KEPPRES

Keputusan Presiden Nomor 117 Tahun 2000 tentang SEKRETARIAT NEGARA

KEPPRES Nomor 117 Tahun 2000

This content is not legal advice. Always refer to official sources for legal certainty.

Article 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Sekretariat Negara menyelenggarakan fungsi : a. perencanaan, pengaturan, dan pengendalian pemanfaatan aset negara yang berada di bawah penguasaan dan atau pengawasan Sekretariat Negara; b. penyelenggaraan urusan organisasi dan kepegawaian di lingkungan Sekretariat Negara; c. penyelenggaraan urusan perencanaan, pengambangan dan peningkatan kemampuan akademik pegawai di lingkungan Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Sekretariat PRESIDEN, Sekretariat Militer PRESIDEN; d. penyelenggaraan koordinasi perencanaan program kerja di lingkungan Sekretariat Negara; e. penerbitan peraturan perundang-undangan dan penanganan administrasi hukum dalam kerangka penlayanan administrasi kepada PRESIDEN selaku Kepala Negara; f. penyiapan bahan-bahan yang diperlukan bagi penyusunan naskah kepresidenan serta penyelenggaraan dukungan informatika; g. penyelenggaraan urusan penerjemahan naskah bagi dan penerjemahan dokumen Sekretariat Negara; h. penyelenggaraan kajian masalah dalam negeri; i. penyelenggaraan kajian masalah internasional; j. penyelenggaraan hubungan dengan lembaga tertinggi/tinggi negara dan organisasi kemasyarakatan, serta pengkajian organisasi politik; k. penyelenggaraan koordinasi urusan administrasi keuangan di lingkungan Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Sekretariat PRESIDEN dan Sekretariat Militer PRESIDEN serta lembaga-lembaga non struktural pemerintah yang ditetapkan PRESIDEN, yang anggarannya dikoordinasikan oleh Sekretariat Negara; l. penyelenggaraan administrasi umum di lingkungan Sekretariat Negara; m. penyelenggaraan administrasi bangunan dan kendaraan di lingkungan Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, dan Sekretariat Militer PRESIDEN; n. penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi pegawai Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Sekretariat PRESIDEN, Sekretariat Militer PRESIDEN serta Sekretariat Wakil PRESIDEN; o. penyelenggaraan urusan keamanan dalam di lingkungan Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, dan Sekretariat Militer PRESIDEN; p. penyelenggaraan urusan kerjasama teknik luar negeri; q. pengembangan akuntabilitas kenerja di lingkungan Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Sekretariat PRESIDEN dan Sekretariat Militer PRESIDEN.

BAB II

ORGANISASI

Article 4

(1) Sekretariat Negara terdiri dari : a. Deputi Bidang Pemberdayaan Sumber Daya; b. Deputi Bidang Dukungan Kebijakan; c. Deputi Bidang Hubungan Lembaga Negara dan Lembaga Masyarakat; d. Deputi Bidang Administrasi e. Staf Ahli. (2) Dalam melaksanakan tugas tertentu yang belum tertampung dalam unit sebagaimana tersebut dalam ayat 1 Pasal ini, Sekretariat Negara dapat membentuk Pusat.

Article 5

Deputi Bidang Pemberdayaan Sumber Daya mempunyai tugas membantu Sekretaris Negara dalam perencanaan program, pemberdayaan aset negara yang berada dalam penguasaan dan atau pengawasan Sekretariat Negara, dan penyelenggaraan urusan organisasi, dan kepegawaian serta urusan perencanaan dan pengembangan sumber daya.

Article 6

Deputi Bidang Dukunga Kebijakan mempunyai tugas membantu Sekretaris Negara dalam melaksanakan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan naskah kepresidenan, administrasi hukum, dukungan informatikan, serta kajian masalah-masalah dalam negeri dan internasional.

Article 7

Deputi Bidang Hubungan Lembaga Negara dan Lembaga Masyarkat mempunyai tugas membantu Sekretariat Negara dalam menyelenggarakan hubungan dengan lembaga tertinggi/tinggi negara, dan oraganisasi kemasyarakatan, serta kajian organisasi politik.

Article 8

Deputi Bidang administrasi mempunyai tugas membantu Sekretaris Negara dalam melaksanakan kegiatan dan pengendalian di bidang administrasi keuangan, administrasi umum dan urusan kerjasama teknik luar negeri, serta ketatausahaan.

Article 9

Staf Ahli mempunyai tugas membantu Sekretaris Negara dalam melaksanakan pengkajian, dan penyampaian hasil pemikiran, serta saran dalam bidang tertentu berdasarkan keahliannya, baik atas permintaan Sekretaris Negara maupun atas prakarsa sendiri.

Article 10

(1) Deputi terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) Biro. (2) Staf Ahli sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang. (3) Pusat terdiri dari sebanyak-banyaknya 3 (tiga) Bidang. (4) Biro terdiri dari sebanyak-banyaknya 5 (lima) Bagian. (5) Bagian terdiri dari sebanyak-banyaknya 4 (empat) Subbagian. (6) Di lingkungan Sekretariat Negara dapat diangkat pejabat fungsional sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Article 11

Jika dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Sekretaris Negara dapat membentuk Kelompok-kelompok Kerja.