Peraturan Pemerintah (PP)
4.362 regulations
PP Nomor 64 Tahun 1991
Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 1991 tentang PEMBENTUKAN KOTA ADMINISTRATIF LANGSA
PP Nomor 63 Tahun 1991
Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1991 tentang PEMBENTUKAN KOTA ADMINISTRATIF PAGAR ALAM
PP Nomor 62 Tahun 1991
Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1991 tentang PEMBENTUKAN KOTA ADMINISTRATIF RANTAU PRAPAT
PP Nomor 61 Tahun 1991
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1991 tentang PEMBENTUKAN KECAMATAN KOTA PADANG DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II REJANG LEBONG, KECAMATAN SEGINIM DAN SUKARAJA DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BENGKULU SELATAN DAN KECAMATAN PUTRI HIJAU DAN PADANG JAYA DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BENGKULU UTARA DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BENGKULU
PP Nomor 60 Tahun 1991
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1991 tentang PEMBENTUKAN KECAMATAN BATIN XXIV, MARO SEBO DAN PEMAYUNG DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BATANG HARI, KECAMATAN JUJUHAN, TANAH SEPENGGAL DAN RIMBO BUJANG DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BUNGO TEBO, KECAMATAN PENGABUAN, MENDAHARA DAN RANTAU RASAU DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TANJUNG JABUNG DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI
PP Nomor 6 Tahun 1991
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1991 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. KERTAS GOWA
PP Nomor 59 Tahun 1991
Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1991 tentang PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PELABUHAN IV MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PP Nomor 58 Tahun 1991
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1991 tentang PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PELABUHAN III MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PP Nomor 57 Tahun 1991
Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 1991 tentang PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PELABUHAN II MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PP Nomor 56 Tahun 1991
Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1991 tentang PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PELABUHAN I MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PP Nomor 55 Tahun 1991
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1991 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN UMUM (PERUM) POS DAN GIRO
PP Nomor 54 Tahun 1991
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1991 tentang PEMBENTUKAN KOTA ADMINISTRATIF BANJAR
PP Nomor 53 Tahun 1991
Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 1991 tentang PEMBENTUKAN KOTA ADMINISTRATIF WATAMPONE
PP Nomor 52 Tahun 1991
Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1991 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) TELEKOMUNIKASI
PP Nomor 51 Tahun 1991
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1991 tentang PEMINDAHAN SISA KREDIT ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1990/1991 KE TAHUN ANGGARAN 1991/1992
PP Nomor 50 Tahun 1991
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991 tentang PEMBENTUKAN KECAMATAN BERASTAGI DAN MARDINDING DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KARO, KECAMATAN PEMATANG BANDAR, HUTABAYU RAJA DAN UJUNG PADANG DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIMALUNGUN, KECAMATAN PARBULUAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II DAIRI DAN KECAMATAN MEDAN PETISAH, MEDAN TEMBUNG, MEDAN HELVETIA, MEDAN POLONIA, MEDAN MAIMUN, MEDAN SELAYANG, MEDAN AMPLAS DAN MEDAN AREA DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MEDAN DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA
PP Nomor 5 Tahun 1991
Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1991 tentang PENYERTAAN MODAL NEGARA RI UNTUK PENDIRIAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PERKEBUNAN XXXII
PP Nomor 49 Tahun 1991
Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1991 tentang PEMBENTUKAN KECAMATAN RANTO PEUREULAK DI WILAYAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II ACEH TIMUR DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
PP Nomor 48 Tahun 1991
Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1991 tentang PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAAN UMUM (PERUM) SURVAI UDARA (PENAS) MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PP Nomor 47 Tahun 1991
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1991 tentang PEMBUBARAN PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. GITA KARYA DAN PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA YANG BERASAL DARI KEKAYAAN NEGARA HASIL LIKUIDASI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. GITA KARYA KE DALAM MODAL PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PERCETAKAN NEGARA RI DAN KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PRADNYA PARAMITA