KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 1999 tentang BADAN PENGEMBANGAN KEHIDUPAN BERNEGARA

KEPPRES Nomor 85 Tahun 1999

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Legal documents are displayed in Bahasa Indonesia, their official language of publication.

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Article 1

(1) Badan Pengembangan Kehidupan Bernegara, yang selanjutnya dalam Keputusan PRESIDEN ini disebut BPKB, adalah lembaga pemerintah non-departemen yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada PRESIDEN. (2) BPKB dipimpin oleh seorang Kepala.

Article 2

BPKB mempunyai tugas mengkaji dan membudayakan Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan bernegara dan berdemokrasi.

BAB II

ORGANISASI

Article 4

Correction

(1) Susunan organisasi BPKB terdiri dari: a. Kepala; b. Sekretariat Utama; c. Deputi Pengkajian Kehidupan Bernegara; d. Deputi Bidang Sosialisasi dan Pembudayaan Kehidupan Bernegara. (2) Di lingkungan BPKB dapat dibentuk Kelompok Tenaga Ahli.

Article 5

Correction

Kepala Mempunyai tugas: a. memimpin BPKB sesuai dengan tugas yang telah digariskan dalam peraturan yang berlaku dan kebijaksanaan pemerintah, serta membina sumber daya BPKB agar berdaya guna dan berhasil guna; b. MENETAPKAN kebijkasanaan pengkajian dan pembudayaan Pancasila sebagai dasar dalam kehidupan bernegara dan berdemokrasi; c. melaksanakan kerja sama dengan lembaga pemerintah, organisasi polotik dan kemasyarakatan, dan lembaga lainnya.

Article 6

Sekretariat Utama adalah unsur pembantu pimpinan BPKB yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Article 7

Sekretariat Utama mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pembinaan dan pelayanan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPKB.

Article 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat Utama menyelenggarakan fungsi : a. pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi kegiatan di lingkungan BPKB; b. pengkoordinasikan perencanaan dan perumusan kebijaksanaan teknis di bidang pengkajian dan pembudayaan Pancasila dalam kehidupan bernegara dan demokrasi; c. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, organisasi dan tata leksana, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga; d. pengkoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tugas BPKB; e. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan BPKB.

Article 9

Deputi Bidang Pengkajian Kehidupan bernegara adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BPKB yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Article 10

Deputi Bidang Pengkajian Kehidupan Bernegara mempunyai tugas menyelenggarakan pengkajian Pencasila sebagai dasar dalam kehidupan bernegara dan berdemokrasi.

Article 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Deputi Bidang Pengkajian Kehidupan Bernegara menyelenggarakan fungsi; a. pengkajian Pancasila sebagai dasar dalam kehidupan bernegara dan berdemokrasi; b. pelaksanaan kerja sama di bidang pengkajian Pancasila dengan instansi pemerintah, organisasi politik dan kemasyarakatan, dan lembaga lainnya.

Article 12

Deputi Bidang Siosialisasi dan Pembudayaan Kehidupan Bernegara adalah unsur pelaksanaan sebagian tugas dan fungsi BPKB yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala.

Article 13

Deputi Bidang Sosialisasi dan Pembudayaan Kehidupan Bernegara mempunyai tugas menyelenggarakan sosialisasi dan pembudayaan Pancasila sebagai dasar dalam kehidupan bernegara dan berdemokrasi,

Article 14

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Deputi Bidang Sosialisasi dan pembudayaan Kehidupan Bernegara menyelenggarakan fungsi: a. sosialisasi dan pembudayaan Pancasila sebagai dasar dalam kehidupan bernegara dan berdemokrasi; b. pelaksanaan kerja sama di bidang sosialisasi dan pembudayaan Pancasila dengan instansi pemerintah, organisasi politik dan kemasyarakatan, dan lembaga lainnya.

Article 15

(1) Kelompok Tenaga Ahli terdiri dari beberapa orang, yang karena kapasitas dan kepakarannya, diberi tugas memberikan telaahan dan masukan kepada Kelapa. (2) Kelompok ... (2) Kelompok Tenaga Ahli adalah di luar struktur eselon jabatan. (3) Dalam melaksanakan tugasnya, kelompok Tenaga Ahli bertanggung jawab kepada Kepala.

Keputusan Presiden Nomor 85 Tahun 1999 tentang BADAN PENGEMBANGAN KEHIDUPAN BERNEGARA

BAB I

Article 1

Article 2

BAB I

Article 1

Article 2

Article 3

BAB II

Article 4

Article 5

Article 6

Article 7

Article 8

Article 9

Article 10

Article 11

Article 12

Article 13

Article 14

Article 15

BAB Kedua

Article 5

BAB Kelima

BAB Kelima

Article 6

Article 7

Article 8

BAB Keempat

BAB Keempat

Article 9

Article 10

Article 11

BAB Kelima

BAB Kelima

Article 12

Article 13

Article 14

BAB Keenam

Article 15

BAB III

Article 16

BAB IV

Article 17

BAB V

Article 18

BAB VI

Article 19

BAB VII

Article 20

BAB VIII

Article 21