PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2023 tentang PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA DALAM BENTUK PEKERJAAN SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL BAGI OLAHRAGAWAN BERPRESTASI

PERMEN Nomor 17 Tahun 2023

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB III

PENYUSUNAN KEBUTUHAN KHUSUS PNS JALUR OLAHRAGAWAN BERPRESTASI

Pasal 6

(1) Dalam rangka pemberian penghargaan Olahraga dalam bentuk pekerjaan sebagai PNS bagi Olahragawan Beprestasi, Kementerian menyiapkan data Olahragawan Berprestasi dan peminatan penempatan pada Instansi Pemerintah. (2) Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar penyusunan kebutuhan khusus PNS bagi Olahragawan Berprestasi. (3) Kebutuhan khusus PNS bagi Olahragawan Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan untuk alokasi pada Instansi Pemerintah di tingkat daerah dengan mempertimbangkan daerah pembinaan atau daerah asal Olahragawan Berprestasi.

Pasal 7

(1) Dalam penyusunan kebutuhan khusus PNS bagi Olahragawan Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), Kementerian menyelenggarakan rapat koordinasi dengan Instansi Pemerintah. (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mendorong Instansi Pemerintah untuk mengajukan usulan kebutuhan khusus PNS bagi Olahragawan Berprestasi. (3) Berdasarkan rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Instansi Pemerintah mengajukan usulan kebutuhan khusus PNS bagi Olahragawan Berprestasi kepada Kementerian. (4) Dalam hal Instansi Pemerintah mengajukan usulan kebutuhan khusus PNS bagi Olahragawan Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kementerian bersama Instansi Pemerintah menandatangani nota kesepahaman sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. (5) Nota kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh paling rendah PyB di Kementerian dan Instansi Pemerintah.

Pasal 8

(1) Berdasarkan nota kesepahaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4), Instansi Pemerintah menyampaikan usulan kebutuhan khusus PNS bagi Olahragawan Berprestasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara melalui Menteri. (2) Menteri melakukan validasi kesesuaian usulan kebutuhan khusus PNS bagi Olahragawan Berprestasi yang diajukan oleh Instansi Pemerintah dengan alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4. (3) Berdasarkan hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri menyampaikan usulan kebutuhan khusus PNS bagi Olahragawan Berprestasi secara nasional kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara. (4) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditembuskan kepada kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan pertimbangan teknis.

Pasal 9

(1) Berdasarkan pertimbangan teknis kepala Badan Kepegawaian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara MENETAPKAN kebutuhan khusus jabatan PNS bagi Olahragawan Berprestasi. (2) Menteri mencantumkan kebutuhan khusus jabatan PNS bagi Olahragawan Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan satuan kerja/unit penempatan dalam pengumuman lowongan PNS melalui portal pelamaran terintegrasi berbasis internet yang digunakan dalam pengadaan Aparatur Sipil Negara. (3) Olahragawan Berprestasi pada Pekan Olahraga Internasional melamar sebagai PNS jalur Olahragawan Berprestasi sesuai dengan alokasi kebutuhan khusus yang tersedia bersadarkan pengumuman lowongan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2). (4) Olahragawan Berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melamar sesuai dengan formasi: a. jabatan fungsional; atau b. jabatan pelaksana.

Pasal 10

(1) Kementerian melakukan seleksi terhadap Olahragawan Berprestasi yang melamar sebagai PNS jalur Olahragawan Berprestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3). (2) Dalam melaksanakan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri membentuk panitia seleksi yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (3) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. (4) Menteri menyampaikan hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pejabat pembina kepegawaian Instansi Pemerintah sebagai dasar pengangkatan Olahragawan Berprestasi menjadi calon PNS.

BAB 1

Umum

Pasal 12

Koreksi

(1) Dalam rangka pemberdayaan kompetensi dan pengembangan karir, Olahragawan Berprestasi yang diangkat menjadi calon PNS atau PNS dapat diberikan Penugasan pada: a. Instansi Pemerintah di luar instansi induknya; atau b. di luar Instansi Pemerintah. (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah calon PNS atau PNS mengetahui kedudukan penempatan dan pejabat penilai kinerjanya. (3) Mekanisme pemberian Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 13

(1) Penugasan pada Instansi Pemerintah di luar instansi induknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dilaksanakan berdasarkan permintaan dari pejabat pembina kepegawaian pada Instansi Pemerintah di luar instansi induknya. (2) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pejabat pembina kepegawaian pada Instansi Pemerintah asal.

