Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang LANDAS KONTINEN ...

Pasal 1

Dalam UNDANG-UNDANG ini yang dimaksud dengan: a. Landas Kontinen INDONESIA adalah dasar laut dan tanah dibawahnya diluar perairan wilayah sebagaimana diatur dalam UNDANG-UNDANG Nomor 4 Prp. Tahun 1960 sampai kedalaman 200 meter atau lebih, dimana masih mungkin diselenggarakan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam. b. Kekayaan … b. Kekayaan alam adalah mineral dan sumber yang tak bernyawa lainnya didasar laut dan/atau di dalam lapisan tanah dibawahnya bersama-sama dengan organisme hidup yang termasuk dalam jenis sedinter yaitu organisme yang pada masa perkembangannya tidak bergerak baik diatas maupun dibawah dasar laut atau tak dapat bergerak kecuali dengan cara selalu menempel pada dasar laut atau lapisan tanah dibawahnya. c. Eksplorasi dan eksploitasi adalah usaha-usaha pemanfaatan kekayaan alam dilandas kontinen sesuai dengan istilah yang digunakan dalam peraturan perundangan yang berlaku dibidang masing-masing. d. Penyelidikan ilmiah adalah penelitian ilmiah atas kekayaan alam dilandas kontinen.

Pasal 1

Pasal 2

Koreksi

Penguasaan penuh dan hak eksklusif atas kekayaan alam di Landas Kontinen INDONESIA serta pemilikannya ada pada Negara.

Pasal 3

Koreksi

Dalam hal landas kontinen INDONESIA, termasuk depresi-depresi yang terdapat di landas Kontinen INDONESIA, berbatasan dengan negara lain, penetapan garis batas landas kontinen dengan negara lain dapat dilakukan dengan cara mengadakan perundingan untuk mencapai suatu persetujuan. BAB III …

Pasal 4

Koreksi

Eksplorasi dan eksploitasi sumber-sumber kekayaan alam dilandas kontinen INDONESIA dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dibidang masing-masing.

Pasal 5

Koreksi

Penyelenggaraan penyelidikan ilmiah atas kekayaan alam di Landas Kontinen diatur dengan PERATURAN PEMERINTAH.

Pasal 6

Koreksi

(1). Untuk melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UNDANG-UNDANG ini,dapat dibangun, dipelihara dan dipergunakan instalasi-instalasi, kapal-kapal dan/atau alat-alat lainnya di Landas Kontinen dan/atau diatasnya. (2). Untuk melindungi instalasi-instalasi, kapal-kapal dan/atau alat-alat lainnya tersebut pada ayat(1) pasal ini terhadap gangguan pihak ketiga, Pemerintah dapat MENETAPKAN suatu daerah terlarang yang lebarnya tidak melebihi 500 meter, dihitung dari setiap titik terluar pada instalasi-instalasi, kapal- kapal dan/atau alat-alat lainnya disekeliling instalasi-instalasi, kapal-kapal dan/atau alat-alat lainnya yang terdapat di Landas Kontinen dan/atau diatasnya. (3). Disamping … (3). Disamping daerah terlarang tersebut pada ayat (2) pasal ini Pemerintah dapat juga MENETAPKAN suatu daerah terbatas selebar tidak melebihi 1.250 meter terhitung dari titik-titik terluar dari daerah terlarang itu, dimana kapal-kapal pihak ketiga dilarang membuang atau membokar sauh.

Pasal 7

Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan tentang pembangunan, perlindungan dan penggunaan instalasi dan/atau alat-alat termaksud dalam Pasal 6 UNDANG-UNDANG ini akan diatur lebih lanjut dengan PERATURAN PEMERINTAH.

