Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2026 tentang PELAKSANAAN ...

Pasal 2

(1) Peraturan Menteri ini sebagai pedoman dalam pelaksanaan Pengembangan Kompetensi melalui sistem pembelajaran terintegrasi. (2) Sistem pembelajaran terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Kemenkum CorpU.

Pasal 3

Koreksi

(1) Setiap ASN wajib melakukan Pengembangan Kompetensi melalui pembelajaran secara terus menerus agar tetap relevan dengan tuntutan organisasi. (2) Pengembangan Kompetensi bagi setiap ASN dilaksanakan sesuai standar Pengembangan Kompetensi yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 4 (1) Pengembangan Kompetensi dilakukan berdasarkan kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi yang ditetapkan oleh Menteri. (2) Dalam hal terdapat Pengembangan Kompetensi yang belum ditetapkan dalam kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ASN dapat diikutsertakan dalam Pengembangan Kompetensi tersebut. (3) Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Kepala BPSDM Hukum. (4) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui rapat koordinasi dan/atau melalui teknologi informasi. (5) Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara: a. mandiri oleh unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4); b. mandiri oleh unit kerja di luar Kementerian; c. bekerja sama dengan instansi pemerintah lain yang memiliki akreditasi untuk melaksanakan pelatihan; dan/atau d. bekerja sama dengan lembaga penyelenggara pelatihan independen yang terakreditasi. (6) Kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan evaluasi oleh Sekretaris Jenderal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

(1) Kemenkum CorpU diselenggarakan oleh unit kerja pada Kementerian sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi: a. BPSDM Hukum; b. unit eselon l; c. kantor wilayah; d. Balai Pelatihan Hukum; dan e. unit pelaksana teknis, sesuai dengan bentuk Pengembangan Kompetensi yang dilaksanakan. (3) Penyelenggaraan Kemenkum CorpU dilaksanakan berdasarkan bidang: a. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi; b. peraturan perundangan-undangan; c. pelayanan administrasi hukum umum; d. kekayaan intelektual; e. pengawasan intern; f. pembinaan hukum nasional; g. analisa kebijakan strategis; dan h. pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum. (4) Penyelenggara Kemenkum CorpU terdiri atas: a. tim pengarah; dan b. tim pelaksana.

Pasal 6

Ketentuan mengenai struktur penyelenggaraan Kemenkum CorpU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1) Tim pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a meliputi: a. Menteri sebagai ketua; b. Wakil Menteri sebagai wakil ketua; c. Sekretaris Jenderal sebagai sekretaris merangkap anggota; d. Staf ahli menteri sebagai anggota; dan e. pimpinan tinggi madya unit eselon 1 sebagai anggota. (2) Tim pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. merumuskan arah dan kebijakan Pengembangan Kompetensi sesuai dengan arah kebijakan, rencana strategis, dan pengembangan talenta Kementerian; b. merumuskan kebutuhan kompetensi yang sesuai dengan arah kebijakan, rencana strategis, dan pengembangan talenta Kementerian; c. merumuskan prioritas kebutuhan Pengembangan Kompetensi sesuai dengan arah kebijakan, rencana strategis, dan pengembangan talenta Kementerian; d. merumuskan kebijakan penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi di Kementerian; dan e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Kemenkum CorpU yang terkait dengan kinerja organisasi. (3) Tim pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Menteri. (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tim pengarah mengadakan pertemuan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu waktu apabila diperlukan. (5) Pertemuan tim pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menghasilkan: a. kebutuhan dan prioritas Pengembangan Kompetensi tahun berjalan dan tahun selanjutnya; dan/atau b. kebijakan strategis pengembangan sumber daya manusia untuk 5 (lima) tahun sesuai dengan periode masa pemerintahan. (6) Hasil pertemuan tim pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditindaklanjuti oleh tim pelaksana. (7) Hasil pertemuan tim pengarah digunakan sebagai landasan validasi kebutuhan dan rencana Pengembangan Kompetensi.

Pasal 8

(1) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b terdiri atas: a. koordinator pembelajaran; dan b. koordinator keahlian. (2) Tim pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. menjabarkan arah kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN; b. mengidentifikasi kebutuhan pelaksanaan Pengembangan Kompetensi; c. menyampaikan usulan kebutuhan dan rencana pelaksanaan Pengembangan Kompetensi kepada tim pengarah; d. mengembangkan metode pelaksanaan Pengembangan Kompetensi sesuai dengan nilai, kebutuhan, dan karakteristik Kementerian dan unit kerja; e. melaksanakan Pengembangan Kompetensi yang dilaksanakan dalam bentuk pelatihan klasikal dan nonklasikal; dan f. mengusulkan kelompok keahlian untuk setiap unit kerja Eselon I.

