Skip to main content
Back to Browse

Peraturan Pemerintah (PP)

4.362 regulations

PP Nomor 5 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1992 tentang PENGALIHAN BENTUK PERUSAHAN UMUM (PERUM) ANGKASA PURA I MENJADI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

In Force

PP Nomor 49 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1992 tentang PEMINDAHAN SISA KREDIT PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1991/1992 KE TAHUN ANGGARAN 1992/1993

In Force

PP Nomor 48 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1992 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) ANGKASA PURA I

In Force

PP Nomor 47 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1992 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PERHOTELAN DAN PERKANTORAN INDONESIA

In Force

PP Nomor 45 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1992 tentang PENYELENGGARAAN OTONOMI DAERAH DENGAN TITIK BERAT DAERAH TINGKAT II

In Force

PP Nomor 44 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1992 tentang PEMBENTUKAN 27 (DUAPULUH TUJUH) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LEBAK, PANDEGLANG, CIAMIS, SUKABUMI, INDRAMAYU, MAJALENGKA, KUNINGAN, TASIKMALAYA, BOGOR, GARUT, SUBANG, KARAWANG, BANDUNG,TANGERANG, CIANJUR, SERANG DAN DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BOGOR DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

In Force

PP Nomor 43 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1992 tentang PENAMBAHAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. INDUSTRI PESAWAT TERBANG NUSANTARA

In Force

PP Nomor 42 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1992 tentang PEMBENTUKAN 6 (ENAM) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN-KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BATANG HARI, BUNGO TEBO, TANJUNG JABUNG DAN SAROLANGUN BANGKO DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAMBI

In Force

PP Nomor 41 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1992 tentang PEMBENTUKAN KECAMATAN SOIBADA DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MANATUTO DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I TIMOR TIMUR

In Force

PP Nomor 40 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1992 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PELAYARAN NASIONAL INDONESIA

In Force

PP Nomor 4 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1992 tentang PENYELENGGARAAN TELEKOMUNIKASI UNTUK KEPERLUAN PERTAHANAN KEAMANAN NEGARA

In Force

PP Nomor 39 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang PERANSERTA MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN NASIONAL

In Force

PP Nomor 38 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang TENAGA KEPENDIDIKAN

In Force

PP Nomor 37 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1992 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. PERUSAHAAN PENERBANGAN GARUDA INDONESIA

In Force

PP Nomor 36 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1992 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN UMUM (PERUM) LISTRIK NEGARA

In Force

PP Nomor 35 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992 tentang PEMBENTUKAN 18 (DELAPAN BELAS) KECAMATAN DI WILAYAH KABUPATEN-KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SIMALUNGUN, DAIRI, TAPANULI SELATAN, KARO, TAPANULI UTARA, TAPANULI TENGAH, NIAS, LANGKAT DAN DI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MEDAN DALAM WILAYAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA UTARA

In Force

PP Nomor 34 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1992 tentang PENUNDAAN BERLAKUNYA PASAL 5 AYAT (1) PP 18-1991 TENTANG KETENTUAN KONVERSI HAK ATAS TANAH DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I TIMOR TIMUR MENURUT UU POKOK AGRARIA

In Force

PP Nomor 33 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1992 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

In Force

PP Nomor 32 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1992 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN UMUM (PERUM) DAMRI

In Force

PP Nomor 31 Tahun 1992

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1992 tentang PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA RI KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN UMUM (PERUM) PENGANGKUTAN PENUMPANG JAKARTA (PPD)

In Force