PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pers

PERMEN Nomor 6 Tahun 2026

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

(1) Sekretariat Dewan Pers terdiri atas: a. Bagian Umum; b. Bagian Layanan dan Fasilitasi Pers; dan c. jabatan fungsional dan jabatan pelaksana. (2) Bagan susunan organisasi Sekretariat Dewan Pers sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana, program, anggaran, urusan keuangan, sumber daya manusia, persuratan, tata usaha, kearsipan, keprotokolan, organisasi dan tata laksana, rumah tangga, perlengkapan, barang milik negara, kehumasan, perpustakaan, kerja sama, sistem dan data informasi, manajemen risiko dan kepatuhan internal, serta penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan penyusunan rencana, program, dan anggaran; b. penyiapan pelaksanaan urusan keuangan; c. penyiapan pelaksanaan urusan sumber daya manusia, organisasi, dan tata laksana; d. penyiapan pelaksanaan urusan tata usaha, persuratan, kearsipan, dan keprotokolan; e. penyiapan pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, dan barang milik negara; f. penyiapan pengelolaan sistem dan data informasi; g. penyiapan pelaksanaan urusan perpustakaan, layanan kerja sama antarlembaga, hubungan luar negeri, layanan informasi publik, dan kehumasan; h. penyiapan pengelolaan manajemen risiko dan kepatuhan internal; dan i. penyiapan penyusunan evaluasi dan pelaporan kinerja.

Pasal 8

Bagian Umum terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

Pasal 9

Bagian Layanan dan Fasilitasi Pers sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan operasional layanan dan fasilitasi pers kelembagaan Dewan Pers dan KTP2JB dalam kerangka pelayanan publik prima.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Layanan dan Fasilitasi Pers menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan rekomendasi kebijakan di bidang pers; b. pelayanan penyiapan dan penyelenggaraan sertifikasi wartawan; c. pelayanan penyiapan dan penyelenggaraan program pendidikan, pelatihan, dan pengembangan profesi wartawan; d. pelayanan penyiapan dan pengawasan pelaksanaan kode etik jurnalistik dan penanganan sengketa pers; e. pelayanan penyiapan dan penyelenggaraan pendataan dan verifikasi perusahaan pers; f. pelayanan penyiapan dan penalaahan, advokasi, bantuan hukum dan ahli pers; g. pelayanan penyiapan, mediasi, dan arbitrase kerja sama antara perusahaan platform digital dengan perusahaan pers; dan h. pelayanan penyiapan dan penyelenggaraaan operasional KTP2JB dalam pengawasan atas tanggung jawab perusahaan platform digital dalam mendukung jurnalisme berkualitas.

Pasal 11

Bagian Layanan dan Fasilitas Pers terdiri atas jabatan fungsional dan jabatan pelaksana.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 15

Sekretaris Dewan Pers dalam memimpin pelaksanaan tugas dan fungsinya menerapkan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, manajemen risiko pembangunan nasional, dan transformasi digital nasional.

Pasal 16

(1) Dalam mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi secara terpadu antarunit organisasi di lingkungan Sekretariat Dewan Pers didasarkan pada proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien dengan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi antarunit organisasi di lingkungan Sekretariat Dewan Pers. (2) Proses bisnis antarunit organisasi di lingkungan Sekretariat Dewan Pers sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 17

(1) Sekretaris Dewan Pers menyampaikan laporan kepada Ketua Dewan Pers mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi teknis secara berkala 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. (2) Sekretaris Dewan Pers menyampaikan laporan kepada Ketua KTP2JB mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi teknis secara berkala 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan dan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. (2) Sekretariat Dewan Pers menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas administratif kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital secara berkala 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan dan sewaktu- waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 18

Sekretariat Dewan Pers menyusun analisis jabatan, peta jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Sekretariat Dewan Pers.

Pasal 19

(1) Setiap unsur di lingkungan Sekretariat Dewan Pers dalam melaksanakan tugas dan fungsi menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi di lingkungan Sekretariat Dewan Pers, antarinstansi pemerintah, dan dengan lembaga lain yang terkait. (2) Prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan kolaborasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan melakukan interoperabilitas data dan informasi.

Pasal 20

Setiap unsur di lingkungan Sekretariat Dewan Pers menerapkan sistem pengendalian intern pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

(1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah ditetapkan. (2) Pengarahan dan petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit organisasi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit organisasi di bawahnya.