Pasal 9

(1) Koordinator pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a dijabat secara ex-officio oleh Kepala BPSDM Hukum. (2) Koordinator pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. mengoordinasikan rencana pelaksanaan Pengembangan Kompetensi ASN di Kementerian; b. melaksanakan Pengembangan Kompetensi yang berupa pelatihan klasikal; c. mengoordinasikan pengembangan metode Pengembangan Kompetensi yang dapat digunakan oleh tim pelaksana; dan d. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi hasil Pengembangan Kompetensi. (3) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), koordinator pembelajaran dibantu secara ex-officio oleh: a. pimpinan tinggi pratama di lingkungan BPSDM Hukum; b. Direktur Politeknik Pengayoman INDONESIA; dan c. Kepala Balai Pelatihan Hukum.

Pasal 10

(1) Koordinator keahlian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b dijabat secara ex-officio oleh pejabat pimpinan tinggi madya pada unit eselon I. (2) Koordinator keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a. menyampaikan usulan kebutuhan Pengembangan Kompetensi ASN di lingkungan unit eselon I; b. menyampaikan usulan konsep rancang bangun program pelatihan dalam bentuk kurikulum; c. mengoordinir penyelenggaraan pelatihan non klasikal yang diselenggarakan oleh unit kerjanya; d. menyampaikan usulan rumpun kelompok keahlian kepada ketua tim pengarah sesuai dengan bidang tugas unit kerja atau perangkat daerahnya; e. menyampaikan usulan kelompok keahlian di lingkungan unit kerjanya; f. memimpin kelompok keahlian di lingkungan unit kerjanya; dan g. melaksanakan pembinaan terhadap kelompok keahlian di unit kerjanya. (3) Dalam melaksanakan tugasnya, koordinator keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh kelompok keahlian. (4) Kelompok keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan ASN yang mempunyai keahlian dan kompetensi dalam bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2).

Pasal 30

Koreksi

(1) Dalam rangka pengelolaan Kemenkum CorpU, perlu menyusun dan mengembangkan Manajemen Pengetahuan. (2) Manajemen Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan: a. identifikasi; b. dokumentasi; c. pengorganisasian; d. penyebarluasan; e. penerapan; f. pemantauan; dan g. pengembangan. (3) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi pengetahuan yang akan digunakan sebagai aset intelektual. (4) Dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan kegiatan untuk mendokumentasikan pengetahuan untuk menghasilkan aset intelektual. (5) Pengorganisasian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan kegiatan penataan pengetahuan sebagai aset intelektual. (6) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan proses penyediaan pengetahuan sebagai aset intelektual yang bisa digunakan oleh seluruh ASN dalam instansi. (7) Penerapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan pemanfaatan Manajemen Pengetahuan sebagai aset intelektual oleh seluruh ASN dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan. (8) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f merupakan proses yang dilakukan untuk memastikan bahwa Manajemen Pengetahuan yang ada telah dikelola dan dimanfaatkan dengan baik oleh ASN. (9) Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g merupakan proses pengembangan Manajemen Pengetahuan baik secara operasional maupun substansi agar sesuai dengan kebutuhan ASN dan organisasi. (10) Penerapan dan pemanfaatan Manajemen Pengetahuan dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan ASN difasilitasi dalam KMS Kementerian.

Pasal 31

(1) BPSDM Hukum mengelola Manajemen Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1). (2) Dalam mengelola Manajemen Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPSDM Hukum sebagai koordinator pembelajaran bekerja sama dengan unit eselon I sebagai koordinator keahlian, kantor wilayah, dan unit pelaksana teknis. (3) Pengelolaan Manajemen Pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui teknologi pembelajaran.

Pasal 32

(1) Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi dilakukan dengan memanfaatkan teknologi pembelajaran. (2) BPSDM Hukum mengelola teknologi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1). (3) Teknologi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui sistem manajemen pembelajaran. (4) Teknologi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya memfasilitasi pembelajaran dengan cara menciptakan, mengembangkan, memanfaatkan, dan mengelola proses dan sumber daya pembelajaran sesuai dengan kebutuhan Kementerian. (5) Teknologi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dan/atau terhubung dengan sistem informasi kepegawaian. (6) Teknologi pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diintegrasikan dengan Manajemen Pengetahuan serta teknologi pembelajaran yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah, lembaga nonpemerintah, dan/atau perguruan tinggi.