Pasal 14

(1) Penugasan pada Instansi Pemerintah di luar instansi induknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri atas: a. Penugasan pada Instansi Pemerintah di luar instansi induknya yang pimpinannya tidak memiliki kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan PNS; dan b. Penugasan pada Instansi Pemerintah di luar instansi induknya yang pimpinannya memiliki kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan PNS. (2) Penugasan pada Instansi Pemerintah di luar instansi induknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. Penugasan untuk melaksanakan tugas jabatan khusus sebagai pelatih atau asisten pelatih; atau b. Penugasan untuk melaksanakan tugas jabatan yang bersifat pendukung atau administratif. (3) Penugasan untuk melaksanakan tugas jabatan khusus sebagai pelatih atau asisten pelatih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan mempertimbangkan: a. kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan; b. kewenangan yang melekat dalam jabatan yang dimiliki oleh PNS yang bersangkutan; c. penguatan pelaksanaan tugas tertentu pada Instansi Pemerintah; dan d. optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja Instansi Pemerintah.

BAB 2

Penugasan pada Instansi Pemerintah di Luar Instansi Induknya

Pasal 13

Koreksi

(1) Penugasan pada Instansi Pemerintah di luar instansi induknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dilaksanakan berdasarkan permintaan dari pejabat pembina kepegawaian pada Instansi Pemerintah di luar instansi induknya. (2) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pejabat pembina kepegawaian pada Instansi Pemerintah asal.

Pasal 14

(1) Penugasan pada Instansi Pemerintah di luar instansi induknya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 terdiri atas: a. Penugasan pada Instansi Pemerintah di luar instansi induknya yang pimpinannya tidak memiliki kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan PNS; dan b. Penugasan pada Instansi Pemerintah di luar instansi induknya yang pimpinannya memiliki kewenangan mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan PNS. (2) Penugasan pada Instansi Pemerintah di luar instansi induknya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. Penugasan untuk melaksanakan tugas jabatan khusus sebagai pelatih atau asisten pelatih; atau b. Penugasan untuk melaksanakan tugas jabatan yang bersifat pendukung atau administratif. (3) Penugasan untuk melaksanakan tugas jabatan khusus sebagai pelatih atau asisten pelatih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan mempertimbangkan: a. kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan; b. kewenangan yang melekat dalam jabatan yang dimiliki oleh PNS yang bersangkutan; c. penguatan pelaksanaan tugas tertentu pada Instansi Pemerintah; dan d. optimalisasi pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja Instansi Pemerintah.

Pasal 15

(1) Penugasan di luar Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b merupakan Penugasan calon PNS dan/atau PNS untuk melaksanakan tugas jabatan khusus sebagai Olahragawan, pelatih, atau asisten pelatih di luar Instansi Pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka pemusatan pelatihan nasional atau pemusatan pelatihan daerah. (2) Penugasan di luar Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Penugasan pada: a. induk organisasi cabang olahraga tingkat pusat; b. induk organisasi cabang olahraga tingkat provinsi; c. induk organisasi cabang olahraga tingkat kabupaten/kota; d. komite paralimpiade nasional INDONESIA; atau e. organisasi olahraga lain yang ditentukan pemerintah. (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan mempertimbangkan: a. potensi capaian prestasi; b. kualifikasi dan kompetensi calon PNS atau PNS yang akan ditugaskan; dan c. kebutuhan organisasi tempat Penugasan calon PNS atau PNS.

Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2023 tentang PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA DALAM BENTUK PEKERJAAN SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL BAGI OLAHRAGAWAN BERPRESTASI

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

BAB II

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB IV

Pasal 11

BAB Kesatu

Pasal 11

BAB Kedua

Pasal 12

BAB 1

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

BAB 2

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15

BAB 3

Pasal 15

BAB V

Pasal 16

Pasal 17

BAB VI

Pasal 18