PERMEN

Peraturan Menteri Nomor 43 Tahun 2023 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

PERMEN Nomor 43 Tahun 2023

Konten ini bukan nasihat hukum. Selalu rujuk sumber resmi untuk kepastian hukum.

1. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan serta pemantauan dan evaluasi. 2. Gender adalah nilai, peran, dan tanggung jawab perempuan dan laki-laki yang dikonstruksikan secara sosial dan budaya masyarakat. 3. Isu Gender adalah permasalahan yang diakibatkan karena adanya kesenjangan atau ketimpangan Gender yang berimplikasi adanya diskriminasi terhadap salah satu pihak (perempuan dan laki-laki). 4. Analisis Gender adalah proses yang dibangun secara sistematik untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran perempuan dan laki-laki, akses dan kontrol terhadap sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara perempuan dan laki-laki yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor-faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa. 5. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap perempuan dan laki-laki. 6. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan Keadilan Gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki. 7. Penganggaran Responsif Gender adalah penggunaan atau pemanfaatan anggaran yang berasal dari berbagai sumber pendanaan untuk mencapai kesetaraan dan Keadilan Gender. 8. Kesetaraan Gender adalah kondisi dan kedudukan yang setara antara perempuan dan laki-laki untuk memperoleh hak-haknya sebagai manusia, dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari pembangunan. 9. Unit Organisasi adalah bagian dari struktur organisasi yang dipimpin oleh pejabat pimpinan tinggi madya, pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, pejabat pengawas, atau pejabat fungsional yang diangkat untuk memimpin suatu unit organisasi mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 10. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan. 11. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Pasal 2

Koreksi

(1) Perencanaan Responsif Gender dilaksanakan oleh Kementerian melalui penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan sektor kelautan dan perikanan. (2) Perencanaan Responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam rencana strategis, rencana kerja dan anggaran di Unit Organisasi Kementerian. (3) Perencanaan Responsif Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Analisis Gender.

Pasal 3

Koreksi

(1) Dalam melakukan Analisis Gender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) menggunakan metode Gender Analysis Pathway (GAP) dan Gender Budget Statement (GBS) atau metode analisis lain. (2) Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masing-masing Unit Organisasi. (3) Hasil dari Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. (4) Pelaksanaan Analisis Gender terhadap rencana kerja dan anggaran dapat bekerja sama dengan lembaga, perguruan tinggi, dan/atau pihak lain yang memiliki kompetensi di bidang Gender.

Pasal 4

Setiap Unit Organisasi menyusun rencana kerja dan anggaran Responsif Gender yang dimasukan dalam kerangka acuan kegiatan.

Pasal 5

Ketentuan mengenai Perencanaan Responsif Gender dan Penganggaran Responsif Gender serta Analisis Gender sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

(1) Pelaksanaan PUG di lingkungan Kementerian dilakukan oleh Menteri. (2) Dalam pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri mempunyai tugas: a. MENETAPKAN kebijakan PUG; b. menyusun rencana kebijakan, program, kegiatan, dan anggaran responsif Gender; c. penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam penerapan PUG; d. menyusun dan memanfaatkan statistik dan data terpilah; e. menyusun uraian kerja dan MENETAPKAN langkah yang diperlukan serta koordinasi internal dalam penerapan PUG; dan f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penerapan PUG. (3) Pelaksanaan tugas Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf f dilakukan oleh pimpinan Unit Organisasi eselon I.

Pasal 7

(1) Dalam upaya percepatan pelaksanaan PUG sektor kelautan dan perikanan, dibentuk: a. kelompok kerja PUG Kementerian; dan b. kelompok kerja PUG Unit Organisasi eselon I. (2) Susunan keanggotaan kelompok kerja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. pengarah; b. ketua; c. sekretaris; dan d. anggota. (3) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh: a. Menteri untuk kelompok kerja PUG Kementerian; dan b. pimpinan Unit Organisasi eselon I untuk kelompok kerja PUG eselon I. (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh: a. sekretaris jenderal untuk kelompok kerja PUG Kementerian; dan b. kepala biro yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran atau sekretaris direktorat jenderal/ sekretaris inspektorat jenderal/sekretaris badan untuk kelompok kerja PUG eselon I. (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh: a. kepala biro yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran untuk kelompok kerja PUG Kementerian; dan b. pejabat fungsional ahli madya/ahli muda yang membidangi program dan anggaran untuk kelompok kerja PUG eselon I. (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas: a. untuk kelompok kerja PUG Kementerian: 1. pimpinan Unit Organisasi eselon II terkait; dan 2. aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian yang ditugasi oleh pimpinan Unit Organisasi eselon II. b. untuk kelompok kerja PUG eselon I dilakukan oleh aparatur sipil negara di lingkungan Unit Organisasi eselon I termasuk unit pelaksana teknis. (7) Kelompok kerja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pakar yang memiliki kompetensi di bidang Gender. (8) Kelompok kerja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu sekretariat. (9) Pembentukan kelompok kerja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan: a. Keputusan Menteri untuk kelompok kerja PUG Kementerian; dan b. Keputusan pimpinan Unit Organisasi eselon I untuk kelompok kerja PUG eselon I.

