. penilaian risiko; c. kegiatan pengendalian; d. informasi dan komunikasi; dan e. pemantauan pengendalian intern. (2) Unsur lingkungan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. penegakan integritas dan nilai etika; b. komitmen terhadap kompetensi; c. kepemimpinan yang kondusif; d. pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan; e. pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat; f. penyusunan dan penetapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia; g. perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif; dan h. hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait. (3) Unsur penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas: a. identifikasi risiko; dan b. analisis risiko. (4) Unsur kegiatan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas: a. reviu atas kinerja satuan kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; b. pembinaan sumber daya manusia; c. pengendalian atas pengelolaan sistem informasi; d. pengendalian fisik atas aset; e. penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja; f. pemisahan fungsi; g. otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting; h. pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian; i. pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya; j. akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan k. dokumentasi yang baik atas SPI serta transaksi dan kejadian penting. (5) Unsur informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d minimal terdiri atas: a. penyediaan dan pemanfaatan berbagai bentuk dan sarana komunikasi; dan b. pengelolaan, pengembangan, dan pembaruan sistem informasi secara terus-menerus. (6) Unsur pemantauan pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri atas: a. pemantauan berkelanjutan; b. evaluasi terpisah; dan c. tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya.

BAB Kedua

Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Article 6

Correction

Penyelenggaraan SPIP di Sekretariat Jenderal KPU dilaksanakan oleh Kepala Pusat, Inspektur Wilayah, dan Kepala Biro.

Article 7

Correction

(1) Kepala Pusat, Inspektur Wilayah, dan Kepala Biro dalam menyelenggarakan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, mempunyai wewenang dan tanggung jawab: a. melakukan pengisian kartu kendali SPIP; b. menjalankan manajemen risiko; c. mengelola, memelihara, dan mendokumentasikan penyelenggaraan SPIP; dan d. menyusun laporan penyelenggaraan SPIP yang mencakup unsur SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1). (2) Selain wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pusat, Inspektur Wilayah, dan Kepala Biro dapat melakukan penilaian mandiri atas maturitas penyelenggaraan SPIP. (3) Kepala Pusat, Inspektur Wilayah, dan Kepala Biro menyampaikan laporan pengisian kartu kendali SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan laporan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d kepada Sekretaris Jenderal KPU, Inspektur Utama, dan Deputi. (4) Sekretaris Jenderal KPU, Inspektur Utama, dan Deputi menyampaikan kepada Ketua KPU laporan atas: a. pengisian kartu kendali SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap 1 (satu) bulan sekali; dan b. penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap 6 (enam) bulan sekali. (5) Laporan hasil pengisian kartu kendali SPIP dan laporan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal KPU, Inspektur Utama, dan Deputi, serta disetujui oleh anggota KPU yang menangani tugas dan fungsi di divisi hukum dan pengawasan.

Article 8

Untuk menjamin penyelenggaraan SPIP di KPU, dibentuk satuan tugas SPIP KPU.

Article 9

Satuan tugas SPIP KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai wewenang dan tanggung jawab: a. menyusun petunjuk teknis dan standar operasional prosedur penyelenggaraan SPIP; b. melaksanakan koordinasi intern tahapan penyelenggaraan SPIP yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan; c. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan petunjuk teknis dan standar operasional prosedur penyelenggaraan SPIP; dan d. melaksanakan koordinasi dengan BPKP.

Article 10

(1) Susunan keanggotaan satuan tugas SPIP KPU ditetapkan dengan Keputusan KPU. (2) Keanggotaan satuan tugas SPIP KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan dari pejabat atau pegawai dari kementerian/lembaga.

BAB 1

Komisi Pemilihan Umum

Article 6

Correction

Penyelenggaraan SPIP di Sekretariat Jenderal KPU dilaksanakan oleh Kepala Pusat, Inspektur Wilayah, dan Kepala Biro.

Article 7

Correction

(1) Kepala Pusat, Inspektur Wilayah, dan Kepala Biro dalam menyelenggarakan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, mempunyai wewenang dan tanggung jawab: a. melakukan pengisian kartu kendali SPIP; b. menjalankan manajemen risiko; c. mengelola, memelihara, dan mendokumentasikan penyelenggaraan SPIP; dan d. menyusun laporan penyelenggaraan SPIP yang mencakup unsur SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1). (2) Selain wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Pusat, Inspektur Wilayah, dan Kepala Biro dapat melakukan penilaian mandiri atas maturitas penyelenggaraan SPIP. (3) Kepala Pusat, Inspektur Wilayah, dan Kepala Biro menyampaikan laporan pengisian kartu kendali SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan laporan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d kepada Sekretaris Jenderal KPU, Inspektur Utama, dan Deputi. (4) Sekretaris Jenderal KPU, Inspektur Utama, dan Deputi menyampaikan kepada Ketua KPU laporan atas: a. pengisian kartu kendali SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap 1 (satu) bulan sekali; dan b. penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap 6 (enam) bulan sekali. (5) Laporan hasil pengisian kartu kendali SPIP dan laporan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal KPU, Inspektur Utama, dan Deputi, serta disetujui oleh anggota KPU yang menangani tugas dan fungsi di divisi hukum dan pengawasan.