Pasal 8

Koreksi

(1). Barang siapa melakukan eksplorasl eksploitasi dan penyelidikan ilmiah sumber-sumber kekayaan lain di landas kontinen INDONESIA, diwajibkan mengambil langkah-langkah untuk: a. Mencegah terjadinya pencemaran air laut di landas kontinen INDONESIA dan udara diatasnya; b. Mencegah meluasnya pencemaran dalam hal terjadi pencemaran. (2). Ketentuan-ketentuan lebih lanjut yang berhubungan dengan pencemaran air laut di landas kontinen INDONESIA dan udara diatasnya dan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pencegahan dan penanggulangannya akan diatur lebih lanjut dengan PERATURAN PEMERINTAH. BAB VI …

Pasal 9

Koreksi

(1). Terhadap setiap perbuatan dan peristiwa yang terjadi pada, diatas atau dibawah instalasi-instalasi, alat-alat lainnya atau kapal-kapal yang berada di landas kontinen dan/atau diatasnya, untuk keperluan eksplorasi dan/atau eksploitasi kekayaan alam di landas kontinen atau daerah terlarang dan daerah terbatas dari instalasi-instalasi dan/atau alat-alat lainnya atau kapal-kapal yang bersangkutan, berlaku hukum dan segala peraturan perundang-undangan INDONESIA. (2). Instalasi-instalasi dan alat-alat di landas kontinen INDONESIA yang dipergunakan untuk eksplorasi dan eksploitasi sumber- sumber kekayaan alam dinyatakan sebagai daerah Pabean INDONESIA.

Pasal 10

Koreksi

(1). Dalam melaksanakan eksplorasi dan eksploitasi kekayaan alam di landas kontinen harus diindahkan dan dilindungi kepentingan-kepentingan: a. Pertahanan dan keamanan nasional; b. Perhubungan; c. Telekomunikasi dan transmisi listrik dibawah laut; d. Perikanan; e. Penyelidikan … e. Penyelidikan oceanografi dan penyelidikan ilmiah lainnya; f. Cagar alam. (2). Dalam hal-hal terdapat perselisihan-perselisihan antara kepentingan kepentingan tersebut dalam ayat (1) pasal ini mengenai pemanfaatan sumber-sumber kekayaan alam di landas kontinen INDONESIA,akan diselesaikan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (3). Apabila terjadi hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan tersebut pada ayat (1) pasal ini, Pemerintah dapat menghentikan untuk sementara waktu pengusahaannya atau dapat mencabut lain usaha yang bersangkutan.

Pasal 11

Koreksi

Kecuali dalam hal tidak diatur secara khusus oleh UNDANG-UNDANG lain, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya 6 (enam) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) barang siapa tidak mematuhi: a. Ketentuan-ketentuan dalam Pasal 4 UNDANG-UNDANG ini; b. Ketentuan-ketentuan dalam PERATURAN PEMERINTAH yang ditetapkan berdasarkan Pasal 5 dan Pasal 8 UNDANG-UNDANG ini.

Pasal 12

Koreksi

Tindak pidana tersebut dalam Pasal 11 UNDANG-UNDANG ini adalah kejahatan. BAB IX …

Pasal 13

Koreksi

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam UNDANG-UNDANG ini akan diatur lebih lanjut dengan PERATURAN PEMERINTAH.

Pasal 14

Koreksi

UNDANG-UNDANG ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan; Agar supaya setiap orang dapat mengatahuinya, memerintahkan pengundangan UNDANG-UNDANG ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik INDONESIA. Disahkan di Jakarta pada tanggal 6 Januari 1973. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, SOEHARTO JENDERAL TNI. Diundangkan di Jakarta pada tanggal 6 Januari 1973 SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA, SUDHARMONO, SH. MAYOR JENDERAL TNI.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1973 tentang LANDAS KONTINEN INDONESIA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

BAB III

Pasal 4

Pasal 5

BAB IV

Pasal 6

Pasal 7

BAB V

Pasal 8

BAB VI

Pasal 9

BAB VII

Pasal 10

BAB VIII

Pasal 11

Pasal 12

BAB IX

Pasal 13

Pasal 14