PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2025 tentang JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP

PERMEN Nomor 17 Tahun 2025

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri/Badan ini yang dimaksud dengan: 1. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut JDIH Kementerian/Badan adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu, dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup. 2. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional yang selanjutnya disingkat JDIHN adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terapadu, dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat. 3. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan. 4. Informasi Hukum adalah data dan keterangan yang termuat dalam Dokumen Hukum. 5. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum. 6. Kementerian Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup. 7. Badan Pengendalian Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup. 8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 9. Kepala adalah kepala yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian lingkungan hidup. 10. Pusat JDIHN adalah Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum.

BAB II

ORGANISASI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Pasal 3

Koreksi

(1) Dalam menyelenggarakan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum melalui JDIH Kementerian/Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dibentuk organisasi JDIH Kementerian/Badan. (2) Organisasi JDIH Kementerian/Badan terdiri atas: a. pusat JDIH Kementerian/Badan; dan b. anggota JDIH Kementerian/Badan. (3) Pusat JDIH Kementerian/Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh unit kerja yang menyelenggarakan fungsi Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum. (4) Anggota JDIH Kementerian/Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas unit kerja pimpinan tinggi pratama di Kementerian/Badan.

Pasal 4

(1) Pusat JDIH Kementerian/Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a melaksanakan tugas Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Kementerian/Badan. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat JDIH menyelenggarakan fungsi: a. perumusan kebijakan pengelolaan JDIH Kementerian/Badan; b. koordinasi dan konsultasi penyelenggaraan JDIH Kementerian/Badan dengan Pusat JDIHN; c. pembangunan dan pengembangan sistem Informasi Hukum berbasis teknologi informasi yang terintegrasi dengan laman Pusat JDIHN; d. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi Dokumen Hukum yang diterbitkan Kementerian/Badan; e. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Kementerian/Badan; f. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Kementerian/Badan; dan g. pelayanan dan penyebarluasan Informasi Hukum di bidang lingkungan hidup kepada masyarakat.

Pasal 5

(1) Anggota JDIH Kementerian/Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b melaksanakan tugas mendukung Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum. (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota JDIH Kementerian/Badan menyelenggarakan fungsi: a. pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum di lingkungan unit kerja masing-masing; b. penyediaan sumber daya manusia pengelola JDIH Kementerian/Badan di unit kerja masing-masing; c. penyiapan bahan dan pelaksanaan sosialisasi JDIH Kementerian/Badan; dan d. penyampaian laporan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di unit kerja masing-masing kepada Pusat JDIH Kementerian/Badan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

BAB III

PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

Pasal 6

Koreksi

(1) Pengelolaan JDIH Kementerian/Badan dilakukan terhadap Dokumen Hukum dan Informasi Hukum. (2) Selain Dokumen Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), JDIH Kementerian/Badan juga mengelola: a. naskah urgensi; b. abstraksi; c. peraturan perundang-undangan yang telah diterjemahkan ke dalam Bahasa Inggris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan; dan/atau d. Dokumen Hukum lainnya.

Pasal 7

Koreksi

(1) Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Kementerian/Badan dilakukan melalui: a. laman resmi JDIH Kementerian/Badan; dan/atau b. arsip konvensional. (2) Pengelolaan melalui laman resmi JDIH Kementerian/Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara mengunggah Dokumen Hukum dan Informasi Hukum. (3) Pengelolaan melalui arsip konvensional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara inventarisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum untuk diarsip dan dikelola oleh pusat JDIH Kementerian/Badan dan anggota JDIH Kementerian/Badan. (4) Laman resmi JDIH Kementerian/Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terintegrasi dengan: a. laman Kementerian/Badan; dan b. laman Pusat JDIHN. (5) Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

(1) Naskah asli Dokumen Hukum berupa Peraturan Menteri/Badan dan Keputusan Menteri/Kepala disimpan oleh pusat JDIH Kementerian/Badan. (2) Naskah asli Dokumen Hukum berupa keputusan yang ditetapkan oleh pejabat pimpinan tinggi madya di lingkungan Kementerian/Badan disimpan oleh anggota JDIH Kementerian/Badan sesuai dengan unit kerjanya masing-masing.

Pasal 9

(1) Menteri/Kepala membentuk tim teknis pengelola JDIH Kementerian/Badan untuk mendukung Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum bagi organisasi JDIH Kementerian/Badan. (2) Tim teknis pengelola JDIH Kementerian/Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur: a. pusat JDIH Kementerian/Badan; b. anggota JDIH Kementerian/Badan; dan c. unit kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan informasi. (3) Menteri/Kepala dapat mendelegasikan pembentukan tim teknis pengelola JDIH Kementerian/Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris Kementerian/Sekretaris Utama.

Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2025 tentang JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

Pasal 2

BAB II

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB III

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB IV

Pasal 10

BAB V

Pasal 11

BAB VI

Pasal 12