Article 8

Untuk menjamin penyelenggaraan SPIP di KPU, dibentuk satuan tugas SPIP KPU.

Article 9

Satuan tugas SPIP KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai wewenang dan tanggung jawab: a. menyusun petunjuk teknis dan standar operasional prosedur penyelenggaraan SPIP; b. melaksanakan koordinasi intern tahapan penyelenggaraan SPIP yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan; c. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan petunjuk teknis dan standar operasional prosedur penyelenggaraan SPIP; dan d. melaksanakan koordinasi dengan BPKP.

Article 10

(1) Susunan keanggotaan satuan tugas SPIP KPU ditetapkan dengan Keputusan KPU. (2) Keanggotaan satuan tugas SPIP KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan dari pejabat atau pegawai dari kementerian/lembaga.

Article 11

Penyelenggaraan SPIP di Sekretariat KPU Provinsi dilaksanakan oleh Sekretaris KPU Provinsi.

Article 12

(1) Sekretaris KPU Provinsi dalam menyelenggarakan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, mempunyai wewenang dan tanggung jawab: a. melakukan pengisian kartu kendali SPIP; b. menjalankan manajemen risiko; c. mengelola, memelihara, dan mendokumentasikan penyelenggaraan SPIP; dan d. menyusun laporan penyelenggaraan SPIP yang mencakup unsur SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1). (2) Selain wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris KPU Provinsi dapat melakukan penilaian mandiri atas maturitas penyelenggaraan SPIP. (3) Sekretaris KPU Provinsi menyampaikan laporan pengisian kartu kendali SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan laporan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d kepada Ketua KPU Provinsi dan Sekretaris Jenderal KPU melalui Inspektur Utama. (4) Sekretaris KPU Provinsi menyampaikan kepada Ketua KPU Provinsi dan Sekretaris Jenderal KPU melalui Inspektur Utama laporan atas: a. pengisian kartu kendali SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap 1 (satu) bulan sekali; dan b. laporan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap 6 (enam) bulan sekali. (5) Laporan hasil pengisian kartu kendali dan laporan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Sekretaris KPU Provinsi, serta disetujui oleh anggota KPU Provinsi yang menangani tugas dan fungsi di divisi hukum dan pengawasan.

Article 13

Untuk menjamin penyelenggaraan SPIP di KPU Provinsi, dibentuk satuan tugas SPIP KPU Provinsi.

Article 14

Satuan tugas SPIP KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai wewenang dan tanggung jawab: a. melaksanakan koordinasi intern tahapan penyelenggaraan SPIP yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan; b. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan petunjuk teknis dan standar operasional prosedur penyelenggaraan SPIP; dan c. melaksanakan koordinasi dengan Perwakilan BPKP.

Article 15

(1) Susunan keanggotaan satuan tugas SPIP KPU Provinsi ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi. (2) Keanggotaan satuan tugas SPIP KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan dari pejabat atau pegawai dari kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah.

BAB 2

Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Article 11

Correction

Penyelenggaraan SPIP di Sekretariat KPU Provinsi dilaksanakan oleh Sekretaris KPU Provinsi.

Article 12

Correction

(1) Sekretaris KPU Provinsi dalam menyelenggarakan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, mempunyai wewenang dan tanggung jawab: a. melakukan pengisian kartu kendali SPIP; b. menjalankan manajemen risiko; c. mengelola, memelihara, dan mendokumentasikan penyelenggaraan SPIP; dan d. menyusun laporan penyelenggaraan SPIP yang mencakup unsur SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1). (2) Selain wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris KPU Provinsi dapat melakukan penilaian mandiri atas maturitas penyelenggaraan SPIP. (3) Sekretaris KPU Provinsi menyampaikan laporan pengisian kartu kendali SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan laporan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d kepada Ketua KPU Provinsi dan Sekretaris Jenderal KPU melalui Inspektur Utama. (4) Sekretaris KPU Provinsi menyampaikan kepada Ketua KPU Provinsi dan Sekretaris Jenderal KPU melalui Inspektur Utama laporan atas: a. pengisian kartu kendali SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap 1 (satu) bulan sekali; dan b. laporan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap 6 (enam) bulan sekali. (5) Laporan hasil pengisian kartu kendali dan laporan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Sekretaris KPU Provinsi, serta disetujui oleh anggota KPU Provinsi yang menangani tugas dan fungsi di divisi hukum dan pengawasan.

Article 13

Untuk menjamin penyelenggaraan SPIP di KPU Provinsi, dibentuk satuan tugas SPIP KPU Provinsi.

Article 14

Satuan tugas SPIP KPU Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai wewenang dan tanggung jawab: a. melaksanakan koordinasi intern tahapan penyelenggaraan SPIP yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan; b. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan petunjuk teknis dan standar operasional prosedur penyelenggaraan SPIP; dan c. melaksanakan koordinasi dengan Perwakilan BPKP.

