PERPRES

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2010 tentang KERJASAMA PEMERINTAH ACEH DENGAN LEMBAGA ATAU BADAN DI LUAR NEGERI

PERPRES Nomor 11 Tahun 2010

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan PRESIDEN ini yang dimaksud dengan: 1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah PRESIDEN Republik INDONESIA yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara sebagaimana dimaksud dalam UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945. 2. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik INDONESIA berdasarkan UNDANG-UNDANG Dasar Negara Republik INDONESIA Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur. 3. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan perangkat daerah Aceh. 4. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. 6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah Provinsi Aceh yang ditetapkan dengan Qanun Aceh. 7. Kerja sama Pemerintah Aceh dengan lembaga atau badan di luar negeri adalah bentuk hubungan antara Pemerintah Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik INDONESIA dengan lembaga atau badan di luar negeri. 8. Rencana kerja sama adalah ide atau gagasan dan rancangan naskah kerja sama yang dibuat Pemerintah Aceh mengenai kerja sama Pemerintah Aceh dengan lembaga atau badan di luar negeri, yang memuat pokok pikiran, ruang lingkup, dan tujuan yang akan dicapai. 9. Lembaga atau badan di luar negeri adalah pemerintah negara bagian/pemerintah daerah, kementerian/lembaga pemerintah non kementerian, lembaga non pemerintah, dan badan usaha milik negara atau swasta. 10. Naskah kerja sama adalah kesepakatan tertulis dalam bentuk dan nama tertentu, yang ditandatangani oleh Pemerintah Aceh dengan lembaga atau badan di luar negeri. 11. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri Republik INDONESIA. 12. Instansi terkait adalah kementerian/lembaga pemerintah non kementerian di tingkat pusat yang secara teknis membidangi kegiatan yang dikerjasamakan.

BAB III

TATA CARA KERJA SAMA

Pasal 6

Koreksi

(1) Dalam hal Pemerintah Aceh bermaksud mengadakan kerja sama dengan suatu lembaga atau badan di luar negeri harus terlebih dahulu menyusun rencana kerja sama. (2) Rencana kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri untuk mendapat pertimbangan, setelah mendapat persetujuan DPRA. (3) Sebelum memberikan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri melakukan koordinasi dengan Pemerintah Aceh dan instansi terkait.

Pasal 7

Dalam rancangan dan naskah kerja sama antara Pemerintah Aceh dengan lembaga atau badan di luar negeri, wajib dicantumkan frasa “Pemerintah Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik INDONESIA”.

Pasal 8

(1) Dalam rangka mengadakan perundingan atau pembahasan rancangan naskah kerja sama dengan lembaga atau badan di luar negeri, Pemerintah Aceh dapat mengikutsertakan unsur Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, dan unsur dari instansi terkait. (2) Dalam hal Pemerintah memandang perlu, unsur Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri dan unsur dari instansi terkait, wajib ikut serta dalam perundingan atau pembahasan rancangan naskah kerja sama.

Pasal 9

(1) Menteri Luar Negeri memberikan Surat Kuasa (Full Power) kepada Gubernur atau pejabat Pemerintah Aceh lain yang ditunjuk untuk menandatangani naskah kerja sama dengan lembaga atau badan di luar negeri. (2) Surat kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sepanjang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. (3) Menteri dapat memfasilitasi Gubernur atau pejabat Pemerintah Aceh lain yang ditunjuk untuk memperoleh Surat Kuasa.

Pasal 10

(1) Naskah kerja sama yang telah ditandatangani disampaikan kepada Menteri paling lambat 14 (empat belas) hari sejak tanggal ditandatangani Gubernur atau pejabat Pemerintah Aceh lain yang ditunjuk. (2) Atas permintaan Pemerintah Aceh, Menteri atau Kementerian/lembaga pemerintah non kementerian dapat memfasilitasi dan memberikan dukungan personil untuk kelancaran pelaksanaan kerja sama Pemerintah Aceh dengan lembaga atau badan di luar negeri.

Pasal 11

Perpanjangan kerja sama yang dibentuk berdasarkan Peraturan PRESIDEN ini, dilakukan sesuai kesepakatan bersama yang dituangkan dalam naskah kerja sama tersebut.

Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2010 tentang KERJASAMA PEMERINTAH ACEH DENGAN LEMBAGA ATAU BADAN DI LUAR NEGERI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

BAB IV

Pasal 12

BAB V

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB VI

Pasal 16

BAB VII

Pasal 17

BAB VIII

Pasal 18