KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1998 tentang KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT NEGARA

KEPPRES Nomor 62 Tahun 1998

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Article 4

Sekretariat Negara terdiri dari: 1. Sekretariat Kabinet; 2. Sekretariat Militer; 3. Sekretariat Pengendalian Operasional Pembangunan; 4. Rumah Tangga Kepresidenan; 6. Staf yang terdiri dari: a. Sekretariat. b. Asisten. c. Staf Ahli.

Article 5

(1) Sekretariat Kabinet dipimpin Sekretaris Kabinet dan bertugas membantu Sekretaris Negara dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat Negara dalam memberikan dukungan staf dan administrasi sehari-hari kepada PRESIDEN dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan Negara termasuk di bidang peraturan perundang-undangan. (2) Sekretariat ... (2) Sekretariat Kabinet terdiri: 1. Biro Hukum dan Perundang-undangan; 2. Biro Sosial dan Pemerintahan; 3. Biro Moneter dan Jasa; 4. Biro Ekonomi dan Perdagangan; 5. Biro Administrasi Kepegawaian; 6. Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri. (3) Sekretaris Kabinet dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Negara.

Article 6

(1) Sekretariat Militer dipimpin Sekretaris Militer dan bertugas membantu Sekretaris Negara dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat Negara dalam: 1. memberikan dukungan staf dan administrasi sehari-hari kepada PRESIDEN dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi atas Angkatan Bersenjata Republik INDONESIA; 2. pengkoordinasian penyelenggaraan pengamanan PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN beserta keluarga. (2) Sekretariat Militer terdiri dari: 1. Biro Administrasi Militer; 2. Biro Tanda-tanda Jasa/Kehormatan; 3. Biro Pengamanan. (3) Sekretaris Militer dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Negara. (4) Sekretaris ... (4) Sekretaris Militer karena jabatannya menjalankan tugas pula sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Tanda-tanda Kehormatan Republik INDONESIA.

Article 7

(1) Sekretariat Pengendalian Operasional Pembangunan dipimpin Sekretaris Pengendalian Operasional Pembangunan dan bertugas membantu Sekretaris Negara dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat Negara dalam memberikan dukungan staf dan administrasi sehari-hari kepada PRESIDEN dalam penyelenggaraan pengendalian operasional pembangunan; (2) Sekretariat Pengendalian Operasional Pembangunan terdiri dari: 1. Biro Pengumpulan dan Pengolahan Data; 2. Biro Proyek-proyek Bantuan PRESIDEN; 3. Biro Umum; (3) Sekretaris Pengendalian Operasional Pembangunan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Negara.

Article 8

(1) Rumah Tangga Kepresidenan dipimpin oleh Kepala Rumah Tangga Kepresidenan dan bertugas membantu Sekretaris Negara dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat Negara dalam memberikan pelayanan kerumahtanggaan dan keprotokolan kepada PRESIDEN dan Wakil PRESIDEN; (2) Rumah ... (2) Rumah Tangga Kepresidenan terdiri dari: 1. Biro Protokol; 2. Biro Dokumentasi dan Media Massa; 3. Biro Umum; 4. Rumah Tangga Istana-istana. (3) Kepala Rumah Tangga Kepresidenan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Negara.

Article 9

(1) Sekretariat Wakil PRESIDEN dipimpin Sekretaris Wakil PRESIDEN dan bertugas membantu Sekretaris Negara dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat Negara dalam penyelenggaraan dukungan staf dan administrasi termasuk bantuan pelayanan kerumah-tanggaan dan keprotokolan sehari-hari kepada Wakil PRESIDEN dalam melaksanakan tugas-tugasnya; (2) Sekretaris Wakil dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Wakil PRESIDEN dan memperhatikan petunjuk Sekretaris Negara. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan susunan organisasi Sekretariat Wakil PRESIDEN diatur tersendiri dengan Keputusan PRESIDEN.

Article 10

(1) Sekretariat adalah satuan kerja dilingkungan Sekretariat Negara yang dipimpin Sekretaris, dan bertugas membantu Sekretaris Negara dalam memberikan layanan administrasi bagi kelancaran pelaksanaan tugas sehari-hari Sekretaris Negara dan seluruh satuan tugas dilingkungan Sekretariat Negara. (2) Layanan ... (2) Layanan administrasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi: 1. layanan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Pimpinan; 2. pengurusan persuratan, dokumentasi dan kepustakaan; 3. pengurusan anggaran; 4. pengurusan dukungan sarana-prasarana dan perlengkapan dalam arti yang luas serta pemeliharaannya; 5. pengurusan kesejahteraan pegawai; 6. pengurusan keamanan dan kesehatan lingkungan; 7. lain-lain yang ditugaskan Sekretaris Negara. (3) Sekretariat terdiri dari: 1. Biro Umum; 2. Biro Anggaran; 3. Biro Tata Usaha; 4. Sebanyak-banyaknya tiga Pembantu Sekretaris; 5. Unit Keamanan Dalam; 6. Unit Kesehatan. (4) Sekretaris dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Negara.