Article 15

(1) Susunan keanggotaan satuan tugas SPIP KPU Provinsi ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi. (2) Keanggotaan satuan tugas SPIP KPU Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan dari pejabat atau pegawai dari kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah.

Article 16

Penyelenggaraan SPIP di Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.

Article 17

(1) Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, mempunyai wewenang dan tanggung jawab: a. melakukan pengisian kartu kendali SPIP; b. menjalankan manajemen risiko; c. mengelola, memelihara, dan mendokumentasikan penyelenggaraan SPIP; dan d. menyusun laporan penyelenggaraan SPIP yang mencakup unsur SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1). (2) Selain wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan penilaian mandiri atas maturitas penyelenggaraan SPIP. (3) Sekretaris KPU Kabupaten/Kota menyampaikan laporan pengisian kartu kendali SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan laporan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota dan Sekretaris Jenderal KPU melalui Sekretaris KPU Provinsi. (4) Sekretaris KPU Kabupaten/Kota menyampaikan kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota dan Sekretaris Jenderal KPU melalui Sekretaris KPU Provinsi laporan atas: a. pengisian kartu kendali SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap 1 (satu) bulan sekali; dan b. penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap 6 (enam) bulan sekali. (5) Laporan hasil pengisian kartu kendali SPIP dan laporan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota serta disetujui oleh anggota KPU Kabupaten/Kota yang menangani tugas dan fungsi di divisi hukum dan pengawasan.

Article 18

Untuk menjamin penyelenggaraan SPIP di KPU Kabupaten/Kota, dibentuk satuan tugas SPIP KPU Kabupaten/Kota.

Article 19

Satuan tugas SPIP KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai wewenang dan tanggung jawab: a. melaksanakan koordinasi intern tahapan penyelenggaraan SPIP yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan; b. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan petunjuk teknis dan standar operasional prosedur penyelenggaraan SPIP; dan c. melaksanakan koordinasi dengan Perwakilan BPKP.

Article 20

(1) Susunan keanggotaan satuan tugas SPIP KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota. (2) Keanggotaan satuan tugas SPIP KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan dari pejabat atau pegawai dari kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah.

BAB 3

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Article 16

Correction

Penyelenggaraan SPIP di Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota.

Article 17

Correction

(1) Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, mempunyai wewenang dan tanggung jawab: a. melakukan pengisian kartu kendali SPIP; b. menjalankan manajemen risiko; c. mengelola, memelihara, dan mendokumentasikan penyelenggaraan SPIP; dan d. menyusun laporan penyelenggaraan SPIP yang mencakup unsur SPIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1). (2) Selain wewenang dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris KPU Kabupaten/Kota dapat melakukan penilaian mandiri atas maturitas penyelenggaraan SPIP. (3) Sekretaris KPU Kabupaten/Kota menyampaikan laporan pengisian kartu kendali SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan laporan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota dan Sekretaris Jenderal KPU melalui Sekretaris KPU Provinsi. (4) Sekretaris KPU Kabupaten/Kota menyampaikan kepada Ketua KPU Kabupaten/Kota dan Sekretaris Jenderal KPU melalui Sekretaris KPU Provinsi laporan atas: a. pengisian kartu kendali SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap 1 (satu) bulan sekali; dan b. penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) setiap 6 (enam) bulan sekali. (5) Laporan hasil pengisian kartu kendali SPIP dan laporan penyelenggaraan SPIP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditandatangani oleh Sekretaris KPU Kabupaten/Kota serta disetujui oleh anggota KPU Kabupaten/Kota yang menangani tugas dan fungsi di divisi hukum dan pengawasan.

Article 18

Untuk menjamin penyelenggaraan SPIP di KPU Kabupaten/Kota, dibentuk satuan tugas SPIP KPU Kabupaten/Kota.

Article 19

Satuan tugas SPIP KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai wewenang dan tanggung jawab: a. melaksanakan koordinasi intern tahapan penyelenggaraan SPIP yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan; b. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan petunjuk teknis dan standar operasional prosedur penyelenggaraan SPIP; dan c. melaksanakan koordinasi dengan Perwakilan BPKP.

Article 20

(1) Susunan keanggotaan satuan tugas SPIP KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota. (2) Keanggotaan satuan tugas SPIP KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambahkan dari pejabat atau pegawai dari kementerian/lembaga dan/atau pemerintah daerah.

Peraturan Badan Nomor 8 Tahun 2023 tentang PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

BAB I

Article 1

BAB I

Article 1

BAB II

Article 2

Article 3

Article 4

BAB III

Article 5

Article 21

BAB Kesatu

Article 5

BAB Kedua

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

BAB 1

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

BAB 2

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

BAB 3

Article 16

Article 17

Article 18

Article 19

Article 20

BAB Ketiga

Article 21

BAB IV

Article 22

Article 23

Article 24

BAB Kesatu

Article 22

BAB Kedua

Article 23

BAB Ketiga

Article 24

BAB V

Article 25

BAB VI

Article 26

Article 27

Article 28

Article 29