Pasal 8

Kelompok kerja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas: a. memantau penerapan PUG di sektor kelautan dan perikanan; b. mengimplementasikan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi PUG pada Kementerian/Unit Organisasi eselon I; c. melakukan koordinasi pelaksanaan responsif Gender; d. melakukan Penganggaran Responsif Gender pada Kementerian/Unit Organisasi eselon I; dan e. melaporkan pelaksanaan PUG.

BAB Kedua

Pelaksanaan

Pasal 6

Koreksi

(1) Pelaksanaan PUG di lingkungan Kementerian dilakukan oleh Menteri. (2) Dalam pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri mempunyai tugas: a. MENETAPKAN kebijakan PUG; b. menyusun rencana kebijakan, program, kegiatan, dan anggaran responsif Gender; c. penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam penerapan PUG; d. menyusun dan memanfaatkan statistik dan data terpilah; e. menyusun uraian kerja dan MENETAPKAN langkah yang diperlukan serta koordinasi internal dalam penerapan PUG; dan f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi penerapan PUG. (3) Pelaksanaan tugas Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sampai dengan huruf f dilakukan oleh pimpinan Unit Organisasi eselon I.

Pasal 7

(1) Dalam upaya percepatan pelaksanaan PUG sektor kelautan dan perikanan, dibentuk: a. kelompok kerja PUG Kementerian; dan b. kelompok kerja PUG Unit Organisasi eselon I. (2) Susunan keanggotaan kelompok kerja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas: a. pengarah; b. ketua; c. sekretaris; dan d. anggota. (3) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh: a. Menteri untuk kelompok kerja PUG Kementerian; dan b. pimpinan Unit Organisasi eselon I untuk kelompok kerja PUG eselon I. (4) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh: a. sekretaris jenderal untuk kelompok kerja PUG Kementerian; dan b. kepala biro yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran atau sekretaris direktorat jenderal/ sekretaris inspektorat jenderal/sekretaris badan untuk kelompok kerja PUG eselon I. (5) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh: a. kepala biro yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran untuk kelompok kerja PUG Kementerian; dan b. pejabat fungsional ahli madya/ahli muda yang membidangi program dan anggaran untuk kelompok kerja PUG eselon I. (6) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas: a. untuk kelompok kerja PUG Kementerian: 1. pimpinan Unit Organisasi eselon II terkait; dan 2. aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian yang ditugasi oleh pimpinan Unit Organisasi eselon II. b. untuk kelompok kerja PUG eselon I dilakukan oleh aparatur sipil negara di lingkungan Unit Organisasi eselon I termasuk unit pelaksana teknis. (7) Kelompok kerja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pakar yang memiliki kompetensi di bidang Gender. (8) Kelompok kerja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu sekretariat. (9) Pembentukan kelompok kerja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan: a. Keputusan Menteri untuk kelompok kerja PUG Kementerian; dan b. Keputusan pimpinan Unit Organisasi eselon I untuk kelompok kerja PUG eselon I.

Pasal 8

Kelompok kerja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas: a. memantau penerapan PUG di sektor kelautan dan perikanan; b. mengimplementasikan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi PUG pada Kementerian/Unit Organisasi eselon I; c. melakukan koordinasi pelaksanaan responsif Gender; d. melakukan Penganggaran Responsif Gender pada Kementerian/Unit Organisasi eselon I; dan e. melaporkan pelaksanaan PUG.

BAB III

PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 9

Koreksi

(1) Laporan pelaksanaan PUG Unit Organisasi eselon I disampaikan secara tertulis setiap 6 (enam) bulan sekali oleh ketua kepada pimpinan Unit Organisasi eselon I. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pimpinan Unit Organisasi eselon I menyampaikan laporan kepada sekretaris jenderal. (3) Sekretaris jenderal berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan berdasarkan pelaksanaan PUG Kementerian menyampaikan laporan kepada Menteri secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 10

Koreksi

Laporan pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 menjadi bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG Kementerian.

Pasal 11

(1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG Kementerian dikoordinasikan oleh sekretaris jenderal. (2) Sekretaris jenderal mendelegasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada kepala biro yang mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan penyusunan perencanaan, program, dan anggaran. (3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG Unit Organisasi eselon I dilakukan oleh pimpinan Unit Organisasi eselon I. (4) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan berdasarkan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran. (5) Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan PUG tahun berikutnya. (6) Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada sekretaris jenderal. (7) Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (6) dilaporkan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. (8) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) memuat: a. hambatan yang terjadi; b. upaya yang telah dilakukan dalam mengatasi hambatan yang terjadi; dan c. hasil yang telah dicapai dalam PUG.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaporan, pemantauan, dan evaluasi PUG sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Peraturan Menteri Nomor 43 Tahun 2023 tentang PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

BAB I

Pasal 1

BAB I

Pasal 1

BAB II

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB Kesatu

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

BAB Kedua

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

BAB III

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

BAB IV

Pasal 13

BAB V

Pasal 14

Pasal 15

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V