Article 11

(1) Asisten adalah unsur staf yang bertugas membantu Sekretaris Negara dalam melaksanakan kegiatan tertentu dalam lingkup tugas dan fungsi Sekretariat Negara; (2) Asisten terdiri dari: 1. Asisten Urusan Khusus; 2. Asisten ... 2. Asisten Urusan Dana Bantuan PRESIDEN; 3. Asisten Urusan Lembaga Pemerintah non Departemen (LPND); 4. Asisten Urusan Penghubung; 5. Asisten Urusan Pengawasan; 6. Asisten Urusan Luar Negeri. (3) Setiap Asisten mempunyai sebanyak-banyaknya lima Pembantu Asisten sesuai dengan kebutuhan; (4) Asisten dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Negara.

Article 12

(1) Staf Ahli adalah unsur staf yang bertugas membantu Sekretaris Negara dengan pemikiran dan nasehat dalam masalah-masalah tertentu berdasarkan keahlian, baik atas permintaan Sekretaris Negara maupun atas prakarsa sendiri. (2) Staf Ahli dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Negara.

Article 13

Apabila Sekretaris Negara diberi kedudukan sebagai Menteri Negara, maka sebutan staf Sekretaris Negara masing-masing adalah Sekretaris, Asisten dan Staf Ahli Menteri Sekretaris Negara.

Article 14

(1) Biro-biro dibagi dalam Bagian, Bagian dibagi dalam Sub-sub Bagian. (2) Dalam ... (2) Dalam melaksanakan tugas: a. Kepala Biro bertanggung jawab terhadap Sekretaris atau Kepala Rumah Tangga Kepresidenan; b. Kepala Rumah Tangga Istana Wakil PRESIDEN bertanggung jawab kepada Sekretaris Wakil PRESIDEN; c. Pembantu Asisten bertanggung jawab kepada Asisten; d. Kepala Unit bertanggung jawab kepada Sekretaris atau Kepala Rumah Tangga Kepresidenan; e. Kepala Bagian atau Staf Pembantu Asisten bertanggung jawab kepada Kepala Biro atau Pembantu Asisten; f. Kepala Sub Bagian bertanggung jawab kepada Kepala Bagian atau Kepala Unit.

Article 15

Penjabaran lebih lanjut satuan-satuan organisasi dalam susunan organisasi Sekretariat Negara, uraian tugas, kewenangan dan tata kerja yang lebih rinci, ditetapkan Sekretaris Negara setelah mendapat persetujuan Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

BAB III

TATA KERJA

Article 16

Semua satuan kerja berikut unsur-unsur dalam setiap satuan kerja didalamnya wajib saling berkoordinasi dan menerapkan prinsip sinkronisasi dan integrasi, baik dalam setiap dan antar satuan kerja dalam lingkungan organisasi Sekretariat Negara maupun dalam pelaksanaan tugas keluar. Pasal 17 …

Article 17

Sekretaris Negara melakukan pengendalian terhadap kegiatan seluruh satuan kerja di lingkungan Sekretariat Negara dalam pelaksanaan tugas masing-masing.

Article 18

Sekretaris Kabinet, Sekretaris Militer, Sekretaris Pengendalian Operasional Pembangunan, Kepala Rumah Tangga Kepresidenan dan Sekretaris Wakil PRESIDEN melapor kepada Sekretaris Negara berkenaan dengan petunjuk atau penugasan yang diterima langusng dari PRESIDEN atau Wakil PRESIDEN.

Article 19

(1) Penyampaian petunjuk dari Sekretaris Negara, pengajuan hasil pelaksanaan tugas, dan penyampaian laporan kepada Sekretaris Negara, dilakukan secara berjenjang sesuai dengan tingkatan jabatan dalam susunan organisasi Sekretariat Negara. (2) Dalam keadaan tertentu karena sifat pekerjaan yang memerlukan kecepatan atau memerlukan kerahasiaan, Sekretaris Negara dapat langsung menugaskan pejabat dilingkungan Sekretariat Negara untuk membantunya dalam menyelesaikan sesuatu tugas. (3) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), pejabat yang ditugaskan Sekretaris Negara tetap wajib melaporkan pelaksanaan tugas tersebut kepada pejabat eselon I yang menjadi atasan dalam satuan kerjanya. (4) Pengajuan ... (4) Pengajuan laporan Sekretaris Negara kepada PRESIDEN dilaksanakan dengan membubuhi paraf pejabat yang mengajukan laporan yang bersangkutan. (5) Sekretaris Negara membubuhkan paraf pada lembar kedua setiap dokumentasi yang perlu ditanda tangani PRESIDEN.