Pasal 33

Tata cara Manajemen Pengetahuan dan pemanfaatan teknologi pembelajaran ditetapkan oleh Kepala BPSDM Hukum.

Pasal 34

Koreksi

(1) Kemenkum CorpU mempunyai logo. (2) Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lambang atau simbol identitas resmi Kemenkum CorpU. (3) Logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan pada papan nama kantor, spanduk, umbul-umbul, atribut yang terdiri dari pin, serta seluruh kegiatan Pengembangan Kompetensi di lingkungan Kementerian. (4) Ketentuan mengenai bentuk, desain, makna, dan ukuran logo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 35

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi melalui Sistem Pembelajaran Terintegrasi (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2022 Nomor 1224), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 36

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Januari 2026 MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Œ SUPRATMAN ANDI AGTAS Diundangkan di Jakarta pada tanggal Д DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA, Ѽ DHAHANA PUTRA BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR Ж LAMPIRAN I PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI MELALUI SISTEM PEMBELAJARAN TERINTEGRASI DI BIDANG HUKUM LAMPIRAN II PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI MELALUI SISTEM PEMBELAJARAN TERINTEGRASI DI BIDANG HUKUM PELAKSANAAN DAN KONVERSI JAM PELAJARAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI A. PEMBELAJARAN FORMAL 1. Pendidikan Berjenjang No Bentuk Deskripsi Pelaksana Surat Keterangan Pengembangan Kompetensi Satuan Konversi Jam Pelajaran (JP) Nasional Internasional 1 Pendidikan Tinggi Jenjang Diploma/ S1 /S2 /S3 Proses belajar untuk meningkatkan pengetahuan dan keahlian PNS melalui pendidikan tinggi formal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. a. BPSDM Hukum; dan b. lembaga pendidikan lainnya. Ijazah Semester Satu semester 20 (dua puluh) JP 2. Pelatihan No Bentuk Deskripsi Pelaksana Surat Keterangan Pengembangan Kompetensi Satuan Konversi Jam Pelajaran (JP) Nasional Internasional Pelatihan Teknis Program peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku PNS untuk memenuhi kompetensi penguasaan teknis substantif bidang kerja melalui proses pembelajaran secara intensif. a. BPSDM Hukum; b. Balai Pelatihan Hukum; dan c. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan lain yang terakreditasi. a. STTP dan/atau Sertifikat b. Piagam JP Sesuai JP Program Pelatihan Ditambah 20% (dua puluh persen) dari JP Program Pelatihan 2 Pelatihan Fungsional Program peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku PNS untuk mengetahui kompetensi bidang tugas yang terkait dengan Jabatan Fungsional melalui proses pembelajaran secara intensif a. BPSDM Hukum; b. Balai Pelatihan Hukum; dan c. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan lain yang terakreditasi. a. STTP dan/atau Sertifikat b. Piagam JP Sesuai JP Program Pelatihan Ditambah 20% (dua puluh persen) dari JP Program Pelatihan 3 Pelatihan Struktural Kepemimpina n Program peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku PNS untuk memenuhi kompetensi kepemimpinan melalui proses pembelajaran secara intensif. a. BPSDM Hukum; b. Balai Pelatihan Hukum; c. Lembaga Administrasi Negara (LAN); dan d. Lembaga a. STTP b. Piagam c. Surat Keterangan JP Sesuai JP Program Pelatihan - Pendidikan dan Pelatihan lain yang terakreditasi. 4 Pelatihan Sosial Kultural Program peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku PNS untuk memenuhi kompetensi sosial kultural melalui proses pembelajaran secara intensif a. BPSDM Hukum; b. Balai Pelatihan Hukum; dan c. