PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2026

PERMEN Nomor 28 Tahun 2025

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut GWPP adalah penyelenggara urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi dan dalam rangka pelaksanaan tugas dan wewenang GWPP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2. Dekonsentrasi kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Dekonsentrasi kepada GWPP adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. 3. Dana Dekonsentrasi adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi, tidak termasuk dana yang dialokasikan untuk instansi vertikal pusat di daerah. 4. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. 5. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dilaksanakan oleh daerah dan desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Tugas Pembantuan. 6. Penerimaan Negara Bukan Pajak yang selanjutnya disingkat PNBP adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara, berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan pemerintah pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara. 7. Rekening Kas Umum Negara adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral. 8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 9. Program adalah penjabaran kebijakan beserta rencana penerapannya yang dimiliki Kementerian/Lembaga dan Bendahara Umum Negara untuk mengatasi suatu masalah strategis dalam mencapai hasil (outcome) tertentu sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga dan fungsi Bendahara Umum Negara dimaksud serta visi dan misi PRESIDEN. 10. Kegiatan adalah suatu aktivitas yang dilaksanakan untuk menghasilkan keluaran dalam mendukung terwujudnya sasaran Program. 11. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan yang memuat rincian kegiatan, anggaran, dan target kinerja dari masing- masing kementerian negara/lembaga, yang disusun menurut bagian anggaran kementerian negara/lembaga. 12. Kinerja adalah prestasi kerja berupa Keluaran dari suatu Kegiatan atau hasil dari suatu Program dengan kuantitas dan kualitas terukur. 13. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Program dan kebijakan. 14. Barang Milik Negara yang selanjutnya disebut BMN adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 15. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/ Barang-Wilayah Dekonsentrasi yang selanjutnya disebut UAPPA/B-W Dekonsentrasi adalah unit akuntansi yang berada di pemerintah daerah provinsi yang melakukan Kegiatan penggabungan laporan keuangan/barang dari seluruh Perangkat Daerah yang mendapatkan alokasi Dana Dekonsentrasi di wilayah kerjanya. 16. Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang-Wilayah Tugas Pembantuan yang selanjutnya disebut UAPPA/B-W Tugas Pembantuan adalah unit akuntansi yang berada di pemerintah daerah yang melakukan kegiatan penggabungan laporan keuangan/barang dari seluruh Perangkat Daerah yang mendapatkan alokasi Dana Tugas Pembantuan di wilayah kerjanya. 17. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran. 18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian.

BAB IV

PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 32

Koreksi

Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan pengelolaan dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan wajib disusun ke dalam laporan pertanggungjawaban meliputi: a. aspek manajerial; dan b. aspek akuntabilitas.

Pasal 33

Koreksi

(1) Laporan pertanggung jawaban aspek manajerial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a terdiri atas: a. pagu anggaran; b. target volume Keluaran; c. target indikator Kinerja Keluaran; d. rencana penarikan dana; e. realisasi anggaran; f. realisasi volume Keluaran; g. realisasi indikator Kinerja Keluaran; h. progres pekerjaan Keluaran; i. kendala yang dihadapi; dan j. saran tindak lanjut. (2) Progres pekerjaan Keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h berpedoman pada panduan pengukuran realisasi fisik yang ditetapkan oleh direktur jenderal/kepala badan yang membidangi Kegiatan dimaksud. (3) Laporan pertanggungjawaban aspek manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kepala daerah kepada Menteri melalui direktur jenderal/kepala badan pengelola Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan. (4) Pelaksanaan penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara daring oleh Kepala Perangkat Daerah pelaksana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan lingkup Kementerian Pertanian paling lambat minggu pertama bulan berikutnya.

Pasal 34

(1) Laporan pertanggungjawaban aspek akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b terdiri atas laporan keuangan dan laporan BMN. (2) Laporan pertanggungjawaban aspek akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan mengenai penatausahaan barang milik negara. (3) Laporan Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Menteri Pertanian melalui direktur jenderal/kepala badan pengelola Dana Dekosentrasi dan Dana Tugas Pembantuan. (4) Pelaksanaan penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara daring setiap bulan oleh Kepala Perangkat Daerah pelaksana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan lingkup Kementerian Pertanian paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. (5) Laporan pertanggungjawaban aspek akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setiap 1 (satu) tahun sekali kepada unit kerja Eselon I Kementerian Pertanian sesuai dengan Program.

Pasal 35

Penyusunan dan penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dapat dikoordinasikan dan dikonsolidasikan oleh sekretariat UAPPA/B-W lingkup Kementerian Pertanian dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi UAPPA/B-W Dekonsentrasi dan UAPPA/B-W Tugas Pembantuan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 23 Oktober 2025 MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, Œ ANDI AMRAN SULAIMAN Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR Ж LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PERTANIAN NOMOR 28 TAHUN 2025 TENTANG PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI DAN TUGAS PEMBANTUAN LINGKUP KEMENTERIAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2026 FORMAT RINCIAN KEGIATAN Format-1 RINCIAN KEGIATAN DANA DEKONSENTRASI NO. LOKASI/PROGRAM/SATKER/KEGIATAN ANGGARAN (Rp) 1. KALIMANTAN TIMUR (nama lokasi) ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas (nama Program) Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur (nama Satuan Kerja) Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan (nama kegiatan/KRO) Penguatan Perlindungan Tanaman Pangan dari Gangguan OPT dan DPI (nama kegiatan/KRO) 2. ... (nama lokasi) ... (nama Program) ... (nama Satuan Kerja) ... (nama kegiatan) ... (nama kegiatan) ... (nama kegiatan) 3. ... 4. ... ... Format-2 RINCIAN KEGIATAN DANA TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI NO. LOKASI/PROGRAM/SATKER/KEGIATAN ANGGARAN (Rp) 1. JAWA BARAT (nama lokasi) ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas (nama Program) Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat (nama Satuan Kerja) Pengelolaan Produksi Tanaman Aneka Kacang dan Umbi (nama kegiatan/KRO) Pengelolaan Produksi Tanaman Serealia (nama kegiatan/KRO) Pengelolaan Sistem Penyediaan Benih Tanaman Pangan (nama kegiatan/KRO) 2. ... (nama lokasi) ... (nama Program) ... (nama Satuan Kerja) ... (nama kegiatan) ... (nama kegiatan) ... (nama kegiatan) 3. ... 4. ... ... Format-3 RINCIAN KEGIATAN DANA TUGAS PEMBANTUAN KABUPATEN/KOTA NO. LOKASI/PROGRAM/SATKER/KEGIATAN ANGGARAN (Rp) 1. JAWA BARAT (nama lokasi) ketersediaan, akses dan konsumsi pangan berkualitas (nama Program) Dinas Pertanian, Perkebunan, Pangan dan Hortikultura Kabupaten Cianjur (nama Satuan Kerja) Peningkatan Produksi Sayuran dan Tanaman Obat (nama kegiatan/KRO) Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura (nama kegiatan/KRO) 2. ... (nama lokasi) ... (nama Program) ... (nama Satuan Kerja) ... (nama kegiatan) ... (nama kegiatan) ... (nama kegiatan) 3. ... 4. ... ... MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. ANDI AMRAN SULAIMAN

Peraturan Menteri Nomor 28 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2026

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB III

BAB IV

Pasal 32

Pasal 33

Pasal 34

Pasal 35

BAB V

Pasal 36

Pasal 37

Pasal 38

BAB VI

Pasal 39