Peraturan Menteri Nomor pm+11 Tahun 2022 tentang PERATURA...

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Penyelenggara Perancangan Prosedur Penerbangan yang selanjutnya disebut Penyelenggara Perancangan adalah lembaga yang menyelenggarakan kegiatan perancangan prosedur penerbangan. 2. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah dokumen prosedur kerja perancangan prosedur penerbangan. 3. Manual Operasi Penyelenggara Perancangan Prosedur Penerbangan yang selanjutnya disebut Manual Operasi adalah pedoman dalam penyelenggaraan perancangan prosedur Penerbangan yang harus dipertahankan dan/atau diperbaharui (update) sesuai kebutuhan operasional dalam rangka pemenuhan standar navigasi penerbangan. 4. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang transportasi. 5. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Perhubungan Udara. 6. Direktur adalah pimpinan tinggi pratama yang bertanggung jawab di bidang navigasi penerbangan.

Pasal 1

Pasal 3

Koreksi

(1) Sertifikat Penyelenggara Perancangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, wajib dimiliki oleh Penyelenggara Perancangan. (2) Sertifikat Penyelenggara Perancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Direktur Jenderal. (3) Untuk memperoleh sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Perancangan mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal melalui Direktur.

Pasal 4

Koreksi

(1) Penyelenggaraan perancangan prosedur penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, mencakup kegiatan perancangan prosedur pergerakan pesawat udara. (2) Prosedur pergerakan pesawat udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. prosedur keberangkatan; b. kedatangan; c. ancangan pendaratan; dan d. terbang jelajah. (3) Prosedur pergerakan pesawat udara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan prosedur penerbangan instrumen dan/atau visual.

Pasal 5

Koreksi

Penyelenggaraan perancangan prosedur penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi paling sedikit ketentuan: a. organisasi; b. dokumen standar perancangan prosedur penerbangan; c. fasilitas perancangan prosedur penerbangan; d. sistem manajemen keselamatan; e. sistem manajemen mutu; f. personel perancang; dan g. sistem penyimpanan dokumen dan rekaman.

Pasal 6

Koreksi

Ketentuan mengenai tata cara perolehan sertifikat Penyelenggara Perancangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan penyelenggaraan perancangan prosedur penerbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

Koreksi

Penyelenggara Perancangan memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan perancangan sesuai dengan jenis perancangan prosedur penerbangan yang tercantum pada sertifikat.

Pasal 8

Koreksi

Penyelenggara Perancangan memiliki kewajiban: a. melaksanakan perancangan prosedur penerbangan sesuai dengan sertifikat yang dimiliki; b. melaksanakan perancangan prosedur penerbangan sesuai dengan prosedur yang tercantum pada Manual Operasi dan SOP yang telah disahkan; c. melakukan peninjauan ulang (review) terhadap Manual Operasi paling sedikit 2 (dua) tahun sekali; d. menyusun, mempertahankan, dan/atau memperbaharui dokumen Manual Operasi sehingga selalu dalam keadaan terkini sesuai dengan peraturan dan perkembangan teknologi terkini; e. melakukan peninjauan ulang secara berkala (periodic review) terhadap prosedur penerbangan yang telah dipublikasi dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) tahun sejak tanggal efektif publikasi (effective date); f. menyusun dan melaksanakan program pendidikan dan pelatihan personel perancang; g. melakukan pengawasan internal untuk menjaga kualitas atau mutu perancangan prosedur penerbangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun dan melaporkan hasilnya kepada Direktur Jenderal melalui Direktur; dan h. melaporkan apabila terdapat perubahan alamat kantor.

Pasal 9

Koreksi

(1) Direktur Jenderal melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Perancangan Prosedur Penerbangan. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: a. audit b. inspeksi; c. pengamatan (surveillance); dan d. pemantauan (monitoring). (3) Tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 10

Koreksi

(1) Berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Penyelenggara Perancangan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 173 tentang Penyelenggara Perancangan Prosedur Penerbangan dapat dikenai sanksi administratif. (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peringatan tertulis; b. pembekuan; c. denda administratif; dan/atau d. pencabutan. (3) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang tata cara pengawasan dan pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran ketentuan di bidang penerbangan.

Pasal 11

Koreksi

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dapat diberikan: a. secara langsung apabila pelanggaran tersebut berpotensi membahayakan keamanan dan keselamatan penerbangan; atau b. terhadap Penyelenggara Perancangan yang tidak melaksanakan tindak lanjut atas hasil pengawasan.

Pasal 12

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Penyelenggara Perancangan wajib menyesuaikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan menteri ini diundangkan; dan b. sertifikat Penyelenggara Perancangan prosedur penerbangan yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, semua peraturan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 173 (Civil Aviation Safety Regulation Part 173) tentang Perancangan Prosedur Penerbangan (Flight Procedure Design), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 14

Koreksi

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 44 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 173 (Civil Aviation Safety Regulation Part 173) tentang Perancangan Prosedur Penerbangan (Flight Procedure Design) (Berita Negara Republik INDONESIA Tahun 2015 Nomor 295), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Koreksi

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik INDONESIA. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Mei 2022 MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA, ttd. BUDI KARYA SUMADI Diundangkan di Jakarta pada tanggal 8 Juni 2022 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA ttd. YASONNA H. LAOLY

Peraturan Menteri Nomor pm+11 Tahun 2022 tentang PERATURAN KESELAMATAN PENERBANGAN SIPIL BAGIAN 173 TENTANG PENYELENGGARA PERANCANGAN PROSEDUR PENERBANGAN

Pasal 1

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Pasal 15