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan lain yang terakreditasi. a. STTP dan/atau Sertifikat b. Piagam JP Sesuai JP Program Pelatihan Ditambah 20% (dua puluh persen) dari JP Program Pelatihan 5 Pelatihan Manajerial Program peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku PNS untuk memenuhi kompetensi kepemimpinan melalui proses pembelajaran secara intensif. a. BPSDM Hukum; b. Balai Pelatihan Hukum; dan c. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan lain yang terakreditasi. a. STTP dan/atau Sertifikat b. Piagam JP Sesuai JP Program Pelatihan Ditambah 20% (dua puluh persen) dari JP Program Pelatihan 6 Pelatihan tingkat nasional - - a. STTP dan/atau Sertifikat JP Sesuai JP Program Pelatihan - b. Piagam 7 Sekolah kader Kegiatan pembelajaran yang bertujuan untuk menyiapkan pejabat administrator/ koordinator/ jabatan yang setara melalui jalur percepatan peningkatan jabatan Lembaga Administrasi Negara. a. STTP dan/atau Sertifikat b. Piagam JP Sesuai JP Sekolah kader Ditambah 20% (dua puluh persen) dari JP Program Pelatihan 8 E-learning Kegiatan pembelajaran dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk mencapai tujuan pembelajaran dan peningkatan kinerja a. BPSDM Hukum; dan b. Balai Pelatihan Hukum. Sertifikat JP Paling tinggi 1 (satu) hari 3 (tiga) JP akses pembelajaran secara dalam jaringan Paling tinggi 1 (satu) hari 4 (empat) JP akses pembelajaran secara dalam jaringan 9 Pelatihan Jarak Jauh Proses pembelajaran secara terstruktur dengan dipandu oleh penyelenggara pelatihan secara jarak jauh a. BPSDM Hukum; dan b. Balai Pelatihan Hukum. a. STTP dan/atau Sertifikat b. Piagam JP Sesuai dengan JP Program Pelatihannya Ditambah 20% (dua puluh persen) dari JP Program Pelatihan 10 Bimbingan Teknis Kegiatan pembelajaran dalam rangka memberikan bantuan untuk menyelesaikan persoalan/ masalah yang bersifat khusus dan teknis a. BPSDM Hukum; b. Balai Pelatihan Hukum; dan c. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan lain yang a. STTP dan/atau Sertifikat b. Piagam JP Sesuai JP Program Pelatihan Ditambah 20% (dua puluh persen) dari JP Program Bimbingan Teknis terakreditasi. 11 Kursus Kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan dan karakter PNS dalam bidang tertentu dalam rangka peningkatan kinerja organisasi a. BPSDM Hukum; b. Balai Pelatihan Hukum; c. Satuan Kerja Kementerian Hukum; dan d. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan lain yang terakreditasi. Sertifikat JP Sesuai JP Program kursus Ditambah 20% (dua puluh persen) dari JP Program khusus 12 Penataran Kegiatan pembelajaran untuk meningkatkan pengetahuan dan karakter PNS dalam bidang tertentu dalam rangka peningkatan kinerja organisasi a. BPSDM Hukum; b. Balai Pelatihan Hukum; c. Satuan Kerja Kementerian Hukum; dan d. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan lain yang terakreditasi. Sertifikat JP Sesuai JP Program Penataran Ditambah 20% (dua puluh persen) dari JP Program Penataran 13 Seminar, Pertemuan ilmiah untuk a. BPSDM Sertifikat Hari 1 (satu) hari 1 (satu) hari Konferensi, atau Sarasehan meningkatkan kompetensi terkait Hukum; b. Balai Pelatihan Hukum; c. Satuan Kerja Kementerian Hukum; d. Lembaga Pendidikan dan Pelatihan lain yang terakreditasi. setara dengan 4 (empat) JP. setara dengan 6 (enam) JP 14 Lokakarya (workshop) Pertemuan ilmiah untuk meningkatkan kompetensi terkait peningkatan kinerja dan karier yang diberikan oleh pakar/praktisi. Fokus kegiatan ini untuk meningkatkan pengetahuan tertentu yang relevan dengan bidang tugas atau kebutuhan pengembangan karier dengan memberikan penugasan kepada peserta untuk menghasilkan produk tertentu selama kegiatan berlangsung dengan petunjuk praktis dalam penyelesaian produk a. BPSDM Hukum; b. Balai Pelatihan Hukum; c. Satuan Kerja Kementeria n Hukum; dan d. Institusi/Le mbaga lainnya. Sertifikat Hari 1 (satu) hari setara dengan 5 (lima) JP. 1 (satu) hari setara dengan 7 (tujuh) JP. 15 Belajar Mandiri (self development) Upaya Pengembangan Kompetensi melalui proses secara mandiri dengan memanfaatkan sumber BPSDM