Article 20

Dalam rangka penyelenggaraan layanan administrasi, Sekretaris selaku unsur staf: 1. membangun dan mengembangkan sistem kendali persuratan yang efektif dan efisien; 2. secara teratur dan berkala meneliti ketersediaan dan pemenuhan dukungan yang dibutuhkan seluruh satuan kerja dilingkungan Sekretariat Negara, LPND dan Kantor-kantor Menteri Negara.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Article 24

Dengan berlakunya Keputusan PRESIDEN ini, Kpeutusan PRESIDEN Nomor 8 Tahun 1978 tentang Organisasi Sekretariat Negara sebagaimana telah lima kali diubah terakhir dengan Keputusan PRESIDEN Nomor 87 Tahun 1996 dinyatakan tidak berlaku lagi. Pasal 25 …

Article 25

Keputusan PRESIDEN ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 April 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. SOEHARTO Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Kepala Biro Hukum dan Perundang-undangan ttd. Lambock V. Nahattands PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 1998 TENTANG PEMBUBARAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KERTA NIAGA DAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT DHARMA NIAGA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan efisiensi Badan Usaha Milik Negara dan pemanfaatan kekayaan Negara pada umumnya, maka dipandang perlu untuk membubarkan Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Kerta Niaga yang didirikan berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 32 Tahun 1970; b. bahwa untuk lebih meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Dharma Niaga, dipandang perlu untuk melakukan penambahan penyertaan modal Negara Republik INDONESIA ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) tersebut; c. bahwa kekayaan Negara yang berasal dari sisa hasil likuidasi atas Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Kerta Niaga dapat ditetapkan sebagai penambahan penyertaan modal Negara ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Dharma Niaga; d. bahwa pembubaran Perusahaan Perseroan (PRESERO) PT Kerta Niaga dan penambahan penyertaan modal Negara ke dalam Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Dharma Niaga, perlu ditetapkan dalam PERATURAN PEMERINTAH; Mengingat : … Mengingat : 1. Pasal 5 ayat (2) UNDANG-UNDANG Dasar 1945; 2. UNDANG-UNDANG Nomor 9 Tahun 1969 tentang Penetapan PERATURAN PEMERINTAH Pengganti UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 1969 tentang Bentuk-bentuk Usaha Negara (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890) menjadi UNDANG-UNDANG (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2904); 3. UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3587); 4. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 22 Tahun 1970 tentang Pendirian Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Dharma Niaga (Lembaran Negara Tahun 1970 Nomor 32); 5. PERATURAN PEMERINTAH Nomor 12 Tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (PERSERO) (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3731); MEMUTUSKAN: MENETAPKAN : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBUBARAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT KERTA NIAGA DAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT DHARMA NIAGA. Pasal 1 …

Article 1

Terhitung sejak berlakunya PERATURAN PEMERINTAH ini, Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Kerta Niaga yang didirikan berdasarkan PERATURAN PEMERINTAH Nomor 32 Tahun 1970 dibubarkan.

Article 2

Pelaksanaan likuidasi dalam rangka pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh Menteri Keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Article 3

(1) Semua kekayaan sisa hasil likuidasi Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Kerta Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi kekayaan Negara. (2) Kekayaan Negara yang berasal dari sisa hasil likuidasi atas Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Kerta Niaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan sebagai penambahan penyertaan modal Negara ke dalam modal saham Perusahaan Perseroan (PRESERO) PT Dharma Niaga. (3) Besarnya nilai penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Pasal 4 …

Article 4

Pelaksanaan penambahan penyertaan modal Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilakukan menurut ketentuan UNDANG-UNDANG Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam PERATURAN PEMERINTAH Nomor 12 Tahun 1998 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

Article 5

Dengan dilikuidasinya Perusahaan Perseroan (PERSERO) PT Kerta Niaga, maka PERATURAN PEMERINTAH Nomor 32 Tahun 1970 dinyatakan tidak berlaku.

Article 6

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan PERATURAN PEMERINTAH ini diatur oleh Menteri Keuangan.

Article 7

PERATURAN PEMERINTAH ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar … Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan PERATURAN PEMERINTAH ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 Pebruari 1998 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA ttd. SOEHARTO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 25 Pebruari 1998 MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA ttd. MOERDIONO LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 41