UU

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang HUBUNGAN LUAR NEGERI

UU Nomor 37 Tahun 1999

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB V

PERLINDUNGAN KEPADA WARGA NEGARA INDONESIA

Pasal 18

(1) Pemerintah Republik INDONESIA melindungi kepentingan warga negara atau badan hukum INDONESIA yang menghadapi permasalahan hukum dengan perwakilan negara asing di INDONESIA. (2) Pemberian perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan kebiasaan internasional.

Pasal 19

Perwakilan Republik INDONESIA berkewajiban : a. memupuk persatuan dan kerukunan antara sesama warga negara INDONESIA di luar negeri; b. memberikan pengayoman, perlindungan, dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum INDONESIA di luar negeri, sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum dan kebiasaan internasional.

Pasal 20

Dalam hal terjadi sengketa antara sesama warga negara atau badan hukum INDONESIA di luar negeri, perwakilan Republik INDONESIA berkewajiban membantu menyelesaikannya berdasarkan asas musyawarah atau sesuai dengan hukum yang berlaku.

Pasal 21

Dalam hal warga INDONESIA terancam bahaya nyata, Perwakilan berkewajiban memberikan perlindungan, membantu, dan menghimpun mereka di wilayah yang aman, serta mengusahakan untuk memulangkan mereka ke INDONESIA atas biaya negara.

Pasal 22

Dalam hal terjadi perang dan atau pemutusan hubungan diplomatik dengan suatu negara, Menteri atau pejabat lain yang ditunjuk oleh PRESIDEN, mengkoordinasikan usaha untuk mengamankan dan melindungi kepentingan nasional, termasuk warga negara INDONESIA.

Pasal 23

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 dilakukan melalui kerja sama dengan pemerintah setempat atau negara lain atau organisasi internasional yang terkait.

Pasal 24

(1) Perwakilan berkewajiban untuk mencatat keberadaan dan membuat surat keterangan mengenai kelahiran, perkawinan, perceraian, dan kematian warga negara Republik INDONESIA serta melakukan tugas-tugas konsuler lainnya di wilayah akreditasinya. (2) Dalam hal perkawinan dan perceraian, pencatatan dan pembuatan surat keterangan hanya dapat dilakukan apabila kedua hal itu telah dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di tempat wilayah kerja Perwakilan yang bersangkutan, sepanjang hukum dan ketentuan-ketentuan asing tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan INDONESIA.

BAB VII

APARATUR HUBUNGAN LUAR NEGERI

Pasal 28

(1) Menteri menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintah dan pembangunan dalam bidang Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negri. (2) Koordinasi dalam penyelenggaraan Hubungan Luar Negri dan pelaksanaan Politik Luar Negeri diselenggarakan oleh Menteri.

Pasal 29

(1) Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh adalah pejabat negara yang diangkat dan diberhentikan oleh PRESIDEN selaku Kepala Negara. (2) Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh mewakili negara dan bangsa INDONESIA dan menjadi wakil pribadi PRESIDEN Republik INDONESIA di suatu negara atau pada suatu organisasi internasional. (3) Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh yang telah menyelesaikan masa tugasnya mendapat hak keuangan dan administratif yang diatur dengan PERATURAN PEMERINTAH.

Pasal 30

(1) Untuk melaksanakan tugas diplomatik di bidang khusus, dapat mengangkat Pejabat lain setingkat Duta Besar. (2) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat dengan Keputusan PRESIDEN.

Pasal 31

(1) Pejabat Dinas Luar Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah mengikuti pendidikan dan latihan khusus bertugas di Departemen Luar Negeri dan Perwakilan Republik INDONESIA. (2) Ketentuan mengenai pendidikan dan latihan Pejabat Dinas Luar Negri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 32

(1) Pejabat Dinas Luar Negeri adalah Pejabat Fungsional Diplomat. (2) Pejabat Fungsional Diplomat dapat memegang jabatan struktural. (3) Tata cara pengangkatan dan penempatan Pejabat Dinas Luar Negeri diatur dengan Keputusan Menteri. (4) Hak dan kewajiban Pejabat Dinas Luar Negeri dan penempatannya pada Perwakilan INDONESIA diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 33

Jenjang kepangkatan dan gelar Pejabat Dinas Luar Negeri dan penempatannya pada Perwakilan Republik INDONESIA diatur dengan Keputusan Menteri.

Pasal 34

Hubungan kerja antara Departemen Luar Negeri dan Perwakilan Republik INDONESIA diatur dengan Keputusan Menteri.