Hukum; Sertifikat JP Jam belajar mandiri paling tinggi 2 (dua) JP Ditambah 20% (dua puluh persen) dari JP Program pembelajaran yang tersedia sehari Belajar Mandiri B. PEMBELAJARAN BERBASIS LINGKUNGAN SOSIAL No Bentuk Deskripsi Pelaksana Surat Keterangan Pengembangan Kompetensi Satuan Konversi Jam Pelajaran (JP) Nasional Internasional 1 Coaching Pembimbingan peningkatan kinerja melalui pembekalan kemampuan memecahkan permasalahan dengan mengoptimalkan potensi diri a. BPSDM Hukum sebagai penjamin mutu; b. Atasan langsung; dan c. Kepala Satuan Kerja Sertifikat Kegiatan ● 1 (satu) kali coaching setara dengan 2 (dua) JP; ● Maksimal dihitung 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan. ● 1 (satu) kali coaching setara dengan 4 (empat) JP; ● Maksimal dihitung 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan. 2 Mentoring Pembimbingan peningkatan kinerja melalui transfer pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan dari orang yang lebih berpengalaman pada bidang yang sama. a. BPSDM Hukum sebagai penjamin mutu; b. Atasan langsung; dan c. Kepala Satuan Kerja. Sertifikat Kegiatan ● 1 (satu) kali coaching setara dengan 2 (dua) JP; ● Maksimal dihitung 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan. ● 1 (satu) kali coaching setara dengan 4 (empat) JP; ● Maksimal dihitung 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan. Komunitas Belajar (community of practice/ networking) Perkumpulan beberapa orang PNS yang memiliki tujan saling menguntungkan untuk berbagi pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku PNS sehingga mendorong terjadinya proses pembelajaran a. BPSDM Hukum sebagai penjamin mutu; dan b. Pejabat pengemban gan SDM Satuan Kerja Kementeria n Hukum. Sertifikat JP ● Jam belajar maksinal 2 (dua) JP sehari ● Ditambah 20% (dua puluh persen) dari JP Program Komunitas Belajar C. PEMBELAJARAN BERBASIS PENGALAMAN No Bentuk Deskripsi Pelaksana Surat Keterangan Pengembangan Kompetensi Satuan Konversi Jam Pelajaran (JP) Nasional Internasional 1 Magang Internal di Kementerian Hukum Proses pembelajaran untuk memperoleh pengalaman kerja langsung lintas unit untuk meningkatkan kompetensi kesiapan pada jabatan target sekaligus mendukung pengembangan karir PNS yang fleksibel berdasarkan kebutuhan organisasi. Jangka waktu pelaksanaan disesuaikan a. BPSDM Hukum sebagai penjamin mutu; b. Sekretariat Jenderal sebagai pejabat yang berwenang; dan c. Kepala Satuan Kerja Sertifikat Kegiatan 1 (satu) bulan kegiatan magang internal di Kementeri an Hukum setara dengan 20 (dua puluh) JP - dengan kebutuhan dan manfaat penugasan magang paling lama 6 bulan sebagai unit kerja pengusul magang dan unit kerja penerima magang. 2 Magang atau Praktik Kerja di Luar Kementerian Hukum Proses pembelajaran untuk memperoleh dan menguasai keterampilan dengan melibatkan diri dalam proses pekerjaan tanpa atau dengan petunjuk orang yang sudah terampil dalam pekerjaan (learning by doing) a. BPSDM Hukum sebagai penjamin mutu; b. Sekretariat Jenderal sebagai pejabat yang berwenang; c. Kepala Satuan Kerja; dan d. Pejabat yang berwenang. Sertifikat Kegiatan 1 (satu) kali kegiatan magang/ praktik kerja setara dengan 20 (dua puluh) JP 1 (satu) kali kegiatan magang/ praktik kerja setara dengan 24 (dua puluh empat) JP 3 Pertukaran antara PNS dengan pegawai swasta/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah Kesempatan kepada PNS untuk menduduki jabatan tertentu di sektor swasta sesuai dengan persyaratan kompetensi a. BPSDM Hukum; dan b. Sekretariat Jenderal sebagai pejabat yang berwenang. Sertifikat Kegiatan 1 (satu) kali kegiatan Pertukara n pegawai setara dengan 20 (dua puluh) JP 1 (satu) kali kegiatan Pertukaran pegawai setara dengan 24 (dua puluh empat) JP Patok Branding (benchmarking) Kegiatan untuk mengembangkan kompetensi dengan cara membandingkan dan mengukur suatu kegiatan organisasi lain yang mempunyai karakteristik sejenis a. BPSDM Hukum sebagai penjamin mutu; dan b. Kepala Satuan Kerja/ pejabat yang bertugas mengembang kan SDM. Sertifikat Kegiatan 1 (satu) kali kegiatan patok banding setara dengan 10 (sepuluh) JP 1 (satu) kali kegiatan patok banding setara dengan 20 (dua puluh) JP 5 Detasering (secondment) Penugasan / penempatan PNS pada suatu tempat untuk jangka waktu tertentu. Detasering dapat dilakukan lintas unit kerja dalam satu instansi pemerintah maupun lintas instansi pemerintah. a. BPSDM Hukum sebagai penjamin mutu; b. Balai Pelatihan Hukum; dan c. Kepala Satuan Kerja; Pejabat yang ditunjuk menerima penempatan PNS yang didetasering. Sertifikat Kegiatan 1 (satu) kali kegiatan magang/ praktik kerja setara dengan 20 (dua puluh) JP 1 (satu) kali kegiatan magang/ praktik kerja setara dengan 24 (dua puluh empat) JP Pembelajaran di Alam Terbuka (Outbond) Pembelajaran melalui simulasi yang diarahkan agar PNS mampu: a. Menunjukkan potensi dalam membangun semangat kebersamaan memaknai kabajikan dan keberhasilan bagi diri dan orang lain; Memaknai pentingnya peran kerja sama, sinergi, dan keberhasilan bersama a. BPSDM Hukum; b. Balai Pelatihan Hukum; c. Lembaga Pelatihan lainnya. STTP dan/atau Sertifikat JP Sesuai dengan JP program Pelatihann ya Ditambah 20% (dua puluh persen) dari JP Program Komunitas Belajar 7 Komunitas Belajar berdasarkan tujuan/kepentin gan (Community Of Interest) Perkumpulan beberapa orang PNS yang memiliki tujan saling menguntungkan untuk berbagi pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku PNS sehingga mendorong terjadinya proses pembelajaran a. BPSDM Hukum sebagai penjamin mutu; b. Pejabat pengembang an SDM Satuan Kerja Kementerian Hukum. Sertifikat JP Jam belajar maksimal 2 (dua) JP sehari Ditambah 20% (dua puluh persen) dari JP Program Komunitas Belajar MENTERI HUKUM ttd. SUPRATMAN ANDI AGTAS LAMPIRAN III PERATURAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2026 TENTANG PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI MELALUI SISTEM PEMBELAJARAN TERINTEGRASI DI BIDANG HUKUM BENTUK, DESAIN, MAKNA, DAN UKURAN LOGO Ukuran: Untuk Atribut berupa Pin dengan diameter 3,5 [tiga koma lima] sentimeter. Logo Kementerian Hukum Corporate University memuat gambar, tulisan, dan tata warna yang bermakna: a. Gambar 1. Rantai emas berbentuk lingkaran : ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya senantiasa mengedepankan prinsip sinergitas; 2. Simbol manusia berjumlah lima orang : ASN yang memiliki semangat kerja keras; 3. Bergandengan tangan : ASN senantiasa mempunyai semangat kersamaan dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi b. Tulisan 1. CORPORATE UNIVERSITY : melambangkan Kementerian Hukum siap sebagai institusi pembelajar untuk mengakselerasi Pengembangan Kompetensi ASN agar sejalan dengan arah pencapaian tujuan strategis organisasi. 2. Kami PASTI : ASN dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkarakter Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif. c. Tata Warna 1. Latar belakang merah putih : ASN berjiwa pemberani (merah) dan niat yang suci/ tulus (putih); 2. Warna seragam biru : biru melambangkan kekuatan dan optimisme, artinya setiap ASN mempunyai kekuatan atau potensi diri serta optimisme dalam memberikan sumbangsihnya bagi organisasi, bangsa, dan negara; 3. Warna kuning emas pada rantai : melambangkan kewibawaan; 4. Warna dasar merah di bawah rantai emas : melambangkan percaya diri, tekad kuat dalam membentuk ASN yang berjiwa Pancasila dan berkebangsaan. MENTERI HUKUM ttd. SUPRATMAN ANDI AGTAS

Peraturan Menteri Nomor 1 Tahun 2026 tentang PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI MELALUI SISTEM PEMBELAJARAN TERINTEGRASI DI BIDANG HUKUM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

BAB III

BAB IV

Pasal 30

Pasal 31

Pasal 32

Pasal 33

BAB V

Pasal 34

BAB VI

Pasal 35

Pasal 36